JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai Komisaris PT Pindad.

Adapun Putranto merupakan asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menduduki jabatan komisaris menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan PT Len Industri atau Holding BUMN Industri Pertahanan Defend ID.

KOMPAS.com/Joy Andre T. Didin, warga asal Setiabudi, Jakarta Selatan, saat berfoto di depan Panser 6x6 Badak pabrikan PT Pindad yang melintas di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Didin merupakan salah satu warga yang hadir menyaksikan pawai alutsista dalam rangkaian HUT TNI ke-78 di Jakarta.

Selain itu, disahkan pula oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad melalui Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sakkan, selama 3 tahun 1 bulan sudah luar biasa sekali dalam mendukung PT Pindad dan sebagai perpanjangan tangan pengawasan kami terhadap kinerja PT Pindad," kata Bobby dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," imbuhnya.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menambahkan, pihaknya berharap dengan bergabungnya Putranto dalam jajaran komisari bisa memberikan masukan dan arahan yang mendorong pengembangan bisnis perusahaan.

"Selamat datang kepada Bapak Putranto, saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2 dan Ranpur 4x4 Komodo," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Sementara itu Lienda mengatakan untuk rencana kerja 2025 ada lima isu strategis yang menjadi acuan program kegiatan. Dari isu tersebut kami merumuskan enam program, 11 kegiatan dan 23 sub-kegiatan.

Dikatakannya enam program kegiatan pada 2025 tersebut meliputi, pertama program penunjang pemerintahan, kedua kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan kebangsaan. Selanjutnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dengan kegiatan pendidikan politik.

Lalu keempat akan ada kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat, program kelima pembinaan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan yang keenam program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan penanganan konflik.

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tidak hanya membidik masyarakat umum dan sekolah, BPIP bersama Pemkab OKI juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di lapas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Lapas Kelas II B Kayu Agung, Selasa.

Menurut dia, melalui berbagai riset peningkatan budaya literasi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) mampu mengubah pribadi dan mencegah terjadinya pengulangan kriminal.

WBP yang mendapatkan pendidikan akan memiliki peluang lebih kecil untuk kembali ke lapas/rutan, sebaliknya mereka akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Lapas Kelas II B Kayu Agung.

Yudian berharap sosialisasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dapat memberikan pemahaman Pancasila sehingga saat keluar nanti pemahaman itu bisa diaktualisasikan.

Sementara Pj Bupati OKI Asmar Wijaya menyampaikan ideologi Pancasila sebagai alat untuk memupuk integritas bangsa.

Pancasila sebagai rumah besar menjaga dan merawat nilai keberagamaan.

Asmar mengatakan semua harus terus belajar, menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, "unity in diversity", bersatu dalam keberagaman.

Melalui kegiatan itu, diharapkan para warga binaan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selama masa pembinaan hingga selesai kembali kumpul bersama keluarga.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing

Bantul (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof Yudian Wahyudi mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna menghadapi perkembangan dunia global saat ini.

"Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing," kata Yudian dalam keterangan tertulis terkait acara Seminar Nasional dan Bedah Buku di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Pancasila merupakan mukjizat bangsa Indonesia. Dan dilihat dari segi bahasa, mukjizat itu kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya. Pancasila merupakan kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya hingga hari ini.

"Pada 30 September hasil dari proklamasi, Bung Karno mengguncangkan dunia. Sampai saat itulah Indonesia sudah menjadi tiga dari super power dunia. Jadilah generasi unggul dan sebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru negeri," kata Yudian.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, seminar dan bedah buku berjudul "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang digelar bersama Pusat Studi Pancasila UGM itu dihadiri 225 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Dia menjelaskan, Pancasila dalam bahasa inggris, yaitu Believe in God, Nasionalism, Humanity, Democracy, dan Social Justice, mengandung lima prinsip untuk kebaikan Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

"Lima prinsip itu dilaksanakan secara mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi lebih dari itu harus mengimplementasikan butir-butirnya dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof Ova Emilia berharap, diskusi buku karya BPIP dapat memberikan pemicu untuk olah gagasan selanjutnya. Prinsip dasar pendiri negara adalah tidak inferior dan juga tidak superior, artinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam teori dan praktik, nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

"Ideologi politik dan agama dan gagasan Bung Karno untuk membumikan Pancasila dalam konteks Internasional menjadi panduan hubungan internasional dalam kesetaraan-berdiri sama tinggi duduk sama rendah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengaku optimistis ideologi Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa, termasuk generasi Z (kelahiran tahun 2000) punya kepedulian terhadap Pancasila.

Rasa optimistis ini disampaikan Basarah saat acara launching buku ‘"Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila" di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Jumat.

"Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila," kata Basarah dalam keterangannya.

Basarah mengapresiasi buku tentang Pancasila yang ditulis oleh Maulana Fajri, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kelahiran tahun 2002.

Dia mengaku terkejut ada anak Generasi Z menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa, yang dalam penilaiannya rata-rata mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal semua berita itu, lanjut Basarah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut membuktikan secara ilmiah dalam skripsi-nya bahwa terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

Selain itu, menurut studi, generasi Z asyik dengan gawai, bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara, memiliki pemikiran berorientasi transnasional.

"Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," ujarnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya ini menambahkan, selain menjadi politikus, dia juga seorang akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuni-nya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ujarnya.

Basarah berharap lelaki generasi Z ini melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Acara launching buku yang dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku, menampilkan empat pembicara masing-masing Rektor UM Prof. Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Direktur Pusat Kajian Pancasila, Syaiful Arif, tampil sebagai moderator.

Rektor UM Prof. Hariyono yang juga mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya, agar mahasiswa tempat dia mengajar juga menulis buku seperti Maulana Fajri.

‘"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap Hariyono.

