Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengalami deindustrialisasi dini, yakni sektor manufaktur menjadi tidak kompetitif sebelum mencapai puncak kejayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Edy dalam acara Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, di Jakarta pada Kamis (3/10/2024). Edy hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menjelaskan sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu sorotannya adalah pada kondisi industri manufaktur yang layu sebelum berkembang.

Dalam paparannya, Edy mencantumkan bahwa deindustrialisasi dini sebenarnya telah terjadi di Indonesia sejak 2001. Artinya, lebih dari 23 tahun Indonesia berjibaku dengan perlambatan kontribusi industri manufaktur, seperti dalam 10 tahun terakhir ketika kinerja manufaktur selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, perlambatan industri manufaktur tidak diiringi pertumbuhan signifikan di sektor lain, misalnya jasa. Hal itu pun menandakan terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia.

"Sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau ekonomi semakin maju itu makin besar peranan dari sektor jasa. Nah, di kita, deindustrialisasi terlalu dini, sebelum mencapai level mature industri kita sudah tidak kompetitif lagi," ujar Edy pada Kamis (3/10/2024).

Menurut Edy, secara alamiah memang akan terjadi proses transformasi perekonomian dari yang awalnya didominasi sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri. Hal itu terjadi di banyak negara maju sejak dahulu.

Pada tahap akhir, peran dominan sektor industri beralih ke sektor jasa. Peralihan itu ditandai dengan semakin besarnya porsi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi industri manufaktur tidak lantas tersisihkan.

Sayangnya, di Indonesia justru kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun karena performa industrinya yang tidak stabil.

Dia menyoroti bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga tidak baik-baik saja. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi atau di bawah 50, dengan angka terakhir per September 2024 di 49,2.

"Sementara sektor jasa yang berkembang itu jasa-jasa yang, kalau boleh dikatakan, tidak menjamin kesejahteraan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri," ujar Edy.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan keberadaan lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) usai Presiden Joko Widodo selesai menjabat nanti tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia mengatakan ada tiga opsi yang bisa terjadi bagi KSP di masa Prabowo. Opsi pertama KSP tetap ada dengan nama yang sama. Opsi kedua tetap dibentuk namun dengan nama lain, dan opsi ketiga lembaga ini ditiadakan.

"Itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak presiden. Apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/10).

Moeldoko kemudian mengungkit lembaga sejenis KSP ini sudah ada sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kala itu memiliki nama yang berbeda.

Ia mengatakan pembentukan lembaga ini tergantung dari urgensi prioritas presiden yang akan datang.

"Dulu jamannya Pak Harto kan ada Sesdalobang, berikutnya Pak SBY ada UKP-PPP sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata dia.

Moeldoko menjelaskan KSP di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki tugas dan fungsi yang luas. Di antaranya monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas presiden, upaya 'debottlenecking', hingga melakukan komunikasi politik dan publik.

Namun, ia meyakini jika unit kerja seperti KSP tetap dilanjutkan di masa Prabowo mendatang, maka tugasnya pasti akan dibatasi.

"Sehingga nanti kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," kata dia.

Kantor Staf Presiden dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu lewat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015. Sebelum KSP, lembaga ini bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014.

Sementara Moeldoko telah menjabat sebagai Kepala KSP sejak 18 Januari 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

Abcandra Supratman dipilih setelah memperoleh suara dukungan terbanyak dalam rapat paripurna DPD RI yang berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam.

“Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR RI, sebagai wakil ketua MPR RI adalah Abcandra Akbar,” kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024) dinihari.

Adapun pemungutan suara untuk memilih pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diikuti oleh oleh 143 senator itu berlangsung dua putaran.

Pada putaran pertama, terdapat enam senator yang mengajukan diri sebagai calon pimpinan MPR RI.

Mereka adalah AA Ahmad Nawardi, Daud Yordan, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Fadel Muhammad.

Berdasarkan hasil perhitungan, AA Ahmad Nawardi mendapatkan 13 suara, Daud Yordan meraih 29 suara, dan Teras Narang memperoleh 17.

Sementara itu, untuk Maya Rumantir mendapatkan 1 suara, Abcandra meraih 45 suara, dan Fadel Muhammad memperoleh 38.

“Karena ini tidak ada yang mencapai 50 plus 1 ya. Maka kita akan melakukan pemutaran suara kembali untuk putaran kedua. Dan yang masuk putaran kedua adalah Abcandra dengan Fadel Muhammad,” ucap Tamsil.

Pada putaran kedua, Abcandra berhasil memperoleh dukungan terbanyak, yakni 93 suara. Sementara itu, Fadel Muhammad mendapatkan 50 suara berdasarkan hasil penghitungan.

Dengan demikian, Abcandra akan ditetapkan secara resmi sebagai Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi ini.

Ketua MPR sementara Guntur Sasono mengatakan bahwa rapat paripurna penetapan pimpinan MPR akan digelar pada Kamis (3/10/2024) besok pukul 10.00 WIB.

Semua fraksi di MPR sudah sepakat menunjuk anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Fraksi lainnya mendapat jatah masing-masing satu wakil ketua.

Profil Abcandra Akbar Supratman

Dilansir dari Tribunnews, Abcandra Akbar Supratman lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Putra pertama Supratman Andi Agtas itu menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Palu (2004-2010).

Kemudian, Abcandra melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Anak Menkumham ini tercatat meneruskan pendidikannya di Universitas Trisakti dan lulus pada 2022.

