Tujuh tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur pada Senin 25 Maret 2024 silam. Mereka kabur dengan cara menjebol teralis kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Namun, udara bebas yang mereka rasakan hanya sementara. Sebagian besar dari para tahanan itu berhasil kembali ditangkap.

Total, ada enam tahanan kabur yang ditangkap lagi. Asep Gunawan alias Haji, berhasil diamankan di wilayah Kampung Benda, Desa Jamali, Kecamatan Mande, sedangkan Rifki Mahesa alias Asep ditangkap saat hendak menemui istrinya di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

Tahanan bernama Raihan dan M Akbar berhasil ditangkap di Bekasi, sedangkan Riko Permana dan Yeri Abdurahman ditangkap di perkebunan di kawasan Cikalongkulon.

Namun, ada satu tahann kabur yang masih 'licin' sampai sekarang. Sosok itu adalah Ujang Irfan alias Boncel. Delapan bulan berlalu, Boncel masih buron sampai sekarang.

Hal itu bikin pihak Kejari Cianjur pusing. Sejumlah upaya pun dilakukan, namun belum kunjung berbuah hasil. Sehingga, Boncel masih berkeliaran di luar sana.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Prasetya Djati Nugraha, mengatakan berdasarkan informasi terakhir yang didapat, Ujang alias Boncel masih berada di pulau Jawa. Namun keberadaan pastinya masih belum diketahui.

"Informasi terakhir dia masih di (Pulau) Jawa, belum menyeberang ke pulau lain. Tapi sampai saat ini belum ada informasi terbaru dan masih terus dilacak," kata Prasetya, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, Kejari Cianjur terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memburu Boncel. "Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan kejagung untuk pencarian 1 tahanan atas nama boncel yang kabur pada saat tahap persidangan," jelas Prasetya.

Dia mengatakan informasi 'perburuan' Boncel juga masih disebar di Adhyaksa Monitoring Center (AMC). "Sudah dimasukan dalam AMC. Jadi pencariannya dilakukan oleh seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia. Semua memburu dia," ucapnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Polisi membongkar kasus pungli yang terjadi di Lapas Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan. Dalam kasus itu, Eks Kepala Pengamananan Lapas Cebongan, MRP dijadikan tersangka.

MRP melakukan modusnya dengan pengancaman hingga pemukulan. Hasilnya, dalam periode 8 November 2022 sampai 16 November 2023 dia berhasil mendapatkan Rp 730,25 juta.

Akibat perbuatannya, kini justru MRP yang harus mengenakan baju tahanan. Polisi menjerat dengan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Ancaman penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat jumpa pers di Mapolresta Sleman, Triharjo, Sleman, Rabu (20/11/2024).

Tarik Uang Kedatangan-Setoran Mingguan

Adrian menyebut pelaku melakukan pungutan dengan berbagai modus mulai dari melakukan pengancaman hingga pemukulan.

"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," katanya.

Nominal uang yang diminta oleh pelaku juga bervariasi. Pelaku disebut menarik uang kedatangan tahanan, membayar untuk kamar, hingga setoran mingguan.

"Dengan rincian jumlah uang yang diminta pertama ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-Rp 5 juta, bayar kamar Rp 1-Rp 7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu, per anak per blok," urainya.

Setahun Dapat Rp 730 Juta

Dalam penyelidikannya, polisi mengungkap pelaku berhasil mendapat Rp 730 juta dalam setahun

"Dari total uang selama terhitung 8 November 2022 sampai 16 November 2023 itu sebanyak Rp 730,25 juta," ucapnya.

Lebih lanjut, pembayaran uang itu ada yang melalui rekening ada yang tunai. Untuk menyamarkan jejak, pelaku menggunakan rekening atas nama istri mantan narapidana di Lapas Cebongan.

"Jadi modus tunai ada ke rekening bank, yang setelah dilakukan penyelidikan rekening itu punya dari istri salah satu narapidana (Lapas Cebongan) yang sudah bebas," katanya.

Belum Ada Bukti Pelaku Lain Terlibat

Meski begitu, polisi tak berhasil menemukan sisa uang hasil pungli yang didapat pelaku. Dari hasil penyelidikan semua uang telah digunakan oleh tersangka.

"Itu aktivitas sudah satu tahun, rekening pas kita lakukan pemeriksaan itu sisanya sudah tidak ada lagi, jadi sudah dimanfaatkan yang bersangkutan untuk kebutuhan dia," katanya.

Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada oknum petugas atau narapidana yang terlibat. Akan tetapi, dari pemeriksaan terhadap 53 orang saksi termasuk pelaku, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke pelaku lain.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan karena sampai pemeriksaan terakhir pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan. Jadi masih didalami," pungkas dia.

Oknum Pegawai DKP Bone Bolango Diduga Pungli ke Nelayan Urus Izin Berlayar

Oknum Pegawai DKP Bone Bolango Diduga Pungli ke Nelayan Urus Izin Berlayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara tidak ingin Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dibiarkan kosong selama dua tahun.

Ara mengatakan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Seperti rumah rusun tadi, jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage (manajemen), kami siap," terang Ara.

Soal pemanfaatan Wisma Atlet pun, Ara mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahkan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena, itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu, pikirannya Presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Basuki Hadimuljono Wisma Atlet Kemayoran yang awalnya diperuntukkan menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komersial.

Hal ini sebagaimana disampaikan Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, yang 7 di dalam yang 3 di luar, itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial yang 50 persen untuk ASN," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Medan (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan pemberian bantuan sosial berupa sembako bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitaran Rutan.

"Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana memperkuat silaturahmi antara petugas dengan keluarga WBP disertai harapan agar dapat mempermudah dan mendukung terhadap upaya pembinaan kepada warga binaan yang sedang berjalan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Humbahas Sahat Parsaulian Sihombing, di Humbahas, Kamis.

Sahat mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus bersinergi, berkontribusi dan berkinerja untuk masyarakat.

Melalui penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, tentu sedikit banyak akan dapat memupuk rasa kepedulian antar sesama. Berbagi kebaikan khususnya kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan di tengah berbagai tantangan kehidupan merupakan bentuk solidaritas yang harus terus dijaga dan diwujudkan.

“Dalam momentum yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pegawai yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini," ucap Karutan.

Karena, penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial ini merupakan bukti bahwa kepedulian sosial masih hidup dan tumbuh di tengah kita semua. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima.

Densus 88 Antiteror Polri menangkap 2 terduga teroris di di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel). Kedua terduga teroris itu merupakan jaringan kelompok NII.

"Benar, Densus 88 menangkap dua terduga terorisme di OKUT kemarin, Selasa (19/11). Kami Polres sifatnya hanya back up saja," kata Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dilansir dari detikSumbagsel, Rabu (20/11/2024) malam.

Kedua terduga teroris itu berinisial MD (51) dan MA (49). Tersangka MD ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB dan MA ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB usai mengantar anaknya sekolah.

"Usai ditangkap, anggota Densus 88 langsung menggeledah rumah kedua terduga," kata Kevin.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, handphone, hingga baju-baju kedua terduga teroris. Kedua terduga langsung dibawa ke Palembang untuk diintrogasi dan selanjutnya dibawa ke Jakarta.

"Sebelum melakukan penangkap, anggota Densus 88 sudah lama memantau kedua terduga tetoris ini. Usai diegeladah, para terduga pelaku lansung dibawa ke Palembang. Mungkin sudah bergeser ke Jakarta," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, diantaranya Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu menolak musyawarah dengan Apdesi Tangerang hingga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Said Didu tolak jalur musyawarah dengan Apdesi

Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjeratnya melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah bersama pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang sebagai pelapor dalam perkaranya tersebut.

"Karena tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu.

Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, tidak mengejar persoalan mediasi ataupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti apa yang sudah dituduhkan mereka.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK telusuri pembelian pabrik AMDK oleh tersangka korupsi APD

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri dugaan pembelian pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) oleh salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kementerian Kesehatan.

Kasus korupsi di Kementerian Kesehatan menggunakan sumber dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020. Kasus tersebut kemudian didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan seorang pengusaha bernama Agus Subarkah pada Jumat (15/11).

"Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan pembelian aset pabrik AMDK yang terletak di wilayah Bogor oleh tersangka SW," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Calon Dewas KPK Benny ingin OTT punya payung hukum khusus

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto menginginkan agar kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK memiliki payung hukum yang khusus.

Dia mengatakan OTT yang dilakukan KPK mirip dengan yang dilakukan dalam penindakan kasus narkotika. Namun, penindakan narkotika dengan metode khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan, karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi," kata Benny saat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung periksa 4 eks pejabat Kemenhub terkait kasus jalur KA

Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (19/11) memeriksa empat mantan pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

“Saksi pertama adalah ZUL selaku Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menko Yusril: Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. Bring her back to the Philippines, artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap status gugatan SK kepengurusan hasil munas Golkar yang dilayangkan ke PTUN. Menurutnya, objek dalam gugatan hilang karena SK yang resmi telah keluar.

"Secara prinsip kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, maka apa yang dipersoalkan sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supratman menyebut objek dalam gugatan itu berubah sebab sudah ada SK yang baru. Namun, ia menyebut pihaknya akan tetap mengikuti proses di pengadilan.

"Namun demikian kami tetap akan ikut prosesnya di pengadilan, sampai kemudian keputusan itu yang keluar," katanya.

Sementara itu, Supratman menyampaikan harus ada gugatan baru apabila ingin mempersoalkan SK baru ini.

"Kalaupun ada yang mau mempersoalkan SK yang baru, ya itu artinya kan harus mengajukan gugatan yang baru lagi," sebut Supratman.

Diketahui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah menyerahkan surat keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 kepada. Dengan diserahkannya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap berjumlah 159 pengurus.

Bisnis.com, DENPASAR - Calon Gubernur Made Muliawan Arya atau De Gadjah mempertanyakan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang tidak kunjung terealisasi dan malahan diduga menjadi masalah hukum yang saat ini ditangani Mabes Polri.

"Bagaimana pembangunan jalan tol saat ini ditangani Bareskrim, bisa dijelaskan apa kebijakan bapak jika itu menjadi kasus hukum dan bagaimana memastikan proyek tersebut bebas dari KKN," tanya De Gadjah kepada Koster dalam sesi tanya jawab Debat Pilgub Bali pada Rabu (20/11/2024).

Pada kesempatan pertama, Wayan Koster-Giri Prasta tidak menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi De Gadjah kembali bertanya masalah tersebut saat menanggapi jawaban Koster, dia meminta pertanyaan tersebut harus dijawab.

Koster kemudian menjawab sekaligus membantah jika proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersangkut kasus hukum karena prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dugaan adanya kongkalikong atau KKN di pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, menurut Koster, hanya isu.

"Berkaitan dengan pembangunan jalan tol, perubahan Perusda menjadi Perumda bukan asal-asalan, karen berlakunya peraturan pemerintah yang baru dan di dalam pembebasan milik Pemprov Bali dalam starus Hak Guna Usaha (HGU), itu di aprasial oleh lembaga independen, dan kebijakan ini adalah kebijakan Menteri PU untuk pembangunan jalan tol, Pemerintah Provinsi Bali tugasnya adalah menetapkan lokasi, sesuai dengan kewenangan Gubernur. Dan di dalam proses itu tidak ada kongkalikong atau permainan itu hanya isu saja saya berani pertanggungjawabkan niskala skala," jawab Koster.

Giri Prasta menambahkan jawaban agar pembangunan tol agar jangan dipolitisasi karena pembangunannya demi kepentingan rakyat Bali.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya tengah mengupayakan dialog dengan parlemen untuk memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mengingat tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

“Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik, supaya begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengirim surpres (surat presiden) untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap RUU Perampasan Aset. Ia menyebut, Presiden memiliki tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu. Tetapi yang pasti bahwa Presiden Prabowo sangat "clear", ‘kan sudah bisa disaksikan, bagaimana aparat penegak hukum kita melakukan upaya terkait dengan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa naskah akademik maupun draf RUU Perampasan Aset sejatinya telah rampung disusun oleh pemerintah. Namun, DPR masih belum memberikan persetujuan penuh.

“Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. Teman-teman DPR kemarin lewat Badan Legislasi mengusulkan bukan perampasan aset, tapi pemulihan, asset recovery. Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten,” tuturnya.

Kendati begitu, Menteri Hukum menegaskan, sebagai representasi pemerintah, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap undang-undang yang diinisiasi pemerintah bisa dituntaskan.

“Saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai,” kata Supratman.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (19/10), menyetujui 176 RUU masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun depan, tetapi dikelompokkan menjadi RUU jangka menengah untuk dibahas pada periode tahun 2025–2029.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare

Banyuwangi (ANTARA) - Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, melestarikan tradisi tata cara produksi kopi yang telah ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Banyuwangi Sugirah menjelaskan sebelumnya pada Juli 2024 Tim Kementerian Hukum yang dipimpin tim ahli Indikasi Geografis (IG) DJKI telah melakukan pemeriksaan substantif, salah satunya dengan diskusi langsung bersama beberapa kelompok tani untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait Kopi Robusta Java Banyuwangi untuk ditindaklanjuti dalam rapat penetapan kelayakannya sebagai IG.

"Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare, dengan kontur tanah berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggian tanam bervariasi antara (100 -1.000) mdpl, yang dianggap ideal untuk pohon kopi robusta," ujarnya dalam keterangannya, Rabu.

Adapun penghasil kopi robusta di Banyuwangi, yakni area Gunung Raung dan Gunung Ijen, ditopang bibit unggul dan topografi, kopi robusta Banyuwangi terutama yang di lereng Gunung Raung mampu menghasilkan cita rasa unik.

Sugirah juga menyampaikan kopi robusta Banyuwangi telah diekspor dan memasok pasar Eropa, antara lain Swiss, dan Italia.

"Karena kopi olahan kami (kopi robusta Banyuwangi) ada rasa khas seperti coklat yang disukai lidah orang Italia," katanya.

Sugirah berharap dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi menjadi cerminan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Banyuwangi.

"Dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini akan mempromosikan produk unggulan kopi kami sebagai bagian dari kekayaan budaya serta upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemalsuan serta membantu mempertahankan identitas khas kopi asal Banyuwangi," ujarnya.

Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu kepada Plt Bupati Banyuwangi Sugirah di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan Staff Subseksi Pelayanan Tahanan, Alexander Panggabean mengunjungi Kepolisian Resor Tapanuli Utara demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung.

"Kepala Rutan Tarutung mengunjungi Polres Taput demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (20/11).

Kunjungan Kepala Rutan Tarutung disambut Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak di ruang kerjanya di Mapolres Taput.

"Kunjungan ini merupakan kedua kalinya dalam meningkatkan sinergitas antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Polres Tapanuli Utara terkait pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung," sebut Evan.

Dalam pertemuan tersebut juga sekaligus dilaksanakan koordinasi terkait tahanan titipan Polres Taput dan yang akan dititipkan ke Rutan Kelas IIB Tarutung untuk ditambahkan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS Lokasi Khusus (TPS 901) Rutan Tarutung.

Pada kesempatan itu, AKBP Ernis Sitinjak berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan baik antara Polres dan Rutan, terutama dalam menjaga keamanan dan kami siap membantu dan mendukung pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.

Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) menyoroti rendahnya kesadaran hukum warga. Rohmi berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari sinergitas birokrasi.

"Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum harus ditegakkan dengan memberikan contoh. Birokrasi harus bekerja sesuai aturan, sungguh-sungguh. Seluruh aspek hukum kita harus hormati, kita bekerja sama dengan polda, forkopimda untuk meyakinkan bahwa NTB dalam setiap aktivitas pembangunan menghormati hukum," kata Rohmi pada debat pamungkas Pilgub NTB 2024, Rabu (20/11/2024).

Rohmi menuturkan pentingnya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, Rohmi akan fokus membangun NTB berbasis desa.

"Kami akan mengesekusi pembangunan berbasis desa. Ini perlu sosialisasi yang menyeluruh agar mereka tahu setiap hal yang dilakukan ada konsekuensinya," bebernya.

Rohmi-Firin juga akan membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan replika kampung keluarga berkualitas.

"Kampung madani itu nanti masyarakat ekonominya baik, keguyuban baik, diskusi dan gotong royong bisa hidup. Dan otomatis kesadaran hukum bisa kami sosialisasikan dan dipahami," bebernya.

Rohmi mencontohkan, saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme hukum. Ia mencontohkan banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan namun tak mengetahui kanal untuk melaporkan.

"Yang namanya mengubah mindset butuh waktu. Memotretnya harus pada tingkat yang lebih kecil, yakni dusun," jelasnya.

Pilgub NTB diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapat nomor urut 1, Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) nomor urut 2, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nomor urut 3.

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana