Bola ada di tangan mereka sekarang, kita menunggu saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan narapidana Bali Nine kini tergantung sepakat atau tidaknya Pemerintah Australia dengan syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf kerja sama yang berisi syarat pemindahan narapidana kepada Pemerintah Australia. Yusril menyerahkan draf tersebut saat menerima Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di kantornya, Jakarta, Selasa.

"Bola ada di tangan mereka sekarang, kita menunggu saja," kata Yusril saat ditemui usai pertemuan bilateral itu.

Menurut Yusril, Pemerintah Australia masih memerlukan waktu untuk mempelajari draf tersebut. Tanggal pasti pemindahan narapidana Bali Nine, kata dia, sangat tergantung kepada kesepakatan atas draf yang diserahkan kepada Pemerintah Australia.

"Saya katakan (kepada Tony) kalau ini secepat mungkin disepakati, kami bisa melakukan transfer pada bulan Desember ini. Jadi, ‘kan sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia,” kata Yusril.

Saat konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Tony, Yusril menjelaskan bahwa draf yang diserahkan tersebut berisi poin-poin persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam pemindahan narapidana.

Poin tersebut, di antaranya, Pemerintah Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Kemudian, Indonesia akan memindahkan para Bali Nine dalam status sebagai narapidana. Akan tetapi, apabila Pemerintah Australia akan memberikan grasi, amnesti, maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Indonesia juga meminta untuk tetap mempunyai akses memantau narapidana setelah dikembalikan ke negara asalnya. Kerja sama pemindahan narapidana ini diharapkan bersifat resiprokal.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menegaskan bahwa orang yang tersangkut dengan kasus narkotika ditangkal seumur hidup sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini secepat mungkin," kata Yusril.

Pemindahan narapidana Bali Nine ke negara asalnya merupakan permintaan Pemerintah Australia. Yusril mengakui, Pemerintah Australia dan Indonesia belum mempunyai peraturan tentang pemindahan narapidana, tetapi Presiden RI Prabowo Subianto mengambil diskresi atas dasar intensi baik.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Masih tersisa sebanyak lima narapidana Bali Nine di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin. Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae bebas pada 2018, sementara Tan Duc meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan belum ada pembahasan detail terkait permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Yusril mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Prancis akan dilakukan pekan depan.

"Prancis belum, ada suratnya tapi belum ada pembicaraan. Kemarin sebenarnya Dubes Prancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusri mengatakan baru menerima surat dari Menteri Kehakiman Prancis. Dia belum menjelaskan detail soal bagaimana mekanisme pemindahan Atlaoui.

"Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Prancis, tapi surat yang saya terima itu dari Menteri Kehakiman Prancis," sebutnya.

Yusril mengatakan ada pertimbangan kemanusiaan karena Atlaoui dalam kondisi sakit. Dia mengatakan permintaan pemindahan akan disetujui jika pemerintah Prancis sepakat dengan syarat dari Indonesia.

"Orang Prancis itu kan sakit. Sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah Prancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Prancis telah meminta Indonesia memindahkan seorang terpidana mati bernama Serge Atlaoui. Atlaoui telah dipenjara di Indonesia sejak 2005 karena kasus narkoba.

Dilansir AFP, Senin (2/12), Indonesia sedang berdiskusi dengan tiga negara, termasuk Prancis, mengenai pemindahan beberapa tahanan pada akhir Desember.

"Kedutaan Besar Prancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Prancis kepada Menteri Hukum Indonesia tertanggal 4 November yang berisi permintaan untuk pemindahan seorang tahanan Prancis bernama Serge Atlaoui," kata Menko Yusril Ihza Mahendra kepada AFP.

Atlaoui, yang merupakan tukang las, ditangkap pada 2005 di sebuah pabrik narkoba rahasia di luar Jakarta. Dia merupakan 'ahli kimia' di lokasi tersebut.

Namun ayah empat anak berusia 60 tahun itu terus mengaku tidak bersalah dan mengklaim dia sedang memasang mesin di tempat yang dia kira adalah pabrik akrilik. Awalnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi hukuman mati pada 2007.

Atlaoui selama ini ditahan di Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian dipindah ke Lapas Tangerang pada 2015.

Dia seharusnya dieksekusi bersama delapan pelaku narkoba lainnya pada 2015. Tetapi Atlaoui memperoleh penangguhan hukuman sementara.

(ial/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

Jakarta -

Mendagri Australia Tony Burke bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Kedua, Australia harus menghormati keputusan final di pengadilan Indonesia. Ketiga, Australia harus memberi akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Kita transfer ke negara yang bersangkutan dan kita tetap diberi akses untuk memantau apa yang terjadi kepada narapidana itu setelah dikembalikan ke negaranya," sebutnya.

Dan keempat, Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Terakhir, katanya, Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Apabila kita transfer ke negara yang bersangkutan, kita berhak untuk mencekal yang bersangkutan untuk tidak masuk ke Indonesia. Kalau dalam kasus narkotik, itu pemerintah kita bisa mencekal seumur hidup," sebutnya.

"Jadi sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia," tambahnya.

Sebelumnya, pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine. Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril.

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

(ial/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa tidak adanya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan capaian kerja bersama semua pihak.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama,” kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2024), dikutip dari Antaranews.

“Hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum,” ujarnya lagi.

Namun, Budi Gunawan mengatakan, bukan berarti aktivitas terorisme hilang dari Indonesia.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini meminta agar semua pihak tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," katanya.

Menurut Budi Gunawan, langkah antisipasi dan pencegahan tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan situasi seperti saat ini. Terutama, guna mencegah terjadinya gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023.

Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Sementara itu, pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi pernah mengatakan bahwa terorisme atau ekstrimisme tidak akan hilang.

Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah, yakni kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.

"Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com pada 8 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sumedang -

Dua narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Sumedang sempat kabur dari tahanan, pada Selasa (3/12/2024). Mereka kabur diduga lewat tembok dari belakang kantor Lapas Sumedang.

Menurut saksi mata Fajar Wahab, saat itu dirinya mendengar suara berisik dari atas tembok belakang kantor lapas. Tak lama kemudian dia melihat terdapat satu orang yang melompat keluar, selepas itu tak lama kemudian diikuti dengan satu orang lagi yang ikut keluar.

"Saya lagi diem di sini ada suara berisik di atas teh kirain ada yang benerin atap. Nah pas dilihat ada yang turun pake baju biasa kirain tuh petugas udah kabur ke arah jalan raya nah yang satu lagi juga ikut turun, terus saya kasih tahu yang lain itu ada napi keluar, nah petugas yang jaga di atas langsung turun juga," ujar Fajar kepada detikJabar.

Fajar mengatakan, dari penglihatannya satu napi mengenakan baju bebas dan satu napi lainnya terlihat mengenakan baju tahanan narapidana. Kejadian itu, lanjut Fajar, terjadi sebelum azan zuhur.

"Yang satu pakai baju napi, terus yang satu lagi pakai baju bebas. Itu kejadiannya tadi sebelum azan zuhur. Yang satu soalnya udah kabur ke arah jalan raya kelihatannya pakai sarung ditali-tali," katanya.

"Posisinya lagi ramai banyak anak-anak lagi pada nongkrong pulang sekolah. Tadi kebetulan ikut nangkep juga, tadi katanya kata si Abang (petugas lapas) pukulin aja napi ini yaudah langsung ikutan. Ada petugas 6 orang lah," sambungnya.

Fajar menuturkan, tak lama kemudian usai dua napi kabur langsung berhasil ditangkap oleh petugas Lapas Sumedang yang dibantu oleh warga.

"Langsung ketangkap, yang satu mah di sini nggak jauh yang satu lagi ditangkep di (kantor) Golkar naik angkot kayaknya. Ngeliatnya udah tua," tuturnya.

Sementara itu, Humas Lapas Sumedang Ridwan membenarkan adanya dua napi yang sempat kabur. Namun, dirinya memastikan kedua napi sudah berhasil ditangkap dan sudah diamankan di Lapas Sumedang.

"Iya (benar ada napi kabur). Alhamdulilah sudah aman," ungkap Ridwan saat dikonfirmasi detikJabar melalui pesan singkat.

(sud/sud)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam rilis yang diterima di Pangkalping, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.

Adapun tiga penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkumham Babel yaitu, Terbaik I Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah tahun 2024. Kemudian Terbaik II Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil. Serta Terbaik II Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM tahun 2024.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat membuka kegiatan meminta kepada seluruh unit kerja untuk serius dalam melakukan penilaian 4 mandatori yang diberikan Badan Strategi Kebijakan seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).

Menkum Supratman juga menyampaikan jika tantangan Reformasi Hukum salah satunya hiper-regulasi, termasuk dari Kementerian Hukum.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki posisi yang strategis untuk mengatasi masalah hiper-regulasi dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan. Peran tersebut perlu didukung dengan kewenangan yang jelas, legitimasi yang kuat, serta partisipasi para stakeholder di Pusat dan wilayah,” ujarnya.

Supratman berharap, semua unit kerja jika terdapat kebijakan dan aturan Menteri harus dievaluasi oleh Badan Strategi Kebijakan sebelum kebijakan tersebut ditandatangani oleh Menteri. Kepala BSK juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas semua kebijakan yang diambil kepada Kementerian Hukum¬.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady dalam laporannya mengatakan, tema Refleksi Akhir Tahun BSK 2024 ini yaitu “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti Untuk Mendukung Asta Cita”.

Andry menuturkan, jika Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Dalam usahanya untuk mewujudkan ‘reformasi hukum’ melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, salah satunya melalui Badan Strategi Hukum,” ujarnya.

Andry melanjutkan, sejak tahun 2022 Kemenkumham sebagai leading institution Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui BSK Hukum melaksanakan peran untuk melakukan sinergitas regulasi berbasis simplifikasi, serta partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Penilaian IRH. Hingga saat ini, terdapat jumlah peningkatan partisipan sebesar 22,42% yang disertai peningkatan kualitas IRH sebesar 41,34%.

“Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum serta penilaiannya,” pungkasnya.

Kepala BSK Hukum melanjutkan, untuk Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), rencana pengembangan kegiatan IKK ke depannya akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara selaku instansi penilai dengan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam penilaian IKK.

Lalu dalam Penilaian Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum melaksanakan kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham untuk seluruh Satker (874 Satker) berdasarkan persepsi dari pengguna layanan melalui Aplikasi Survei 3AS. Aplikasi ini telah dimanfaatkan/ direplikasi oleh 10 (sepuluh) K/L/Pemda.

“BSK Kumham juga mendapatkan penugasan mengukur Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) pada seluruh Satker Kemenkumham. ILK digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesekretariatan yang terdiri atas layanan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, BMN dan Umum, serta Kehumasan,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Babel. Ia juga berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri diwakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (Yusharto Huntoyungo), Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Nico Afinta), Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Reynhard Silitonga), Plt Dirjen Pemasyarakatan (Y. Ambeg Paramarta), Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I, serta Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Lalu hadir dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Poppy Rinafany).

JAKARTA - Media masih ramai membicarakan Agus Salim yang kasusnya belum juga selesai. Meski sudah ditangani beberapa pihak, tapi kasus ini masih berlanjut.

Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang memicu konflik setelah penggalangan dana mencapai Rp1,5 miliar. Donasi awalnya untuk biaya pengobatan mata Agus, tapi muncul tuduhan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Pendiri yayasan penggalang dana, Pratiwi Noviyanthi meminta transparansi, tetapi Agus melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Kisruh ini memunculkan perdebatan hukum dan etika soal pengelolaan dana donasi.

Agus Salim yang saat ini namanya menjadi kontroversial dan menjadi perbincangan publik nyatanya memiliki tim dan kuasa hukum atas kasusnya.

Daftar kuasa hukum Agus Salim:

1. Farhat Abbas

Farhat Abbas lahir pada 22 Juni 1976. Farhat Abbas adalah pengacara terkemuka di Indonesia. Farhat dikenal karena sering menangani kasus selebritas juga menjadi sorotan publik berkat komentar-komentarnya yang blak-blakan, kerap kali mengkritik perilaku artis, pejabat, atau politikus.

Meskipun banyak yang menudingnya mencari sensasi, Farhat membantah hal ini, menyatakan bahwa reputasinya sudah kokoh sebelum kontroversi melingkupinya.

Farhat Abbas juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, hal ini tentunya menarik perhatian publik. Dengan bahasa komunikasinya yang vokal, ia bisa memberikan sorotan lebih besar pada kasus ini.

Keterlibatan Farhat berpotensi memperkuat posisi Agus dalam isu hukum dan meningkatkan perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi yang menjadi pusat sengketa.

2. Krisna Murti

Krisna Murti adalah seorang pengacara yang dikenal berkomitmen dalam mendampingi kliennya menghadapi berbagai isu hukum.

Sebagai bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, Krisna dikenal kritis dan teliti dalam menggali informasi, terutama terkait kejelasan dana donasi yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Krisna Murti menunjukkan dedikasi dalam membela Agus Salim, khususnya terkait transparansi pengelolaan donasi.

"Akan kami kontrol, akan kami lihat, bagaimana membuktikan dengan seluruh uang yang telah masuk baik dari donasi masyarakat Indonesia dan uang yang ditransfer ke Agus kepada rekening yayasan. Biar mereka yang akan menjelaskan nanti kepada aparat hukum," kata Krisna pada sosial medianya.

JAKARTA - Media masih ramai membicarakan Agus Salim yang kasusnya belum juga selesai. Meski sudah ditangani beberapa pihak, tapi kasus ini masih berlanjut.

Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang memicu konflik setelah penggalangan dana mencapai Rp1,5 miliar. Donasi awalnya untuk biaya pengobatan mata Agus, tapi muncul tuduhan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Pendiri yayasan penggalang dana, Pratiwi Noviyanthi meminta transparansi, tetapi Agus melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Kisruh ini memunculkan perdebatan hukum dan etika soal pengelolaan dana donasi.

Agus Salim yang saat ini namanya menjadi kontroversial dan menjadi perbincangan publik nyatanya memiliki tim dan kuasa hukum atas kasusnya.

Daftar kuasa hukum Agus Salim:

1. Farhat Abbas

Farhat Abbas lahir pada 22 Juni 1976. Farhat Abbas adalah pengacara terkemuka di Indonesia. Farhat dikenal karena sering menangani kasus selebritas juga menjadi sorotan publik berkat komentar-komentarnya yang blak-blakan, kerap kali mengkritik perilaku artis, pejabat, atau politikus.

Meskipun banyak yang menudingnya mencari sensasi, Farhat membantah hal ini, menyatakan bahwa reputasinya sudah kokoh sebelum kontroversi melingkupinya.

Farhat Abbas juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, hal ini tentunya menarik perhatian publik. Dengan bahasa komunikasinya yang vokal, ia bisa memberikan sorotan lebih besar pada kasus ini.

Keterlibatan Farhat berpotensi memperkuat posisi Agus dalam isu hukum dan meningkatkan perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi yang menjadi pusat sengketa.

2. Krisna Murti

Krisna Murti adalah seorang pengacara yang dikenal berkomitmen dalam mendampingi kliennya menghadapi berbagai isu hukum.

Sebagai bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, Krisna dikenal kritis dan teliti dalam menggali informasi, terutama terkait kejelasan dana donasi yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Krisna Murti menunjukkan dedikasi dalam membela Agus Salim, khususnya terkait transparansi pengelolaan donasi.

"Akan kami kontrol, akan kami lihat, bagaimana membuktikan dengan seluruh uang yang telah masuk baik dari donasi masyarakat Indonesia dan uang yang ditransfer ke Agus kepada rekening yayasan. Biar mereka yang akan menjelaskan nanti kepada aparat hukum," kata Krisna pada sosial medianya.

Dalam mediasi, Krisna mempertanyakan keberadaan dana yang masih dikelola yayasan Pratiwi Noviyanthi. Ia menegaskan pentingnya bukti konkret terkait status dana tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman publik.

3. Alvin Lim

Alvin Lim lahir pada 11 Januari 1977. Alvin adalah seorang pengacara Indonesia yang memiliki reputasi unik, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional.

