KOMPAS.com – Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Ideologi memiliki fungsi penting sebagai penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa.

Para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang dan menamaiannya dengan sebutan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara memuat tujuan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya.

Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang.

Oleh karena itu, Pancasila harus bersifat terbuka, luwes dan fleksibel sehingga membuatnya tidak ketinggalan zaman.

Namun, keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yakni:

• stabilitas nasional yang dinamis;
• larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• pencegahan berkembangnya paham liberal;
• larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Contoh perbuatan sebagai pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu:

• mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama;
• membina kerukunan hidup beragama;
• mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
• mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan;
• mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerja sama dengan negara lain;
• memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
• memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa;
• melakukan kegiatan yang berguna untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial;
• menerima budaya dari luar secara selektif.

Referensi:

• Roza, Prima, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R Munaf. 2015. Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

Jakarta -

Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana sifat nilai dasar Pancasila tersebut?

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII karya Simanjuntak, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan reformatif, dinamis, dan terbuka. Dalam hal ini, ideologi Pancasila bersifat aktual dan dinamis.

Ideologi Pancasila juga antisipatif, sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan dinamika aspirasi masyarakat. Secara umum, nilai dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikelompokkan menjadi tiga.

Tiga nilai dalam ideologi Pancasila

1. Nilai dasar Pancasila

Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. Sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan berkedudukan fundamental.

2. Nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

3. Nilai praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat.

Berikutnya adalah pengamalan yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

Dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berikut pengamalan tiap sila yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

45 poin pengamalan tiap sila dalam Pancasila

A. Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung: Nilai religius atau nilai ketuhanan

Pengamalan nilai sila ke-1:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai yang terkandung: Nilai kemanusiaan

Pengamalan nilai sila ke-2:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai persatuan bangsa

Pengamalan nilai sila ke-3:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan ber-Tanah Air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Nilai yang terkandung: Nilai kerakyatan

Pengamalan nilai sila ke-4:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

E. Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai keadilan sosial

Pengamalan nilai sila ke-5:

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Bagaimana, detikers, sudah paham mengenai sifat nilai dasar Pancasila?

(kri/row)

Jakarta -

Pancasila mempunyai lima sila yang masing-masing memuat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah mufakat), dan keadilan sosial. Dalam buku Memahami Pancasila oleh Fais Yonas Bo'a dan Sri Handayani, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila juga bersifat mono pluralis atau kesatuan yang utuh. Maksudnya, kelimanya harus selalu dimaknai dan dilaksanakan dengan utuh.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, sumber tertib hukum, konsensus final, dan ideologi negara.

Dilansir dari buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila karya Winarno, Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka. Dalam buku tersebut, menurut Frans Magnis Suseno (1995), yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah:

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka tidak berdasarkan paksaan dari luar.

Keyakinannya berdasarkan konsensus atau kesepakatan masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.

2. Isinya tidak langsung operasional setiap saat. Tiap generasi dalam kurun waktu tertentu perlu menggali kembali nilai falsafah dan implikasi pada situasinya sendiri.

Artinya, nilai-nilainya terbuka terhadap perkembangan baru dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam pancasila bersumber pada budaya masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi kausa materialis Pancasila.

Ideologi Pancasila bersumber pada?

Dilansir dari Civic Education karangan Jazim Hamidi, menurut Wahjono (2008), ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan.

Ideologi Pancasila adalah suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar. Pancasila dilandaskan pada pandangan hidup bangsa dan jawaban atas perlunya falsafah dasar negara Indonesia.

Kembali pada buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, sebagai ideologi nasional Pancasila memerlukan perwujudan konkret dan aplikatif. Hal ini terkait perannya sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, disebutkan bahwa Pancasila perlu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan negara bersifat persatuan. Pancasila juga memerlukan perwujudan yang konkret.

Semoga informasinya bermanfaat, detikers!

(erd/erd)

Jakarta -

Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada lima sila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat.

Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong-royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat.

Mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karya Ani Sri Rahayu menjelaskan, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Dikutip dari buku Apa Mengapa Bagaimana, Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan karya Hamid Darmadi, dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi Pancasila.

Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.

Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup, dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia.

Dengan penjelasan ini semoga detikers tidak kesulitan memahami ideologi Pancasila. Selamat membaca ya.

(row/row)

Jakarta -

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

Dengan demikian, imbuh Bayu, selain pembinaan yang bersifat partisipatif perlu perangkat ketatanegaraan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Pancasila.

Menyamakan visi untuk merawat Pancasila

BPIP sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila, menurut Bayu, semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres.

Ia mengatakan, ada sejumlah lembaga pembinaan lain yang payung hukumnya adalah Undang-Undang. Misalnya, pembinaan kepramukaan, pembinaan perfilman, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan kepalang merahan.

“Sementara pembinaan ideologi pancasila sebagai ideologi negara level empat di bawah Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Perpres. Sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidaklah maksimal dalam konteks pembinaan,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan, lembaga yang sesungguhnya memiliki level kepentingan di bawah Pancasila, justru diatur dalam UU.

“Jadi ada bentuk ketidakadilan terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level Perpres,” ujarnya.

Itulah kenapa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tugas presiden saja, melainkan semua pihak. Dengan berpayung hukum Undang-Undang, semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama.

“Dengan diaturnya dalam Undang-Undang, maka sesungguhnya kita sudah mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila termasuk badan penyelenggaranya adalah urusan negara,” tambahnya.

Ia pun membayangkan, sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan menyusun arah kebijakan pembinaan Pancasila.

Begitu juga dalam hal menyusun kerja sama antar lembaga negara, sehingga tidak ada lagi pihak yang saling mendahului dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila.