Dalam dunia organisasi, Abcandra diketahui aktif sebagai kader di Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Pusat (2018-2020).

Tidar merupakan organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra. Selain itu, Abcandra didapuk sebagai Ketua Umum Permuda Sulteng periode 2019-2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta (2019-2024).

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.

KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.

Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.

Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi tiga tantangan besar.

Hal itu diungkap Moeldoko dalam konferensi pers di gedung Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, menyikapi urgensi dari program Regenerasi Petani di Indonesia.

"Data statistik terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi z itu populasinya hanya 2,14 persen yang ada dalam sektor pertanian," katanya.

Menurut Moeldoko situasi itu perlu dipikirkan serius. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada tiga masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Moeldoko, adalah menyusutnya lahan baku pertanian yang berkurang hingga 50.000 hingga 70.000 hektare setiap tahun.

"Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, produktivitas pertanian Indonesia juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara jumlah petani semakin menyusut dengan usia yang semakin tua.

Hal ini diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urgensi yang harus segera ditangani agar tidak terjadi paradoks, di mana pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi sektor pertanian terus menurun.

"Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sebagai solusi, Moeldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendukung pendanaan program Regenerasi Petani di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia siap mengimplementasikan konsep ini melalui kurikulum bagi lulusan SMA dan sekolah tinggi. FAO berkomitmen memberikan bantuan dana Rp7,5 hingga Rp8 miliar per proyek.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka-bukaan soal nasib Kantor Staf Kepresidenan saat berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang. Menurut Moeldoko, dipertahankan atau tidaknya lembaga non struktural itu akan tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi KSP ini sebuah lembaga non struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," ujar Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Moeldoko, lembaga serupa KSP sudah ada di era presiden sebelumnya. Pada masa Soeharto misalnya, ada Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. Sementara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sesdalopbang dan UKP4 bertugas melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek strategis andalan masing-masing presiden. Sementara KSP punya cakupan kerja yang luas.

"Khusus untuk KSP sekarang ini agak luas cakupan kegiatannya. Di situ ada monev, ada the bottlenecking, disitu ada komunikasi politik dan komunikasi publik, di situ ada mengelola isu-isu strategis, sehingga memang cakupannya lebih luas," tuturnya.

Terlebih saat ini sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) yang fokus pada komunikasi politik dan publik. Oleh karena itu, kalau pun nanti ada unit kerja seperti KSP maka tugasnya adalah memonitor dan mengevaluasi program Proyek Strategis Nasional.

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya disini? Mestinya menurut saya kayaknya ke monev, monitor dan evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira di situ, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tutupnya

(ily/rrd)

Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober di Indonesia mengingatkan masyarakat akan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) / Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dimana ideologi Pancasila dijadikan landasan untuk melawan upaya yang ingin merongrong kedaulatan negara.

Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara serta mengandung makna yang dalam bagi ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia berperan penting dalam memperkuat identitas, nilai, dan moral bangsa.

Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila menjadi fondasi bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mengatasi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, yang dapat mengganggu eksistensi, kedaulatan, dan integritas bangsa. Ketahanan ini meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan.

Pancasila yang terdiri dari lima sila menawarkan kerangka moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut mengandung nilai-nilai yang mendukung ketahanan nasional.

Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menumbuhkan spiritualitas dan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbangsa.

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial.

Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", mengutamakan kebersamaan dan toleransi di antara berbagai suku, agama, dan budaya.

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berfokus pada distribusi kesejahteraan yang merata.

Penelitian oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas nasional.

Hasil studi tersebut menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

Makna Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila menekankan pada keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Dalam peristiwa tersebut, Pancasila menjadi benteng untuk melawan ideologi yang ingin merongrong eksistensi bangsa.

Masyarakat Indonesia umumnya pada hari itu menaikkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI dan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober.

Peringatan ini memiliki makna simbolis sebagai komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga penting untuk tetap menjadi pijakan bersama di masa kini dan mendatang.

Dalam konteks ketahanan nasional, Hari Kesaktian Pancasila dapat dipahami sebagai momentum untuk memperkuat identitas bangsa. Dengan memahami dan menghayati Pancasila, masyarakat akan lebih merasa memiliki bangsa ini, yang berujung pada penguatan nasionalisme.

Hari Kesaktian Pancasila juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu, peringatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dampak buruk globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi penangkal terhadap pengaruh negatif dari globalisasi yang sering mengikis nilai-nilai luhur lokal yang dimiliki bangsa ini.

Teori ketahanan nasional yang diajukan oleh Nasution (1984) menekankan bahwa ketahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai social glue atau pengikat sosial yang mengikat berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan.

Implementasi Nilai Pancasila

Untukmengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah perlu dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Suhendar (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda.

Terkait pembangunan ekonomi berbasis Pancasila, pengembangan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merupakan implementasi sila kelima Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui program-program ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Masyarakat yang majemuk membutuhkan dialog antarbudaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian oleh Rakhmawati (2022) menunjukkan bahwa dialog ini mampu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat.

Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya simbol, tetapi juga menjadi pedoman yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya merayakan hari bersejarah ini, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momen refleksi dan komitmen untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi ketahanan dan kemajuan bangsa Indonesia

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko kembali garap proyek baterai kendaraan listrik usai jabat KSP