Jakarta: Setiap 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pengingat pentingnya penghormatan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu. HAM adalah hak universal yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

Yuk kita pahami lebih jauh soal Hari HAM Sedunia mulai dari sejarah, makna dan contohnya dikutip dari laman Antara:

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia berakar dari momentum penting pada 10 Desember 1948. Ketika itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Pengesahan UDHR menjadi tonggak sejarah pengakuan HAM secara internasional. Dokumen ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi, mulai dari kebebasan individu hingga hak atas perlindungan hukum.
Disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, UDHR diakui sebagai salah satu dokumen terpenting dalam sejarah modern. Hingga saat ini, UDHR telah diterjemahkan ke lebih dari 500 bahasa, menjadikannya dokumen paling banyak diterjemahkan di dunia.

Sejak itu, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, dirayakan secara global melalui berbagai aktivitas, seperti seminar, kampanye, dan aksi sosial.

Baca juga: Hari HAM Sedunia 2024: Momen Refleksi Global untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Makna Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak dasar yang melindungi individu dari berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi. Hak-hak ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk hidup dengan martabat dan berkontribusi dalam masyarakat.

HAM memiliki karakteristik utama, yaitu:

1. Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali
2. Tidak dapat dicabut: Hak ini tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara
3. Tidak terpisahkan: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

1. Hak Sipil dan Politik

1. Hak kebebasan berpendapat: Setiap individu bebas menyampaikan pandangan tanpa rasa takut
2. Hak atas kebebasan beragama: Individu memiliki kebebasan memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama
3. Hak untuk hidup: Semua orang berhak atas perlindungan terhadap nyawanya dari ancaman kekerasan

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Hak atas pendidikan: Semua individu berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi
2. Hak atas pekerjaan: Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak
3. Hak atas kesehatan: Semua orang berhak mengakses layanan kesehatan yang memadai

3. Hak Kolektif

1. Hak atas lingkungan hidup yang bersih: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi
2. Hak atas pembangunan: Komunitas berhak menentukan arah pembangunan sosial dan ekonominya
3. Hak atas standar hidup yang layak: Meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal

Tantangan dalam perlindungan HAM

Meski banyak negara telah mengadopsi perjanjian internasional tentang HAM, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Konflik bersenjata, diskriminasi, kemiskinan, dan pelanggaran HAM oleh negara atau individu menjadi hambatan utama.

Momentum Hari Hak Asasi Manusia menjadi pengingat penting bagi pemerintah, organisasi, dan masyarakat global untuk terus bekerja sama melindungi dan memajukan hak-hak ini.

Refleksi Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia bukan hanya peringatan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Memahami sejarah, makna, dan contoh-contoh HAM dapat menjadi langkah awal menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

Peringatan ini mengingatkan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah kunci utama menuju masa depan yang lebih baik bagi semua. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Supratman juga menyatakan bahwa belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.

"Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut," kata Supratman saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya akan melaporkan hasil Munas PMI versi yang memenangkannya sebagai ketua umum ke Kementerian Hukum.

Adapun saat ini terjadi dualisme di karena adanya dua Munas berbeda, yakni versi Munas yang memenangkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

"Nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Sekjen PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, menegaskan bahwa susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono telah didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Dalam susunan itu, Agung Laksono menjadi Ketum PMI; Wakil Ketua Umum PMI, Muhammad Muas; dan Sekretaris Jenderal PMI, Ulla Nurchrawaty Usman.

Namun, kubu Agung Laksono baru mendaftarkan susunan kepengurusan inti saja.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu, misalnya gitu kan," ujar Ulla.

Ulla menjelaskan ada aspirasi dari anggota PMI dari berbagai daerah untuk mendukung Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Ia mengeklaim, Agung mendapatkan 254 dukungan yang sudah melebihi 20 persen sehingga memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua ummum.

Namun, kubu Agung Laksono merasa Munas yang digelar dan memenangkan Jusuf Kalla sebagai ketua umum PMI telah dikondisikan agar JK terpilih secara aklamasi.

"Tetapi kelihatannya diskenariokan untuk kemudian tidak ada calon lain, hanya ada tunggal Jusuf Kalla," ucap Ulla.

Jakarta: Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember menjadi momen penting untuk mengingat salah satu tonggak sejarah kemanusiaan, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen yang diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Paris ini menegaskan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi.

DUHAM menetapkan standar global untuk melindungi hak asasi manusia di semua negara. Hak-hak ini melampaui batasan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, hingga status sosial atau ekonomi. Sebagai dasar hukum internasional dan kebijakan nasional, DUHAM juga menjadi pijakan utama bagi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam 577 bahasa, menjadikannya sebagai dokumen paling banyak diterjemahkan di dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya pesan yang terkandung di dalamnya sebagai “standar pencapaian bersama” bagi seluruh umat manusia.

