Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana tersebut didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahannya kepada manajemen Danantara dan segenap direksi BUMN pada Senin (28/4/2025).

Namun demikian, Mensesneg menekankan bahwa realisasi akuisisi aset GBK oleh Danantara itu masih memerlukan waktu.

“Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini,” kata Hadi kepada media, Rabu (30/4/2025).

Pasalnya, saat ini Kawasan GBK sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek gelora Bung Karno (PPK GBK). Di mana, pengalihan asetnya tentu akan berbeda dengan pengalihan aset BUMN.

Mensesneg juga menegaskan, hingga saat ini belum ada aset di Kawasan GBK yang telah dikelola oleh Danantara.

"Bagaimana pun aset GBK di bawah Kemensetneg adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," tegasnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo. Dia menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman transformasi kawasan GBK usai disebut-sebut bakal dikelola BPI Danantara.

“Tentunya, setiap proses perubahan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan kepentingan nasional,” kata Rakhmadi kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut, Adi juga mengaku bakal terlebih dahulu menyelesaikan sengketa aset Blok 15 yang merupakan lahan ex-Hotel Sultan. Di mana, hotel itu sebelumnya dikelola oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Penyelesaian sengketa itu dilakukan guna memastikan seluruh aset di Kawasan GBK telah clean and clear.

“Untuk aset-aset tertentu yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum, seperti Blok 15 atau lahan ex Hotel Sultan, kami percaya bahwa penyelesaiannya akan tetap mengacu pada prinsip pada kepentingan publik dan kepentingan negara,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa aturan tentang pembentukan tiga satuan tugas khusus peningkatan investasi dan deregulasi masih dirumuskan karena substansi dari aturan tersebut melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait hingga sektor usaha dan industri.

Prasetyo menjelaskan bahwa pembentukan tiga satgas tersebut bertujuan meningkatkan dan memberi kemudahan iklim investasi, memberi percepatan perizinan berusaha, deregulasi, hingga mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Termasuk kita juga ingin menyinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satgas khusus sebagai tindak lanjut usai Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Tiga satgas tersebut meliputi Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, mulai dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Sehingga sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat serta mempermudah perizinan berusaha," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kunjungannya delegasi Indonesia ke Amerika Serikat untuk menegosiasi kebijakan tarif resiprokal telah mencapai banyak kemajuan penting.

"Satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat," kata Airlangga.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Prasetyo mengatakan, putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 itu merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

"Tentu keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, selama ini kebebasan berpendapat juga sudah terjadi di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilandasi rasa tanggung jawab.

"Sehingga yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain, yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira itu yang paling prinsip dari hasil keputusan MK," ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini pun menjamin pemerintah bakal menjalankan putusan tersebut

"Tentu saja pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan tersebut manakala keputusan tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan," kata dia.

Diberitakan, MK mengabulkan dua gugatan terkait UU ITE lewat putusan 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal tentang "menyerang kehormatan" di UU ITE hanya dapat digunakan oleh individu atau perseorangan untuk memidanakan pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatannya.

Dengan demikian, lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, tidak dapat menggunakan pasal tersebut.

Kemudian, MK juga menegaskan bahwa kerusuhan di ruang digital tak dapat menjadi delik pidana dalam kasus penyebaran berita bohong.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh RI. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Silaturahmi Serikat Buruh terselenggara di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Hadir dalam acara tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban, Presiden Partai Buruh Said Iqbal hingga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Silaturahmi ini merupakan rangkaian Perayaan Hari Buruh Internasional atau 'May Day' pada Kamis, 1 Mei 2025. Rencananya, May Day yang akan terlaksana di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"May is not holiday, may day is not only celebration. Melihat penderitaan kembali kaum buruh," kata Said Iqbal dalam sambutannya di DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Said Iqbal menyebut May Day merupakan sebuah perjuangan. Ia mengatakan May Day sebagai pergerakan penting dalam perjuangan kaum buruh.

"May Day adalah sebuah perjuangan, kita mengapresiasi Pak Prabowo sebagai presiden beliau bahwa may day adalah sesuatu yang penting dalam pergerakan kaum buruh. Salam hormat untuk Pak Prabowo, semoga beliau sehat selalu," ungkap Said Iqbal.

Hal serupa juga disampaikan oleh Andi Gani. Ia menilai perayaan Hari Buruh merupakan perhelatan dengan sejarah yang panjang.

"Intinya May Day ini sejarah luar biasa persatuan buruh," ujar Andi Gani.

Dalam sambutannya Dasco menyebut DPR dalam posisi menjembatani antara serikat buruh dengan pemerintah. Dasco menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang mendengar aspirasi dari masyarakat.

Simak juga Video Said Iqbal: Presiden Prabowo Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Monas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya gugatan untuk membatalkan UU TNI hasil revisi yang diajukan mahasiswa dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prasetyo Hadi mempertanyakan substansi apa lagi yang ingin digugat.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat? Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo memandang tidak ada lagi substansi yang menonjol untuk dipermasalahkan. Kendati demikian, ia menyerahkan hal itu ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penghormatan.

"Dan rasa-rasanya ya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya, tapi kalau ada yang menggugat ya monggo ya, silakan, nanti dipelajari," tambahnya.

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke MK. Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para anggota DPR. Gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebutkan UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai dengan aturan.

Pemohon meminta presiden membayar ganti rugi sebesar Rp 25 miliar. Selain itu, meminta MK menghukum Pimpinan dan masing-masing anggota Badan Legislasi DPR RI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5 miliar.

Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari Hasan Nasbi yang mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Ia menyebut, bisa saja Prabowo tidak berkenan dengan mundurnya Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari bapak Presiden," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, juga belum menentukan pengganti Hasan Nasbi di posisi Kepala PCO. Sebab orang nomor satu di Kabinet Merah Putih itu masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," ujar Prasetyo.

Disentil Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.

Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru. Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.

"Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal," ungkap Prabowo dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

Prabowo menjelaskan, jajarannya di Kabinet Merah Putih banyak yang merupakan orang baru.

Karenanya, mereka belum cepat beradaptasi terkait posisi pemerintahan yang selalu disorot publik. Salah satunya adalah Hasan Nasbi.

"Banyak yang baru. Jadi, mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya belum ketemu sih sebetulnya. Setelah, saya juga kaget," ungkap Prabowo.

Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.

"Benar sekali saya akui bahwa 150 hari, saya sendiri, menurut saya, pendapat saya, saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah,” ujar Prabowo.

Diketahui, Hasan Nasbi mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah melaporkan surat resignHasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) ke Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata Hasan Nasbi, merespons dengan menjawab akan mempelajari terlebih dahulu surat itu.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari kepala PCO Bapak Hasan Nasbi, tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan maksud Prabowo untuk 'pelajari dulu' suratnya. Ia menilai hal itu bisa diartikan berbagai macam kemungkinan, salah satunya Prabowo tak berkenan Hasan Nasbi mundur.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf ya, misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," ungkapnya.

Prasetyo mengatakan keputusan terkait mundurnya Hasan Nasbi masih dipertimbangkan dahulu. Prasetyo mengungkap ada kemungkinan Prabowo dan Hasan Nasbi bertemu untuk membahas hal tersebut.

"Loh tadi sudah dijelaskan masih dipelajari, nanti kalau sudah ambil keputusan, nah baru. Insyaallah, insyaallah (pertemuan Prabowo-Hasan Nasbi) nanti diatur waktunya," katanya.

Hasan Nasbi diketahui mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab dan Mensesneg.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4/2025).

Simak Video Hasan Nasbi: Gaduh Kepala Babi, Prabowo Sebut Teledor, Lalu Mundur

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.