JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Aide-de-camp (ADC) atau ajudan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto mendapat perlindungan fisik dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, Panji dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan sidang kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengungkapkan, selain perlindungan fisik tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait ruang khusus selama berada di Pengadilan.

Dalam sidang, Patroli dan Pengawal (Patwal) LPSK juga disiagakan untuk melakukan pengawalan melekat dan pendampingan terhadap eks pegawai Kementan itu.

“Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung (Panji) setelah memberikan keterangan sebagai saksi,” kata Susilaningtias melalui keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

“Pengamanan juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter,” ujarnya lagi.

Perlindungan terhadap eks ajudan Syahrul Yasin Limpo itu diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) yang digelar pada 27 November 2023.

Panji diputuskan mendapatkan program layanan perlindungan dari LPSK berupa program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sebagai informasi, pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN.

HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan untuk tiga saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Salah satu yang dilindungi adalah mantan ajudan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Hartanto, yang saat ini juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

"Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja Terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi. Pengamanan juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Susi mengatakan permohonan perlindungan terkait kasus SYL ke LPSK diajukan pada 6 Oktober 2023. Dia mengatakan dua orang lainnya yang diberi perlindungan oleh LPSK adalah driver SYL berinisial HT dan kepala rumah tangga SYL berinisial UN.

"Itu driver-nya dan kepala rumah tangga SYL," ujarnya.

Dia mengatakan HT dan UN mendapat program perlindungan fisik. Selain itu, UN mendapat rehabilitasi psikologis.

"HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural. Sedangkan UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis," ujarnya.

Sebagai informasi, ada 5 pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dalam kasus korupsi dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Lima orang itu adalah SYL, MH selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, Panji Hartanto selaku mantan ajudan SYL, HT selaku driver SYL, serta UN selaku Kepala Rumah Tangga SYL.

Namun, hanya tiga orang yang akhirnya mendapat perlindungan dari LPSK. Ketiganya adalah Panji, HT, dan UN.

"LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL dan MH dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK," ujarnya.

Simak Video 'SYL ke Eks Ajudan: Ingat Panji, Pengadilan Itu Bukan di Dunia Ini':

[Gambas:Video 20detik]

(mib/azh)

Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024—2029 yang disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kamis (4/4).

Lies mengatakan bahwa anggota LPSK periode berikutnya harus siap menghadapi banyaknya permohonan perlindungan saksi atau korban di luar ranah tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak saksi dan korban.

"Saya kira mungkin akan bermunculan juga saksi dalam kasus lain. Misalnya, saksi pada persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) mungkin saja ke depan itu memerlukan pendampingan LPSK karena ada ancaman atau ada tekanan dan sebagainya," kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus fokus membenahi pada internal organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, atau terkait dengan tata laksana pengawasan internal.

"Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan. Hal itu juga harus menjadi fokus untuk LPSK ke depan," ujarnya.

Untuk anggaran, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota LPSK 2024—2029 itu mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus menyiapkan struktur anggaran yang benar-benar bisa mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi).

Ia mengatakan bahwa LPSK periode mendatang perlu menyiapkan program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) maupun Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) dengan baik.

"LPSK juga sudah meresmikan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau mereka singkat itu P4. Ini juga harus bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, misalnya dengan Kemenkumham karena rencananya 'kan P4 itu juga akan dikembangkan jadi semacam rutan, misalnya untuk justice collaborator (JC)," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 2024—2029 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

Ketujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029 terpilih itu, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fakhrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Diketahui bahwa tiga orang di antaranya saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK dan terpilih kembali, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Susilaningtias, dan Achmadi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa narasi menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan tindakan berlebihan.

Menurutnya, pemanggilan menteri sudah lebih dari cukup untuk membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

“Saya memandangnya berlebihan, cukup menteri saja. Persoalan hukum kami tak akan mengintervensi, kalau MK menginginkan [memanggil] menteri. Tak ada masalah Presiden pun mempersilahkan justru dengan penjelasan menteri itu tadi masyarakat akan lebih paham apa yang sedang terjadi dan lebih bisa menilai,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini pemerintah sama sekali tak memiliki niat untuk menghalangi lembaga peradilan yang mempunyai otoritas mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Justru sebaliknya, dia mengatakan perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.

Bahkan, kata Moeldoko pemerintah juga mendukung apabila pemanggilan turut dilakukan terhadap Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) dan Kapolri.

“Pak Kapolri pak Kabin bagian dari kabinet, sehingga tak masalah karena bagian kabinet kalau dibutuhkan untuk kebutuhan MK maka tak masalah. Namun, saya pikir kalau Presiden dipanggil itu tidak diperlukan dan terlalu berlebihan,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang nomor satu di Indonesia itu dipanggil hanya untuk mencecar terkait dengan program bantuan sosial (bansos) yang berjalan pada tahun pemilihan umum (pemilu), maka cukup dijawab oleh menteri terkait.

Apalagi, dia mengatakan bahwa bansos memang program yang dicadangkan sejak lama mengingat tantangan geopolitik dan krisis ekstrem yang terus menghantui berbagai belahan dunia.

