Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memperkuat pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di desa binaan, yakni Desa Ie Meulee.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ibnu Riadi, dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Rabu, mengatakan bahwa penguatan pengawasan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Imigrasi Sabang dan perangkat desa guna mencegah TPPO dan TPPM, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur Lebaran.

“Diharapkan perangkat desa dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan petugas imigrasi pembina dalam hal pengawasan orang asing yang meningkat saat Idul Fitri sehingga perlu adanya perhatian khusus terkait keberadaan dan kegiatan mereka agar mematuhi peraturan yang berlaku dengan melibatkan pendekatan berbasis komunitas serta edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan salah satu program skala nasional yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini, lanjut dia, juga sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang menitikberatkan pada pencegahan TPPO dan TPPM.

Ibnu menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah membentuk dua desa binaan, yaitu Desa Ie Meulee dan Desa Anoi Itam. Kedua desa ini diharapkan dapat memberikan praktik baik dalam mencegah TPPO dan TPPM.

“Diharapkan program Desa Binaan Imigrasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan transnasional tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ie Meulee, Faisal mengucapkan terima kasih karena telah memilih Desa Ie Meulee sebagai salah satu Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

“Kamis siap untuk bersinergi terkait pengawasan orang asing serta Pencegahan TPPO dan TPPM yang berada di wilayah kerja Desa Ie Meulee,” katanya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima piagam penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara atas dukungan dan partisipasi hingga terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar di Rutan Kelas IIB Tarutung.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh KPU Tapanuli Utara kepada Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring yang didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan di ruang kerja Kepala Rutan, semalam.

"Penghargaan ini merupakan salah satu kebanggaan bagi Rutan Tarutung karena sudah ambil bagian mensukseskan tahapan pemilihan umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Suamtera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang dalam penyelenggaraannya aman, lancar dan kondusif," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Sabtu (22/3).

Disebutkan, keberhasilan Rutan Tarutung mendapatkan penghargaan tersebut didasari kerja sama, kerja keras dan kreativitas seluruh jajaran Rutan Tarutung.

Pemilu yang dilaksanakan pada 27 November 2024 yang lalu melibatkan warga binaan pemasyarakatan Rutan Tarutung terlaksana semaksimal mungkin hingga warga binaan dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

"Penyelenggaraan ini dapat terjalin dengan lancar dan aman akibat adanya koordinasi dan kerja sama yang tidak pernah putus antara Rutan Tarutung dengan KPU Tapanuli Utara," jelas Evan.

Suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Rutan Tarutung juga sebagai bukti nyata kinerja dalam menjalankan instruksi yang telah diamanahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah

Tolitoli (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi Lapas Kelas IIB Tolitoli sekaligus memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) akibat banjir yang menerjang daerah itu beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini harapannya dapat membantu meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat bencana alam banjir di Kabupaten Tolitoli," kata Akbar di Kecamatan Baolan, Kamis.

Ia mengemukakan, pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah.

"Kami juga berdialog dengan warga binaan pemasyarakatan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan serta kondisi kehidupan di dalam Lapas," ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya mengunjungi bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tolitoli tersebut.

"Di bengkel itu kami secara langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa karena memang ini merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP agar dapat memiliki bekal saat kembali ke masyarakat," sebutnya.

Sementara itu Kepala Lapas Tolitoli Muhammad Ishak mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan rombongan. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam mendukung pemasyarakatan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai yang terdampak banjir," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Jadi program ini juga untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Sapta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta kesejahteraan pegawai yang terdampak bencana.

Pewarta: Moh Salam/Rangga Musabar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon kembali menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan bersama dengan PT Kine Project JO dengan membagikan 250 paket makanan secara gratis setiap minggunya dengan total 1.000 paket per bulan.

Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari implementasi program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam memperkuat peran instansi keimigrasian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Jumat Berkah ini melanjutkan upaya Kantor Imigrasi Cilegon dalam menjalin sinergi dengan para stakeholders guna mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Cilegon juga telah bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Cilegon dalam menyelenggarakan kegiatan sosial serupa.

Pembagian makanan gratis ini menjadi bukti nyata kepedulian instansi bersama stakeholder dalam mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto, mengapresiasi dukungan dan partisipasi dari PT Kine Project JO serta para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Jumat Berkah.

"Kami menyadari pentingnya peran aktif instansi pemerintah dan stakeholders dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Melalui Jumat Berkah kami berharap dapat meringankan beban warga sekitar dan memupuk rasa kebersamaan," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas kepada masyarakat sekitar.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigras dan Permasyarakatan menjelaskan perkembangan kasus 52 narapidana di Lapas Kutacane, Aceh, yang sempat kabur. Total 45 napi kini telah kembali ke Lapas Kutacane dengan diantar keluarga.

"Dari 52 yang meninggalkan Lapas Kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan yang diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," kata Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti, kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

'Alhamdulilah satu per satu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," sambungnya.

