Sindiran Pep Guardiola membuat Jose Mourinho menanggapinya. Pelatih Portugal itu menyinggung ratusan tuntutan hukum Manchester City.

Guardiola sebelumnya disamakan dengan Mourinho, saat City dikalahkan Liverpool akhir pekan lalu. Manajer Spanyol itu membuat gestur 6 jari tanda juara Premier League.

Guardiola kemudian merespons persamaannya dengan Mourinho. Ia mengaku menang Premier League lebih banyak ketimbang mantan rivalnya itu.

"Saya harap tidak dalam kasus saya. Dia menang tiga kali, saya menang enam kali.. tapi kami sama seperti itu," ujarnya.

Omongan Pep Guardiola langsung dibalas Jose Mourinho. Pelatih yang kini menukangi Fenerbahce itu menyindir bahwa ia menang dengan jujur, dan timnya tak tersandung ratusan tuntutan hukum.

"Guardiola mengatakan sesuatu kepada saya kemarin. Dia memenangkan enam trofi dan saya memenangkan tiga, tapi saya menang dengan adil dan bersih," sindirnya kepada Sporx.

"Jika saya kalah, saya ingin mengucapkan selamat kepada lawan karena dia lebih baik dari saya. Saya tidak ingin menang dengan bergelut 150 tuntutan hukum," sindir Mourinho.

Pep Guardiola membawa City juara Premier League enam kali, namun City tengah dituntut dugaan pelanggaran aturan keuangan pada 2009 hingga 2018. Sebanyak 115 dakwaan dijatuhkan ke The Citizens, dengan sanksinya bisa ancaman pencabutan gelar bahkan degradasi.

Sementara Jose Mourinho memenangkan tiga gelar juara Premier League saat masih melatih Chelsea. Klub Premier League terakhir yang dilatihnya adalah Tottenham Hotspur pada 2019-2021.

Video Mourinho ke MU: Satu Poin Sudah Bagus Buat Mereka

Video Mourinho ke MU: Satu Poin Sudah Bagus Buat Mereka

KOMPAS.com - Tanggal 10 Desember 2024 jatuh pada hari Selasa. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 10 Desember 2024.

Hari HAM Sedunia

Tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia atau Human Rights Day.

Setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda. Melansir Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun ini mengusung tema “Hak-hak kita, masa depan kita, saat ini,”.

Tema ini dipilih agar tahun ini berfokus pada hak banyak orang yang terus diperjuangkan demi terciptanya masa depan dunia yang berkembang.

HAM bisa mendorong perdamaian dan stabilitas dengan menetapkan, mengakui, dan mematuhi seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal.

Hari HAM Sedunia ini patut diketahui memiliki sejarah panjang dalam penetapannya.

Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permasalahan HAM mulai disorot ketika terjadinya Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memakan banyak korban jiwa.

Pada 1947 anggota Komisi Umum PBB kemudian merumuskan draft awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan tanggal 10 Desember 1948 DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Sempai beberapa tahun kemudian, hak asasi manusia menjadi lebih diakui dan lebih terjamin di seluruh dunia. Banyak orang fokus pada masalah martabat dan kesetaraan hak setiap orang.

Hari Hak Asasi Hewan

Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki peringatan atas hak asasi mereka. Perayaannya diperingati bersamaan dengan Hari HAM Sedunia.

Hewan tidak bisa bicara dan komunikasi dengan manusia namun bukan berarti menjadi sesuatu yang tak dipedulikan hak nya.

Terbukti bahwa segolongan manusia menjadi pelaku utama yang telah membunuh dan menganiaya hewan demi keuntungan pribadi.

Setelah ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, berbagai organisasi, asosiasi, dan individu dari seluruh dunia mulai menuntut agar deklarasi ini diperluas ke dunia hewan.

Pada tahun 1998 sebuah pernyataan resmi dikeluarkan untuk hak-hak hewan. Uncaged, yang merupakan organisasi perlindungan hewan, menciptakan Hari Hak-Hak Hewan Internasional untuk menyoroti semua jenis kekerasan terhadap hewan.

Bisnis.com, MANGUPURA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut investasi membutuhkan kepastian hukum agar investor global tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Yusril ada dua permasalahan besar yang belum selesai yakni permasalahan ekonomi dan hukum. Keduanya saling berkaitan, karena untuk memastikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi, terutama investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Para investor membutuhkan kepastian hukum agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, dan negara kita sudah aman. Tetapi pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum. Sengketa tanah tidak selesai-selesai, sudah bikin perusahaan sudah didaftarkan di Dirjen AU tiba-tiba berubah stakeholdernya, berubah pengurusnya. Entah siapa yang datang ke notaris (untuk mengubah). Capek-capek bikin perusahaan, usaha sudah besar sudah banyak untung dirampok orang lain," jelas Yusril dalam sambutannya di Pembukaan Rakernas Peradi dikutip Jumat (6/12/2024).

Yusril ini juga menyebut untuk menegakkan kepastian hukum bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat kuat yang ada pada negara tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh dan berkualitas. Advokat atau pengacara bisa menjamin kepada kepada investor, investasi mereka aman dari berbagai gangguan yang bisa menghambat investasi.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target 101,3%, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.82 juta orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%

Yusril juga menyoroti munculnya organisasi profesi advokat di luar Peradi, padahal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi profesi advokat hanya satu, yakni Peradi, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk merekrut, menguji dan merekomendasikan pelantikan advokat ke Pengadilan Tinggi setempat.

Munculnya organisasi advokat baru akibat dinamika di dalam tubuh Peradi menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya agar kembali bersatu ke Peradi, karena UU tidak membuka peluang organisasi profesi advokat lebih dari satu. Untuk bersatu kata Yusril harus ada jiwa besar banyak pihak terkait, Ia mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo memiliki jiwa besar mampu merangkul semua pihak dalam pemerintahan.

"Bagaimana kita merangkul kawan-kawan ini saya dan Pak Otto mempunyai amanat yang sama, dan dapat kita belajar dari pak Presiden Prabowo Subianto beliau itu orang yang memiliki jiwa besar. Bagaimana beliau bisa rekonsiliasi dengan para jenderal yang dulu mengadili beliau iya kan dan merekomendasikan supaya beliau dicopot bintangnya dan diberhentikan sebagai perwira TNI itu luar biasa," jelas Yusril

SORONG, iNewsSorong.id – Mantan senator Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR) menyatakan kesiapannya untuk melayangkan somasi dan mengambil langkah hukum terhadap salah satu kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 berinisial YA. Tuduhan yang dianggap sebagai fitnah dan menyudutkan dirinya ini muncul dalam pemberitaan yang beredar terkait dugaan menghalangi saksi pemilu.

Kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (6/12/2024), MSR dengan tegas menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merugikan nama baiknya. "Kalau tuduhan ini tidak dapat dibuktikan, maka itu adalah fitnah, dan saya akan membawa masalah ini ke ranah hukum," ungkapnya.

Menurut MSR, polemik bermula dari cerita seorang ibu berinisial NJ yang diduga mengajak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk makan bersama. Namun, tanpa sepengetahuannya, anggota KPPS itu kemudian dibawa bertemu dengan salah satu kuasa hukum dari tim paslon 01. "Setelah bertemu, anggota KPPS tersebut diinterogasi dengan berbagai cara, padahal ia sendiri mengaku tidak tahu-menahu terkait dugaan pelanggaran pemilu," kata MSR.

MSR juga menuturkan bahwa ia sempat menghubungi suami NJ, yang merupakan keluarganya, untuk memberikan nasihat agar tidak lagi terlibat dalam persoalan terkait pemilu, mengingat selisih suara sudah mencapai 70 ribu dan proses telah selesai. "Pilkada sudah selesai. Siapa pun yang jadi gubernur, itu adalah gubernur kita semua. Tidak perlu lagi mencari-cari masalah," ujar mantan anggota DPD RI ini.

MSR menegaskan, ia tidak pernah menghalangi saksi, seperti yang dituduhkan. "Pertanyaannya, saksi siapa? Saya tidak pernah berbicara dengan saksi, hanya berbicara dengan suami NJ karena hubungan keluarga," katanya. MSR juga mengkritik cara-cara yang digunakan oleh tim kuasa hukum paslon 01, yang dinilainya tidak profesional. "Mereka mengajak orang makan, lalu malah menginterogasi. Ini cara yang tidak pantas," ucapnya.

Selain itu, MSR menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang menuduhnya untuk memberikan bukti konkret. "Kalau tidak bisa membuktikan, siap-siap saja dengan konsekuensinya," tegas MSR.

MSR mengimbau agar semua pihak menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan dan menyerahkan setiap permasalahan kepada lembaga resmi, seperti Bawaslu, KPU, atau Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan proses hukum berjalan. Jangan asal menuduh tanpa dasar yang jelas," pesannya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi atas pemberitaan yang dinilainya tidak akurat dan merugikan dirinya. "Saya tegaskan, ini adalah fitnah. Jika tidak ada bukti, maka saya akan menempuh jalur hukum," pungkasnya.

