Jakarta: Seorang remaja 14 tahun berinisial MAS dengan tega membunuh ayah dan neneknya di kediamannya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024 kemarin.

Tak hanya membunuh ayah dan nenek, MAS juga sempat melakui ibunya hingga harus dirawat di Rumah Sakit.

Berikut ini updatekasus pembunuhan dengan pelaku remaja 14 tahun di Cilandak, Jaksel:

MAS ditetapkan tersangka

Polisi menetapkan remaja berinisial MAS, 14, yang membunuh ayahnya, APW, 40 dan neneknya RM, 69 sebagai tersangka. "Iya tersangka," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan.

Baca juga: 5 Fakta Remaja 14 Tahun di Jaksel Bunuh Ayah dan Nenek

Dijerat pasal pembunuhan

MAS dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang berakibat luka berat dan mati.
Nurma memastikan kasus yang menjerat remaja kelas 1 SMA itu ditindaklanjuti. Sebab, perbuatannya tidak ditoleransi. "Harus ditindaklanjuti, tidak bisa, jadi kita harus ditindaklanjuti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain," tegas Nurma.

MAS tidak ditahan

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun MAS tidak ditahan. Ia dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial (Kemensos), karena statusnya masih anak di bawah umur.

Penempatan di rumah aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Dari hilirisasi industri hingga swasembada pangan dan energi, pemerintah terus membangun program untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Talenta-talenta berkualitas menjadi sangat penting untuk melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat menjamin keberlangsungan program-program tersebut. Untuk itu pendidikan tinggi Indonesia harus menyediakan ruang yang lebih leluasa bagi generasi muda maupun akademisi Indonesia untuk mengembangkan diri secara optimal dan menuangkan ilmunya ke dalam karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Insight with Desi Anwar bersama Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) akan membahas rencana reformasi pendidikan tinggi di Indonesia untuk membina anak bangsa berkualitas untuk mendukung kemampuan bersaing Indonesia di kancah global.

KOMPAS.com - Pelatih Leicester, Ruud van Nistelrooy, mengaku sedih saat harus berpisah dengan Man United pada November silam. Ia merasakan sakit.

Pada 30 November 2024 silam, Ruud Van Nistelrooy resmi diangkat sebagai pelatih Leicester City, menggantikan Steve Cooper yang didepak.

Eks penyerang timnas Belanda tersebut meninggalkan Man United bulan lalu, tepat setelah klub beralias Setan Merah mempekerjakan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala.

Ya, sebelum menerima pinangan Leicester, Van Nistelrooy sempat bertugas sebagai pelatih interim Man United.

Ia mengisi kekosongan pos peracik strategi tim usai Man United memecat Erik ten Hag pada 28 Oktober 2024.

Van Nistelrooy sebelumnya merupakan bagian dari tim kepelatihan Erik ten Hag. Sebagai pelatih interim, ia sempat memimpin Man United United dalam empat pertandingan.

Tugasnya selesai per 11 November 2024, ketika Ruben Amorim tiba dan mulai menjalani pekerjaan sebagai pelatih kepala Man United.

Nistelrooy pun harus pergi dari Man United karena Amorim memutuskan untuk membawa stafnya sendiri.

"Ketika saya mengambil pekerjaan sebagai pelatih sementara, yang saya katakan adalah saya di sini untuk membantu United dan tetap berada di sini untuk membantu United, dan saya sungguh-sungguh dengan itu," tutur Van Nistelrooy dilansir dari BBC.

"Jadi saya sangat kecewa, dan rasanya sakit ketika saya harus pergi," kata Van Nistelrooy soal perpisahan dengan MU.

“Satu-satunya pekerjaan yang akan saya ambil sebagai asisten (pelatih) adalah di United karena ikatan yang saya miliki dengan orang-orang di klub dan para penggemar. Namun pada akhirnya, saya mengalihkan pandangan karena saya juga memahami manajer baru.”

“Saya telah cukup lama berada di dunia sepak bola, dan saya menenangkan diri, bahwa Anda dapat berpikir di situasi itu, saya dapat saja berada di sana. Saya paham,” tutur eks penyerang PSV, Man United, Real Madrid, dan Malaga itu.

