Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan banjir yang melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Sigli, Kabupaten Pidie, berangsur mulai surut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan banjir sempat mengenangi Lapas Perempuan Sigli pada Minggu (24/11).

"Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Sampai sore kemarin, genangan air hingga sepinggang petugas di halaman dalam lapas. Namun, hari ini banjir berangsur surut," katanya.

Ia menyebutkan banjir tersebut sempat masuk ke kamar hunian warga binaan. Akan tetapi, banjir tidak merendam lantai tidur karena posisinya lebih tinggi dari lantai.

"Jadi, tidak ada warga binaan yang dipindahkan. Warga binaan tetap berada di kamar hunian karena ketinggian air di halaman dalam lapas mencapai sepinggang orang dewasa," katanya.

Pada saat banjir, kata Meurah Budiman, pihak Lapas Perempuan Sigli tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan seperti layanan makan. Hanya saja, layanan kunjungan tamu ditiadakan demi alasan keamanan dan keselamatan.

Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah itu mengatakan pihaknya memberikan dukungan penanganan untuk memulihkan kondisi Lapas Perempuan Sigli pascabanjir.

Serta meminta pihak Lapas Perempuan Sigli untuk terus berkomunikasi dengan kantor wilayah maupun pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dalam penanganan banjir tersebut.

"Banjir ini menjadi pembelajaran bagi semua. Karena itu penting langkah-langkah mitigasi dan mempersiapkan diri agar lebih baik lagi dalam menghadapi bencana serupa di masa mendatang," kata Meurah Budiman.

Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan persetujuan pemindahan sejumlah narapidana (napi) ke negara asal, atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pemerintah juga melakukan hal tersebut karena Indonesia memiliki warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum.

"Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan Mutual Legal Assistance. Kalau itu kan perjanjian bilateral antarnegara. Jadi perjanjian timbal balik hukum antarnegara. Jadi itu lebih mudah," ujarnya.

Di sisi lain Supratman mengatakan kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan di Indonesia, juga wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," jelasnya.

Sejauh ini pemerintah telah menyetujui dan mengkaji pemindahan napi asal Filipina Mary Jane Feloso dan lima napi asal Australia yang termasuk anggota "Bali Nine". Pengajuan permohonan pemindahan napi juga tengah diajukan beberapa negara sahabat lain kepada pemerintah RI.

"Satu-satu kita buat Mutual Legal Assistance. Nah karena itu, ditunggu saja soal Mary Jane. Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Prancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK (Inggris) juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," ujar Supratman.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian," jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Supratman telah mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota "Bali Nine" ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian," jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Supratman telah mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota "Bali Nine" ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara terus berinovasi dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan kegiatan pemberian pupuk cair pada tanaman cabai rawit.

“Kegiatan ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Senin (25/11).

Pithra menyampaikan, dalam kegiatan yang berlangsung area sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), petugas dan warga binaan secara bersama-sama memberikan pupuk cair pada tanaman cabai rawit yang telah ditanam sebelumnya.

“Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembinaan kemandirian dan keterampilan dari program pemberdayaan warga binaan,” ujar dia.

Dekki Susanto selaku Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Medan menambahkan, bahwa pemberian pupuk cair ini adalah bagian dari program yang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan bercocok tanam warga binaan.

Menurut dia, program ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan bekal pengalaman dan keahlian kepada para warga binaan yang kelak akan kembali ke masyarakat.

"Melalui pembinaan kemandirian perkebunan, kami berdayakan warga binaan untuk dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi mereka setelah menjalani masa pidana,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan cabai yang sering kali menjadi komoditas impor.

“Kami harap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar," ujar dia.

Dia menambahkan, kegiatan pemberian pupuk cair ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lainnya, untuk mengembangkan program serupa yang bermanfaat baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas.

Dalam beberapa bulan ke depan, jelas dia, Lapas Kelas I Medan berencana untuk meningkatkan skala kebun mereka, dengan melibatkan lebih banyak warga binaan dalam proses pembelajaran dan produksi pertanian.

“Dengan adanya program ini, Lapas Kelas I Medan tidak hanya membantu warga binaan dalam memperoleh keahlian baru, tetapi juga turut serta dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di tingkat nasional,” ujar Dekki Susanto.

menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong menyebut yakin 90 persen kliennya bakal memenangkan sidang praperadilan yang akan diumumkan pada Selasa (26/11).

"Kalau boleh diizinkan membuat persentase, paling tidak 90 persen kami yakin dan 10 persen di luar kemampuan kita," kata Ketua tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Ari mengatakan angka itu didapat berdasarkan pengalaman dan penilaian secara kumulatif.

Mulai dari ahli yang dihadirkan, ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa, bukti-bukti yang dihadirkan, bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak jaksa dan penyidik.

"Di situlah kita bisa menyimpulkan proses persidangan selama ini," ujarnya.

Dia menegaskan dalam praperadilan yang dilihat yakni aspek formal dan tidak ada subjektivitasnya.

Dia menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka.

Pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang surat perintah penyidikan (sprindik) pada 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal pada 29 Oktober 2024.

"Tandanya SPDP sudah disampaikan itu tidak dilakukan, kedua, bukti permulaan yang ada relevansi dan dikatakan tidak ada laporan kerugian negara yang disampaikan, serta ketiga, sudah terlihat tempus (waktunya) juga salah," ujarnya.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MAGELANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 50 tahanan di Polresta Magelang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengatakan, pihaknya mula-mula mendapati ada 72 tahanan di rumah tahanan (rutan) Polresta Magelang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 tahanan yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng, terdiri atas 26 warga Kecamatan Mungkid dan 24 warga Kecamatan Mertoyudan.

“(Tahanan lain) ada yang dari luar Jawa Tengah dan yang dari luar Kabupaten Magelang,” ujar Nurhayati usai rapat koordinasi pilkada di Atria Hotel Magelang, Senin (25/11/2024).

Mengakomodir para tahanan

Dia menyampaikan, hanya warga dengan kartu tanda penduduk Jateng yang dapat mengajukan pindah memilih.

Nurhayati melanjutkan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan menyambangai rutan pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), dua jam sebelum TPS ditutup atau pukul 11.00 WIB.

“Kami siapkan bilik suara untuk tahanan. Surat suaranya diambil oleh KPPS dari empat TPS terdekat, yakni dua dari Kelurahan Sawitan dan dua dari Kelurahan Mendut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polresta Magelang Kombes Mustofa menyatakan, pihaknya mengakomodasi para tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya di pilkada 2024.

“Kami berusaha maksimal untuk tidak menghilangkan hak pilih para tahanan di Polresta Magelang,” katanya, Senin (25/11/2024).

P​​​​​​enjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H. menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi daring (online), yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi, serta alternatif aktivitas produktif dan sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, Senin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring dimulai dari diri sendiri.

Berikutnya, kata dia, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh.

Selanjutnya melakukan rehabilitasi, yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu, memberikan alternatif positif, yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata dia, total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judi online (judol).

Menurut dia, penyebab judi daring makin marak karena kurangnya penegakan hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran risiko jangka panjang, dan kebutuhan hiburan.

Pakar hukum ini mengatakan bahwa judi daring sangat berbahaya karena masyarakat mudah mengaksesnya, promosi yang menarik, dan perasaan anonim.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online sering kali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Ia lantas menjelaskan perasaan anonim, yakni penjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sementara itu, aturan hukum umum terkait dengan judi daring di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

P​​​​​​enjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H. menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi daring (online), yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi, serta alternatif aktivitas produktif dan sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, Senin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring dimulai dari diri sendiri.

Berikutnya, kata dia, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh.

Selanjutnya melakukan rehabilitasi, yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu, memberikan alternatif positif, yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata dia, total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judi online (judol).

Menurut dia, penyebab judi daring makin marak karena kurangnya penegakan hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran risiko jangka panjang, dan kebutuhan hiburan.

Pakar hukum ini mengatakan bahwa judi daring sangat berbahaya karena masyarakat mudah mengaksesnya, promosi yang menarik, dan perasaan anonim.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online sering kali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Ia lantas menjelaskan perasaan anonim, yakni penjudi daring merasa lebih anonim daripada judi konvensional sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sementara itu, aturan hukum umum terkait dengan judi daring di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com,JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong optimis dapat memenangkan sidang gugatan praperadilan melawan Kejaksaan Agung (Kejagung)

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers jelang sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) besok, Selasa (26/11/2024).

“Kami sangat optimis, Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” tuturnya ketika ditemui di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Perbesar

Pasalnya Ari menilai bahwa hingga akhir persidangan tak ada satu bukti yang dapat ditunjukkan oleh Jaksa, yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka.

“Apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri, mengatakan, bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi terutama pasal 2 dan pasal 3,” ungkapnya.

Lantaran belum ada temuan soal audit kerugian negara tersebut, dia lantas menegaskan bahwa Tom Lembong tak dapat ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara, baru asumsi, Itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada,” terangnya.

Sebab demikian, dia menyimpulkan bahwa mantan menteri perdagangan tersebut tak bisa dijadikan menjadi tersangka.

“Bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi, sehingga kami masih optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai pejawat.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya pun akan mengikuti ketentuan KPU untuk proses Pilkada Bengkulu 2024. Menurutnya, Partai Golkar pun menghargai proses hukum yang nantinya diputuskan.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih dikoordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai petahana.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih di koordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024