“El Nino sudah lama menjadi warning dan jadi bantuan ini sudah dari lama [perencanaannya]. Situasi geopolitik juga harga beras jadi naik ini di luar bukan di dalam negeri saja. Jadi sebenarnya bansos ini kebijakan sudah lama jauh sebelum pemilu,” pungkas Moeldoko.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), dapat digunakan untuk menentukan metode pembumian pancasila.

“IAP ini bisa membantu kita dalam menentukan, metode apa yang digunakan untuk melaksanakan pembumian Pancasila,” kata Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penegasan itu disampaikan Adhianti pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2022 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dia menjelaskan, deputi bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi, dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Salah satu fungsinya yaitu pengukuran pelembagaan Pancasila.

"Ini merupakan salah satu amanat dari BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP," ujarnya.

Lanjut dia, tugas tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana strategis yang mengamanatkan IAP, ke Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP sebagai sarana atau indeks pembumian nilai Pancasila.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Jones Sangian menyampaikan apresiasi kehadiran BPIP ke Manado dalam rangka Monitoring IAP 2022 Sulut.

Ia juga bersyukur, Provinsi Sulut mendapatkan capaian IAP kategori baik pada 2022, dan berharap capaian IAP yang diperoleh bisa terus ditingkatkan. Target nilai IAP yang telah ditetapkan pada 2022 secara nasional adalah 77 poin.

“Ke depan terus terjalin kerja sama dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus dalam tindak lanjut pengukuran indeks aktualisasi Pancasila di Sulawesi Utara," katanya berharap.

Pewarta: Fauzi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) tersebut bertujuan memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. ?Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,? ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.

Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.

?Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,? ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.

Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. ?Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,? pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. ?Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,? ujarnya dalam kesempatan sama.

Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. ?Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,? tuturnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. ?Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,? imbuhnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.

Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. ?Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,? ungkapnya.

Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. ?Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik?, ucapnya.

Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. ?Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,? pungkasnya.

Jakarta -

Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.

"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.

"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.

Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.

"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.

Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.

Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/whn)

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dari pihak AMIN yang akan bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menilai para saksi layak diberikan perlindungan lantaran mereka mengalami intimidasi dan kriminalisasi akibat akan bersaksi.

"Mereka mengalami, mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan," kata Ari di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ari mengklaim banyak para saksi yang memutuskan untuk mengundurkan diri imbas intimidasi dan kriminalisasi tersebut. Ari menyebut para saksi yang mengundurkan diri tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sudah banyak yang mengundurkan diri, terutama di Jateng dan di Jatim," ujar dia.

Kendati demikian, Ari menyebut masih ada saksi-saksi dari Tim AMIN yang kukuh untuk tetap bersaksi meski mengalami intimidasi.

"Tapi, alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan akan siap bersaksi," ujar dia.

"Sehingga nanti kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti mana hal-hal saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," sambungnya.

Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo melalui wadah bernama Indonesia Future Network (IFN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan IFN juga turut merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai diskusi.

"Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang," kata Moeldoko pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Moeldoko menerangkan IFN menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global, mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus mengetahui tantangan global sehingga dapat merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI itu juga menyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proyek strategis nasional.

"Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo," katanya.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari sampai dengan September 2024.

Peserta yang hadir merupakan calon pemimpin masa depan (future leaders) yang telah diseleksi dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing, mulai dari kalangan swasta, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Dalam konferensi pers itu, Moeldoko didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, sebagai komisaris independen PT Pindad (Persero).

Keputusan ini disahkan oleh Menteri BUMN Erick selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Pindad sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad sesuai Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024. AM Putranto menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat.

Dirut PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pimpinan holding BUMN pertahanan Defend ID mengucapkan terima kasih atas pengabdian Sakkan Tampubolon selama ini di Pindad. Sakkan mengisi jabatan komisaris independen Pindad selama 3 tahun dan 1 bulan.

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," ucap Bobby dalam keterangan resmi, Senin (18/3).

"Sebagai holding dan sudah berdiri selama dua tahun, kinerja Defend ID luar biasa dan terus meningkat. Diharapkan di PT Pindad juga terus meningkat baik dari kinerja hingga pendapatan dan kontribusi laba," sambungnya.

Ucapan perpisahan kepada Sakkan Tampubolon juga diberikan oleh Direktur Utama Pindad Abraham Mose. Menurutnya, Sakkan adalah sosok yang sangat bersahabat selama ini.

Bos Pindad juga menyambut kedatangan asisten Prabowo tersebut di perusahaan pelat merah ini.

"Saya sangat hargai kedisiplinan beliau (Sakkan) terhadap target-target waktu dan memberi arahan untuk bertindak segera serta tepat waktu," tegas Abraham.

"Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto. Saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2, dan Ranpur 4x4 Komodo. Sehingga apa yang sudah lakukan dengan bergabung saat ini kami sangat berharap tentunya akan lebih intens lagi memberi masukan dan arahan kepada kami," tandasnya.

Berikut susunan terbaru dewan komisaris PT Pindad:

Komisaris Utama Pindad: Jenderal TNI Maruli SimanjuntakWakil Komisaris Utama: Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.HKomisaris Independen: Letjen TNI (Purn.) A. M. PutrantoKomisaris Independen: Alexandra Retno WulanKomisaris Independen: Dr. Ir. Arlan Septia A.R., MMKomisaris: Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno