JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan Sertifikat Sahabat HAM kepada 82 mahasiswa internasional dari berbagai negara dalam kuliah umum di Nusa Putra University, Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu, 19 Maret 2025. Para mahasiswa penerima sertifikat berasal dari berbagai negara, termasuk Tajikistan, Ethiopia, Bangladesh, Peru, Sri Lanka, Sudan Selatan, Somalia, Chad, Myanmar, Madagaskar, Turki.

Kemudian, Timor-Leste, Zimbabwe, Pakistan, Maroko, Benin, Pantai Gading, Angola, Irak, Sierra Leone, Ghana, Aljazair, Gambia, Nigeria, Rwanda, Belanda, Mozambik, Yordania, India, Rusia, Tanzania, Mesir, Yaman, Burundi, Burkina Faso, Mali dan lain-lain.

"Penyerahan sertifikat ini menegaskan komitmen Indonesia sebagai aktor global dalam mendorong pengarusutamaan nilai-nilai HAM," ujar Pigai dalam keterangannya dikutip, Jumat (21/3/2025).

Dia meyakini Indonesia dapat berperan besar dalam upaya perdamaian di dunia dengan mengedepankan HAM sebagai prinsip utama. Khususnya, tambah Pigai, di negara-negara Selatan.

"Indonesia memang perlu menjadi aktor kunci sebagai mitra negara-negara selatan dalam berbagi pengalaman dan pengarusutamaan HAM," ungkapnya.

Pigai mengungkapkan pihaknya akan berupaya terlibat dalam percakapan HAM di forum-forum internasional. "Kita perlu berbagi pandangan dengan negara-negara sahabat dalam pengarusutamaan HAM sehingga wacana tentang HAM tidak didominasi oleh satu dua negara saja," katanya.

Dia menambahkan bahwa Kementerian HAM kini tengah membangun pengarusutamaan HAM yang melibatkan pelbagai pihak. Tidak hanya di kalangan ASN, Kementerian HAM juga akan melakukan road show dari kampus ke kampus.

"Harapannya, dengan kesadaran HAM yang semakin membaik, maka penikmatan terhadap HAM pada akhirnya juga turut akan turut meningkat," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri HAM telah berkunjung ke Mempawah Kalimantan Barat untuk bertemu dan berdialog dengan ribuan masyarakat dayak setempat. Kemudian, Natalius juga turut hadir memberikan penguatan HAM di hadapan ribuan civitas academica Universitas Nomensen di Medan Sumatera Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengupayakan solusi alternatif pencegahan terhadap individu yang ingin keluar dari wilayah Indonesia guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Bab IX Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Yusril saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Adapun putusan MK mengubah ketentuan pasal tersebut, yang sebelumnya berbunyi, "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan" menjadi "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan".

Dengan demikian, batas pencegahan maksimal yang diizinkan, yakni selama 12 bulan.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, Yusril menuturkan dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pihak yang melakukan pencegahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa negara hanya berwenang mengatur lalu lintas keimigrasian berdasarkan kepentingan nasional dan domestik. Menurutnya, tidak ada kewajiban negara untuk membatasi individu bepergian kecuali dalam konteks kejahatan kemanusiaan.

“Orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, maka ia adalah musuh semua manusia,” ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan bahwa pencegahan terhadap individu ke luar wilayah Indonesia sering dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Biasanya, hal tersebut diterapkan kepada wajib pajak yang lalai membayar kewajibannya dan sulit ditagih.

Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan bahwa penyelenggara negara harus mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia mendorong agar kementerian terkait mencari solusi alternatif guna menghindari pelanggaran hukum dan HAM.

“Kementerian Keuangan, misalnya, bisa mempertimbangkan langkah-langkah lain seperti penyitaan aset atau pelelangan guna menutupi kewajiban pajak yang belum dibayar,” kata Otto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan bahwa jika penyelenggara negara tetap melakukan pencegahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan MK, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, dia mendesak agar pihak terkait segera mencari solusi lain yang tidak melanggar hak asasi individu.

Dengan adanya rapat koordinasi, diharapkan implementasi kebijakan keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tetap menghormati hak-hak individu sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengupayakan solusi alternatif pencegahan terhadap individu yang ingin keluar dari wilayah Indonesia guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Bab IX Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Yusril saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Adapun putusan MK mengubah ketentuan pasal tersebut, yang sebelumnya berbunyi, "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan" menjadi "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan".

Dengan demikian, batas pencegahan maksimal yang diizinkan, yakni selama 12 bulan.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, Yusril menuturkan dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pihak yang melakukan pencegahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa negara hanya berwenang mengatur lalu lintas keimigrasian berdasarkan kepentingan nasional dan domestik. Menurutnya, tidak ada kewajiban negara untuk membatasi individu bepergian kecuali dalam konteks kejahatan kemanusiaan.

“Orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, maka ia adalah musuh semua manusia,” ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan bahwa pencegahan terhadap individu ke luar wilayah Indonesia sering dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Biasanya, hal tersebut diterapkan kepada wajib pajak yang lalai membayar kewajibannya dan sulit ditagih.

Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan bahwa penyelenggara negara harus mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia mendorong agar kementerian terkait mencari solusi alternatif guna menghindari pelanggaran hukum dan HAM.

“Kementerian Keuangan, misalnya, bisa mempertimbangkan langkah-langkah lain seperti penyitaan aset atau pelelangan guna menutupi kewajiban pajak yang belum dibayar,” kata Otto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan bahwa jika penyelenggara negara tetap melakukan pencegahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan MK, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, dia mendesak agar pihak terkait segera mencari solusi lain yang tidak melanggar hak asasi individu.

Dengan adanya rapat koordinasi, diharapkan implementasi kebijakan keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tetap menghormati hak-hak individu sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan yang tewas ditembak oknum TNI saat penggerebekan sabung ayam di Lampung.

Pigai mengatakan, jika pelaku penembakan anggota Polri tersebut adalah oknum anggota TNI, ia meminta agar dilakukan proses hukum peradilan militer.

"Kalau terkait pembunuhan, penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer," kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

"Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia," tuturnya.

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu ada tiga, pertama pemberhentian dari jabatan, kedua proses pidana, ketiga kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk dalam pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut sebab bukan hakim.

"Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan," kata Pigai.

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai minta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak melanjutkan laporan yang dilayangkan Satpam Hotel Fairmont kepada tiga aktivis penolak RUU TNI.

Pigai mengemukakan bahwa aksi penolakan RUU TNI tersebut merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh disikapi dengan tindakan represif, terlebih dengan melaporkan tiga aktivis ke kepolisian.

Pigai berharap Polri bisa menjadi penengah untuk mediasi antara pihak pelapor dan terlapor sehingga kasus tersebut bisa segera disetop.

"Kalau tidak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif," tuturnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang demokratis dan tidak anti kritik serta mendukung kebebasan berpendapat bagi warganya.

"Kementerian HAM memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak pernah mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik," katanya.

Maka dari itu, Pigai juga meminta Kepolisian agar mengedepankan jalur mediasi dalam menangani perkara yang melibatkan tiga aktivita koalisi masyarakat sipil.

"Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," ujarnya.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai meresmikan Pusat Studi Hukum dan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi pada Rabu (19/3) dalam upaya pengembangan kajian hukum dan HAM di Indonesia.

"Kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat," kata Natalius di Sukabumi, Rabu.

Menurutnya, Kementerian HAM RI tentunya mendukung berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Selain itu, pihaknya juga merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program terkait HAM di berbagai kementerian.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum, Bisnis dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi CSA Teddy Lesmana menambahkan peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik, tetapi sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Pihaknya berharap semakin banyaknya penelitian dan kajian strategis dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Pusat studi ini pun harus berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM serta supremasi hukum.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM, termasuk pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.