Dengan berakhirnya Pilkada Papua Barat Daya, MSR berharap semua pihak dapat mengutamakan rekonsiliasi dan menghormati hasil yang sudah ditetapkan. "Siapa pun yang memimpin nanti, itu adalah gubernur kita semua. Mari kita bersatu membangun daerah," tutupnya.

Editor : Chanry Suripatty

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta Evi Loliancy mengatakan, pihaknya belum menginformasikan kebijakan pemulangan kepada narapidana asal Filipian Mary Jane Veloso.

Evi mengatakan, pihaknya belum diberikan arahan lanjutan setelah Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez menandatangani practical agreement terkait pemulangan Mary Jane ke Filipina.

Penandatanganan digelar Jumat (6/12/2024) di Jakarta.

"Kami belum menyampaikan (kepada MJV) karena memang belum ada informasi yang disampaikan ke kami, jadi kami menunggu saja petunjuknya seperti apa," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Jumat.

Dikatakan Evi, informasi akan disampaikan kepada Mary Jane jika sudah ada pemberitahuan dan petunjuk dari Kementerian terkait.

Lebih lanjut Evi menuturkan, Mary Jane tampak terus menunjukkan progres yang baik sebagai warga binaan.

MJV mengikuti semua kegiatan, seperti kemandirian membatik hingga melukis. Porsinya lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

"Kalau sejak dari yang kemarin sampai sekarang progresnya lebih baik ya dari kepribadian maksudnya lebih riang, lebih bahagia. Apalagi kan menjelang Natal kemudian juga full dengan kegiatan ikut dengan semua kegiatan," kata Evi.

Evi mengatakan pihaknya masih menunggu informasi kedatangan keluarga Mary Jane dari Filipina yang biasanya tiba mendekati Natal.

Biasanya kedatangan keluarga difasilitasi Kedutaan Filipina, dengan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham.

"Kebiasaan yang ada di dalam setiap tahun datang keluarganya difasilitasi kedutaan, izinnya pimpinan tinggi. Kami biasanya menunggu saja, kalau suratnya ada berkaitan dengan izin tersebut. Biasanya sih dekat Natal mereka datang," kata Evi.

Diberitakan Kompas.com, Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Hal tersebut disepakati melalui penandatanganan practical agreement antara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane, namun, sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

"Pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama, kita (Pemerintah Indonesia) tidak memberikan pengampunan kepada terpidana tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," kata Yusril dalam Konferensi Pers di kantornya, Jumat.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati. Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat. Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela dikepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik mendalami dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi.

Dari informasi yang dihimpun, KPK memeriksa tiga orang saksi terkait kasus ASDP yakni, M. Islamudin selaku VP Management Asset PT ASDP tahun 2020-2021, Evi Dwijayanti selaku VP Akuntasi PT ASDP, dan Aldo Yohanes Mumuh selaku VP Keuangan PT ASDP tahun 2021-2022.

"Saksi hadir semua, masih terkait pendalaman perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara," kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Tessa mengatakan, penyidik juga tengah mengusut dugaan terlibatnya pihak lain dalam kasus ASDP.

"Dan ada pihak lain yang perlu diminta pertanggungjawabannya bersama-sama direksi ASDP," ujarnya.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Inisial dari keempat orang tersangka tersebut adalah IP, MYH, HMAC, A," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).

Tessa tidak mengungkapkan identitas lengkap para tersangka. Ia hanya menyebutkan, tempus delicti, atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana, berlangsung selama tiga tahun, yaitu antara tahun 2019 hingga 2022.

Ia mengatakan, nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia mencapai Rp 1,27 Triliun

Nilai kerugian negara itu berdasarkan hasil penghitungan sementara, setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara sejak 11 Juli 2024.

bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional standar, kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI meresmikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk memperkuat pengawasan keimigrasian dari luar dan dalam lembaga.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan, kedua direktorat itu resmi beroperasi sejak 20 November 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 1 Tahun 2024.

“Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, saya berharap kinerja Ditjen Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara,” kata Saffar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Direktorat Kepatuhan Internal bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional standar, kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku.

Fungsi direktorat ini meliputi pencegahan pelanggaran dengan mengidentifikasi potensi risiko, menyusun kebijakan dan prosedur mencegah pelanggaran, memantau dan mengevaluasi operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Direktorat TPI bertugas memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

“Hal ini penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tutur Godam.

Godam memerinci, Indonesia memiliki sebanyak 168 TPI yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi mencatat, jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada semester I tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI.

“Banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola serta tingginya volume perlintasan orang merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi,” kata dia.

Adapun Direktur Kepatuhan Internal dijabat oleh Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sedangkan mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk sebagai Direktur TPI.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Rutan Kelas I Labuhan Deli melakukan pemindahan 30 Warga Binaan Pemasyarakatan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan dan 49 orang ke Lapas Narkotika Kelas IIa Pematang Siantar, Jum'at (6/12).

Yohanes Dias Kepala Rutan Labuhan Deli mengatakan, Sebelum pemindahan warga binaan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan, dengan harapan akan dimutasikan bebas dari segala penyakit dan pemindahan juga dilakukan dengan standar operasional prosedur pemindahan.

Selanjutnya, pemindahan bukan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban namun memberikan lingkungan lebih baik bagi warga binaan dipindahkan. 

“Kami mengambil tindakan untuk kebaikan bersama sebagai langkah untuk menjaga serta memelihara keamanan dan kenyamanan warga binaan di dalam Rutan,” ujar Karutan.

langkah ini bisa menjadi solusi efektif. Proses pemindahan berlangsung lancar dan sesuai dengan prosedur berlaku, disertai dengan pengawalan ketat dari tim pengawal yang anggotanya terdiri dari jajaran regu keamanan Rutan Labuhan Deli.

Editor : Sadam Husin

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin meminta masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya situasi yang kondusif.

Menurut Mugiyanto, Indonesia merupakan negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Dia menilai Keberagaman itu telah menjadi unsur yang menguatkan sikap toleransi antara umat beragama di seluruh wilayah.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata mantan aktivis 98 itu di Jakarta, Jumat.

Mugiyanto pun tidak menampik banyak gelombang konflik antar suku ras dan agam yang telah dilalui bangsa hingga saat ini.

Namun demikian, dia meyakini dengan sikap toleransi yang kuat, konflik-konflik tersebut dapat dihindari.

Pihaknya juga akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah.

Upaya tersebut menurut Mugiyanto juga sejalan dengan misi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," kata Mugiyanto.

Dirinya juga memastikan seluruh program kerja Kementerian HAM akan selaras dengan program Asta Cita yang Prabowo.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur

Badung, Bali (ANTARA) - Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera meminta pemerintah untuk membuat aturan hukum terkait pemindahan narapidana Bali Nine.

Hal tersebut disampaikan Andreas saat melaksanakan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Andreas menyatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemindahan narapidana sebagai bentuk penguatan hubungan diplomasi dengan Australia.

Namun, menurut Andreas, pemindahan narapidana tersebut mesti dilandasi dengan payung hukum agar tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia mengingat para narapidana dihukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

"Mungkin ada kesepakatan antara pemerintah. Tapi dari pihak kita, tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu," katanya.

"Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati," katanya.

Karena itu, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, aturan hukum yang resmi perlu dibuat agar pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-Undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," katanya.

Andreas menilai aturan hukum sangat penting agar jika suatu saat ada permintaan dari Indonesia ke negara tersebut, maka ada timbal balik yang sama. Dia membantah bahwa pemindahan narapidana tersebut kembali ke negara asalnya merupakan langkah mundur penindakan terhadap kejahatan narkotika.

"Yang namanya transfer itu menyangkut banyak aspek, menyangkut hal asasi manusia, hubungan bilateral, hubungan baik antara negara. Itu bisa saja dan sudah banyak (dilakukan) presiden di banyak negara. Persoalannya dasar hukum harus dibuat" katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf persyaratan pemindahan narapidana Bali Nine kepada pihak Australia. Hingga kini, pemerintah Australia belum memberikan jawaban terhadap persyaratan yang diminta tersebut.

Menurut Yusril, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar proses pemindahan narapidana Bali Nine dilakukan sebelum Natal 25 Desember 2025.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyeludupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Jogja menyebut belum memberitahu Mary Jane Veloso terkait pemulangannya ke Filipina dalam waktu dekat. Namun, LPP mengungkapkan jika Mary Jane akhir-akhir ini semakin riang saat beraktivitas sehari-hari.

"Untuk itu (Indonesia-Filipina sepakat melakukan transfer Mary Jane dalam waktu dekat dan status hukumannya jadi seumur hidup) belum kami sampaikan," kata Kepala LPP Kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan di Wonosari, Gunungkidul, DIY, Jumat (6/12/2024).