Sedangkan Agung Suprojo berpendapat, jika ada puluhan saja generasi Z dan generasi Milenial peduli pada Pancasila, generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman sebab ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Sementara itu, Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah menilai sosialisasi empat pilar MPR RI karena melibatkan generasi Z sebagai subjek menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

''Acara sosialisasi empat pilar kali ini unik. Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila,'' tutur Fauziah.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku bahagia dan optimis ideologi negara Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku tentang Pancasila yang ditulis oleh generasi Z, yakni Maulana Fajri seorang mahasiswa kelahiran tahun 2002.

''Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila,'' ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Dalam peluncuran buku 'Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila' di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Basarah berharap Maulana Fajri dapat melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya mengaku terkejut ada anak Generasi Z sangat menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa. Ia menyebut rata-rata press release ini mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal berita tersebut, lanjut Ahmad Basarah, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu membuktikan secara ilmiah dalam skripsinya terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

"Jarak antara Generasi Z dengan masa kelahiran Pancasila itu sangat jauh. Menurut studi, generasi ini asyik dengan gadget mereka, yang dengan itu mereka bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara," papar Basarah.

"Pikiran mereka berorientasi transnasional. Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan dirinya tak hanya menjadi politisi tetapi juga akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Politisi murni cenderung memikirkan diri sendiri untuk kemenangan elektoral. Seorang negarawan memikirkan bangsa dan negaranya. Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuninya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran buku yang juga dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku. Ada empat pembicara dalam diskusi ini, antara lain Rektor UM Prof Dr Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Hadir pula Direktur Pusat Kajian Pancasila Syaiful Arif sebagai moderator.

Rektor UM Prof Dr Hariyono menilai penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya. Dengan demikian, mahasiswa tempatnya mengajar juga bisa menulis buku seperti Maulana Fajri.

"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo menilai jika ada puluhan saja Generasi Z dan Generasi Milenial peduli pada Pancasila, maka generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman. Pasalnya, ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun menyebut acara sosialisasi empat pilar kali ini unik.

"Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada Generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Inspirasi di Balik Konten TikToker Abah Didi: Sinetron Azab hingga Gen Z':

[Gambas:Video 20detik]

TOMOHON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Jaleswari Pramodawardhani yang mengundurkan diri dari posisi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Jaleswari mundur dari Istana karena ia saat ini telah tergabung dengan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Maka beliau saya respek betul mengambil sebuah sikap saya mundur," Kata Ganjar kepada awak media di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, sikap yang ditunjukkan Dani, sapaan Pramodawardhani, seharusnya menjadi etika dasar seorang pejabat publik yang memutuskan bergabung dalam tim pemenangan.

"Kalau yang lain kemudian merasa ketika kemudian ada potensi konflik kepentingan ya itu mundur lebih baik. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan," ujar Ganjar.

"Mbak Dani umpama, karena dia Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, maka dia mundur," sambung Ganjar.

Ganjar juga mencontohkan sikap mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto yang langsung mengundurkan diri setelah menyatakan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengimbau supaya para pejabat publik yang terlibat dalam konstestasi politik atau menjadi bagian dari tim kampanye sebaiknya melepaskan jabatannya menghindari konflik kepentingan.

"Maka kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya merasa bahwa inilah adalah pemerintahan, inilah integritas yang harus ada. Maka saya kira baik jika semuanya mundur," ucap Ganjar.

Adapun Jaleswari mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu malam.

Pengumuman itu disampaikannya lewat keterangan tertulis kepada wartawan.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari dalam pengumumannya.

Jaleswari mengatakan, dia memutuskan mengundurkan diri jabatannya di KSP supaya tidak mengganggu kepresidenan.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujar Jaleswari

KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mundur dari jabatannya pada Rabu (31/1/2024).

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, keputusan ini didasari oleh etika dan keyakinan yang dipegangnya. Jaleswari juga menyinggung pilihan politik sebagai alasan pengunduran dirinya.

Dia mengaku perlu menghindari situasi yang membuat dirinya dipersepsikan sebagai "beban politik" bagi Jokowi.

"Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini," tutur Jaleswari.

Berikut profil Jaleswari Pramodhawardani:

Karier Jaleswari Pramodhawardani

Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini memiliki ketertarikan terhadap isu militer, pertahanan, dan keamanan.

Perempuan yang akrab disapa Dani ini tercatat sebagai alumni Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universi Indonesia.

Lulus dari UI, Dani mengawali kariernya menjadi peneliti bidang kemasyarakatan dan budaya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Ia juga mendirikan Local Government Studies (LOGOS) dan menjadi anggota The Indonesian Institute.

Dilansir dari laman Universitas Indonesia, Dani gencar menyuarakan hak asasi manusia (HAM) Kemanusiaan, dan Kesetaraan Perempuan.

Sebagai seorang aktivis, ia menolak anggapan bahwa perempuan tidak boleh bebas mengeluarkan aspirasinya dalam bidang apa pun.

Masuk ke Pemerintahan Jokowi

Sejak 2014 di awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Dani sudah menjadi bagian dari Istana dan menjabat sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Pada 2015, Dani dilantik sebagai Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu (31/1/2024).

Pengumuman itu disampaikan dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu malam.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari.

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," lanjutnya.

Menurutnya, keputusan untuk undur diri ini berdasarkan kepada etika dan keyakinan yang dia pegang.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," jelasnya.

Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini," tutur Jaleswari.

Dia kemudian meminta maaf apabila selama mengemban jabatan sebagai Deputi V KSP kurang sempurna melaksanakan tugas.

"Semoga Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT," tambah Jaleswari.

Sebagaimana diketahui, Jaleswari Pramodhawardhani sebelumnya telah resmi mengisi posisi Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sejak 15 November 2023.