Gaza: Negosiasi gencatan senjata untuk Jalur Gaza mencapai kemajuan, dengan tim mediator telah memperlihatkan nama-nama sandera Israel dan tahanan Palestina yang akan dipertukarkan, lapor sumber yang mengetahui kepada situs berbahasa Arab milik The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, pada hari Senin, 9 Desember 2024.

Komite dari kelompok pejuang Hamas, Israel, dan Mesir telah mulai bekerja untuk melaksanakan kesepakatan pertukaran tawanan dan tahanan, dengan Hamas menyerahkan daftar awal nama-nama tawanan yang akan dibebaskan kepada mediator, kata beberapa sumber.

Nama-nama tersebut diserahkan kepada pejabat di Badan Intelijen Umum Mesir selama kunjungan yang berlangsung beberapa jam di Kairo pada hari Minggu.
Daftar sandera tersebut mencakup mereka yang memiliki kondisi medis dan orang tua, serta empat orang yang memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), kata sumber tersebut.

Delegasi Hamas juga menyerahkan daftar tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, yang ingin dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.

Para negosiator Israel dilaporkan saat ini sedang membahas proposal lebih lanjut dan menyepakati nama-nama tahanan Palestina yang akan dimasukkan dalam daftar.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pihak-pihak yang bernegosiasi "serius" untuk mencapai kesepakatan dan bahwa Mesir, Qatar, Turki, dan AS semuanya terlibat dalam mengawasi pembicaraan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Kairo, Hamas mengatakan mereka membahas upaya gencatan senjata dan Komite Dukungan Komunitas, yang akan mengelola Jalur Gaza sehari setelah perang, menekankan keinginan mereka untuk membuat kesepakatan gencatan senjata menjadi sukses.

Sumber-sumber Mesir yang mengetahui negosiasi tersebut juga mengatakan ada optimisme untuk mencapai kesepakatan pada batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump.

Baca juga: Gencatan Senjata Gaza Semakin Dekat, Biden: Jangan Ganggu Negosiasi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Agnez Mo menghadapi gugatan dugaan pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja" senilai Rp 1,5 miliar dari sang pencipta lagu, Ari Bias.

Proses sidang telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Senin (9/12/2024), sidang beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi dari penggugat digelar.

Kuasa hukum Agnez, Margareth Tacia Situmorang, memastikan kliennya menghadapi kasus ini dengan tenang.

"Prinsipal santai aja, dia taat undang undang. Selama ini setiap kerja sama enggak pernah ada masalah, karena kita tahu aturan jadi dia tahu posisi. Enggak mungkin juga dia melanggar aturan, karena baru kali ini aja kita ada masalah," ujar Margareth usai sidang.

Agnez juga tak berpesan apa pun kepada Margareth yang mengurus kasus ini.

"Dia enggak minta apa-apa sih karena kan sebenarnya kepentingan gugatan itu adalah penggugat. Karena Agnez sendiri enggak tahu kalau pada akhirnya dia digugat seperti ini," ucap Margareth.

Meski terganggu dengan munculnya gugatan hukum ini, Margareth memastikan Agnez akan kooperatif menjalani setiap tahap.

Sepengetahuan Margareth, saat ini Agnez Mo berada di Amerika Serikat.

Diberitakan sebelumnya, Ari Bias melayangkan gugatan perdata terhadap penyanyi Agnez Mo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas dugaan Hak Cipta lagu "Bilang Saja" yang terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga acara HW Group yakni di Surabaya, Bandung, dan Jakarta pada Mei 2023.

Biaya kerugian yang ditaksir Ari setiap penampilan Agnez adalah Rp 500 juta.

Ari Bias juga melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/202/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 19 Juni 2024.

Denpasar -

Kasus prostitusi dengan pelaku wanita warga negara asing (WNA) makin banyak di Bali. Pihak Imigrasi sampai kesukitan mencegahnya. Akademisi pun memberi saran.

Kadiv Imigrasi Kanwil KemenkumHAM Bali Samuel Toba mengakui kesulitan untuk mendeteksi kebenaran maksud dan tujuan turis asing datang di Bali. Kecuali, jika ada informasi catatan kriminal dari otoritas negara asal terhadap warga asing yang bersangkutan.

"Niatnya, datang ke sini (ke Bali) untuk berwisata. Ternyata, sampai di sini, malah melihat peluang (terlibat prostitusi)," kata Samuel di kantornya, Rabu (4/12).