Bukan tanpa alasan, Evi menyebut jika pihaknya belum mendapatkan arahan dari pusat. Pihaknya saat ini hanya bisa menunggu arahan saja.

"Jadi kami menunggu saja petunjuknya seperti apa," ujarnya.

Terlepas dari hal tersebut, Evi menjelaskan saat ini Mary Jane lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan di dalam LPP. Menurutnya, hal itu setelah ada kabar bahwa Mary Jane dapat menjalani hukuman di kampung halamannya, Filipina.

"Tapi sampai sekarang progresnya lebih baik ya, dari kepribadian maksudnya dia (Mary Jane) lebih riang, lebih bahagia," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menandatangani kesepakatan dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez, terkait transfer narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke negaranya Filipina. Yusril menyebut pemerintah Filipina meringankan hukuman Mary Jane menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane itu akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup," kata Yusril usai menandatangani practical arrangement di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) dilansir detikNews.

Untuk diketahui, Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika. Pemerintah Indonesia tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

Kembali ke pernyataan Yusril, dia menyebut peringanan hukuman Mary Jane didasari oleh ketentuan hukum dari pemerintah Filipina. Menurutnya, saat ini Filipina telah menghentikan pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

"Karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya," ucapnya.

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat melaksanakan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Bandung, Jumat (6/12/2024).

Kegiatan itu dilaksanakan di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru tersebut sekaligus membuka turnamen Tenis Lapangan antar UPT dalam rangka Ka.Kanwil Jabar Cup” di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar.

Kakanwil Kemenkumham Jabar Masjuno mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program yang harus ditindaklanjuti di seluruh UPT di Indonesia. 

"Kegiatan yang kami laksanakan ini untuk menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Masjuno, saat pembukaan kegiatan turnamen Tenis Lapangan antar UPT se Jabar dan peresmian Lapangan Tenis di Rutan Kelas I Bandung yang merupakan bantuan hibah dari Pemkot Bandung.

Masjuno menyatakan, dalam mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan 13 program akselerasi. 

"Di antara program tersebut, yakni, pemberian bansos bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP), mendukung ketahanan pangan di lingkungan rutan dan lapas di Indonesia hasil pembinaan kepada WBP," ujar Masjuno.

Kakanwil Kemenkumham Jabar mengajak seluruh komponen pegawai di UPT Rutan dan Lapas, untuk mensukseskan program tersebut. 

"Kami dari Kanwil Kemenkumham Jabar memberikan bansos (bantuan sosial) untuk tiga keluarga warga binaan. Ini sebagai bentuk kepedulian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tutur Kakanwil. 

Dalam mendukung program ketahanan pangan, Masjuno bangga dengan warga binaan Rutan Kelas I Bandung yang berhasil menggelar Panen Raya Ekosistem Industri dan Edukasi (tanaman sayur hidroponik, anggur, budi daya maggot, ikan, dan ayam). 

"Ini bukti kami telah melakukan pembinaan berupa ketahanan pangan dan saat ini akan kami intensifkan agar program ketahanan pangan di Indonesia berhasil dengan baik," ucap Masjuno.

Ekosistem Industri dan Edukasi di Rutan Kelas I Bandung, ujar Kakanwil, diharapkan dapat dijadikan percontohan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain sebagai implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Semoga program di Rutan Kelas I Bandung ini bisa menjadi pilot project bagi UPT Lapas dan Rutan di Jawa Barat," ujar Kakanwil.

Salah satu perwakilan keluarga warga binaan, Nurjanah mengucapkan berterima kasih atas pemberian bansos dari Kemenkumham.

"Saya berterima kasih atas bantuan sosial ini, kebetulan saya berjualan dan ini sangat membantu saya untuk menghidupi keluarga," kata Nurjanah ditemui seusai kegiatan di Rutan Kelas I Bandung. 

Nurjanah mengaku, salah satu keluarganya saat ini menjadi warga binaan di Rutan Kelas I Bandung. "Iya ditahan di sini (Rutan Kebonwaru) masuk 5 November 2024 lalu," ujar Nurjanah. 

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Se-Jawa Barat serta Tamu undangan Stakeholder seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung.

Kepala Dinas Cipta Karya Kota Bandung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Camat Batununggal,Lurah Kebonwaru, PT Natur Palas Indonesia, Cv Karya Prima Nugraha, Bank BJB Cabang Sumbersari Bandung, Direktur PT Marauke Tetap Jaya, Ketua Kelompok Tani Agrotani Lembang dan tiga keluarga penerima bantuan sosial.

Editor : Ude D Gunadi