Van Nistelrooy akan memulai tugasnya sebagai pelatih Leicester pada Selasa (3/12/2024) atau Rabu (4/12/2024) dini hari WIB.

Partai pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025 antara Leicester vs West Ham akan digelar di Stadion King Power.

Leicester saat ini berada di posisi ke-16 dalam klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. The Foxes hanya berjarak satu poin dari zona degradasi.

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Michael SH, MH, CLA, CTL, CCL meminta Majelis Hakim membebaskan Herman Budiyono dari tuntutan empat tahun pidana penjara dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Selasa.

Hal itu disampaikan Michael saat membacakan nota pembelaan dalam sidang lanjutan dugaan penggelapan dalam jabatan CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp12 miliar digelar di Ruang Cakra.

Michael beralasan, jaksa tidak mampu membuktikan delik seperti dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, yaitu Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP.

“Jaksa hanya berpatokan pada perpindahan uang saja. Padahal, keterangan ahli dari jaksa mengatakan, perpindahan uang tidak serta merta merupakan perbuatan pidana. Kalaupun ada kerugian, harus dibuktikan secara riil dan konkrit,” kata Michael dalam keterangan diterima di Surabaya.

Dia menegaskan bahwa, sejauh ini tidak ada kerugian di CV MMA. Pelapor sendiri tidak mampu membuktikan ada kerugian. Sebaliknya, CV MMA juga mengalami keuntungan.

“Maka dari itu, kami minta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Ini hanya perkara waris yang tidak pernah dibereskan dan tidak pernah digugat. Jadi sebenarnya ini adalah perkara perdata,” ujarnya.

Lebih jauh Michael menjelaskan, yang berhak melapor terkait perkara ini adalah pihak-pihak ada hubungan kerja dengan CV MMA. Nah, para pelapor tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan tersebut.

“Legal standingnya, harus ada hubungan kerja. Kami minta terdakwa untuk dibebaskan karena kasus ini tidak masuk ranah pidana," ungkapnya.

Michael menegaskan bahwa, perkara ini perdata yakni sengketa waris. Menurutnya apa yang dilakukan terdakwa tidak ada yang mengatasnamakan kepentingan pribadi.

"Dakwaan jaksa sampai tuntutan hanya berbicara perpindahan (uang). Itu sudah dijelaskan ahli hukum pidana yang dihadirkan JPU disampaikan perpindahan uang tidak bisa serta merta terjadi suatu kegiatan pidana. Apalagi tidak ada mens rea (niat jahat) dari terdakwa,” katanya.

Terdakwa, kata dia, juga merupakan ahli waris, sehingga harus diselesaikan dulu terkait keperdataan. Pihaknya membantah dakwaan dan tuntutan karena jaksa tidak bisa membuktikan angka riil dan kerugian secara konkrit terhadap CV MM.

“Tidak ada satu pun dari ahli pidana yang menyatakan perkara ini melawan hukum, dimana melawan hukumnya? Terus dimana tindak pidananya? Tuntutan jaksa empat tahun penjara tidak berdasar. Jaksa menuntut terdakwa empat tahun penjara tapi tidak bisa menghitung kerugian. Hanya perpindahan," tuturnya.

Michael menjelaskan, kepemilikan hak hanya bisa diuji di perdata bukan pidana. Hingga saat ini terdakwa tidak mendapatkan haknya, sementara salah satu aset di Jalan Majapahit Kota Mojokerto sudah pindah nama ke salah satu pelapor. Pihaknya berharap Majelis Hakim mengecek video yang dilampirkan.

"Perkara pidana pembuktiannya adalah riil, dipakai kepentingan pribadi atau tidak. Jaksa tidak bisa membuktikan maka kami yang membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah," katanya.

Setelah penasihat hukum membacakan pembelaan, Ketua Majelis Hakim, Ida Ayu Sri Adriyanthi Widja menutup persidangan. "Sidang dilanjutkan dengan agenda replik tanggal 6 (6 Desember 2024) dan putusan tanggal 16 (16 Desember 2024) tutupnya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia segera membahas pemindahan terpidana mati kasus narkoba Serge Atlaoui ke negara asalnya Prancis dengan pihak pemerintah setempat.