Biasanya, setelah terciduk dan diperiksa, WNA yang bersangkutan baru mengaku berwisata di Bali hanya kedok. Mayoritas dari mereka memang ingin menjajakan diri di Bali. Termasuk para warga asing yang melihat ada peluang layanan prostitusi berkedok tempat hiburan atau pijat.

"Karena petugas kami tidak bisa memprofiling (mendeteksi) bahwa orang asing ini mau jadi prostitusi. Setelah didalami itu (baru ketahuan). Alasannya berwisata, tahu-tahu menjajakan diri," kata Samuel.

Menurut dia, salah satu cara untuk memberantas warga asing yang melanggar aturan izin tinggal hanya dengan memperketat pengawasan.

Ada tim pengawas orang asing (tim pora) yang berpatroli di darat dan internet untuk mengawasi dan menindak para warga asing yang melanggar izin tinggal di Bali.

Selain itu, lanjut dia, Imigrasi sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan penegak hukum dalam rangka memperketat pengawasan.

Dia juga mengimbau ke masyarakat agar melapor jika mengetahui ada warga asing di lingkungannya yang diduga menyalahi aturan izin tinggal.

"Karena itu lah, pengawasan orang asing kalau sudah di Indonesia, bukan hanya dibebankan Imigrasi. Semua stakeholder, instansi, dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan. Bagaimana caranya, memberikan informasi ke petugas," katanya.

Guru Besar Pariwisata Unud Minta Warga Bali Ikut Pantau Kegiatan WNA

Khusus saran terakhir itu, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), I Putu Anom juga memberikan pendapat yang sama.

Ia meminta masyarakat Bali turut memantau setiap kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah masing-masing guna merespons banyaknya turis asing yang bekerja ilegal di Bali, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Menurut Anom, peran desa, dinas, adat hingga masyarakat sangat penting, mengingat para turis asing itu tinggal di vila yang wilayahnya menjadi kewenangan pemerintah desa.

"Jangan cuek begitu, harus tegas. Kayaknya banyak sekali saya masih memantau pemerintah ke bawah itu tidak tahu siapa yang tinggal di vila kawasan mereka," ujar Anom, Rabu (4/12).

Anom meminta pengelola tempat tinggal para WNA juga proaktif melapor ke desa dan kepolisian setempat jika ada wisatawan yang menginap di tempat usaha mereka.

"Bila perlu dibuat aturan melapor di kantor desa, penting ini," sambung mantan Dekan Fakultas Pariwisata (FPar) Unud itu.

Anom mengatakan wisatawan asing itu harus dipantau dengan saksama agar mereka tidak dapat berbuat aneh-aneh, seperti berbisnis ilegal hingga bekerja yang melanggar norma.

"Dia melihat banyak sekali kelengahan dari aparat kita (yang) belum ketat ya. Jadi Imigrasi di airport setelah bayar dipantau di mana dia menginap, apa kegiatannya, itu ada kelemahan, itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," jelas Anom.

VoA Turis Juga Diminta Diperketat

Anom juga mendorong pemerintah RI untuk memperketat Visa on Arrival (VoA) bagi warga negara tertentu saja. Kebijakan itu dilakukan guna meminimalkan wisatawan yang memiliki sumber daya manusia rendah datang ke Bali.

"Jadi perlu ke depan diseleksi oleh pemerintah visa on arrival itu, evaluasi negara-negara mana yang cocok diberikan VoA," ujar Anom.

"Kualitas mereka ini memang nggak punya kerjaan itu. Mereka melihat di Bali, karena yang terkenal di Indonesia kan Bali, peluang itu dilihat di sini kan banyak orang di sini berduit sehingga dia membangun usaha spa tersembunyi dengan esek-eseknya itu," jelas Anom.

-------

Artikel selengkapnya bisa dibaca di sinidan di sini.

(wsw/wsw)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.

"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).

Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.

"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.

Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.

Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.

"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.

Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.

"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.

(aud/aud)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menemui I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus, pria penyandang disabilitas tersangka kasus pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kapolda NTB. Gus Ipul juga mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polda NTB memastikan adanya komitmen untuk memproses kasus tersebut sesuai aturan tanpa mengesampingkan hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

?Saya ingin mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,? kata Gus Ipul di NTB, Senin (9/12/2024).

Dia meyakini hak-hak Agus akan dipenuhi dan diakomodasi dengan layak di Kepolisian NTB. Menurutnya, Polda NTB juga akan memproses hukum dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Agus dengan hati-hati dan teliti.



?Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi,? kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan telah bertemu dengan Agus dan pengacaranya. Saat bertemu Agus, ia menanyakan soal kondisi Agus. ?Hanya itu saja, dan saya tanya apakah kondisi baik-baik saja, dia bilang baik-baik, sebatas itu saya tadi ketemu,? katanya.

Lalu ia juga sempat menanyakan soal proses hukum yang dilalui Agus dalam menghadapi kasus ini. Pengacara menyebut Agus dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. ?Hak-haknya dipenuhi,? katanya.

Dia menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum diantaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan, pelayanan medis hingga psikis.

?Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi,? kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.

?Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu,? kata Irjen Pol Hadi.

Dia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari kedepan sebagai tahanan rumah.

?Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dua sudah kita berita acara interview (BAI), salah satunya memang ada anak-anak,? pungkasnya.

Jakarta -

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

(amw/isa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dikutip siaran pers Kemenkum, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Selain itu, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

Hal tersebut juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

​​​​​​​

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kabar tidak sedap datang dari dunia sepak bola usai punggawa West Ham United dan Timnas Jamaika, Michail Antonio terlibat kecelakaan mobil.

Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (7/12/2024) saat sang stiker 34 tahun tersebut sedang mengendarai super car Ferrari GTC4 Lusso miliknya di Epping Forest, Essex, Inggris.

Antonio mengalami cedera patah kaki dan harus dioperasi setelah dirinya dibawa ke Rumah Sakit pusat London.

Dalam halaman resminya, West Ham mengonfirmasi kondisi Antonio setelah insiden tersebut.

"Michail Antonio telah menjalani operasi pada patah kaki setelah kecelakaan lalu lintas pada Sabtu sore," kata pihak West Ham, Senin (9/12/2024).

West Ham juga menyampaikan bahwa Antonio dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi. Usai kejadian tersebut dukungan dari berbagai klub dan pemain Liga Inggris terus mengalir kepadanya.

"Semua orang di klub mendoakan Michail untuk pulih dengan cepat dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga sepak bola atas dukungan luar biasa yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada layanan darurat dan tim medis yang merawat Michail," ujar pernyataan resmi West Ham.

Antonio sudah bergabung bersama West Ham sejak 2015, ia telah mencetak 83 gol dalam 323 penampilan.

Musim ini, pemain internasional Jamaika tersebut telah mengemas satu gol dalam 15 pertandingan.

Golnya dicetak saat The Hammers menang 4-1 melawan Ipswich pada awal Oktober yang lalu.

Mantan pemain Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday ini juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan West Ham dalam menjuarai UEFA Europe Conference League pada musim 2023.

Michail Antonio lahir di London, 28 Maret 1990 . Karier sepak bolanya dimulai lewat klub non-liga, Tooting & Mitcham United pada 2002 hingga 2007, sebelum akhirnya hijrah ke Reading satu tahun setelahnya.

Antonio dikenal sebagai pemain yang mampu ditempatkan di berbagai posisi, selain penyerang, dirinya juga pernah ditempatkan sebagai bek sayap kanan, gelandang, dan penyerang sayap.

Karier sepak bolanya sejauh ini dihabiskan untuk bermain di tanah Inggris. Beberapa klub liga Inggris seperti Southampton, Cheltenham Towm, dan Colchester United juga pernah mendapatkan jasanya.

Dalam karier internasional, dirinya pertama kali dipanggil ke Timnas Inggris yang kala itu dilatih oleh Sam Allardyce pada 28 Agustus 2016, untuk laga melawan Slovakia dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun sayang dirinya tidak diturunkan pada saat itu.

Setelah itu, Antonio sebenarnya sempat kembali dipanggil untuk memperkuat The Three Lions kala ditukangi Gareth Southgate pada 16 Maret 2017, namun peluang debutnya kembali gagal setelah ia menderita cedera hamsring.

Kesempatan bersama timnas Inggris tidak kunjung datang, membuat Antonio akhirnya memutuskan untuk membela Timnas Jamaika dalam ajang internasional pada Februari 2021.

Debutnya bersama The Reggae Boys terjadi pada 6 September 2021 saat takluk 3-0 atas Panama dalam Kualifikasi Piala Dunia zona Concacaf.

Bersama Jamaika, Antonio telah menorehkan 21 penampilan dan 5 gol sejauh ini.

Sepanjang kariernya ia juga telah meraih tiga trofi, yaitu satu Conference League bersama West Ham United, satu piala juara Championship (kasta ke dua liga Inggris) kala berseragam Reading, dan satu Piala Liga kala membela Southampton.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Setiap 10 Desember, diperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia atau Human Rights Day.

Tahun ini, peringatan Hari HAM Sedunia jatuh pada Selasa (10/12/2024) dan menjadi peringatan ke-76 sejak pertama kali sejak diadopsinya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada 1948.

Dikutip dari laman United Nation Human Rights, Hari HAM Sedunia diperingati untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Untuk memeriahkan Hari HAM Sedunia 2024, Anda bisa membagikan ucapan atau mengunggah twibbon di media sosial.

Tema Hari HAM Sedunia 2024

Tema peringatan Hari HAM Sedunia 2024 adalah "Our Rights, Our Future, Right Now"atau yang artinya "Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Tema tahun ini merupakan seruan agar masyarakat mengakui pentingnya dan relevansi HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan ini juga diharapkan dapat mengingatkan masyarakat akan kesempatan untuk mengubah persepsi dengan bersuara menentang ujaran kebencian, mengoreksi informasi yang salah, dan melawan disinformasi.

Tahun ini juga merupakan waktu yang tepat menghidupkan kembali gerakan global untuk HAM.

Sementara, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun ini mengangkat tema "Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045".

Menkumham, Supratman Andi Atgas mengungkapkan, tema ini memuat pesan tentang pentingnya mempersatukan kembali anak-anak bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ucapan Hari HAM Sedunia 2024

Dilansir dari Kontan (8/12/2023), berikut ucapan selamat Hari HAM Sedunia 2024 yang bisa dibagikan untuk meramaikan perayaan tahun ini:

• Hak Asasi Manusia adalah kebebasan untuk hidup dengan martabat, bebas dari ketakutan dan kekurangan. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Setiap individu adalah cerminan dari hak asasi manusia. Mari bersama-sama melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Di Hari HAM Sedunia, mari kita perjuangkan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak dasar untuk semua manusia di seluruh dunia
• Kebebasan, keadilan, dan perdamaian adalah pondasi bagi Hak Asasi Manusia. Selamat memperingati Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah pilar bagi masyarakat yang adil. Ayo bersatu demi mewujudkan dunia yang lebih manusiawi. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Setiap tindakan kecil kita dapat menjadi langkah besar dalam melindungi hak asasi manusia. Mari bersama-sama menciptakan perubahan positif. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Di balik setiap hak asasi manusia adalah kisah dan impian. Mari kita bersatu untuk mengabadikan hak-hak tersebut di setiap sudut dunia. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab bersama. Jangan pernah ragu untuk bersuara dan bertindak demi hak-hak setiap individu. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Ketika kita menghormati hak asasi manusia, kita menghormati kemanusiaan itu sendiri. Selamat memperingati Hari HAM Sedunia!
• Di tengah perbedaan kita, ada kesatuan dalam hak asasi manusia. Mari kita jadikan Hari HAM Sedunia sebagai awal perubahan positif.
• Setiap langkah kecil untuk membela hak asasi manusia membawa kita lebih dekat menuju dunia yang lebih adil. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Kebebasan bukanlah hak istimewa, tetapi hak dasar setiap manusia. Mari kita perjuangkan hak-hak itu bersama-sama. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Dengan kekuatan cinta dan keadilan, kita dapat menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati oleh semua. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Dengan kekuatan cinta dan keadilan, kita dapat menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati oleh semua. Selamat Hari HAM Sedunia!
• Hak Asasi Manusia adalah panggilan moral untuk bertindak. Mari kita bersatu dan menjadi agen perubahan positif di dunia ini. Selamat Hari HAM Sedunia!

Twibbon Hari HAM Sedunia 2024

Berikut beberapa pilihan bingkai foto atau twibbon yang bisa digunakan untuk memperingati Hari HAM Sedunia 2024:

• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024
• Twibbon Hari HAM Sedunia 2024

Itulah, tema, ucapan, dan twibbon Hari Ham Sedunia 2024 yang diperingati setiap 10 Desember.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyanyi Agnez Mo, Margareth Tacia Situmorang, meyakinkan bahwa kliennya akan kooperatif mengikuti proses gugatan perdata dari pencipta lagu Ari Bias.

Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran Hak Cipta lagu "Bilang Saja".

Senin (9/12/2024), sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digelar dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi ahli serta saksi fakta.