Rika mengatakan pencarian kepada napi yang belum kembali masih dilakukan. Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan juga mengapresiasi kepada Bupati Aceh Tenggara hingga tokoh masyarakat setempat dalam membujuk para napi yang sempat kabur untuk kembali ke lapas.

"Terima kasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, kepolisian, kodim dan semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu," ujar Rika.

Aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Awalnya tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun, lapas itu diisi 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

(ygs/idh)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) AH Wakil Kamal mengatakan, maraknya kasus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, dikarenakan penegakan hukum yang tidak tegas dan pengawasan yang lemah.

“Meskipun aturan perundang-undangan sudah lengkap dan sebaik apapun, tetapi jika integritas, political will dan konsistensi penegak hukum tidak ada, maka persoalan tenaga kerja asing ilegal ini akan terus meningkat,” kata Wakil Kamal kepada wartawan di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Seperti diberitakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam rapat dengan DPR RI mengatakan ribuan warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran adminstrasi. Berdasarkan data hingga akhir 2024 sebanyak 5.434 melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran ini di antaranya overstay, dan penyalahgunaan visa. Selain itu, terdapat 130 WNA telah diberikan hukuman pidana, karena melakukan tindakan kriminal. Hasil pengawasan ini terungkap lewat dua mekanisme utama yang dimiliki Jenderal Imigrasi. Yaitu, pengawasan dibawah kendali pusat dengan 1.630 kegiatan, dan di pengawasan di bawah kendali satuan kerja dengan total 10.895 kegiatan.

Menurut Wakil Kamal, penegakan hukum yang efektif itu harus dimulai dari atasan. Jika atasannya sudah tidak komitmen, maka aparat penegak hukum di bawah juga akan mengikutinya.

“Dalam budaya kita di Indonesia ini, bawahan itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukan atasannya,” ujar Wakil Kamal yang juga advokat ini.

Lebih jauh Wakil Kamal mengatakan, sistem pengawasan WNA saat ini harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Bagaimana agar para pengawas ini tidak kongkalikong dengan WNA yang berniat menyalahi aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 228 orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana untuk menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

"Usulan tersebut sudah disampaikan pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pengusulan remisi khusus Idul Fitri bagi warga binaan yang beragama Islam," kata Kepala Rutan Kelas II B Kraksaan Bayu Muhammad dalam keterangannya di Probolinggo, Kamis.

Menurut Bayu, sidang tersebut menjadi bagian dari evaluasi tahunan dalam pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman, kemudian pemberian remisi itu dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sidang TPP adalah bagian penting dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani oleh setiap warga binaan," tuturnya.

Sementara Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kraksaan M. Yasin Zaini mengatakan tahun ini ada sebanyak 228 orang warga binaan atau narapidana yang diusulkan menerima remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Dari jumlah tersebut, ada 81 orang baru pertama kali menerima remisi, sedangkan 147 orang lainnya sebelumnya sudah pernah mendapatkan remisi," katanya.

Ia menjelaskan pemberian remisi khusus itu tidak hanya bentuk apresiasi atas perilaku baik para narapidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berperilaku positif dan mengikuti program pembinaan yang diberikan Rutan Kraksaan.

Kebijakan pemberian remisi itu selaras dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menegaskan bahwa remisi adalah hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Dengan adanya remisi itu diharapkan para warga binaan dapat lebih termotivasi untuk berperilaku baik dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan Kraksaan," ujarnya.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025, Kapolri menunjuk Brigjen Eko Hadi Santoso sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Brigjen Eko Hadi Santoso Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri," demikian bunyi Surat Telegram, dikutip detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, pejabat sebelumnya, Brigjen Mukti Juharsa diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Brigjen Eko Hadi Santoso di Divisi TIK Polri diduduki oleh Kombes Edi Ciptianto.

Peralihan jabatan juga terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakapolda NTB Brigjen Ruslan Aspan dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan pada BP Batam. Posisi Wakapolda NTB digantikan oleh Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Sementara itu, Kombes Idil Tabransyah Kabagren Rorenim Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, yang sebelumnya dijabat Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Kapolri juga merotasi sejumlah kapolda. Berikut daftar lengkapnya:

1. Kapolda Bengkulu Brigjen Mardiyono
2. Kapolda DIY Brigjen Anggoro Sukartono
3. Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono
4. Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar
5. Kapolda Maluku Utara Brigjen Waris Agono
6. Kapolda Riau Irjen Hery Herjawan
7. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan
8. Kapolda Gorontalo Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo
9. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto
10. Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro

Tonton juga Video: Kapolri Lakukan Rotasi, Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri

(mei/imk)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Di antaranya jabatan kepala kepolisian daerah (kapolda).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Dalam surat telegram itu ada sejumlah kapolda yang berganti kepemimpinan, antara lain Kapolda Riau. Jabatan Kapolda Riau yang semula diduduki oleh Irjen Mohammad Iqbal, kini digantikan oleh Irjen Herry Heryawan.