"Kemarin Dubes Prancis mulanya mau datang ke sini, tetapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Prancis," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima surat permohonan pemindahan Serge Atlaoui dari Kementerian Kehakiman Prancis. Pembahasan lebih lanjut mengenai surat tersebut direncanakan pada pekan depan.

Namun begitu, Yusril mengatakan tahapan pemindahan Serge Atlaoui akan serupa dengan pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina serta lima orang terpidana anggota Bali Nine ke Australia.

"Orang Prancis itu ‘kan sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya, kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan," kata Yusril.

Ia menambahkan pemindahan Serge Atlaoui dapat dilakukan pada bulan Desember ini apabila Pemerintah Prancis segera menyepakati syarat yang diberikan Pemerintah Indonesia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap di Cikande, Tangerang, pada tahun 2005. Atlaoui telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya gembong narkoba itu berakhir kandas.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah membahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina dan anggota Bali Nine ke Australia.

Sama halnya dengan wacana pemindahan Atlaoui, pemindahan Mary Jane dan anggota Bali Nine juga didasari atas permintaan negara asal para terpidana itu.

Pemindahan narapidana tersebut dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya negara bersangkutan, yakni Filipina dan Australia, wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Setelah kembali ke negara asalnya, para narapidana wajib melanjutkan sisa hukuman. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Filipina maupun Australia jika ingin memberikan pengampunan kepada narapidana dimaksud.

Selain itu, pemindahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip resiprokal. Artinya, Pemerintah Filipina dan Australia juga mesti mempertimbangkan jika Pemerintah Indonesia meminta terpidana WNI di Filipina dan Australia dipulangkan ke Tanah Air.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan bertemu dengan Duta Besar Prancis pekan depan untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui, warga negara Perancis yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika.

Yusril mengatakan, pertemuan dengan Dubes Perancis sempat tertunda lantaran terdapat banyak jadwal rapat dan sidang.

"Kemarin Dubes Perancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Perancis," kata Yusril di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, sudah menerima surat dari Menteri Kehakiman Perancis terkait pemulangan narapida.

Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan pemulangan atau transfer of prisioner dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

"Surat saya terima itu dari Menteri Kehakiman Perancis. Ya (pertimbangan) orang Perancis itu kan sakit, sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, pemerintah juga akan menyerahkan draf yang berisi persyaratan kepada Perancis sebelum akhirnya melakukan pemindahan narapidana ke negara asal.

"Kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan, Desember ini kalau bisa, kita bisa," ucap dia.

Serge Atlaoui adalah warga negara Perancis yang ditangkap di Tangerang pada 2005 lalu karena terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi.

Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo pada Januari 2015.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu menghentikan temuan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di wilayah Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono mengatakan, penghentian dilakukan lantaran dinilai tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Dia menyampaikan, pihaknya telah berupaya meminta keterangan terduga pemberi dan penerima dugaan politik uang dengan pemanggilan beberapa kali.

Namun, mereka tidak ada yang hadir dan Bawaslu tidak memiliki kewenangan upaya jemput paksa.

Kemudian, kasus dugaan politik uang tersebut dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

"Ketika kami layangkan panggilan, hari pertama tanggal 26 (November 2024) yang bersangkutan tidak datang, kewenangan kami klarifikasi tidak bisa upaya paksa."

"Tanggal 27 juga tidak hadir, tanggal 28 kami rapatkan, teman-teman kepolisian dan kejaksaan menyarankan tetap dilakukan pemanggilan, karena juga tidak ada yang hadir maka peristiwa hukum tidak terang, kami kesulitan," kata Mardiono, Selasa (3/12/2024).

Sebelumnya, Bawaslu Kota Batu menemukan dugaan politik uang di Desa Beji pada 25 November 2024 atau saat masa tenang. Pihaknya menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan oknum yang bagi-bagi amplop.

Pada saat ke lokasi tidak ditemukan kejadian politik uang secara langsung. Namun, Bawaslu Kota Batu mengamankan beberapa bukti dugaan politik uang.

"Ketika ke sana, prosesnya sudah tidak ada, tapi masyarakat memberi informasi itu loh pak yang bagi-bagi, akhirnya kami bersama kepolisian mendatangi yang terduga dan ditemukan tiga amplop, kemudian semacam bingkisan jilbab/kerudung dan stiker paslon," katanya.

Mardiono menyampaikan, penghentian dugaan pelanggaran politik uang karena adanya beberapa pertimbangan atau alasan hukum yang sebelumnya telah dilakukan kajian oleh Sentra Gakkumdu.

Diantaranya, peristiwa hukum dalam temuan dugaan pelanggaran tersebut tidak utuh, bukti tidak lengkap, hingga unsur dimaksud dalam ketentuan 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan tidak terpenuhi.

Bawaslu Kota Batu mengaku kesulitan melengkapi kebenaran peristiwa hukum yang seharusnya dapat dilengkapi pada proses mekanisme klarifikasi di bawah sumpah.

Namun, karena terlapor tidak kooperatif atau tidak hadir pada pemanggilan pertama dan kedua oleh Bawaslu yang dijadwalkan pada 26 – 27 November 2024 menyebabkan peristiwa hukum tidak dapat tergambar secara jelas.

"Pada konteks dugaan pelanggaran ini, kami tidak sedang mengetahui kejadian, kapan dan di mana pemberian maupun penerimaan uang itu dilakukan."

"Kami juga perlu memastikan, apakah benar untuk kepentingan paslon tertentu pada Pilkada Kota batu 2024, atau bukan. Itu harus diungkap dan dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu bersama pihak kepolisian mengamankan barang bukti dugaan praktik politik uang atau money politic di Kota Batu, Jawa Timur.

Barang bukti tersebut berupa uang tunai pecahan ratusan ribu rupiah dan gambar salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Batu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (25/11/2024).

Pihaknya belum bisa menyampaikan lokasi pengamanan barang bukti tersebut karena masih dalam proses verifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Ini betul-betul niat baik yang dikemukakan oleh Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemindahan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, ke negara asalnya Australia dilakukan dengan syarat resiprokal.

Saat konferensi pers bersama usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Selasa, Yusril menjelaskan Pemerintah Australia mesti mempertimbangkan jika suatu saat Pemerintah Indonesia juga meminta narapidana warga negara Indonesia dikembalikan ke Tanah Air.

Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.

Ia menegaskan pemindahan narapidana (transfer of prisoners) berbeda dengan pertukaran narapidana (exchange of prisoners) sehingga tidak ada narapidana yang ditukar jika para Bali Nine jadi dipindahkan ke Australia.

"Kita tidak meminta pertukaran narapidana. Kita melakukan transferofprisoners, tetapi dengan syarat resiprokal. Kita tidak melakukan pertukaran (narapidana) pada saat yang sama," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Menurut Yusril, pemindahan terpidana yang tergabung dalam Bali Nine tidak dilakukan dengan dasar imbalan. Pemindahan ini berdasarkan intensi baik Presiden Prabowo Subianto mengambil diskresi atas permintaan pemindahan narapidana yang diajukan Pemerintah Australia.

"Tahap sekarang kita tidak sama sekali melakukan exchangeofprisoners, tidak juga melakukan imbalan, tidak sama sekali. Ini betul-betul niat baik yang dikemukakan oleh Presiden. Dia mau memberikan (diskresi)," tutur Yusril saat ditemui terpisah.

Prinsip resiprokal itu masuk draf syarat kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine yang diserahkan Yusril kepada Tony pada Selasa ini. Pemerintah Australia masih membutuhkan waktu untuk mempelajari draf tersebut.

Dengan diserahkannya draf itu, pemindahan terpidana Bali Nine kini sepenuhnya tergantung kepada Pemerintah Australia.

Yusril menyebut pemindahan dapat dilakukan pada bulan Desember ini jika Pemerintah Australia segera menyepakati syarat yang diberikan Indonesia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan orang narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia menuju Australia.