Baca juga: Lewat Pengabdian Masyarakat, UI Tingkatkan Kesadaran HAM di Kalangan Gen Z

Tema Hari HAM Sedunia 2024: Hak Kita, Masa Depan Kita, Dimulai dari Sekarang

Tahun ini, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia mengangkat tema “Hak Kita, Masa Depan Kita, Dimulai dari Sekarang”. Tema ini menggarisbawahi peran hak asasi manusia sebagai jalan menuju solusi atas berbagai tantangan global, mulai dari konflik hingga ketidaksetaraan sosial.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan pentingnya hak asasi manusia dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan. “Hak asasi manusia adalah fondasi bagi masyarakat yang damai, adil, dan inklusif,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 juga menjadi seruan untuk melawan ujaran kebencian, mengoreksi informasi yang salah, dan memerangi disinformasi. Masyarakat diajak memahami pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam membangun gerakan global yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Hari Hak Asasi Manusia tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga momentum untuk bertindak. Dunia diundang merefleksikan bagaimana hak asasi manusia dapat menjadi alat transformatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Komunitas global dapat berkolaborasi mewujudkan dunia yang lebih damai, setara, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan hak asasi manusia sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif.

Hari ini, mari kita bersama-sama bergerak untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap hak asasi manusia demi masa depan yang lebih cerah. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Penyerang West Ham United Michail Antonio mengalami patah kaki setelah kecelakaan mobil serius. Untuk memberikan penghormatan, para penggawa 'The Hammers' kompak mengenakan 'jersey' nomor punggung 9 milik Antonio selama pemanasan jelang laga melawan Wolverhampton Wanderers, Selasa, 10 Desember.

Para penonton pun tidak mau ketinggalan. Mereka mengangkat jersey Antonio selama laga berlangsung.

Tidak ketinggalan, gelandang asal Republik Ceko Thomas Soucek juga mengangkat tangan sembari menunjukkan sembilan jari yang merupakan nomor punggung Antonio, sesaat setelah mencetak gol pembuka bagi timnya ke gawang Wolverhampton.

Begitu juga striker Jarred Bowen juga menangkat jersey nomor punggung 9 bertuliskan Antonio usai mencetak gol kemenangan timnya pada menit ke-72. West Ham sendiri menang 2-1 pada laga Liga Inggris tersebut.

Kecelakaan mobil

Sebelumnya, West Ham mengonfirmasi bahwa penyerangnya Antonio telah menjalani operasi akibat patah kaki, setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius pada Sabtu, 7 Desember.

Pemain berusia 34 tahun itu telah dipindahkan ke rumah sakit di pusat kota London, untuk kemudian terus dipantau kondisinya.

West Ham merilis dua informasi terkini mengenai kondisi Antonio pada Sabtu, dengan mengatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi, setelah sebelumnya beredar foto-foto yang menggambarkan sebuah mobil Ferrari yang rusak parah tersebar di dunia maya.

Dinas Pemadam Kebakaran Essex juga mengonfirmasi bahwa pemadam kebakaran sempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya.

Pemain timnas Jamaika yang lahir di London ini bergabung dengan West Ham pada 2015, dan telah mencetak 83 gol untuk dalam 323 pertandingan.

Ia baru mencetak satu gol dalam 15 penampilan untuk The Hammers musim ini, saat mereka menang 4-1 melawan Ipswich awal Oktober.

Mantan penyerang Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday ini turut andil membawa The Hammers menjuarai Europe Conference League pada 2023. AFP PHOTO/Adrian Dennis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

London -

Michail Antonio mengalami kecelakaan parah akhir pekan lalu. Striker West Ham United itu terancam pensiun dini.

Antonio mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Essex, London, akhir pekan lalu. Pemain 34 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di London.

Melansir Daily Mail, kondisi Antonio rupanya cukup parah. West Ham sempat mengungkap pemain asal Jamaika itu harus operasi patah tulang bagian bawah kakinya.

Menurut laporan Guardian, Antonio harus absen panjang untuk menjalani pemulihan. Kemudian jurnalis talkSport, Jim White, menyebut salah satu kakinya mengalami kerusakan serius.

"Saya diberitahu pagi ini dia tetap dalam kondisi stabil di rumah sakit, menerima dukungan penuh dari NHS dan staf medis West Ham," katanya.

"Sekarang dia mengalami kerusakan serius pada salah satu kakinya dan diperkirakan pemulihannya akan memakan waktu lama, setidaknya 12 bulan, sebelum diketahui apakah dia akan bermain sepakbola lagi atau tidak."

"Saya diberitahu pagi ini bahwa Michail adalah seorang pejuang. Dia berada dalam kondisi fisik yang sangat kuat, karena dia adalah pesepakbola papan atas dan itu mungkin membantunya dan memberikan sedikit keuntungan dalam hal pemulihannya," ungkapnya.

