REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik lantaran keputusannya yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Paskibraka Nasional terkuak. Walaupun banjir kritikan dari antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tetap bergeming dan tidak mengubah aturan yang ada.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Banyak pihak, termasuk alumni Paskibraka masa sebelum 2022, heran dengan perubahan kebijakan terkait busana Muslimah. Sebab, pada tahun-tahun sejak permulaan Era Reformasi hingga 2021, Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional diperbolehkan untuk mengenakan jilbab. Irwan Indra selaku pembina Paskibraka Nasional 2021 sampai-sampai menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka tahun ini akibat ulah BPIP.

"Bahkan, ada (Muslimah) yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," kata Irwan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Dalam keterangan pers, Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, sempat melarang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri untuk menggunakan jilbab. Atas kebijakannya itu, ia mendapat banyak kritikan dari berbagai kelompok masyarakat.

Atas polemik tersebut, Yudian telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Selain itu ia juga mengatakan dalam kebijakan terbaru BPIP, Paskibraka wanita kembali diperbolehkan memakai jilbab.

Terlepas dari itu, sebagai ketua dari lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden, Yudian mendapatkan gaji yang sangat besar dari pemerintah. Besaran gaji yang diterimanya itu tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Dalam aturan ini seorang kepala BPIP berhak mendapat hak keuangan setara dengan Menteri. Namun detail terkait hak keuangan ini masih diatur kembali berdasarkan Perpres yang berlaku.

"Kepala (BPIP) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri," tulis Pasal 52 Ayat (2) aturan itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden," sambung Pasal 54 Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Aturan yang dimasuk tadi tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Aturan ini sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 23 Mei 2018 lalu.

"Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan," jelas Pasal 1 aturan itu.

"Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Kemudian dalam lampiran aturan itu terdapat daftar gaji pegawai BPIP sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000
3. Kepala: Rp 76.500.000
4. Wakil Kepala: Rp 63.750.000
5. Deputi: Rp 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp 36.500.000
7. Pengarah: Rp 76.500.000
8. Kepala: Rp 66.300.000
9. Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000
10. Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000
11. Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Artinya berdasarkan aturan itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mendapatkan gaji hingga Rp 76,5 juta per bulan. Di luar itu ia masih mendapatkan hak keuangan lain berupa uang perjalanan dinas, dalam hal ini besaran yang diberikan setara dengan uang perjalanan dinas Menteri.

"Fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 4 aturan itu.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah merespons Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdalih bahwa Paskibraka putri 2024 melepas jilbab untuk keseragaman. Dia pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara mengenai aturan ini setelah ramai diperbincangkan. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV pada Rabu (14/8).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sedang disorot publik lewat polemik masalah jilbab Paskibraka. Sebagaimana diketahui, di dalam BPIP ada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah. Bagaimana respons PDIP mengenai polemik jilbab Paskibraka?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dimintai tanggapan oleh wartawan soal hal itu. Hasto meminta semua pihak mencermati tanggapan resmi dari BPIP.

"Ya itu sudah disampaikan oleh BPIP. Tolong dimuat itu penjelasan dari BPIP," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita melepas jilbab. Kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," ungkap Yudian.

Paskibraka Wanita Boleh Pakai Jilbab

Sebelumnya diberitakan, Kasetpres Heru Budi Hartono buka suara soal isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab. Ia menegaskan Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami baik ditingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

Pj Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, saat geladi bersih di IKN pada Rabu (14/8), ia masih melihat peserta Paskibraka menggunakan hijab.

"Tadi pagi saya dari IKN persiapan geladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," ujarnya.

"Jadi kan saat mereka masuk Istana mereka sudah seperti itu, tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," sambungnya.

Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dianggap tidak memperlihatkan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terkait aturan yang mengharuskan anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 melepas jilbab.

Aturan itu diberlakukan saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (13/8/2024) lalu.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut larangan itu dilakukan sesuai peraturan BPIP dan sudah ada perjanjian di atas materai 10 ribu saat mendaftar.

Menurut Halili, dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab.

