JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rapidin Simbolon, menyoroti dampak pemangkasan anggaran BNPT terhadap keamanan nasional.

Dia menilai, anggaran BNPT seharusnya tetap berada di angka Rp 600 miliar untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman terorisme.

“Ini di dalam relaksasi anggaran, yang saya lihat tadi BNPT. Ini masalah kedaulatan negara. Saya berpendapat, dari Rp 600 miliar, diefisiensi hampir Rp 200, jadi Rp 400 miliar lebih. Saya berpendapat ini harus tetap 600 miliar,” ujar Rapidin, dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XIII, pada Kamis (13/2/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat bertindak dalam menghadapi ancaman terorisme karena keterbatasan anggaran yang diterapkan.

“Karena ini menjaga kedaulatan negara. Jangan nanti sudah terjadi serangan bom dan sebagainya, kita kalang kabut,” kata Rapidin.

Diberitakan sebelumnya, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Jakarta -

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(ial/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

Lamongan -

Dua narapidana terorisme (napiter) yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Lamongan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu dilakukan dengan penuh kesadaran, Selasa (11/2/2025).

Dua napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah Sofyan Abdillah dan Parmin. Proses pengucapan ikrar ini berlangsung di Lapas Lamongan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Forkopimda Lamongan, Densus 88 Anti Teror serta aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mengatakan acara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membina serta mengembalikan para napiter ke pangkuan NKRI. Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pemulihan ideologi mereka.

"Program ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada rehabilitasi ideologi," kata Kadiyono kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Ikrar setia ini, kata Kadiyono, bukan sekadar seremonial tetapi wujud nyata perubahan mindset dan sikap napiter yang sebelumnya terpapar paham radikal. Pengucapan ikrar dilakukan penuh kesadaran.

Kedua napiter itu menyatakan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan komitmen mereka meninggalkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berkomitmen untuk membina mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Kadiyono.

Kadiyono berharap napiter yang telah berikrar benar-benar kembali ke masyarakat dengan pemahaman lebih moderat dan cinta damai. Dia juga berharap semakin banyak napiter yang sadar pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada NKRI sehingga pencegahan paham radikal bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, dua napiter yang mengikuti proses ikrar setia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk kembali diterima sebagai bagian dari NKRI.

"Saya sadar bahwa ideologi yang saya anut dulu salah. Sekarang saya ingin menjalani hidup dengan damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat," kata napiter tersebut.

Selain pengucapan ikrar setia NKRI, dua napiter tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencium bendera merah putih yang menandakan mereka telah setia kembali ke pangkuan NKRI, serta penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI.

(dpe/iwd)

Muhammad Makmun Rasyid
Penulis Trilogi Kontra Khilafahisme

HIZBUT Tahrir (HT) bukan sekadar organisasi Islam global. Ia adalah gerakan ideologis yang bekerja di balik layar, mengusung sistem khilafah sebagai tatanan ideal dunia Islam.

Sejak 1980-an, gerakan ini menapakkan jejaknya di Indonesia melalui jalur pendidikan. Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis HT dari Australia, masuk ke pesantren Al-Ghazali Bogor, membangun jaringan di kalangan mahasiswa, hingga ideologi ini mengakar di kampus-kampus besar seperti IPB, Unpad, IKIP Malang, Unair dan lainnya.

Pada 1990-an, HTI mulai mengadopsi pendekatan lebih luas. Dari ruang akademik, mereka merambah komunitas pekerja dan birokrasi dengan pola rekrutmen tertutup. Reformasi 1998 menjadi momentum emas yang mereka manfaatkan untuk menampilkan diri secara terbuka. Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah 2002 di Istora Senayan menjadi puncak eksistensi HTI, menandai transisi mereka dari gerakan intelektual menjadi proyek politik yang lebih masif.

Namun, HTI menghadapi dilema besar: mereka menolak model nation-state yang mereka anggap sebagai produk imperialisme, tetapi pada saat yang sama, mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan gagasannya. Larangan yang diberlakukan pada 2017 tak serta-merta menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, mereka beradaptasi, berpindah ke ranah digital, menyusup ke forum-forum kajian Islam eksklusif, dan mencari celah dalam sistem yang ada.

Gempuran Global
HT bukan sekadar fenomena Indonesia. Di Timur Tengah, mereka dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional. Yordania dan Mesir menindaknya dengan keras, Palestina melihatnya sebagai pesaing Ikhwanul Muslimin, sementara Turki menekan mereka agar tidak berkembang.

Januari 2024 menjadi titik balik global bagi HT. Inggris resmi melabeli mereka sebagai organisasi teroris setelah aksi demonstrasi pro-Hamas yang diwarnai seruan "jihad?.

Home Secretary James Cleverly menegaskan HT sebagai kelompok antisemit yang merayakan kekerasan, termasuk serangan 7 Oktober 2023. Keputusan ini menutup ruang gerak HT di Inggris, tetapi jika sejarah menjadi pelajaran, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan.

Di Kanada, langkah serupa mulai diambil. Pada 13 Januari 2025, Menteri Keamanan Publik Rachel Bendayan mengumumkan pemantauan ketat terhadap HT setelah rencana konferensi mereka di Hamilton, Ontario. RCMP telah mengaktifkan pengawasan penuh terhadap acara tersebut dan sedang mempertimbangkan status HT sebagai entitas teroris dalam hukum Kanada.

Pada 6 Januari 2025, HT Kanada merespons tekanan ini dengan pernyataan tegas: mereka tetap berpegang pada misinya untuk menghidupkan kembali umat Islam melalui pendirian kembali Khilafah sesuai metode kenabian. Ini adalah sinyal bahwa meskipun mereka menghadapi represi, mereka tetap teguh dalam ideologi dan menolak tunduk pada tekanan pemerintah.

Di Kota Hamilton, respons juga muncul. Wali Kota Andrea Horwath menegaskan bahwa kota tersebut tidak akan menjadi ruang bagi organisasi yang menyebarkan kebencian. Dengan kebijakan ketat terkait penyewaan fasilitas publik, Hamilton memastikan HT tidak bisa beroperasi secara terbuka. Ini adalah tanda bahwa negara-negara Barat mulai melihat HT sebagai ancaman nyata dan mengambil langkah preventif sebelum gerakan ini berkembang lebih jauh.

Mencari Celah Pascapelarangan
Pada 2 Februari 2025, aksi massa berupa pawai terjadi di sedikitnya 22 kota di Indonesia. Meski tidak mengatasnamakan HTI secara resmi, pola mobilisasi dan narasi yang digunakan mengindikasikan keterlibatan jaringan mereka.

Pemerintah diharapkan bertindak lebih tegas terhadap kelompok yang dinilai terus berupaya menyusupkan ide khilafah ke ruang publik, meskipun telah dilarang secara hukum. Ini menunjukkan bahwa HTI tetap mencari celah, menggunakan metode adaptif untuk menghindari deteksi, dan menyusup ke organisasi yang lebih moderat.

Dalam Konferensi Pers BNPT pada 23 Desember 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa sebanyak 180.954 konten bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme terdeteksi sepanjang tahun 2024.

Konten-konten ini terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris dan kelompok terlarang, di antaranya ISIS, JAD, Hizbut Tahrir Indonesia, dan JAT. Temuan ini menjadi sinyal bahwa meskipun telah dibubarkan, jaringan HTI masih aktif dalam ruang digital, membangun narasi dan merekrut simpatisan baru melalui berbagai platform daring.

Fenomena gerakan khilafah di Indonesia tidak hanya berkutat pada HTI. Salah satu aktor yang turut mencuri perhatian adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin (KM), sebuah organisasi yang mengklaim sebagai gerakan dakwah untuk menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 dan memiliki struktur kepemimpinan dengan ?khalifah? sebagai pemimpin tertinggi.

KM telah menjadi perhatian pemerintah karena aktivitasnya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia. Organisasi ini diduga menyebarkan paham yang menolak sistem demokrasi dan mendukung pembentukan Negara Islam. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan pendidikan dan komunitas yang dianggap menyebarkan ideologi radikal kepada para pengikutnya.

Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 2022 dilakukan atas tuduhan bahwa ia dan organisasinya terlibat dalam kegiatan yang melanggar UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keamanan nasional. Pemerintah menilai gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap ideologi negara dan tatanan masyarakat.

Namun, yang menarik, kasus serupa telah muncul sebelumnya. Pada 26 Agustus 2020, laporan terhadap Ismail Yusanto telah masuk ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar UU No 16/2017. Meskipun HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penerapan hukum terhadap individu-individu yang terafiliasi dengannya masih menyisakan pertanyaan. Jika regulasi telah tersedia, mengapa langkah tegas yang sama tidak segera diterapkan?

Keberlangsungan organisasi, termasuk yang telah dinyatakan terlarang, sangat bergantung juga pada sistem pendanaan yang mereka kelola. Perputaran keuangan menjadi denyut nadi yang memungkinkan jaringan mereka tetap hidup, merekrut simpatisan baru, dan menyebarluaskan ideologi mereka. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas organisasi ini tetapi juga menindak sumber daya keuangan mereka.

Redefinisi tindak pidana 'Pencucian Uang' harus diperluas untuk mencakup organisasi terlarang seperti HTI. Langkah konkret yang perlu diambil adalah memperketat regulasi finansial, melakukan audit mendalam terhadap sumber pendanaan yang mencurigakan.

Tanpa upaya ini, organisasi semacam HTI dapat terus bergerak meskipun secara formal telah dinyatakan terlarang. Keputusan untuk membubarkan mereka tanpa menutup celah finansial hanya akan membuat mereka beradaptasi dengan modus operandi baru, yang mungkin lebih sulit dideteksi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para anak yang terdampak terorisme.

"Berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan memiliki kesamaan pemikiran, pola, dan tindakan dalam menangani isu ini," kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Eddy, kerja sama dan kesamaan persepsi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menangani anak pada kasus terorisme juga akan membantu terimplementasinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara maksimal.

PP tersebut, kata dia, harus dipahami dan diimplementasikan secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

Dalam penanganan anak pada kasus terorisme, Kepala BNPT juga berpesan agar semua pihak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat terutama di dunia digital, sehingga kebijakan yang disiapkan dan dijalankan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan yang adaptif terhadap dunia digital saat ini, sambung dia, perlu dihadirkan karena mengingat generasi muda di masa sekarang cenderung dekat dengan media sosial.

"Kecenderungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap propaganda berbagai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme," tuturnya.

Adapun untuk mendorong sinergi dan pemahaman yang sama, BNPT telah menggelar kegiatan bertajuk Ilmu Komunikasi: Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan "Mencapai keunggulan dalam pemajuan hak-hak anak" di Cianjur, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2025, yang digelar bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dan pemerintah Kanada.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko pada pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

"(Beberapa) di antaranya terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entrymeeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

“Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

Kendati demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ditetapkan fokus pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas.

Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

"Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional," ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025