"Irjen Pol Hery Herjawan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemendagri) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Riau," demikian tulis Surat Telegram tersebut, dilihat detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara Irjen Mohammad Iqbal dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri untuk penugasan pada DPD RI.

Irjen Herry Heryawan sebelumnya menjabat sebagai Stafsus Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Akpol 1998 itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam surat telegram tersebut, ada beberapa kapolda lainnya yang di mutasi. Antara lain Irjen Yudhiawan Kapolda Sulsel dimutasikan sebagai Pati Bareskrim dalam rangka penugasan pada Kemenkes.

Selanjutnya, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Krisno Halomoan Siregar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jambi.

Brigen Waris Agono Danpaspelopor Korbrimob Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut. Sementara Irjen Midi Siswoko yang sebelumnya menjabat Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

(mei/zap)

Jakarta -

Sebanyak 26 narapidana (napi) yang kabur dari Lapas Kutacane Aceh masih diburu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajak masyarakat membantu mengembalikan sisa napi yang kabur.

Permintaan tersebut disampaikan Mashudi di hadapan camat, kades, tokoh masyarakat dan tokoh agama kabupaten Aceh Tenggara, Kutacane. Audiensi dilakukan dua sesi bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry dan Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim beserta Forkopimda di Aula Pendidikan Aceh Tenggara, Rabu (12/3/2025).

"Saya mohon kepada Camat, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dandim, Kapolres dan semua pihak, tinggal 26 lagi warga binaan yang belum kembali. Jaminannya saya, tidak akan diapa-apain, diserahkan baik-baik, bisa diantar ke polsek atau langsung ke lapas," kata Mashudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Mashudi berterima kasih kepada keluarga yang mengantarkan para napi kabur itu. Dia menjamin para napi akan dimasukkan ke dalam lapas dalam kondisi baik.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua keluarga dan perangkat masyarakat yang telah membantu mengantarkan warga binaan kami kembali ke dalam Lapas Kutacane," ucapnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi saat audiensi bersama Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry dan perangkat lainnya. Foto: Dok. Istimewa.

Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry juga mengimbau seluruh Camat dan Kades beserta perangkat lainnya mendukung pemulangan narapidana ke Lapas Kutacane. Dia mengajak semua pihak memberantas narkoba di Aceh Tenggara.

"Semoga tidak ada lagi masyarakat Kutacane yang terkena kasus narkoba. Saya sampaikan bahwa isi hunian di Lapas Kutacane saat ini 80 persen adalah kasus narkoba. Ayo kita perangi bersama narkoba," ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim menyampaikan kembali dukungannya untuk pembangunan lapas baru di Kutacane. Menurutnya, pembangunan lapas baru diperlukan demi mengatasi overkapasitas.

"Permasalahan overload Lapas Kutacane akan bersama kita segera atasi. Kami atas nama pribadi dan petugas mohon maaf apabila ada pelayan yang kurang berkenan. Terimakasih atas dukungannya selama ini. Terimakasih untuk semua pihak baik dari bapak Bupati, Forkopimda semua eleman masyarakat yang telah membantu," kata dia.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun, lapas itu diisi 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

(taa/haf)

Jakarta -

Komisi XIII DPR meninjau Lapas Kutacane, Aceh, usai puluhan narapidana (napi) kabur beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi XIII DPR menyoroti overkapasitas.

"Jadi, sekarang Anggota Komisi XIII sudah di lapangan bersama Dirjen PAS itu memang overload-nya sudah ampun-ampunanlah kan untuk kapasitasnya di bawah 100, sekitar 80 something. Nah itu dihuni oleh 280-an itu ya, udah nggak masuk akal itu," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Willy menganggap fenomena overkapasitas di Lapas Kutacane hingga para napi kabur seperti bom waktu. Kondisi tersebut beberapa kali masuk ke dalam laporan reses Anggota DPR dapil setempat.

"Ini bom waktu saja. laporannya sudah cukup lama di dalam kunjungan reses dari anggota selalu menyampaikan ini. Jadi ini bom waktu yang meledak gitu," jelasnya.

Politikus NasDem itu mengungkap rencana membangun lapas baru di Aceh. Lapas baru itu akan dibangun di tanah yang dihibahkan dari pemerintah daerah.

"Nah, itu emang sudah masuk list juga. Pemda sudah hibah untuk bangun lapas baru," terangnya.

Willy merespons tuntutan bilik asmara di Lapas Kutacane. Menurutnya, tuntutan tersebut harus dipertimbangkan.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

(taa/haf)

Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membantah kaburnya narapidana di Lembaga Pemasyarakat Aceh, akibat efisiensi anggaran jatah makanan narapidana.Hal ini disampaikan Agus, di kantor Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Selasa siang. Menurut Agus, saat ini pihaknya masih mendalami motif narapidana Kutacane, Aceh, yang melarikan diri, menjelang berbuka puasa.Agus menampik isu dugaan kaburnya narapidana terkait persoalan jatah makan.Saat ini dirinya akan melakukan evaluasi dampak dari kaburnya 50 narpaidana dari lapas tersebut.