Kendati demikian dalam peraturan itu terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual, salah satunya anggota Paskibraka putri tidak berjilbab.

Halili menyebut, hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, menurutnya BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP, kata Halili, juga harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," ujar Halili.

SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) K.H. Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

"Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan … jangan diseragamkanlah, kita jangan diseragamkan, kita ini bineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," ucap Said ditemui usai acara Konsolidasi Kebangsaan di Kuningan, Jakarta, Kamis.

Said menyayangkan ketiadaan opsi bagi Paskibraka 2024 untuk mengenakan hijab. Menurut dia, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan hijab merupakan bagian dari toleransi.

"Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya,” ucapnya.

Meski menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Said Aqil mengaku tidak ikut menentukan dalam pembentukan aturan terkait dengan hijab Paskibraka tersebut.

"Ya dewan pengarah 'kan tidak menentukan. Memberikan pengarahan, bukan teknis, ya," katanya.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa aturan yang menimbulkan polemik itu sudah diminta agar dicabut oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

"Saya dengar dari Istana, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin sudah meminta agar itu dicabut, dari Istana Wakil Presiden saya tahu," tutur Said.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang 'kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka boleh menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dicopot. Cak Imin menuntut hal ini seusai kisruh Paskibraka lepas jilbab.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kembali mendapat sorotan usai Paskibraka Nasional 2024 perempuan beragama Islam yang awalnya sudah berhijab justru harus melepas jilbab ketika prosesi pengukuhan pada Selasa (13/8) lalu.

BPIP sebagai penanggung jawab Paskibraka Nasional dihujani kritik habis-habisan oleh ormas keagamaan Islam maupun oleh warganet imbas polemik ini.

Yudian pun mengakui adanya aturan anggota Paskibraka perempuan lepas jilbab dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera Merah Putih pada upacara Kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," kata Yudian.

Bukan kali ini saja BPIP di bawah pimpinan Yudian menuai kritik keras dari publik imbas kebijakan maupun ucapannya. Yudian memang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat membuat pelbagai keputusan maupun pernyataan yang memantik kritik keras dari publik.

CNNIndonesia.com telah meringkas beberapa pernyataan maupun keputusan Yudian yang menuai kontroversi di tengah publik:

Ketika menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian pernah membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus di medio 2018 lalu.

Aturan itu tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan Februari 2018.

Aturan ini pun mendapat protes dari banyak pihak. Yudian menjelaskan, kampus UIN telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar. Mereka akan dibina dalam tujuh tahapan.

Usai tuai banyak protes dan kritik, pihak kampus pun akhirnya mencabut larangan penggunaan cadar pada 10 Maret 2018.

Pada Februari 2020 lalu, Yudian Wahyudi pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.

Ucapan itu sontak memicu kritik dari masyarakat. Pernyataan tersebut memancing perbincangan di Twitter. Netizen meramaikan perbincangan soal Pancasila dan mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP.

Tak hanya itu, sejumlah organisasi mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga sejumlah politikus, mempertanyakan pernyataan tersebut.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid juga menganggap pernyataan Ketua BPIP radikal dan historis. Sebab, Bung Karno dan Presiden Suharto saja tidak menjadikan agama musuh Pancasila.

Imbas dari kejadian itu, Yudian memilih berhenti menyampaikan pernyataan kepada media massa selama kurang lebih setahun. Gantinya, ia menunjuk juru bicara.

BPIP di bawah kepemimpinan Yudian sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' di Bulan Agustus 2021 lalu.

BPIP menggelar lomba ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengatakan pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi cinta tanah air.

"Sekarang ini dalam rangka bulan santri, maka bulan santri tema-temanya disesuaikan dengan tema-tema Hari Santri. Ini juga kan bikin lomba yang sama untuk hari besar keagamaan. Bersifat universal," kata Benny saat dihubungi, Jumat (13/8).

Lomba ini juga memicu polemik dari berbagai kalangan. Kritik keras juga disampaikan ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas. Ia justru menyarankan agar BPIP dibubarkan. Dia menilai Lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Yudian juga sempat berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk menyosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga Tiktok di medio awal 2020 lalu.

