JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membentuk Paskibraka tingkat pusat yang akan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Saat ini, proses seleksi calon Paskibraka Tingkat Pusat 2024 selesai dilaksanakan. Hasil verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat 2024 telah disampaikan kepada seluruh Panitia Seleksi Tingkat Provinsi pada Jumat, 21 Juni 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya panitia seleksi, baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka 2024.

"BPIP senantiasa berupaya agar pembentukan Paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa, untuk menjadi Paskibraka, dengan standardisasi pembentukan Paskibraka yang ditetapkan BPIP", ucapnya, Senin (24/6/2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, Pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa, yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter Pancasila.

Yudian mengajak seluruh tokoh, petinggi, dan pejabat, orang tua para calon Paskibraka serta masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemahaman karakter calon pemimpin yang ber-Pancasila.

"Marilah kita bersama-sama memberikan contoh kepada anak-anak kita, untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok," ujar Yudian.

Senada, Wakil Kepala BPIP sekaligus Pengarah Program Paskibraka Rima Agristina menyebut proses pembentukan Paskibraka dilaksanakan secara berjenjang.

"Sejak proses pembentukan di tingkat kabupaten/kota, BPIP telah memonitor pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, agar dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BPIP," ujarnya.

Pada pelaksanaan di tingkat provinsi, kata Rima, panitia seleksi tingkat pusat hadir di 38 provinsi, mengawal jalannya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pada tingkat provinsi.

"Hal itu untuk memastikan terpenuhinya standar pembentukan Paskibraka sesuai petunjuk teknis yang telah disampaikan BPIP kepada panitia seleksi di tingkat daerah, baik melalui bimbingan teknis yang telah dilaksanakan secara luring pada 30-31Januari di Jakarta, maupun petunjuk teknis yang telah disampaikan secara tertulis," ucapnya.

Untuk memastikan kualitas Calon Paskibraka Tingkat Pusat, mulai 2024 verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan di Jakarta.

"Berdasarkan hasil seleksi pada tingkat provinsi, panitia seleksi tingkat provinsi melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal kepada 2 pasang calon atau empat Paskibraka sesuai urutan peringkat tertinggi di provinsi," paparnya.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kemudian dikirim kepada panitia pusat untuk dilaksanakan verifikasi awal. Apabila sudah terdapat kriteria atau persyaratan yang tidak terpenuhi maka calon Paskibraka tersebut tidak lolos untuk menjadi calon Paskibraka tingkat pusat.

"Panitia seleksi tingkat pusat kemudian meminta panitia seleksi tingkat provinsi untuk mengirimkan calon pengganti yaitu calon dengan peringkat di bawahnya di tingkat provinsi. untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan awal," ujarnya.

Selanjutnya, para calon Paskibraka dari setiap provinsi mengikuti verifikasi di Jakarta. Verifikasi di Jakarta dilakukan lebih ketat lagi dengan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan para dokter spesialis dan psikolog.

"Panitia seleksi tingkat pusat kemudian melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan calon Paskibraka terpilih dari setiap Provinsi yang akan ditugaskan di tingkat pusat dan cadangan yang akan tetap bertugas di provinsi," katanya.

Penentuan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan cadangan calon Paskibraka tingkat pusat yang bertugas di provinsi, sambung Rima, dilaksanakan sesuai peringkat hasil verifikasi tingkat pusat. Panitia melaksanakan penentuan calon Paskibraka tingkat pusat secara objektif, berdasarkan peringkat hasil Verifikasi sesuai persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan.

"BPIP mengapresiasi atensi dari berbagai pihak terhadap para calon Paskibraka. Namun, panitia seleksi tingkat pusat sesuai arahan Dewan Pengarah BPIP, tetap melaksanakan proses verifikasi secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Rima meminta kepada calon Paskibraka di seluruh Indonesia bahwa mereka yang telah diumumkan sebagai calon Paskibraka terpilih tingkat pusat 2024, adalah mereka yang sungguh-sungguh menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat yang telah diikuti para calon yang mewakili provinsi masing-masing.

Rima Agristina, menegaskan proses pembentukan Paskibraka tingkat pusat mengedepankan integritas dan objektivitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

"Calon Paskibraka yang diumumkan sebagai cadangan, melaksanakan tugas di provinsi. Semua calon Paskibraka dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, agar berkonsentrasi untuk mengikuti pemusatan diklat sesuai tingkatannya, untuk dapat dikukuhkan sebagai Paskibraka," tegasnya.