Terbaru, para pemain West Ham United memberi Michail Antonio tribut saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-1 di Liga Inggris, Selasa (10/12/2024) dini hari WIB.

Tonton juga Video: West Ham Resmi Boyong Aaron Wan-Bissaka dari MU

[Gambas:Video 20detik]

(yna/ran)

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan rekayasa jual beli emas , Budi Said dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/12/2024) hari ini. Pengusaha yang terkenal disebut Crazy Rich Surabaya itu tak dituntut sendiri, tapi juga bersama terdakwa lain.

Jadwal sidang tuntutan Budi Said disampaikan penasihat hukumnya, Indra Sihombing saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

"Betul, besok (10/12/2024) tuntutan Budi Said," kata Indra.



Selain Budi Said, jaksa juga akan membacakan tuntutan terhadap mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena.

Dalam dakwaan Jaksa, Budi Said disebutkan merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun dalam transaksi jual beli emas Antam. Jaksa M Nurachman Adikusumo mengatakan rekayasa pembelian emas di bawah harga resmi itu dilakukan Budi bersama mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena, Eksi Anggraeni selaku broker, Endang Kumoro selaku Kepala butik emas logam mulia Surabaya 01.

Kemudian Ahmad Purwanto selaku general trading manufacturing and service senior officer, serta Misdianto selaku bagian administrasi kantor atau back office butik emas logam mulia Surabaya 01.

"Terdakwa Budi Said selaku pihak pembeli emas pada Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum,? kata Nurachman saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jaksa menambahkan tindak pidana diduga terjadi dalam periode Maret 2018 hingga Juni 2022 bertempat di Kantor PT Antam UBPPLM Pulogadung, Jakarta Timur dan di Kantor BELM 01 Surabaya, Jawa Timur. Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto disebut melakukan transaksi jual beli emas Antam pada BLEM Surabaya 01 di bawah harga resmi emas Antam yang tidak sesuai prosedur penetapan harga emas dan prosedur penjualan emas PT Antam.

Budi Said bersama Eksi Anggraeni menerima 100 kilogram emas Antam dari Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto pada BELM Surabaya 01 melalui pengiriman dari UBPPLM Pulogadung PT Antam.

Selanjutnya, Budi Said disebut telah mengetahui penerimaan tersebut tidak sesuai spesifikasi jumlah dan berat emas dari yang seharusnya yaitu 41,865 kilogram emas Antam dengan jumlah pembayaran transaksi pembelian emas Antam oleh Budi Said sebesar Rp25.251.979.000 sesuai faktur dan penetapan harga resmi dari PT Antam, sehingga Budi Said telah mendapatkan selisih lebih emas Antam seberat 58,135 kilogram yang tidak ada pembayaran.

Jakarta: West Ham United berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 2-1 pada pekan ke-15 Liga Primer Inggris 2024/2025 di Stadion London, Selasa 10 Desember dini hari WIB. Hasil ini sekaligus membuat The Hammers kembali ke jalur kemenangan.

Statistik livescore.in menunjukkan jalannya pertandingan tetap tidak mudah bagi West Ham yang berstatus sebagai tuan rumah. The Wolves mampu memberi perlawanan dengan 46 persen penguasaan bola dan punya jumlah peluang mencetak gol serupa, yakni 19 kali.

Meski demikian, West Ham membuktikan dari lebih tajam karena bisa mencetak sepasang gol lewat Tomas Soucek (54') dan Jarrod Bowen (72'). Wolverhampton yang dilatih Garry O'Neill hanya sempat menyamakan kedudukan lewat gol Matt Doherty (69').
Baca juga: Kunci Kemenangan Dramatis Chelsea atas Tottenham

Hasil pertandingan belum terlalu berpengaruh buat West Ham karena mereka tetap bertengger di urutan ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Tapi setidaknya, The Hammers sudah kembali ke jalur kemenangan setelah kalah dari Leicester City (1-3) dan Arsenal (2-5) pada dua laga sebelumnya.

Sementara itu, kekalahan di kandang West Ham membuat Wolverhampton tertahan di zona degradasi urutan ke-19 dengan koleksi 9 poin. Mereka gagal mendapat poin dalam tiga laga secara beruntun karena sempat dibantai dibantai Everton (0-4) dan Bournemouth (2-4) pada dua laga sebelumnya.

Susunan Pemain

West Ham United: Fabianski, Emerson (Cresswell 88'), Mavropanos, Wan-Bissaka, Kilman, Soucek, Carlos Soler (Lucas Paqueta 64'), Alvarez (Todibo 88'), Kudus (Rodriguez 87'), Bowen, Summerville (Ings 73').

Wolverhampton Wanderers: Johnstone, Doherty, Nelson Semedo, Bueno, Ait-Nouri (Rodrigo Gomes 78'), Toti Gomes, Lemina, Joao Gomes (Doyle 78'), Andre (Bellegarde 62'), Strand Larsen (Goncalo Guedes 62'), Matheus Cunha.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) AS, Amirullah mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum di Kejaksaan Negeri Makassar terkait status tersangka yang disematkan terhadap kliennya.

AS saat ini menjadi tersangka korupsi dana hibah dana KONI.

"Kasus KONI, ini memang sudah lama berjalan pemeriksaannya. Kalau hasil rilis dari Pak Kajari tadi, kita hormati proses hukum. Kita ikuti dan kooperatif," ujar Amirullah dikonfirmasi awak media, Senin (9/12/2024).

Kata Amirullah, pihaknya saat ini akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

"Nanti dilihat bagaimana langkah-langkah yang kita ambil. Tentunya, kita terus berkoordinasi dengan pihak penyidik," ungkap dia.

Amirullah menyebutkan, selama kasus itu bergulir kliennya menunjukkan sikap koperatif menjadi bukti bahwa AS berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan.

"Kita mengikuti proses hukum selanjutnya. Yang jelas, klien ini kooperatif mengikuti proses hukum," kata dia.

Diketahui Kejari Makassar telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI. Salah satu tersangka adalah AS.

Lalu, Kepala Sekertariat KONI Makassar inisial RNS dan Sekertaris Umum KONI Makassar inisial MI.

"Kasus ini telah sampai pada tahap penetapan tersangka dan kita akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka," kata Kajari Makassar Nauli Rahim Siregar saat ekspose di kantor Kejari Makassar, Senin (9/12/2024).

Kata Nauli, ketiga tersangka bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsider Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Nauli.

Polman -

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nataulis Pigai. Kantor Imigrasi Polman sukses mempertahankan prestasi tersebut untuk kelima kalinya.

"Jadi minggu lalu kita dapat penetapan dari menteri HAM dulu Dirjen HAM, sekarang sudah jadi kementerian. Salah satunya, kantor imigrasi Polman dapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomo 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Penetapan penghargaan untuk Kantor Imigrasi Polman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia, Nomor : MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024, tentang penetapan predikat unit kerja pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia tahun 2024.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 26 November 2024, dibubuhi cap stempel dan tanda tangan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Menurut Adithia, ada sejumlah ketentuan yang mesti terpenuhi untuk mendapatkan penghargaan P2HAM. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) petugas yang terlatih.

"Untuk mendapatkan itu sudah ada ketentuan dan aturan yang mesti dilaksanakan, terutama mengenai sarana dan prasarana pendukung HAM. Yang paling penting SDM-nya, harus benar-benar bisa menyentuh pelayanan berbasis HAM," ungkapnya.

Adithia membeberkan kelompok masyarakat yang mendapat prioritas pelayanan berbasis P2HAM. Mulai dari balita, ibu hamil, lanjut usia (lansia) hingga kaum difabel.

"Kaum yang masuk prioritas itu kan, balita, ibu hamil, lansia, kaum difabel. Bagaimana aspek penunjang itu secara sarana dan prasarana dan aspek SDM kita, yang juga mampu melayani mereka," tutur Adithia.

Foto: Toilet khusus disabilitas dengan fasilitas lengkap di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dia juga menuturkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung. Terkhusus untuk kelompok prioritas dimaksud.

"Di luar ada parkir disabilitas, guiding block, jalur landai, ada kursi roda, ada alat bantu, kita sediakan juga buku baca braille. Yang mau menyusui, ada ruang menyusui, ada fasilitas kulkasnya, ada alat kebutuhan pampers, tisu basah segala macam," terang Adithia.

Bahkan, lanjut Adithia, saat ini di kantornya tersedia sejumlah fasilitas tambahan sebagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan buat pengunjung lainnya. Fasilitas yang dimaksud, diantaranya musala, halte pengunjung, toilet khusus untuk disabilitas yang dilengkapi lampu emergency dan tombol darurat, ruang bermain anak, hingga fasilitas fotocopy, snack, minuman teh maupun kopi yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis.

"Coba, orang bikin paspor tapi servis yang dikasih itu lebih dari paspor sebenarnya. Fasilitas-fasilitas lain yang bisa masyarakat nikmati secara gratis. Fotocopy di bawah ada kita sewa setahun, itu public servis, perlu saya tekankan gratis tidak bayar, snack gratis, foto copy gratis, tisu basah di ruang menyusui, pampers, semuanya gratis," ucapnya.

"Dari mulai wifi segala macam, yang tidak berkepentingan menunggu di halte (ruang tunggu), bisa masuk mengakses layanan. Beberapa rencana saya mau taruh di halte, kan sudah ada tv (televisi) tuh, tv layanan, ada informasi publik yang bisa diterima, nanti dikasih tuh, biar nanti mereka ada sarana bisa sambil nungu, ngopi, ngeteh buat sendiri," sambung Adithia.

Foto: Area bermain anak di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dalam upaya mewujudkan P2HAM di Kantor Imigrasi Polman, Adithia mengaku melakukan perencanaan yang terukur, termasuk memastikan integritas setiap petugas.

"Untuk mewujudkan itu kalau kita nggak punya niat, susah melakukan itu. Yang pertama pasti integritas dulu, baru kita mengalokasikan sarana dan prasarana dengan perencanaan yang tepat. Karena itukan semua butuh anggaran, makanya kita harus melakukan perencanaan ke pusat secara terukur, baik, ada hasilnya yang memang benar, sehingga diharapkan itu bisa menjadi penilaian yang baik. Dan Alhamdulillah kita dapat penilaian yang gak sia-sia," pungkas Adithia.

Sementara salah satu pengunjung bernama Ansar mengaku takjub dengan sejumlah fasilitas layanan yang disiapkan pihak Kantor Imigrasi Polman. Dia pun berharap semua kantor pemerintah bisa meniru model pelayanan yang telah diterapkan kantor Imigrasi Polman.

"Sejujurnya, baru kali ini saya mendapati ada kantor pemerintah yang memberikan pelayanan sangat luar biasa, tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga membuat kita betah, dan itu hanya ada di kantor Imigrasi Polman. Saya sangat berharap, model pelayanan ini bisa terus diterapkan dan kelak bisa menjadi contoh kantor-kantor lain," ujar Ansar.

(ata/ata)

Jakarta -

Gagasan mengenai dasar negara diusulkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr Soepomo. Apa perbedaan usulan dari ketiga tokoh tersebut?

Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944, Letnan Jendral Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk melakukan segala persiapan sebelum membentuk negara merdeka yang berdaulat, termasuk merumuskan dasar negara.

Di gedung Chuo Sangi In, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri oleh hampir 68 tokoh pergerakan nasional, termasuk Muhammad Yamin, Dr Soepomo, dan Ir Soekarno, yang merupakan tokoh perumusan Pancasila.

Pada sidang tersebut, ketiga tokoh pendiri negara mengusulkan gagasan mengenai dasar negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Rumusan Dasar Negara Menurut Muhammad Yamin

Mengutip buku Kisah Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 2017, perumusan "Pancasila" sebagai dasar negara dimulai pada hari Selasa, 29 Mei 1945, ketika seorang ahli hukum bernama Muhammad Yamin memulai pidatonya berjudul "Republik Indonesia".

Dalam pidatonya, dia membuka pemaparan dengan menceritakan sejarah kerajaan kuno Nusantara. Ia berpendapat bahwa perumusan dasar negara perlu dilihat berdasarkan aspek sejarah masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sriwijaya sebagai "Negara Indonesia Pertama" dan Kerajaan Majapahit sebagai "Negara Indonesia Kedua".

Setelah memaparkan sejarah dan berbagai teori politik, ia kemudian menutup pidatonya dengan mengusulkan lima prinsip yang harus dimiliki Indonesia dalam dasar negara, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo

Pada 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara dalam pidato berjudul "Negara Totaliter". Ia membuka pidatonya dengan memberikan pemaparan mengenai berbagai teori yang dikemukakan oleh para pemikir Eropa.

Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia dan bukan "menjiplak" sifat masyarakat luar negeri. Ia juga dengan tegas mengkritik kebudayaan Barat yang dinilai terlalu bersifat "individualis" dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan.

Usai berpidato, Soepomo kemudian mengusulkan beberapa prinsip yang perlu dimasukkan dalam dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno

Pada 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato yang berjudul "Negara Pancasila". Ia memulai pidatonya dengan mengajukan pertanyaan "Apa itu kemerdekaan?" kepada para hadirin dalam sidang BPUPKI.

Menurut Soekarno, kemerdekaan bukan tujuan akhir dari suatu negara, melainkan adalah "jembatan emas," yang mengantarkan kepada cita-cita kebangsaan.

Soekarno juga menambahkan bahwa dasar negara tidak perlu dibuat berdasarkan teori "pelik" dan "terperinci", melainkan dibangun berdasarkan prinsip sederhana yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia sehari-hari.

Di depan tokoh-tokoh pergerakan nasional, Soekarno menyampaikan lima asas negara yang ia sebut sebagai "Pancasila", yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan

Perbedaan Usulan Dasar Negara dari 3 Tokoh

Merangkum Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) "Saya Indonesia Saya Pancasila" yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut perbedaan usulan dasar negara dari tiga pendiri negara.

1. Diksi yang digunakan dalam setiap rumusan

2. Urutan sila-sila (atau poin) yang diusulkan

3. Jumlah rumusan yang diusulkan. Muhammad Yamin mengusulkan total 10 rumusan (5 tertulis dan 5 lisan), Soepomo dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Namun, secara umum ketiganya menyampaikan jumlah poin yang sama.