"Alatnya itu maksud saya ada Youtube, ada Blogger, ada pokoknya medsos yang sekarang digital lah. Digital mode ini kita pakai, sehingga nanti akan ada, ya termasuk Tiktok segala macam itu," kata Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Banyak pihak kemudian ada yang mencibir rencana tersebut. Yudian mengatakan langkah itu diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin BPIP fokus kepada generasi milenial.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf buntut polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita melepas jilbab. Kini Paskibraka wanita bisa bertugas dengan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, dilansir detikNews, Kamis (15/8/2024).

Di sisi lain, BPIP menyampaikan terima kasih atas perhatian kepada para Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian pun memastikan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono soal anggota Paskibraka wanita boleh berjilbab. Saat bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti, Paskibraka wanita diperbolehkan berjilbab.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ujar Yudian.

Paskibraka Pakai Jilbab

Diberitakan detikNews, Kasetpres Heru Budi Hartono angkat bicara soal isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab. Dia memastikan Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menyebut saat geladi bersih di IKN pada Rabu (14/8), dia masih melihat peserta Paskibraka menggunakan jilbab.

"Tadi pagi saya dari IKN persiapan geladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," ujarnya.

"Jadi kan saat mereka masuk Istana mereka sudah seperti itu tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," sambungnya.

Ramai soal Larangan Jilbab Bagi Paskibraka, Cak Imin: Saya Sangat Kecewa

Ramai soal Larangan Jilbab Bagi Paskibraka, Cak Imin: Saya Sangat Kecewa

Buntut anggota Paskibraka wanita yang wajib melepas jilbab saat pelaksanaan upacara 17 Agustus yang ramai dikritik, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan permintaan maaf.

Kebijakan terbaru diambil BPIP, anggota Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab saat bertugas. Hal itu mengikuti arahan Sekretariat Presiden.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dilansir detikNews, Kamis (15/8/2024).

Yudian juga berterima kasih atas perhatian publik terhadap para anggota Paskibraka 2024 tersebut.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Terkait kebijakan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka, Yudian menjelaskan pihaknya akan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, yakni memperbolehkan anggota Paskibraka wanita mengenakan jilbab saat bertugas.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Sebelumnya Kasetpres Heru Budi Hartono turut buka suara terkait isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab tersebut. Ia menegaskan anggota Paskibraka akan diperbolehkan menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya.

"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

Dia mengatakan, saat gladi bersih Paskibraka di IKN, Rabu (14/8) lalu, ia mengaku melihat peserta Paskibraka yang menggunakan hijab.

"Tadi pagi saya dari IKN persiapan geladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," ujarnya.

"Jadi kan saat mereka masuk Istana mereka sudah seperti itu tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," sambungnya.

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kini memperbolehkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita memakai jilbab. BPIP meminta maaf atas polemik Paskibraka wanita melepas jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Yudian mengatakan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Paskibraka Wanita Boleh Pakai Jilbab

Sebelumnya diberitakan, Kasetpres Heru Budi Hartono buka suara soal isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab. Ia menegaskan Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami baik ditingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!

PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan dan Tim Ekonomi Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan pembentukan badan atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon.

"Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon. Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon sebagaimana pernyataan resmi KSP yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Rapat itu dihadiri Moeldoko dan juga Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029 Burhanuddin Abdullah, beserta pejabat lainnya dari kementerian/lembaga terkait.

Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden mengusulkan pembuatan satuan tugas (Satgas) untuk memulai pembahasan sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian karbon.

“Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya,” ujar dia.

Satgas ini, kata Moeldoko, berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pascaPelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029, yang akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak Saing.

Moeldoko menjelaskan Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target Penurunan Emisi pada 2030.

“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar, baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon,” kata Moeldoko.

Sementara itu, Burhanudin menjelaskan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan "8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih" pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau.

Hal itu diterapkan dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir Deputi 4 Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Nani Hendiarti dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi.

Perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022. Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 26 September 2023.