Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada sisa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Supratman menggantikan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna H. Laoly.

Bersama Bahlil Lahadalia dan Rosan P. Roeslani, Supratman membacakan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan menter-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan dikutip Senin (19/8/2024).

Kabar mengenai perombakan kabinet Presiden Jokowi jelang selesai masa jabatannya di 20 Oktober itu telah dikonfirmasi oleh pihak Istana Kepresidenan. Kendati tidak menyebut nama Supratman, pihak Istana mengonfirmasi posisi Menkumham merupakan salah satu yang digeser.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pada pukul 09.30 WIB, orang nomor satu di Indonesia itu diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara.

Dia melanjutkan Menteri dan Kepala Badan yg akan dilantik Presiden adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Ari.

Profil Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg). Jabatan itu belum lama ini ditinggalkannya, sebelum dikabarkan menggeser Yasonna Laoly dari posisi Menkumham.

Supratman merupakan politisi asal Sulawesi Tengah kelahiran 28 September 1969. Riwayat pendidikannya terakhir yakni S3 Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, pada 2016.

Dilansir dari situs resmi Fraksi Gerindra di DPR, Supratman resmi menjabat sebagai Ketua Baleg sebanyak dua kali. Pria berlatar belakang akademisi itu pun aktif dalam penyusunan sejumlah undang-undang di DPR.

Misalnya, dia menjabat sebagai Ketua Panja Revisi UU MD3 pada 2016. Kemudian, dia juga menjabat sebagai anggota Panja RUU Migas, Pansus Hak Angket KPK, Pansus RUU Pemilu, Pansus RUU Siber serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara.

Kariernya di DPR bermula saat menjabat sebagai anggota legislatif pada periode 2014-2019. Dia melanjutkan jabatannya itu pada periode terakhir yakni 2019-2024.

Selain menjadi anggota DPR, Supratman turut memiliki sederet pekerjaan di luar bidang politik. Contohnya, pengacara, dosen, komisaris di PT Citra Nuansa Elok serta Direktur Utama di Perusahaan Daerah (Perusda) Palu.

Pria itu juga pernah menduduki sejumlah jabatan di organisasi seperti Real Eastate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah, Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah.

Adapun, Supratman bukan satu-satunya pejabat yang akan dilantik hari ini pada reshuffle kabinet Presiden Jokowi. Bahlil Lahadalia akan dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif; Rosan Roeslani akan dilantik sebagai Menteri Investasi menggantikan Bahlil; serta Hasan Nasbi diangkat menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Jokowi juga akan mengangkat tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional serta melantik Kepala BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik politisi Partai Gerindra sekaligus mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Bersama Bahlil Lahadalia dan Rosan P. Roeslani, Supratman membacakan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan dikutip Senin (19/8/2024).

Selain aktif sebagai anggota Komisi III DPR RI, Supratman Andi Agtas juga pernah menjabat sebagai Ketua Baleg mewakili Partai Gerindra.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Saat memasuki karir politik, Supratman duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Perbesar

Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas

Adapun sebagai penyelenggara negara, Supratman diketahui telah enam kali melaporkan harta kekayaannya. Dilansir dari situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia melaporkan total harta sebanyak Rp18,4 miliar pada periode 2022.

Dari total harta tersebut, dia memiliki 11 tanah dan bangunan senilai Rp8,3 miliar; alat transportasi dan mesin Rp532 juta; harta bergerak lainnya 0; surat berharga Rp5,8 miliar; kas dan setara kas Rp5,5 miliar; dan utang Rp1,8 miliar.

Sejak menjabat anggota DPR pada periode 2014-2019, Supratman telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Nilai harta kekayaan Supratman Andi Agtas tertinggi dilaporkan pada periode wajib lapor 2021, yakni mencapai Rp23,4 miliar.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE Awards) kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Ma'ruf mengatakan aksi terorisme di Indonesia terus menurun.

Acara RAN PE Awards ini berlangsung di The Westin Jakarta yang juga disiarkan YouTube Wapres RI, Senin (19/8/2024). Wapres Ma'ruf mengatakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 telah mampu menurunkan aksi terorisme.

"Selama periode pertama RAN PE ini berlangsung serangan terorisme terus menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2023 tidak terjadi serangan terorisme selama sekali," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Selain itu dalam laporan Global Terrorism Indeks 2024 Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan terorisme hingga sebesar 22%," imbuhnya.

Ma'ruf menyebut capaian itu berkat kolaborasi semua pihak terkait. Ma'ruf berharap program pencegahan dan penanggulangan terorisme terus dilakukan pada periode berikutnya.

"Capaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme dan memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia di periode-periode berikutnya," tuturnya.

Ma'ruf menambahkan Pemberian penghargaan RAN PE tahun 2024 ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ma'ruf, penghargaan ini diberikan kepada pihak yang secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

"Saya harap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk memberikan upaya terbaik dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di negara kita yang kita cintai ini," tutur dia.

Dalam RAN PE Awards 2024 ini, terdapat enam kategori penerima penghargaan, yaitu (1) Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE; (2) Kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan; (3) Kategori Inspiratif dan Berdampak Nyata; (4) Kategori Komitmen terhadap Prinsip-prinsip RAN PE; (5) Kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak; dan (6) Penghargaan kepada Mitra Pembangunan Pemerintah yang telah berkontribusi aktif dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan RAN PE.

Adapun Wapres dalam acara ini menyerahkan kepada 11 penerima penghargaan Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE, yakni:

- Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kemenko Polhukam
3. Kementerian Luar Negeri
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Bogor
9. Kabupaten Garut
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Lampung Tengah

- Kategori Komitmen dan prinsip-prinsip RAN PE kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Supratman Andi Agtas telah resmi menggantikan Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR RI sebelum diganti pada Selasa (6/8).

Supratman dilantik menjadi Menkumham pada Senin (19/8) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada pukul 09.30 WIB.

Sebagai pejabat negara, Supratman harus melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dilansir dari LHKPN yang dilaporkan pada 28 Maret 2023 untuk periode 2022, ia tercatat memiliki total kekayaan Rp 18.403.050.249. Sumber kekayaannya berasal dari deretan properti berupa tanah hingga bangunan yang tersebar di Jakarta Utara, Bogor, Bekasi, Palu, hingga Tolitoli.

Supratman memiliki total nilai aset properti sebesar Rp 8.326.750.548. Berikut ini rinciannya.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/145 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 1.191.590.400
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 52.765.440
3. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU, HASIL SENDIRI Rp 20.908.800
5. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
6. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 84.870.000
7. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 73.800.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
10. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 1.800.000.000
11. Tanah Seluas 773 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp 653.660.000

Tak hanya itu, ia juga memiliki dua mobil dengan total nilai Rp 532.100.000. Mobil tersebut terdiri dari Toyota Alphard S 2.4 AT tahun 2012 hasil sendiri senilai Rp 212.500.000 dan Toyota Innova Venturer2-4 AT tahun 2020 hasil sendiri senilai Rp 319.600.000.

Supratman diketahui juga memiliki surat berharga senilai Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas senilai Rp 5.503.884.916. Di sisi lain, Supratman tercatat memiliki utang sebesar Rp 1.821.000.000. Dengan demikian, total nilai kekayaan yang dimilikinya yaitu Rp 18.403.050.249.

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perubahan susunan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju serta kepala badan dengan melakukan pelantikan menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Dari tujuh posisi menteri, wamen, dan kepala badan yang diubah, salah satunya merupakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Adapun Presiden melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang sudah 10 tahun memimpin kementerian strategis itu.

Supratman merupakan politisi Partai Gerindra yang memang memiliki latar belakang hukum. Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 tersebut sempat menjalani profesi sebagai Dosen Fakultas Hukum selama 14 tahun di Universitas Tadulako sejak 1998-2012 dan advokat selama dua tahun sejak 1996-1998.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Sebelum bergabung dengan dunia politik, dia sempat menjalani karir sebagai komisaris dan direktur utama salah satu perusahaan daerah di Palu, Sulawesi Tengah sejak 2004-2012.

Saat memasuki karir politik, Supratman duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Selain Menkumham, Presiden Jokowi turut melantik dua menteri lainnya, satu wakil menteri, serta tiga kepala lembaga pada hari ini, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

Presiden juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Politikus Gerindra yang baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Suparman Andi Agtas mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp18 miliar. Data itu ia sampaikan ke KPK pada 28 Maret 2023.

Politikus asal Sulawesi ini mempunyai aset tanah dan bangunan senilai Rp8.326.750.548. Rinciannya terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas 267 meter persegi (m2)/145 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp1.191.590.400.2. Tanah dan bangunan seluas 118 m2/36 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp52.765.440.3. Tanah dan bangunan seluas 26 m2/30 m2 di Jakarta Utara, hasil sendiri, Rp1.146.260.500.4. Tanah seluas 170 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp20.908.800.5. Tanah seluas 136 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp84.870.000.6. Tanah seluas 103 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp73.800.000.7. Tanah dan bangunan seluas 90 m2/39 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp1.078.317.454.8. Tanah dan bangunan seluas 67 m2/300 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp1.800.000.000.9. Tanah seluas 773 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp653.660.000.