Sembilan orang narapidana itu adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Kini tersisa sebanyak lima orang narapidana Bali Nine di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada tahun 2015, Renae bebas pada 2018, sementara Tan Duc meninggal dunia pada 2018 saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke (Minister for Home Affairs, Minister for The Arts, Minister for Cyber Security, Minister for Immigration and Multicultural Affairs and Leader of the House of Australia), Selasa (3/12).

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemindahan tahanan atau transfer of prisoner narapidana kasus narkobaBali Nine.

"Kami baru saja melakukan pertemuan persahabatan, pertemuan bilateral antara Kemenko Kumham Imipas dengan Menteri Dalam Negeri Australia, pembicaraan ini penuh dengan persahabatan," ujar Yusril melalui keterangan pers, Selasa (3/12).

"Kami membahas banyak hal terutama adalah peningkatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia di bidang hukum dan kemudian memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara," lanjut dia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut didiskusikan berbagai hal yang salah satunya mengenai permohonan repratiasi narapidana warga negara Australia dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia.

Yusril menegaskan apa yang terjadi sampai hari ini merupakan niat baik dan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Diskusi tadi cukup panjang karena memang kami menyadari baik Indonesia maupun Australia sama-sama belum memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana itu," tutur dia.

Dalam siaran pers yang dibagikan Tim Humas Kemenko Kumham Imipas, Tony Burke disebut menyampaikan rasa terima kasih karena kerja sama baik yang dilakukan kedua negara.

"Menko Yusril sudah sangat baik dengan menerima kami untuk berdiskusi sebagai tanggapan atas surat yang kami kirimkan, dan akan kami selesaikan dengan cara yang sangat konstruktif, karena saya sangat menghormati sistem hukum Indonesia," kata Tony.

Di akhir kesempatan, Yusril dan Tony sama-sama menegaskan pertemuan hari ini belum menghasilkan kesepakatan apa pun. Kedua negara masih mendalami dari segi hukum masing-masing negara.

"Atas dasar hubungan baik antar dua negara, faktor-faktor kemanusiaan dan pertimbangan hak asasi manusia, maka Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan setiap permintaan pemindahan narapidana tersebut, dan dengan Australia masih memerlukan diskusi lebih panjang," terang Yusril.

"Kami telah sampaikandraft practical agreementkepada Duta Besar Australia yang hari ini juga hadir, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini bisa diselesaikan," sambungnya.

Yusril menambahkan dalam rancangan perjanjian itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Baik dari segi pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati keputusan pengadian di Indonesia, dan kewenangan pengadilan untuk mengadili setiap orang termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, pemindahan dalam status sebagai narapidana, serta penangkalan masuk Indonesia seumur hidup.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wamen Imipas Silmy Karim, Staf Khusus dan Staf Ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Sekretaris Kemenko, para Deputi, dan Dirjen Imigrasi.

Menteri Tony juga membawa Sekretaris Menteri, para deputi, dan juga Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Penny Williams.

SUMEDANG - Dua narapidana kasus pencurian di Lapas Kelas II B Sumedang, Jawa Barat berhasil diamankan kembali setelah melarikan diri pada Selasa (3/12/2024) siang. Kedua napi tersebut melarikan diri dengan memanfaatkan sambungan sarung untuk menuruni dinding beton di belakang lapas.

Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat momen dramatis saat petugas lapas, dibantu anak-anak sekolah dan warga sekitar, berhasil menangkap kedua napi tersebut di Jalan Prabu Geusan Ulun, tak jauh dari lokasi lapas. Upaya pengejaran ini melibatkan banyak warga yang sedang berada di warung dekat lapas, sehingga kedua pelaku akhirnya dapat diamankan kembali tanpa insiden lebih lanjut.

Menurut Kepala Lapas Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, kedua napi, berinisial ER dan E, telah merencanakan aksi pelarian ini sejak satu minggu sebelumnya. Mereka bahkan sempat menggambar sketsa untuk memetakan jalur pelarian. Pada hari kejadian, mereka memanfaatkan momen saat petugas lapas sedang sibuk mengantar narapidana lain untuk berobat ke rumah sakit.