“Kemudian koordinasi finalisasi, semua lembaga silakan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Namun standarisasinya, bahan-bahannya, kemudian bagaimana memonitoring pelaksanaannya, BPIP dioptimalkan di sana,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

SEBAGAI negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat menginklusi keberagaman.

Ideologi Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity) yang memiliki makna “walaupun berbeda-beda pada hakikatnya Indonesia tetap satu” merupakan dua pondasi ideologis vital dalam konteks Indonesia yang multikultural.

Tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan, serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi bangsa.

Pancasila pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat salah satunya dapat kita lihat dari lirik lagu daerah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, “Manuk Dadali” yang merupakan simbol dari Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Kita juga dapat melihat nilai-nilai yang diadopsi dari Pancasila melalui alat musik tradisional angklung yang melibatkan banyak pemain untuk menghasilkan harmoni musik yang indah dan selaras.

Filosofi angklung adalah kebersamaan, pemersatu, disiplin, dan saling menghormati sesama yang menghasilkan keharmonisan dan keindahan.

Oleh karena itu, basis dari Pancasila pada dasarnya dekat dengan nilai-nilai budaya yang sudah lebih dulu dipraktikan dan diamalkan masyarakat Indonesia.

Sebaga dasar negara, Pancasila telah dirumuskan melalui diskusi panjang dan hati-hati oleh para founding fathers Indonesia. Setelahnya, lahirlah kemudian perangkat-perangkat negara seperti undang-undang dasar, sistem ketatanegaraan, dan lain-lain.

Pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Pancasila telah teruji dan masih bertahan sebagai ideologi yang paling tepat untuk Indonesia.

Akan tetapi, perjalanan Pancasila sejak dilahirkan pada 1 Juni 1945 bukan berarti tanpa masalah.

Berbagai ideologi tandingan dan gerakan yang menentang Pancasila pernah dilakukan oleh berbagai oknum dan kelompok.

Tidak hanya berpotensi pada disintegrasi bangsa, ideologi-ideologi tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa, seperti yang tercatat dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Sebut saja gerakan 30 September, DI TII, NII, GAM, Gerakan Papua Merdeka, Permesta, dan lain-lain.

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung pemutaran kembali film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Pemutaran film itu dinilai bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Menurut Mahyudin, film tersebut memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa.

"Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mayhudin dalam keterangan tertulis dari MPR, Rabu (20/9/2017).

Mahyudin menyampaikan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di Denpasar, Bali, hari ini. Hadir pula Wakil Rektor III Universitas Udayana Prof Dr Ir I Made Sudarma.

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Gatot memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu agar mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut tidak terulang.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," kata Mahyudin.

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba.

"Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba," ungkapnya.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus.

"Adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," imbuhnya.

Mahyudin mengaku waktu kecil berulangkali menonton film G30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan.

"Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perangi Korupsi dan Narkoba

Di tempat yang sama Mahyudin mengungkapkan tiga masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Mahyudin mengajak mahasiswa untuk memerangi bersama tiga masalah itu.

Dalam masalah korupsi, Mahyudin mengatakan korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi terjadi baik di pusat maupun daerah. Mulai dari anggota DPR hingga anggota DPRD, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala desa.

"Negara ini tidak akan maju kalau masih ada korupsi. Korupsi harus dihilangkan kalau Indonesia mau maju. Kita sepakat korupsi harus diperangi bersama," imbuhnya.

Dalam masalah narkoba, Mahyudin menyebutkan data dari BNN bahwa setiap hari 50 orang meninggal karena narkoba. "Kasus yang terbaru adalah PCC di Kendari. Beberapa pelajar menjadi korban. Kita harus sama-sama memerangi narkoba," imbuhnya.

Sedangkan dalam masalah radikalisme, Mahyudin mengatakan masih ada paham-paham yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dan telah membubarkan satu ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Kita harus melawan bersama-sama paham-paham radikal itu karena paham-paham itu telah memecah bangsa," ucapnya.

Empat Pilar MPR, lanjut Mahyudin, adalah juga untuk menghadapi tiga masalah dan tantangan Indonesia itu. Empat Pilar MPR menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa.

"Indonesia adalah negara besar. Empat Pilar telah mempersatukan ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama. Empat Pilar adalah alat pemersatu. Kita mempunyai perekat yaitu Pancasila. Masyarakat sebenarnya menyadari adanya perekat itu. Masyarakat harus memahami ideologi," kata Mahyudin.



VIDEO 20detik: Cerita Pengangkat Jenazah Para Jenderal Korban PKI di Lubang Buaya(ega/nwy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi mengatakan pihaknya juga melakukan kajian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai melanggar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

HTI dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam kajian MUI, lanjut Erfandi, HTI dinilai melakukan pelanggaran atas Perppu Ormas dan melawan Pancasila.

"Kyai Ma'ruf itu sudah punya data memang yang dibubarkan oleh pemerintah itu benar-benar melakukan pelanggaran dan melawan Pancasila," ujar Erfandi saat ditemui usai diskusi Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

(Baca: Wiranto: HTI Melawan Hukum Kalau Masih Beraktivitas)

Menurut Erfandi, ideologi khilafah islamiyah yang dianut HTI bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, HTI juga berupaya membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila.

"HTI itu sudah jelas gerakan politik yang akan menegakkan khilafah islamiyah. Ini kan jelas bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila dibenturkan dengan Islam itu sendiri padahal kan tidak ada pertentangan. Ini dibenturkan antara Pancasila dengan Islam," kata Erfandi.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

(Baca: Ini Saran Polri jika HTI Tak Puas dengan Keputusan Pembubaran)

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

"Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).