Supratman yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai Rp532.100.000. Aset tersebut merupakan hasil sendiri.

Meliputi Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT/Micro/Minibus tahun 2012 Rp212.500.000 dan Mobil Toyota Innova Venturer 2-4 AT/mobil penumpang/micro minibus tahun 2020 Rp319.600.000.

Supratman yang berlatar belakang hukum dan sempat menjalani profesi sebagai dosen selama 14 tahun ini juga mempunyai aset surat berharga senilai Rp5.861.314.785, kas dan setara kas Rp5.503.884.916 dan utang Rp1.821.000.000.

"Total harta kekayaan Rp18.403.050.249," demikian dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Senin (19/8).

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan laporan tahun sebelumnya, 13 Januari 2022, di mana Supratman melaporkan harta kekayaan sejumlah Rp23.467.781.288.

Supratman menggantikan kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna H. Laoly di kursi Menkumham. Supratman menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku hanya dititipi Presiden Joko Widodo untuk menyempurnakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam jabatan barunya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang-tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain," kata Supratman selepas prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Bapak Presiden mengingingkan itu dilakukan harmonisasi dan itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan tumpang tindihnya suatu peraturan perundangan-undangan," kata dia menjelaskan.

Supratman tak menjawab dengan tegas apakah akan segera melakukan bersih-bersih di internal Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Ia hanya mengatakan bahwa sebagai bagian dari birokrasi, ia bakal melanjutkan warisan yang dianggap sudah baik dan menyempurnakan yang belum baik.

Supratman menepis anggapan bahwa pergantian posisi ini bernuansa politis karena ia menggantikan Yasonna Laoly yang merupakan kader PDI-P.

Sebagaimana diketahui, PDI-P-Jokowi telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pilpres 2024.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden," kata Supratman.

"Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu," ujar dia..

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya," kata mantan ketua Badan Legislasi DPR itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Fraksi Partai Gerindra sejak satu minggu lalu.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dirinya baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hari ini, menggantikan Yasonna Laoly.

"Sudah, sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski begitu, ia mengaku baru dihubungi pihak Istana Kepresidenan terkait pelantikan menteri pada pukul 04.00 subuh.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Supratman mengatakan bahwa upacara serah terima jabatan Menkumham baru akan dilakukan pada esok. Kata dia, Menkumham sebelumnya Yasonna Laoly juga akan hadir.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok, di Kumham," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan Kantor Komunikasi Presiden bakal menjadi juru bicara atau jubir pada periode kepemimpinan Prabowo Subianto.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Kantor Komunikasi Presiden diharapkan dapat meningkatkan efektivitas soal penyampaian gagasan dan informasi terkait kebijakan dari Prabowo.

"Kantor komunikasi kepresidenan itu akan bisa lebih efektif dalam rangka melakukan diseminasi dan informasi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan dan program yang diambil oleh presiden yang akan datang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sesuai Perpres No.82/2024, kata Ngabalin, lembaga non-struktural itu akan menjadi koordinator juru bicara presiden sekaligus bisa mewakilkan informasi di lingkungan lembaga presiden secara langsung.

"Kepala kantor komunikasi kepresidenan sekaligus menjadi koordinator juru bicara presiden. Presiden pun bisa secara langsung menggunakan juru bicara, itu di dalam perpresnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan merupakan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Adapun, Kantor Komunikasi Presiden ini memiliki sejumlah fungsi yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Supratman Andi Agtas yang baru dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk melakukan reformasi di bidang hukum.

"Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan diantara satu Undang-Undang dengan yang lain," ujar Supratman usai acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden, sebut Supratman, menginginkan agar dilakukan harmonisasi sehingga nantinya tidak ada lagi ego sektoral akibat tumpang tindih peraturan tersebut.

"Jadi, Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh tumpang tindih di peraturan perundang-undangan," kata Supratman.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menkumham sebelumnya, yakni Yasonna Laoly. Ia memastikan program-program yang telah berjalan baik di bawah kepemimpinan Yasonna akan dilanjutkan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan dan melanjutkan," ucap Supratman.

Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Adapun Supratman Andi Agtas lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969.

Ia merupakan anggota DPR RI Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, yang menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Supratman menyebut dirinya memberi tahu Yasonna soal kebijakan yang tidak akan diubah seketika. Dia menyebut hal baik yang telah dilakukan Yasonna akan dilanjutkan dan disempurnakan.

"Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain-lain, dan sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan," kata mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Berikut daftar menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadiKepalaBPOM.

Simak Video 'Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Menteri di Istana, Supratman: Ada Kunker':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.