Selanjutnya para Paskibraka tingkat pusat akan mengikuti pemusatan Diklat Paskibraka di Jakarta, sebelum diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT RI ke-79 Tahun 2024.

"Semua Paskibraka juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila setelah purna tugas, dengan mengikuti seluruh proses yang disyaratkan dalam ketentuan," ucapnya.

Rima menambahkan, seorang anggota Paskibraka dalam melaksanakan tugasnya adalah menjadi bagian dari suatu pasukan.

"Keberhasilan dari pelaksanakan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditentukan oleh kemampuan dan kondisi setiap anggotanya. Sehingga diperlukan kondisi fisik dan mental yang prima dari seorang Paskibraka untuk dapat melaksanakan tugas pada Upacara Kenegaraan mewakili putra-putri seluruh Indonesia dengan berhasil,? ujar Rima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal menyediakan ruang tahanan khusus bagi justice collaborator (JC).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menjelaskan, penyediaan ruang tahanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan.

Sebab, JC adalah pelaku yang juga menjadi saksi kunci dari sebuah perkara, sehingga rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak lain.

“LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan ruang tahanan khusus JC,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, pengadaan fasilitas itu diharapkan membuat JC lebih leluasa untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara.

Di sisi lain, lanjut Susilaningtias, hak perlindungan yang diberikan kepada JC bisa lebih terjamin dan dijalankan secara maksimal oleh LPSK.

“Ini jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya. Ya ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Susilaningtias.

Sebelumnya, pimpinan LPSK periode 2024-2029 menekankan bakal fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024).

Rapat pemilihan digelar setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

2. Sri Suparyati

3. Susilaningtias

4. Wawan Fahrudin

5. Mahyudin

6. Brigjen Pol. Purn. Achmadi

7. Sri Nurherwati

Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024—2029 yang disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kamis (4/4).

Lies mengatakan bahwa anggota LPSK periode berikutnya harus siap menghadapi banyaknya permohonan perlindungan saksi atau korban di luar ranah tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak saksi dan korban.

"Saya kira mungkin akan bermunculan juga saksi dalam kasus lain. Misalnya, saksi pada persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) mungkin saja ke depan itu memerlukan pendampingan LPSK karena ada ancaman atau ada tekanan dan sebagainya," kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus fokus membenahi pada internal organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, atau terkait dengan tata laksana pengawasan internal.

"Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan. Hal itu juga harus menjadi fokus untuk LPSK ke depan," ujarnya.

Untuk anggaran, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota LPSK 2024—2029 itu mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus menyiapkan struktur anggaran yang benar-benar bisa mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi).

Ia mengatakan bahwa LPSK periode mendatang perlu menyiapkan program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) maupun Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) dengan baik.

"LPSK juga sudah meresmikan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau mereka singkat itu P4. Ini juga harus bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, misalnya dengan Kemenkumham karena rencananya 'kan P4 itu juga akan dikembangkan jadi semacam rutan, misalnya untuk justice collaborator (JC)," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 2024—2029 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

Ketujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029 terpilih itu, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fakhrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Diketahui bahwa tiga orang di antaranya saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK dan terpilih kembali, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Susilaningtias, dan Achmadi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tidak hanya membidik masyarakat umum dan sekolah, BPIP bersama Pemkab OKI juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di lapas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Lapas Kelas II B Kayu Agung, Selasa.

Menurut dia, melalui berbagai riset peningkatan budaya literasi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) mampu mengubah pribadi dan mencegah terjadinya pengulangan kriminal.

WBP yang mendapatkan pendidikan akan memiliki peluang lebih kecil untuk kembali ke lapas/rutan, sebaliknya mereka akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Lapas Kelas II B Kayu Agung.

Yudian berharap sosialisasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dapat memberikan pemahaman Pancasila sehingga saat keluar nanti pemahaman itu bisa diaktualisasikan.

Sementara Pj Bupati OKI Asmar Wijaya menyampaikan ideologi Pancasila sebagai alat untuk memupuk integritas bangsa.

Pancasila sebagai rumah besar menjaga dan merawat nilai keberagamaan.

Asmar mengatakan semua harus terus belajar, menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, "unity in diversity", bersatu dalam keberagaman.

Melalui kegiatan itu, diharapkan para warga binaan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selama masa pembinaan hingga selesai kembali kumpul bersama keluarga.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024