"Jadi kami akan kooperatif sesuai dengan apa yang disampaikan saksi fakta maupun keterangan ahli tadi yang sudah menjelaskan mengenai siapa yang harus bayar, ke mana bayarnya? Seperti itu," ujar Margareth usai sidang, Senin.

Margareth menekankan bahwa Agnez Mo taat hukum.

"Kami pada prinsipnya kami ikutin seluruh mekanisme, ketentuan, kami kooperatif, kami sampaikan apa yang harus kami sampaikan. Tentunya itu semua mengacu sama ketentuan Undang-undang, pada prinsipnya pihak prinsipal kami (Agnez Mo) sangat taat undang-undang," tutur Margareth.

Menurut kabar yang diterima Margareth, saat ini Agnez Mo berada di Amerika Serikat.

Diberitakan sebelumnya, Ari Bias melayangkan gugatan perdata terhadap penyanyi Agnez Mo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas dugaan Hak Cipta lagu "Bilang Saja" yang terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Ari Bias melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/202/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 19 Juni 2024.

REPUBLIKA.CO.ID,

Menkum : Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo*

JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Ri Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital. "Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Dia menjelaskan, saat ini, layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU. Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujar Agtas.

Menurut Agtas, layanan berbasis elektronik tersebut selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," jelasnya.

Terkait perizinan badan usaha, kata Agtas, Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan masyarakat. "Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya. "Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ucap Supratman.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo menyatakan, sepanjang 2024, pihaknya mencatat pencapaian strategis di tingkat internasional maupun regional. "Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Ditjen AHU berperan dalam naturalisasi sejumlah pemain timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari 6,1 juta dolar AS dan 662.500 poundsterling dari Hong Kong dan Jersey.

SEMARANG, KOMPAS.com - Zainal Abidin Petir, kuasa hukum Gamma, pelajar SMK yang menjadi korban penembakan oleh polisi, meminta agar Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dipecat dari jabatannya.

Permintaan ini disampaikan karena Zainal menilai bahwa Irwan menghambat proses penyelidikan kasus penembakan yang terjadi pada Minggu, 24 November 2024.

"Maka Kapolrestabes juga ikut bertanggungjawablah. Katanya kemarin Kapolrestabes siap dievaluasi, kalau menurut saya ya harus dievaluasi dan dicopotlah. Supaya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan itu penyidik biar enteng, kalau masih ada atasannya kan mesti agak-agak gimana gitu," ujar Zainal saat ditemui di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Zainal menyoroti pernyataan Irwan pada jumpa pers yang digelar pada Rabu, 27 November 2024, di mana Irwan menyebut penembakan terjadi karena Aipda Robig melerai pelaku tawuran.

Namun, belakangan ini video CCTV mengungkap tidak ada tawuran yang terjadi saat insiden penembakan.

"Kan selalu menyampaikan bahwa tawuran-tawuran-tawuran, terus menunjukkan alat yang untuk tawur, ada celurit panjang, ada alat panjang sekali," ungkap Zainal.

Lebih lanjut, keluarga Gamma juga mengungkap bahwa Irwan bersama jajarannya mendatangi rumah mereka untuk membungkam kasus tersebut.

"Keluarga korban yang meninggal, Gamma, mengaku memang didatangi Kapolrestabes bersama oknum wartawan berinisial D supaya memberikan pernyataan bahwa permasalahan ini jangan dibesar-besarkan dan dianggap selesai," beber Zainal.

Zainal juga mengecam tindakan Irwan yang menghadirkan anak-anak di bawah umur saat konferensi pers.

"Pidana anak, itu anak yang bermasalah dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum. Jadi jangan diewer-ewer (diseret). Waduh, itu masih punya masa depan loh. Itu di undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur, anak di bawah 18 tahun itu masih kategori anak. Ojo, diewar-ewer untuk jumpa pers kayak gitu ya," tegasnya.

Tak hanya itu, Zainal juga menyoroti pernyataan Irwan yang berbeda dengan hasil penyelidikan Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono, yang menyebut Robig sempat bersenggolan dengan rombongan Gamma, A, dan S di jalan.

Alih-alih mengungkap rekam jejak pelaku pada hari kejadian, Irwan malah menonjolkan peristiwa tawuran di Semarang.

"Maka menurut saya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan perlu dievaluasi. Kapolri, supaya ini segera clear, dicopot dulu aja dari jabatannya, prosesnya biar terbuka," tandas Zainal.