Ia menjadi satu-satunya pengacara di Indonesia yang mengantongi license series 7 NASD dari Amerika Serikat, sebuah lisensi yang biasa digunakan oleh profesional di bidang keuangan untuk menjual sekuritas.

Selain berkiprah sebagai advokat, Alvin juga merupakan pendiri Quotient Group, sebuah konglomerasi yang meliputi LQ Indonesia Law Firm, Quotient Fund, Qnews, dan Quotient Parking.

Dalam kasus Agus Salim, Alvin lim juga mempunyai peran yang sangat besar, terutama terkait keberlanjutan pengobatan Agus.

Dalam sebuah video TikTok, Farhat Abbas memperkenalkan sosok Alvin Lim, "Bang Alvin ini adalah orang yang bantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang, aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura, aman."

Alvin lim pun menanggapi, "Terima kasih kepada bapak asuk aguan sama bapak Arya Nafi. Ya Saya sudah bicara langsung kepada mereka dua hari yang lalu dan mereka berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya dari Agus bila dibutuhkan dari rumah sakit mereka selalu terbuka untuk Agus. Terima kasih Bapak, walaupun banyak orang bilang bahwa orang-orang kaya konglomerat itu enggak mau bantu, itu tidak benar ya mereka kalau diminta mereka siap bantu."

4. Rizaldi Hendriawan

Rizal Hendriawan adalah seorang pengacara yang memiliki reputasi dalam menangani berbagai kasus hukum di Indonesia.

Sebagai bagian dari tim hukum yang mendampingi kasus Agus Salim, ia menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Rizaldi selaku tim hukum yang mendampingi Agus Salim saat Agus harus melakukan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Pratiwi Noviyanthi.

Rizaldi juga memberitahu pada wartawan apabila Agus baru selesai menjawab sekitar 25 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama kurang lebih enam jam diperiksa.

5. Yasin

Yasin adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Agus Salim. Yasin berperan tegas dalam menyikapi konflik sengketa dana donasi yang melibatkan Pratiwi Noviyanthi.

Saat mediasi berlangsung, Novi memutuskan meninggalkan tempat karena merasa keberatan dengan draft perdamaian yang telah disiapkan.

Tindakan ini memicu kemarahan tim hukum Agus, termasuk Yasin, yang menyerukan tindakan lebih lanjut terhadap Novi dan yayasannya.

Dalam pernyataannya, Yasin mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Novi dan menutup yayasan yang dia kelola.

Itulah beberapa nama yang menjadi tim kuasa hukum Agus Salim.

MG/Marine Lugina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Polri membuktikan bahwa anggotanya masih layak untuk memegang senjata api. Senjata api harusnya digunakan sebaik-baiknya, bukan justru membahayakan rakyat seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sudirta mengatakan, sesungguhnya polisi tidak memerlukan senjata api, kecuali untuk menangani kejahatan sekelas terorisme dan kejahatan besar lainnya. Penggunaan senjata api itu, kata dia, juga harus disertai dengan izin dan ketentuan pengembalian.

"Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik, jangan digunakan untuk menghadapi rakyat," kata Sudirta saat rapat soal penembakan siswa SMK oleh oknum polisi dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut dia, ada beberapa kajian bahwa polisi di beberapa negara maju hanya cukup bermodalkan pentungan. Dengan kajian itu, menurutnya, polisi di Indonesia pun akan mengarah kepada hal tersebut.

Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa polisi merupakan unsur sipil yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, hingga menegakkan hukum. Menurut dia, polisi pun berbeda dengan tentara yang bersifat kombatan tempur.

Dalam beberapa hari ini, menurutnya, berbagai kalangan pun mulai menyoroti terkait penggunaan senjata api oleh Polri karena kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, mulai dari polisi tembak polisi di Sumatra Barat, hingga polisi tembak siswa SMK di Semarang.

Untuk itu, dia pun meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak melindungi oknum polisi Aipda RZ yang menyalahgunakan senjata api hingga menyebabkan siswa SMK berinisial GRO meninggal dunia.

"Satu tujuannya agar masyarakat tenang, merasa aman. Polisi masih pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat," kata dia.