Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, Kamis (20/3).

"Pasti dong (Teken RUU TNI). Nanti tergantung presiden," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Supratman memastikan kekhawatiran hadirnya dwi fungsi TNI tak akan terjadi usai RUU TNI disahkan. Sebaliknya, ia mengatakan RUU ini justru memberi batasan kepastian terkait pos-pos mana saja yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil.

Ia pun menyadari ada penolakan di kalangan masyarakat sipil imbas pengesahan RUU ini. Baginya, pemerintah tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal.

"Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," ujar dia.

Di sisi lain, Supratman mempersilakan jika masyarakat sipil mau menggunakan saluran resmi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU TNI ini. Ia hanya meminta berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan RUU TNI yang baru disahkan kemarin.

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata dia.

DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 pada Kamis kemarin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang tak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI.

Dia juga memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

"Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," ujarnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Namun, naskah dari revisi UU TNI diketahui belum diundangkan hingga Jumat, 21 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," ujarnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Namun, naskah dari revisi UU TNI diketahui belum diundangkan hingga Jumat, 21 Maret 2025.

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan masih ada jalur untuk meninjau kembali UU TNI yang disahkan di DPR pada Kamis (20/3) lalu, yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3), Supratman meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dan memberikan kesempatan untuk penerapan UU TNI tersebut.(Aria Cindyara/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Kementerian HAM memandang penghapusan SKCK dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nickolay Aprilindo mengatakan, wacana penghapusan SKCK ini lahir dari keluhan mantan narapidana. Mereka merasa tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat karena ada syarat SKCK.

"Banyak napi mengeluh kenapa? Karena begitu keluar (penjara) mereka mau ubah hidup dengan cari kerja itu susah terbebani SKCK," kata Nickolay dalam diskusi dengan media pada Jumat (21/3/2025).

Nickolay menyebut salah satu manfaat penghapusan SKCK ialah eks napi mendapat haknya bekerja tanpa diskriminasi. Nickolay tak ingin eks napi seolah bakal dihukum seumur hidup karena sulit bekerja dengan pemenuhan syarat SKCK.

"Perlu hapus skck agar semangati napi dan beri hak mereka. Mereka punya hak yang melekat dan tidak dapat dicabut siapapun," ujar Nickolay.

Oleh karena itu, Menteri HAM Natalius Pigai akhirnya menandatangani surat usulan penghapusan SKCK yang dikirim ke Kapolri pada hari ini. Nickolay memastikan usulan ini sudah dikaji oleh Kementerian HAM.

"Pak Menteri HAM tanda tangan surat usulan kepada kapolri untuk pencabutan SKCK. Dengan kajian yang kami telaah secara akademis maupun praktis tentang usulan ini. Surat ini tadi dikirim ke Mabes Polri," ujar Nickolay.

Kementerian HAM berharap surat itu dapat segera direspon positif oleh Kapolri. Nickolay mendorong Kapolri mengutamakan prinsip kemanusian.

"Harapannya dapat respon positif Kapolri demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut paut dengan politik tapi tentang penegakan HAM. Semoga dengan ada surat ini dapat menggugah hati pemangku kebijakan agar mereka tinjau lagi syarat SKCK ini," ucap Nickolay.

Diketahui, rencana penghapusan SKCK ini bisa sejalan dengan rencana pemberian amnesti bagi narapidana. Sehingga mereka tak perlu lagi punya noda hitam dalam catatan hidupnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang. Kini totalnya hanya 19 ribu dari rencana awal 44 ribu. Jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

Empat kategori narapidana yang layak memperoleh amnesti mencakup kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Berikutnya narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Kemudian, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Selanjutnya, narapidana kasus narkotika, namun berstatus sebagai pengguna atau yang mestinya mengikuti rehabilitasi.