"Keduanya melarikan diri dengan menaiki atap WC umum Blok A sebelum menggunakan sarung sebagai tali untuk turun ke luar dinding lapas. Namun, aksi mereka segera diketahui warga setelah salah satu warga berteriak memperingatkan keberadaan mereka," kata Ratri, Selasa (3/12/2024).

Warga sekitar, termasuk sejumlah anak sekolah yang sedang berada di warung, langsung berinisiatif membantu petugas lapas dalam menangkap para pelaku. "Kami tidak menyangka mereka napi yang melarikan diri. Setelah ada yang berteriak, kami langsung membantu menangkap," ujar seorang warga yang terlibat dalam penangkapan.

Kepala Lapas Kelas II B Sumedang memastikan kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya. "Kami akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi sistem penjagaan, terutama di area-area yang dianggap rawan," katanya.

Kini, kedua narapidana tersebut kembali diamankan di Lapas Kelas II B Sumedang, dan pihak lapas berkomitmen untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kota Langsa dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Tamiang menyosialisasikan dan edukasi terkait kegunaan paspor elektronik (e-paspor) sekaligus aplikasi m-paspor bagi calon haji daerah itu yang akan berangkat musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tamiang Anwar Padli di Aceh Tamiang, Selasa, mengatakan paspor sangat penting bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai identitas, tidak terlepas bagi para jamaah haji.

“Paspor adalah nyawa kita saat dalam perjalanan ke luar negeri, oleh karena itu, jaga baik-baik jangan sampai hilang ataupun tertinggal," katanya.

Edukasi dan sosialisasi e-paspor dan aplikasi m-paspor kepada calon jamaah haji yang secara estimasi akan berangkat tahun depan tersebut berlangsung di Aula Al-Ikhwan Kankemenag Aceh Tamiang.

Anwar menjelaskan jamaah haji Aceh Tamiang yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun 2025 sebanyak 164 orang.

Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada seluruh calon jamaah haji daerah itu yang akan berangkat untuk banyak bersyukur, karena sudah terpilih sebagai jamaah yang akan diberangkatkan musim haji tahun depan.

Baca: Kemenag Aceh jaring petugas untuk layani jamaah haji 2025

Ia juga meminta agar para jamaah untuk menjaga kesehatan. Karena, apabila menjelang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah dinyatakan tidak sehat oleh dinas kesehatan, maka tidak akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Apabila dinyatakan oleh dinas kesehatan tidak sehat (tidak istita'ah) maka bapak dan ibu tidak bisa melunasi (Bipih) dan tidak bisa diberangkatkan,” ujarnya.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa Daniel Ronaldo mengatakan e-Paspor merupakan paspor yang telah ditanamkan chip atau sirkuit terpadu yang berisikan biodata pemegang, dilengkapi dengan data biometrik untuk jaminan kepastian bahwa pemegang paspor ini pemilik yang sah.

“Adapun fungsi chip ini adalah untuk keamanan data pemegang paspor tersebut,” ujarnya.
Daniel menambahkan, ke depannya semua menggunakan e-Paspor di luar negeri. Bahkan kebijakan ini sudah dijalankan sejak 2008, sedangkan di Indonesia baru dimulai tahun 2015.
“Bagi yang masih memegang paspor biasa (tanpa chip) tidak perlu resah karena paspor tersebut masih bisa digunakan hingga masa berlakunya habis,” ujarnya.

Baca: CJH Aceh diimbau mulai siapkan diri dengan manasik dan tes kesehatan

Sumedang -

ER dan D, dua narapidana kabur dari Lapas Sumedang Kelas II B, pada Selasa (3/12/2024). Mereka telah merencanakan pelarian dengan menggambar sketsa bangunan dari dalam Lapas.

Menurut Kalapas Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro, dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan terungkap bahwa narapidana dengan inisial ER sudah terlebih dahulu menggambar sketsa bangunan dari dalam Lapas satu minggu yang lalu sebelum melakukan aksi pelariannya.

"Jadi mereka sudah menggambar sketsa (rencana pelarian) dari satu Minggu sebelum mereka melakukan pelarian dan ini gambarnya mereka sudah lakukan perencanaan untuk pelarian mereka sudah melihat itu dan langsung mereka melihat situasi dari mesjid," ujar Ratri.

Ratri menjelaskan, mereka berdua baru mendekam di dalam Lapas Sumedang sejak 4 bulan yang lalu. Mereka juga baru kenal satu sama lain saat berada di dalam lapas. Sehingga, kata Ratri, dalam aksi pelariannya tersebut hanya dilakukan oleh mereka berdua tanpa mengajak narapidana yang lainnya.

"Mereka cuman mengajak yang dekat dengan dia saja satu kamar yang sering ngobrol sama dia itu yang diajak," katanya.

Dikatakan Ratri, usai kedua napi ini berhasil ditangkap pihak Lapas Sumedang akan melakukan berita acara pemeriksaan (BAP). Tak hanya itu, mereka akan dijatuhi hukuman lain seperti tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan serta Lapas Sumedang akan memindahkan dua napi tersebut di wilayah lainnya yang berada di Jawa Barat.

"Betul kita akan lakukan BAP saat ini langsung kita lakukan BAP dan nanti dijatuhi hukuman register F, yaitu semua tidak mendapatkan hak-haknya, seperti hak remisi dan lain sebagainya," kata dia.

Sementara, usai adanya kejadian Lapas Sumedang juga langsung melakukan evaluasi terkait dengan pengamanan dari dalam Lapas. Pihak Lapas pun juga ingin menaikan tembok dengan tinggi 8 meter.

"Kami akan melakukan evaluasi berkaitan dengan pengamanan maupun nanti juga ada perbaikan-perbaikan yang memang harus kita lakukan karena memang tembok Lapas Kelas II B ini masih terlalu rendah barangkali nanti bisa ditingkatkan untuk lebih tinggi lagi sekitar 8 meter untuk saat ini sekitar 6 meter ketinggiannya," pungkasnya.

Kronologi 2 Napi Kabur Dari Dalam Lapas Sumedang

Kalapas Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro menjelaskan, kronologi atas kaburnya dua narapidana tersebut terjadi saat persiapan waktu salat dzuhur tiba. Saat itu, dua napi sempat ikut melakukan persiapan salat dzuhur bersama dengan narapidana lainnya.

Setelah itu, lanjut Ratri, bahwa kedua narapidana melihat kondisi dan situasi dari penjagaan yang berada di pos 2 blok A dalam Lapas yang memang saat kejadian tidak ada petugas jaga karena sedang mengawal napi yang sedang sakit kanker ke RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

"Jadi kronologi nya kebetulan saat kita persiapan salat dzuhur sebenarnya si anak ini sudah berada di mesjid untuk melaksanakan salat dzuhur terus mereka kayaknya melihat kondisi pos yang tidak terjaga," ujar Ratri kepada awak media di Lapas Sumedang.

"Memang saat itu juga anggota kami petugas itu ada juga yang mengawal narapidana yang sedang sakit di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang berkaitan dengan sakit kanker getah bening jadi kami juga kekurangan anggota untuk melakukan penanganan di pos benteng terakhir kami," sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, menurut Ratri, kedua napi langsung kembali ke blok mereka dan langsung melancarkan aksi kaburnya dengan cara menaiki area kamar mandi hunian blok A, dan langsung menaiki kenteng serta sambungan sarung yang sudah disiapkan untuk melakukan pelarian. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur secara berbarengan.

"Mereka langsung kembali ke bloknya dan menaiki ke area kamar mandi umum hunian blok A kemudian mereka melompat dari kenteng kemudian turun dan sudah mempersiapkan sarung ini untuk melakukan percobaan pelarian," katanya.

"Mereka kabur berbarengan saling berpundak-pundakan itu untuk melakukan pelarian. Mereka sudah putus dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun di Lapas sudah ada 4 bulanan karena baru menjalani sudah putus," ungkap Ratri.

(mso/mso)