REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.

Membangun desa sama dengan membangun Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Head of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), Eddy Hartono, has said that the prevention of terrorism is becoming more and more complex and challenging despite the country not recording any terror incidents in recent years.

"In recent years, terrorism has not been visible on the surface, but we must continue to monitor and track the networks of terrorist groups beneath the surface," he explained during an inauguration and oath-taking ceremony for BNPT officials in Bogor, West Java, on Friday.

He expressed the hope that Brigadier General Sudaryanto, who was inaugurated as the BNPT's deputy for prevention, protection, and deradicalization, will carry out his duties effectively.

With this, he said, the agency can perform its tasks and functions well, in keeping with the government's mission and the National Medium-term Development Plan.

"We congratulate Brigadier General Sudaryanto on his new role. This Deputy 1 position is crucial because, according to Law No. 15/2018, prevention is a mandatory task of the government to prevent terrorist crimes," he added.

Earlier, the agency determined its work program for 2025, which will focus on community engagement and direct impact.

While leading a meeting in Jakarta on January 22, 2025, the BNPT's deputy for enforcement and capacity building, Inspector General Ibnu Suhaendra, emphasized the importance of aligning the agency's work program with the President's main missions.

"This year's work program is expected to bring the agency closer to the community through various programs that have a direct impact and avoid unnecessary ceremonial activities," he said.

Suhaendra further said that non-confidential activities should be made public to demonstrate transparency.

The step would reflect the agency's commitment to accountability and openness.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

"Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ucap dia.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," ujar Dionisius.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan "Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan."

"Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini," kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

"Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak harus dilindungi dari penyebaran radikalisme agar tak terjerumus pada terorisme

Ia mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme karena terpapar dari kepala keluarga yang lebih dulu terjerumus pada radikalisme dan terorisme.

"Harus dilakukan perlindungan karena terus terang misalkan gini, tersangka terorisme kan punya istri, punya anak, nah itu yang kita lindungi juga, jangan sampai dia ikut-ikutan juga," ucap Eddy saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Eddy melanjutkan, BNPT fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

BNPT bersama Kementerian PPPA akan memberikan pembinaan dengan cara yang halus dan manusiawi agar anak-anak tidak trauma.

"Dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang manusiawi, sehingga anak-anak ini tidak trauma. Nah ini yang kita kembangkan dan terus kita sempurnakan supaya langkah-langkah ini tercapai," ucapnya.

Eddy mengakui bahwa pembinaan kepada perempuan dan anak-anak tidak mudah dan butuh kesabaran ekstra.

"Karena ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedamaian, ini yang kita harus lakukan," kata dia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bersyukur lantaran tidak ada aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, situasi kondusif terjadi lantaran masifnya kampanye mengenai paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Eddy dalam sambutannya di acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.

"Terima kasih, Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya, walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme, tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain, Pak. Kami setiap hari, Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor, Pak," kata Eddy.

Eddy menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme dilakukan take down.

"Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di media sosial, Pak. Tahun 2024 saja, itu kurang lebih ada 3.000-an, Pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down. Hampir kurang lebih sebetulnya, 3.000. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain," ujarnya.

"Dan kami bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terima kasih atas terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.

"Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' ini. Ini menjadi pembelajaran, Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruh bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini