Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, dua peristiwa tragis kembali mencuat dan menjadi perhatian publik terkait penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kasus seorang polisi yang menembak rekan sesama anggota, serta insiden tewasnya siswa SMK di Semarang akibat peluru dari senjata aparat, memicu diskusi luas tentang potensi penyalahgunaan senjata api di kalangan aparat keamanan.

Peristiwa-peristiwa ini mengusik rasa aman masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait apakah regulasi dan pengawasan yang ada sudah cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam lingkup tugas penegakan hukum, senjata api memang menjadi alat penting yang berfungsi sebagai perlindungan diri dan pelaksanaan tugas.

Namun, penggunaan senjata api tidak hanya membawa tanggung jawab besar, tetapi juga risiko penyalahgunaan jika tidak disertai pengawasan ketat, pelatihan yang memadai, dan kondisi psikologis yang stabil dari pemegangnya.

Kejadian-kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai langkah awal, semua perlu melihat kembali regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh aparat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman utama.

Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Beberapa poin penting meliputi peringatan sebelum menggunakan senjata dimana polisi harus memberikan peringatan yang jelas sebelum menggunakan senjata api, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penundaan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat.

Kemudian, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah untuk menurunkan mental pelaku dan memberikan peringatan.

Hanya saja, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam beberapa kasus, senjata api mungkin saja diberikan kepada aparat tanpa evaluasi psikologis yang menyeluruh, padahal kondisi mental individu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di lapangan.

Peneliti Kepolisian Arman Hidayat, Syahruddin Nawi, dan Nasrullah Arsyad dalam Journal of Lex Theory (JLT) Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar (sebagai lokus penelitian) cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api ini meliputi struktur hukum, pengetahuan hukum, dan budaya hukum.

Peneliti merekomendasikan agar institusi kepolisian melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap anggota yang diberi wewenang membawa senjata api.

Proses rekrutmen dan penempatan anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Selain itu, pembinaan terhadap anggota kepolisian perlu dilakukan secara intensif dan merata, khususnya untuk meningkatkan profesionalitas, termasuk pembinaan mental dan keterampilan khusus yang wajib dimiliki.

Izin pinjam pakai senjata api juga harus diberikan secara berkala dan selektif, sehingga jika terjadi perubahan perilaku yang mengarah pada potensi penyalahgunaan, senjata api dapat segera ditarik dari pemegangnya.

Kondisi-kondisi ini untuk mengantisipasi adanya potensi bahaya, terutama jika aparat mengalami tekanan emosional atau stres berat yang tidak terdeteksi.

Selain itu, pelatihan penggunaan senjata api jangan dilakukan secara sporadis untuk menekan faktor lain yang memperbesar risiko penyalahgunaan.

Sebab faktanya, pelatihan teknis menembak saja tidak cukup, aparat juga perlu dibekali dengan kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.

Dalam kasus tewasnya siswa SMK, misalnya, jika ada dugaan pada investigasi awal bahwa pelaku tidak mematuhi prosedur standar operasional terkait penggunaan senjata api dalam situasi non-darurat akan menjadi cermin adanya kelemahan dalam internalisasi nilai dan prinsip yang seharusnya mendasari penggunaan kekuatan oleh aparat.

Lebih jauh, faktor budaya institusional turut mempengaruhi penyalahgunaan senjata api.

Jangan sampai menumbuhkan budaya maskulinitas toksik, terutama di unit penegakan hukum, agar kepemilikan senjata api tidak diasosiasikan dengan status dan kekuasaan.

Karena jika budaya semacam ini dibiarkan, senjata api tidak lagi dipandang sebagai alat pelindung, melainkan simbol kekuatan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini jelas berpotensi memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rekomendasi kebijakan

Upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh Polri juga telah dilakukan melalui peraturan berlapis, termasuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur mekanisme laporan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Peneliti ilmu hukum dari Universitas Pekalongan Nur Fatoni, Listyo Budi Santoso, S.H., M.Kn., dan Nurul Huda, S.H., M.Hum., menganalisis pengaturan kewenangan penggunaan senjata api, faktor penyebab penyalahgunaan, dan upaya pencegahan yang dilakukan.

Mereka menemukan bahwa faktor internal penyebabnya meliputi pemahaman aturan, etika, dan kondisi psikologis anggota, sedangkan faktor eksternal mencakup pengawasan pimpinan dan situasi operasional.

Pencegahan dapat dilakukan melalui seleksi personel, pemeriksaan psikologi, dan evaluasi berkala, sementara tindakan represif berupa penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Para peneliti merekomendasikan pengaturan yang lebih ketat dan sanksi yang konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

Memang dalam perkembangannya, masalah ini sejatinya bukan tanpa solusi. Secara keseluruhan sejumlah rekomendasi dapat disampaikan.

Pertama, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Setiap pemberian izin kepemilikan senjata api harus disertai evaluasi psikologis yang independen dan berkelanjutan, termasuk dalam bentuk asesmen mendalam terhadap tingkat stres kerja dan kondisi mental aparat.

Selain itu, audit reguler terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Kedua, pelatihan penggunaan senjata api harus ditingkatkan secara komprehensif, mencakup aspek teknis, psikologis, dan etis.

Aparat perlu dilatih tidak hanya untuk menembak dengan presisi, tetapi juga untuk memahami kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Program pelatihan berbasis simulasi situasi nyata, seperti yang diterapkan di beberapa negara maju, dapat menjadi model yang patut ditiru.

Ketiga, penting untuk mendorong reformasi budaya institusional yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepemimpinan di setiap tingkat harus mampu menjadi teladan dalam mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan senjata api.

Selain itu, sistem pelaporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kekuatan oleh aparat harus dioptimalkan dan dijamin keamanannya, sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan.

Terakhir, perlunya pendekatan yang lebih empati terhadap kesehatan mental aparat. Lingkungan kerja yang penuh tekanan sering kali menjadi pemicu utama penyalahgunaan senjata api.

Program dukungan kesehatan mental, seperti konseling rutin dan layanan psikologis berbasis institusi, dapat membantu aparat mengelola stres mereka dengan cara yang lebih sehat.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah penyalahgunaan senjata api oleh aparat bergantung pada kemauan institusional untuk melakukan perubahan struktural yang nyata.

Kasus-kasus seperti yang terjadi belakangan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dengan mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam.

Dengan regulasi yang ditegakkan secara konsisten, pengawasan yang ketat, dan budaya institusional yang sehat, kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dapat dipulihkan, dan kasus penggunaan senjata api yang tak semestinya diharapkan dapat dihindari di masa depan.

Masyarakat Indonesia berhak hidup dalam rasa aman, dan aparat yang diberikan kepercayaan membawa senjata api harus memastikan bahwa kepercayaan ini tidak pernah disalahgunakan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kantor Imigrasi I TPI terus berupaya meningkatkan literasi keimigrasian di kalangan generasi muda dengan melakukan sosialisasi di berbagai sekolah.

Salah satu kegiatan sosialisasi berlangsung di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (26/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rizki Ramadhan, menyampaikan berbagai materi terkait keimigrasian.

"Mulai dari informasi mengenai keimigrasian, layanan di kantor imigrasi, dan pembuatan paspor," ujar Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/11/2024).

Selama proses sosialisasi, Rizki mencatat antusiasme yang tinggi dari para siswa.

"Pertanyaan-pertanyaan bagus dan kritis terlontar dari para siswa kepada tim dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara, di antaranya mengenai tips untuk lolos seleksi sekolah kedinasan hingga terkait pengawasan keimigrasian yang dilakukan baik terhadap WNI maupun WNA," kata Rizki.

Rizki berharap sosialisasi yang dilakukan di berbagai sekolah dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada generasi muda mengenai keimigrasian.

"Semoga saja nanti setelah disampaikan materi ini, akan membuka wawasan, memberikan pemahaman mengenai imigrasi, dan dapat memberikan manfaat kepada Adik-adik semua," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024) pagi.

Sebuah truk bermuatan kardus yang dikendarai Ade Zakarsih (44) menabrak enam kendaraan di depannya, yakni lima sepeda motor dan satu mobil.

Pengendara sepeda motor bernama Aliyanto (33) tutup usia di tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan, pengendara sepeda motor bernama Ariyadi (36) tewas saat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni Petamburan.

Usai peristiwa, polisi langsung mengamankan Ade Zakarsih lalu dibawa ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pelaku menjalani tes urine dan dinyatakan negatif narkoba.

Menurut olah TKP, fungsi pengereman pada truk Ade Zakarsih berfungsi normal. Tabrakan beruntun itu pun diduga disebabkan Ade mengantuk atau microsleep.

Kronologi

Ade Zakarsih mengaku terbangun dari tidur lelapnya sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu, dia bersiap mengantarkan kardus dari Cikarang, Kabupaten Bekas, ke wilayah Tangerang. Perjalanan pun dimulai sekitar pukul 04.30 WIB.

Saat melintas di Jalan Letjen S Parman, Ade Zakarsih mulai merasakan kantuk. Ketika mendekati lampu merah Slipi dengan kondisi jalan agak menurun, Ade Zakarsih mengalami microsleep.

Padahal, saat itu lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna merah. Alhasil, kecelakaan beruntun tak terhindarkan.

Truk yang dikendarai Ade Zakarsih menabrak sepeda motor yang ada di depannya dan satu mobil yang tengah melaju dari arah Jalan Palmerah Utara hendak berbelok kanan menuju Jalan Gatot Subroto.

Sebanyak dua pengendara sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas.

“(Truk berhenti) kurang lebih 20 meter-an. Paling jauh (korban) ada yang terlempar,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi, Selasa.

Tidak periksa perusahaan

Sejauh ini, polisi belum menentukan status Ade Zakarsih. Hanya saja, status perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam penanganan kasus ini, polisi tidak akan memeriksa perusahaan yang mempekerjakan Ade Zakarsih. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Merujuk pasal tersebut, pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.

“Enggak (periksa pihak perusahaan). Jadi, kami lebih fokus kepada orang yang menyebabkan (meninggal dunia), bukan kepada pemiliknya,” ujar Ojo.

Kambing hitam

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menilai, posisi sopir truk yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan seringkali tak diuntungkan secara peraturan perundangan.

Sebab, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyasar sopir sebagai subyek hukum, tetapi tidak termasuk dengan perusahaan yang mempekerjakan sopir.

Padahal, kesalahan sopir yang mengakibatkan kecelakaan seringkali disebabkan oleh abainya perusahaan terhadap keselamatan berkendara.

"Kenapa hanya sopir yang jadi korban? Sopir itu sebenarnya korban undang-undang. Karena dia dijadikan kambing hitam terus. Kalau ada kecelakaan, pasti sopir salah terus," kata Deddy kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

"Di UU Nomor 22/2009 memang tidak ada klausul yang menyalahkan atau menitikberatkan ke perusahaan. Kalau ada kesalahan, ya kesalahan sopir terus, enggak pernah perusahaan," lanjut dia.

Oleh karena itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai tidak adil bagi para sopir yang bekerja di bawah naungan perusahaan.

Salah satu contohnya ketika truk atau bus pariwisata mengalami rem blong atau belum uji KIR. Bila merujuk pada UU itu, sanksi hanya menyasar pada sopir, bukan perusahaan yang bertanggung jawab atas kendaraan.

Deddy sekaligus heran tentang siapa pihak yang meloloskan UU Nomor 22 Tahun 2009 karena sangat tidak adil bagi para sopir truk..

"Lobi-lobinya siapa, lobi-lobi pengusaha-pengusaha? Kenapa kok tidak ada kesalahan satu pengusaha pun di situ? Tidak ada kesalahan. Coba dicek. Silakan diunduh, dan cek. Ada tidak yang menyalahkan pengusaha? Tidak ada," tegas dia.

Sebelum hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk menilang angkutan umum, truk, atau bus. Dulu, mereka biasa disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Namun, setelah hadirnya Omnibus Law hadir, Dishub sudah tidak bisa menilang truk, bus, atau angkutan umum. Semua diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Nah, polisi kan juga terbatas, jumlah personelnya, sistemnya juga terbatas. Sekarang dia kalau mau mantau bus, mantau sopir, mantau angkot, mantau angkutan pribadi, terbatas juga polisi," ujar Deddy.

"Jadi kan sebenarnya, predator di jalan raya, itu pengemudi-pengemudi itu. Mati di jalan setiap hari kan, seratus orang kurang lebih, secara nasional ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu melemahkan fungsi keselamatan," tambah dia.

Ambon (ANTARA) - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku melibatkan Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah itu.

"Kegiatan ini berlangsung atas kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku," kata Ketua FKPT Maluku Abd Rauf, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kegiatan itu digagas oleh Direktorat Pencegahan, dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, dengan mengusung tema “Bersama kita tingkatkan kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku".

Menurut dia, kontribusi masyarakat sangat besar dalam memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Karena itu pihaknya merangkul masyarakat dalam mencegah jaringan teror.

Dia menilai masyarakat berperan dalam membangun "imunitas" terhadap paham radikal terorisme dengan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Dalam acara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura Nur Aida Kubangun menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme.

Pencegahan paham radikal dan teror, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

"Pelibatan mahasiswa dalam upaya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan karena mahasiswa juga bisa menangkal gejala radikalisme dan terorisme dengan intelektual yang dimiliki," ujarnya.

Kegiatan itu melibatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, Daniel Eduard Indey, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (sus) Dr Harianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr Yamin, Kepala Binda Maluku, Asisten Teritorial Kodam XV/Pattimura, Komandan Lanud Pattimura, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Sebanyak 1.345 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, akan menggunakan hak suaranya pada Rabu (27/11/2024).

Lapas Narkotika Selindung mencatat jumlah pemilih terbanyak, yakni 719 orang. Mereka terbagi ke dalam dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), 359 dan 360 pemilih.

Selain itu, Lapas Anak akan diikuti 21 pemilih, Lapas Perempuan 102 pemilih, dan Lapas Tua Tunu 503 pemilih.

Total pemilih di Kota Pangkalpinang mencapai 164.330 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, Sobarian menyatakan, logistik untuk pemungutan suara telah berada di kantor kelurahan.

Distribusi ke TPS direncanakan akan dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB.

"Waktu distribusi sifatnya tentatif dengan ketentuan TPS sudah dibuka mulai pukul 07.00 WIB," kata Sobarian di kantor KPU Pangkalpinang, Selasa (26/11/2024).

Pemungutan suara dijadwalkan berakhir pada pukul 13.00 WIB, diikuti proses penghitungan.

Sobarian memastikan tidak ada TPS yang tergolong rawan pelanggaran, bencana, maupun konflik.

"Sampai saat ini, situasi yang kita lihat relatif aman dan lancar," tambahnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertindak profesional, serta menjaga integritas dan netralitas selama proses pemungutan suara berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memonitor kasus seorang anggota polisi yang menembak pelajar di Semarang berinisial GR hingga tewas. LPSK siap menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi kasus itu.

Dalam penembakan ini, GR meninggal dunia terkena tembakan di bagian pinggul sampai peluru menembus tubuh. Sedangkan korban lain harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Kariadi Kota Semarang.

"LPSK sesuai tupoksi dan fungsinya siap menerima permohonan jika memang ada dari para saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dari LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati kepada Republika setelah Forum Konsultasi Publik tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana di kantor LPSK pada Selasa (26/11/2024).

Sri menyebut perlindungan ini penting karena saksi dan korban membutuhkan pendampingan saat mengikuti proses hukum kasus ini.

"Karena mungkin saja akan ada proses hukum yang berlanjut ke depan," lanjut Sri.

Mereka yang ingin mengajukan permohonan perlindungan di LPSK perlu memenuhi persyaratan. Diantaranya identitas diri (KTP, KK, akta lahir), surat kuasa asli kalau diwakilkan kuasa hukum.

"Jika memang statusnya dari pemohon ini sudah dipanggil polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi maka mereka bisa minta surat panggilan itu yang akan membantu status mereka dalam kasus tersebut," ujar Sri.

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menaruh perhatian kasus siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Komnas HAM mendesak kasus tersebut diusut tuntas dan mendorong polisi berani menindak tegas pelaku.

“Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin temen-temen sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan tim pencari fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, kata dia, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

“Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,” ungkapnya. 

Gamma meninggal dunia pada Minggu (25/11/2024) dini hari akibat luka tembak di pinggul. Pelaku diduga oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berinisial RZ (38) berpangkat Aipda. 

Polisi mengklaim, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. 

Pada Selasa siang di wilayah Semarang Barat itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar pra-rekonstruksi di TKP. 

“Kami memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejadian yang terjadi, sehingga yang terjadi di lapangan betul, fakta, tidak ada yang ditutupi,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di lokasi.

Sejumlah karangan bunga ungkapan duka cita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang menyusul meninggalnya Gamma Rizkynata Oktafandi (17) anggota paskibra yang ditembak oknum polisi. 

Para sahabat almarhum pun tampak larut dalam kesedihan. Mereka tidak percaya klaim polisi yang menyebut Gamma masuk gangster dan terlibat tawuran.

“Saya nggak percaya, dia nggak pernah ikut tawuran. Nggak percaya, saya malah teman dekatnya, saya sering lihat kesehariannya dia gimana, pas main-main sama dia terus,” kata Fajar ditemui di SMKN 4 Semarang usai pulang sekolah, Selasa (26/11/2024).

Dia menyebut, GRO memang hobi modifikasi motor. “Tapi bukan yang drag-dragan (kebut balap liar). Dia memang teknik mesin, saya otomotif,” ujar dia.

Sebagai informasi, Gamma dan timnya menang Porsimaptar Akpol pada Oktober 2024 kategori lomba PBB. Hal itu diamini Fajar. 

“Kami kenal waktu sama-sama di paskib sejak sekitar 5 bulan lalu. Dia paskibtra aktif, sering ngebuat lucu-lucuan, dia nggak nakal, baik orangnya. Sejak kenal dia, saya nggak pernah dia itu kreak, tawuran, nggak pernah kayak dia nakal-nakal nggak pernah,” ujarnya.

Fajar syok mendengar sahabatnya tewas. Dia kali terakhir bertemu dengan sahabatnya itu pada Sabtu (24/11/2024) siang hingga sore. Pada Minggu sore, dia mendapat informasi sahabatnya itu meninggal dunia. “Tiba-tiba aja diinfoin meninggal, nggak ada kronologinya,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mencatat sebanyak 1.017 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik tahanan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wagub Malut 2024.

"Mereka yang masuk DPT itu merupakan narapidana maupun anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di lingkungan," kata Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Rabu.

Ia memastikan bahwa kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap Lapas/Rutan di Malut telah optimal. Hal tersebut, kata Andi berkat sinergi dan kolaborasi jajarannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

"Warga binaan yang masuk ke DPT Pilgub tersebar pada 10 Lapas, Rutan, LPKA di Malut dan kami pastikan semua mengikuti pencoblosan, karena suara setiap warga negara Indonesia dalam mencoblos, akan berdampak pada perkembangan daerah kedepannya," ujar Andi.

Andi memastikan bahwa TPS khusus pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut telah steril. Dirinya meminta agar petugas Lapas/Rutan dapat menjaga netralitas ASN dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun atas pilihan setiap WBP.

Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan Hensah menerangkan bahwa jajaran Lapas, Rutan, LPKA saat ini telah siap mengikuti pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

Sebab, selama ini, UPT pemasyarakatan telah membangun sinergi dan terlibat aktif dalam setiap persiapan bersama KPU.

"Warga binaan dapat mencoblos pada TPS khusus yang telah tersedia pada Lapas dan Rutan. Gunakan hak suara sebaik mungkin untuk memilih calon pemimpin," katanya.

Adapun sebaran WBP yang masuk DPT Pilgub di Malut yaitu, Lapas Ternate 245, Lapas Sanana 121, Lapas Tobelo 173, Lapas Jailolo 72, Lapas Labuha 52, LPP Ternate 34, LPKA Ternate 21, Rutan Ternate 123, Rutan Soasiu 119, Rutan Weda 57.

Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) turut menginvestigasi peristiwa penembakan yang dilakukan polisi terhadap pelajar SMK terjadi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/11).

Menurut Bambang, klaim polisi yang menyebut peristiwa itu terjadi saat anggota hendak membubarkan tawuran diragukan publik.

"Pernyataan sepihak dari kepolisian tentu akan diragukan masyarakat karena akan bias kepentingan. Makanya, pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih objektif," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan ada banyak peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan senjata api saat bertugas, di antaranya Perkap Nomor 1/2009 dan Perkap Nomor 8/2009.

Bambang mengatakan dalam peraturan-peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

"Misalnya tembakan peringatan yang diarahkan ke udara. Dan tembakan bukan untuk mematikan tapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat," katanya.

Bahkan, kata dia, polisi dilarang menggunakan senjata api bila membahayakan masyarakat yang lain atau beresiko salah sasaran. Bambang pun mempertanyakan apakah polisi yang bertugas menganalisis situasi sesuai prosedur.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," ujarnya.

Diberitakan, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Bripka R melepaskan tembakan yang menewaskan Pelajar SMKN 4 Semarang berinisial GRO (16) saat hendak membubarkan tawuran. Selain itu, ada dua rekan GRO yang mengalami luka.

Irwan menjelaskan pada Senin dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, Bripka R sedang melintas di wilayah Semarang Barat. Saat itu, Bripka R melihat tawuran antar geng Tanggul Pojok dan kelompok Seroja. Kemudian, Bripka R hendak membubarkan tawuran tersebut.

"Informasinya kan jam 01.00 habis kerja, melakukan penyelidikan di kantor. Lakukan perjalanan pulang melintas di kantor Perumahan Paramount itu. Polisi mau melerai," kata Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa.Namun saat hendak melerai, lanjut Irwan, Bripka R justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Hal itu yang membuat anggotanya melepaskan tembakan. Tembakan mengenai bagian pinggul GRO dan menyebabkan pelajar itu meninggal dunia.

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi,"

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Raperda terbanyak berasal dari Kota Makassar dengan jumlah 14 Raperda. Sedangkan, Ranperkada terbanyak berasal dari Kabupaten Luwu Timur sebanyak 56.

Menurut Andi Haris, fasilitasi ini meliputi harmonisasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan rancangan peraturan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman mengucapkan terima kasih atas sinergisitas dan kerja sama yang baik antara Kemenkumham Sulsel dengan Pemprov Sulsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel dalam penyusunan produk hukum daerah.

"Kami akan terus mendukung dan memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat," katanya.

Ia pun mendorong peningkatan kerja sama dan kolaborasi untuk peningkatan pembentukan rancangan produk hukum daerah di seluruh daerah demi mengakomodir kepentingan publik.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran dalam insiden penembakan anggota paskibra SMKN 4 Semarang, yang menyebabkan GR (17) meninggal oleh oknum Polrestabes Semarang.

Peristiwa tragis ini terjadi di sekitar Jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini jika terbukti ada pelanggaran hukum.

"Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses. Saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga," ujar Saurlin saat ditemui di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (26/11/2024).

Saurlin menambahkan bahwa pihaknya dapat menindaklanjuti kasus tersebut setelah menerima laporan atau secara proaktif mendalami temuan di lapangan.

"Jadi bisa dua-duanya (laporan dan proaktif). Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus (mengawasi Pilkada) di Jateng," jelasnya.

Dalam insiden tersebut, tiga pelajar anggota paskibra SMKN 4 Semarang terkena tembakan, di antaranya GR yang meninggal dunia, serta dua siswa lainnya, A (17) dan S (16), yang sempat mendapatkan perawatan medis.

GR telah dimakamkan di Sragen.

Zainal Abidin 'Petir', Ketua LBH Petir (Penyambung Titipan Rakyat) Jateng, juga berupaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban secara sukarela.

"Tadi saya ke rumah satu korban, S, di Jrakah, tapi tidak ada. Kata orang kampung situ, masih trauma, ketakutan. Keluarga juga tidak bisa dihubungi," ungkap Zainal saat diwawancarai.

Zainal melanjutkan, ia juga tidak dapat menemui A dan keluarganya, meskipun A sudah mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh polisi di lokasi kejadian pada Selasa (26/11/2024) siang.

"Kemudian kita ke saudara A, di Karonsih, juga tidak ada padahal tadi ikut rekonstruksi," imbuhnya.

Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

"Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara," kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.
"Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)