4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Moh Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan. Sementara Soepomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan.

Hasil Keputusan Sidang

Setelah sidang selesai, BPUPKI kemudian membentuk 'Panitia Sembilan' yang diketuai oleh Ir Soekarno untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh ketiga tokoh.

Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyetujui rumusan "Pancasila," yang disampaikan oleh Soekarno, dengan mengubah penomoran dan menyempurnakannya menjadi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah disahkan sebagai dasar negara, rumusan Pancasila mendapat kritik oleh berbagai pihak karena dinilai hanya memasukkan unsur Islam dan melupakan unsur agama lainnya.

Akhirnya, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Usul ini diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sebagaimana dikutip dari Modul Pancasila yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.

(faz/faz)

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya menunjukkan komitmen penuh untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas perlintasan internasional, khususnya di Bandara Internasional Juanda Terminal 2 (T2).

Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Persiapan Perayaan Libur Nataru yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Ramdhani dan juga didampingi oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil angkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan ini.

"Kami mengerahkan sekitar 100 petugas imigrasi yang siap siaga, serta memperkuat sistem teknologi dan informasi untuk mendukung layanan yang cepat dan efisien," kata Yudhistira, Senin (9/12/2024)

Tak luput, Yudhistira juga menekankan pentingnya integritas dan karakter kepada petugas imigrasi.

"Kami pastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme. Serta memiliki karakter yang konsisten dalam menjunjung tinggi integritas," ucap Yudhistira.

Kemudian, tak hanya mengandalkan internal, Yudhistira mengaku bahwa pihak Kantor Imigrasi Surabaya juga memperkuat sinergi dengan memgaet beberapa instansi seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Balai Karantina Kesehatan.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang valid, seperti paspor dan visa, sebelum bepergian ke luar negeri. Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandasnya.

Disamping itu, Kakanim Ramdhani menambahkan dalam libur nataru kali berharap Kantor Imigrasi Surabaya menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan asing menjadikan liburan lebih aman dan nyaman.

"Ini sebagaimana sesuai dengan program akselerasi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Imipas) yakni salah satunya sebagai upaya untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sekaligus Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," jelas Ramdhani.

Selanjutnya, sorotan utama lainnya yakni uji coba sistem autogate yang akan mempermudah proses pemeriksaan imigrasi di T2 Bandara Juanda.

Yang mana untuk fasilitas autogate ini, sedang dipersiapkan untuk diujicobakan pada akhir tahun 2024 ini.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan akselerasi dari Menteri Imipas RI yakni pada poin 6 dalam penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. Serta poin 7, pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan International.

"Fasilitas autogate di T2 Bandara Juanda ini, jika sesuai rencana akan selesai akhir Desember dan langsung segera diujicobakan ke masyarakat. Dan fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan pengalaman pengguna, khususnya pada periode sibuk seperti Natal dan Tahun Baru," sambung Ramdhani.

Untuk itu, setelah diujicoba pada akhir Desember 2024, autogate segera diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI pada Januari 2025.

"Kami berharap autogate ini menjadi solusi inovatif yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat di momen libur Nataru," pungkasnya.

KOMPAS.com - Penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus menjalani pemeriksaan dengan status tersangka di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (09/12).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat, membenarkan pemeriksaan IWAS dengan status tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

"Iya, hari ini memang kami agendakan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus (IWAS)," kata Syarif sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Syarif mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan IWAS alias Agus menjadi tahanan rutan. Pria difabel itu masih dalam status tahanan rumah.

"Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari," ucap Syarif.

Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang.

"Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti, memang ada dua [korban tambahan] yang sudah kami mintai BAI [berita acara investigasi]. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima [korban], termasuk korban itu sendiri [pelapor]," kata Syarif.

IWAS sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus sempat menimbulkan keraguan di masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan hal itu disebabkan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Padahal kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," tegasnya.

Ketua Komisi Disabilitas (KDD) NTB, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Bagaimana kronologinya?

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial MA.

Menurut pendamping korban, Ade Latifa, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya semula dilaporkan pada teman korban.

Dari situ baru timbul keberanian untuk bicara.

"Korban merasa kalau tidak dilaporkan, pelaku terus berkeliaran dan dia merasa tidak aman kalau keluar rumah karena bisa saja akan ketemu pelaku," tutur Latifa.

Latifa menceritakan peristiwa yang dialami korban MA berlangsung pada 7 Oktober lalu sekitar pukul 10:00 WITA.

Saat itu korban sedang ingin membuat konten Instagram di Taman Udayana.

Ia lalu dihampiri oleh terduga pelaku—yang tak dikenal olehnya—dan bertanya apakah dirinya seorang mahasiswi.

Korban menjawab iya dan terduga pelaku membuat klaim sebagai mahasiswa di kampus yang sama dengan korban.

Percakapan keduanya kemudian membicarakan soal keluarga dan terkait kuliah.

"Tapi korban tidak begitu fokus dan merasa tidak nyaman karena pelaku menanyakan hal yang sangat pribadi mengarah ke seksualitas," ungkap Latifa.

"Namun tak ada rasa curiga sama sekali kalau pelaku akan melakukan hal buruk."

Terduga pelaku, sambung Latifa, lantas mengajak korban pindah ke belakang Taman Teras dan dengan nada tegas mengancam korban agar diam.

"Seolah-olah pelaku tahu semua keburukan korban dan akan melaporkannya bahkan akan mendatangi orang tua korban."

Ancaman itu, katanya, dilakukan secara berulang-ulang oleh terduga pelaku dan korban hanya bisa diam, sedih, dan merasa bersalah.

Setelahnya korban ditawari agar melakukan ritual "mandi suci" bersama pelaku di hotel. Tapi, korban berkali-kali menolak, ucap Latifa.

"Namun pelaku ini mengancam kalau korban tidak patuh maka hidupnya bakal hancur dan seluruh keburukan korban akan dibongkar ke orang tuanya."

Korban, sambung Latifa, akhirnya menuruti terduga pelaku dan memboncengnya ke arah penginapan. Korban dipaksa turun dan disuruh membayar biaya kamar.

Dengan perasaan takut, korban mengikuti perintah terduga pelaku masuk ke sebuah kamar karena lagi-lagi di bawah ancaman, klaimnya.

Di situlah korban mengalami peristiwa kekerasan seksual.

"Pelaku membuka pakaian korban menggunakan kaki."

Setelah itu, korban kembali membonceng pelaku ke Taman Udayana dan secara diam-diam mencoba menghubungi teman kuliahnya berinisial SA untuk minta dijemput di suatu lokasi.

Kepada SA, korban menceritakan semua kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Korban memiliki kesamaaan situasi rentan

Latifa mengatakan keberanian korban MA melaporkan kasusnya, rupanya memunculkan keberanian korban-korban lain untuk bersuara.

Hingga saat ini, total ada 13 korban yang mengadu ke lembaganya. Dari belasan itu, sepuluh korban berusia dewasa dan tiga lainnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Modus yang diperbuat terduga pelaku terhadap para korban, klaimnya, relatif sama.

"Korban biasanya duduk sendiri, dihampiri pelaku, diajak berkenalan, dan diambil simpatinya dengan cerita-cerita sedih sambil menunjukkan video-video dia yang bisa bermain alat musik dan lain-lain."

"Sehingga korban simpati ke pelaku dan korban tidak curiga kalau pelaku akan berbuat macam-macam."

"Baru setelah itu pelaku mulai mengulik kehidupan pribadi korban sampai akhirnya itu dijadikan ancaman untuk korban."

Terduga pelaku, klaimnya, juga mengajak para korban untuk melakukan ritual "mandi suci" dengan dalih untuk membersihkan dosa-dosa masa lalu mereka.

Latifa menuturkan kesamaan para korban ini adalah mereka berada dalam situasi rentan.

Misalnya, dalam kondisi lelah memikirkan perkuliahan, ada juga yang sedang bermasalah dengan keluarga.

Belasan korban itu bahkan mengalami beragam bentuk kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual fisik hingga pemerkosaan.

"Tapi ada juga korban yang tak sampai di bawa ke penginapan, tapi dia diikuti sampai ke indekosnya dan sempat terjadi upaya pelecehan oleh pelaku."

Dan meskipun terduga pelaku memiliki keterbatasan fisik, dia bisa mendorong korban dengan tubuhnya.

"Meskipun tidak punya tangan, tapi cukup punya tenaga," ungkap Latifa.

"Jadi pelaku sudah terbiasa dengan kondisinya, pelaku juga bukan orang yang tidak produktif, kita bisa lihat aktivitas pelaku di media sosial," sambungnya.

Itu mengapa, kata Latifa, para korban merasa tertekan ketika publik tidak memercayai apa yang terjadi pada diri mereka.

"Untuk apa para korban berbohong seperti yang disampaikan pelaku?"

Apa pengakuan terduga pelaku?

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi pelaku, I Wayan Agus Suartama, dan meminta tanggapan atas tuduhan tersebut, akan tetapi yang bersangkutan menolak memberi respons.

Sebelumnya, pelaku sempat mengeklaim dirinya difitnah oleh korban MA dengan dalih keterbatasan fisik.

"Yang saya bingung bagaimana saya memerkosa? Sementara saya enggak bisa buka celana sendiri, enggak bisa buka baju sendiri. Jadi bagaimana saya melakukan kekerasan seksual?" kata Agus.

Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas (KDD) Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Dalam perkara yang melibatkan pelaku, Joko hanya ingin memastikan tindakan polisi terhadap disabilitas berjalan sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang Disabilitas.

"Sejauh ini KDD dilibatkan sejak awal, sejak diterimanya laporan. Kepolisian berkoordinasi dengan KDD terkait penangannannya."

Joko menambahkan lembaganya juga telah menyediakan pendamping hukum bagi terduga pelaku.

"Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan kaki"

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka I Wayan Agus Suartama sempat membuat ragu publik lantaran pria 21 tahun itu merupakan penyandang disabilitas tunadaksa.

Namun, Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Kekerasan seksual seperti perkosaan, menurutnya, tidak sebatas adanya penetrasi penis ke vagina dan keluarnya air mani, melainkan bisa melalui anal atau oral.

"Perkosaan termasuk kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/12).

"Bahkan kekerasan seksual dapat terjadi ketika pelaku memaksa korban menyaksikan video atau foto intim," sambungnya.

"Atau ada perbuatan meraba, menyentuh, mengusap, menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, itu semua bisa dikatakan pelecehan seksual."

"Dan yang terpenting dalam kekerasan seksual adalah tanpa persetujuan korban."

Rainy kemudian menjelaskan dalam kasus kekerasan seksual yang pelakunya memiliki hambatan fisik tanpa kedua lengan, modus yang kemungkinan diperbuat adalah dengan ancaman seperti membuka "aib masa lalu" atau foto intim korban.

Pelaku, klaimnya, bisa saja menjadikan aib atau foto intim tersebut sebagai alat untuk menguasai korban.

Korban pun pada akhirnya terpaksa mengikuti kemauan pelaku.

"Sehingga kalau ada hubungan seksual, maka itu terjadi tanpa persetujuannya, karena korban dalam penguasaan pelaku," kata Rainy.

"Dalam hal inilah relasi kuasa antara pelaku penyandang disabilitas dengan korban, timpang.

Modus lainnya adalah dengan tipu daya atau janji-janji.

Pelaku, sambungnya, dapat menggunakan tipu daya atau janji sehingga korban menuruti permintaannya untuk melakukan hubungan seksual bersifat transaksional.

Tapi sesudahnya janji itu tidak ditepati.

Di sisi lain, untuk korban berani bersuara bukan hal yang gampang. Sebab korban akan merasa malu lantaran itu sama saja seperti membuka aibnya sendiri.

"Korban akan disalahkan dengan pertanyaan kenapa mau disogok dengan janji-janji?"

"Akibatnya korban diam saja. Kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi kekerasan seksual dengan ancaman membuka aib korban."

"Intinya ada berbagai macam modus operandi pelaku untuk menjerat korban agar mengikuti kemauannya."

"Tapi dalam hal korban adalah anak, terdapat relasi kuasa berdasarkan usia. Pelaku dengan hambatan fisik bisa merayu dan menyogok korban dengan uang, mainan, makanan, agar menuruti ajakan pelaku."

Rainy juga menegaskan meskipun terduga pelaku merupakan penyandang disabilitas, namun penyelesaian kasusnya tidak bisa dilakukan melalui mekanisme sosial seperti ganti rugi atau cara-cara damai lainnya.

Penuntasan kasus tersebut tetap harus berpegang pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kondisi terduga pelaku yang memiliki hambatan fisik, sambungnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan impunitas atau memaafkan terduga pelaku.

"Sanksi pidana berlaku bagi pelaku penyandang disabilitas."

"Meski di sisi lain pelaku berhak atas kebutuhan pendampingan khusus seturut kondisi disabilitasnya dan rehabilitasi untuk memutus keberulangan."

Polisi harus kuatkan unsur ancaman

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias Simon, juga bilang munculnya keraguan publik atas perkara tersebut terjadi karena keterbatasan polisi menjelaskan peristiwa ini secara rinci.

Ditambah lagi belakangan muncul kasus-kasus anggota polisi justru merakayasa kasus terhadap warga sipil.

Untuk menguatkan penyelidikan dan penyidikan, katanya, polisi harus bisa membuktikan adanya tindakan ancaman, kekerasan, dan pemaksaan yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban.

Sebab tiga unsur itu menjadi penentu ada tidaknya kekerasan seksual.

"Polisi harus kuat pembuktiannya dalam hal kekerasan, ancaman, dan pemaksaan. Itu terbukti atau tidak nanti di pengadilan?" jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Nurherwati, meminta masyarakat menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Ia juga bilang bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan data LPSK, korban MA telah mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga ini pada 2 Desember lalu melalui kuasa hukumnya.

Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus.

MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Apa perkembangan penyelidikan polisi?

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan terduga pelaku I Wayan Agus Suartama sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap tiga korban pada Senin (02/12).

Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati, menyebut penetapan status tersangka itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang dan telah sesuai prosedur yang berlaku.

Yakni merujuk pada dua alat bukti dan keterangan lima saksi termasuk dua saksi ahli.

Dua alat bukti yang disebut itu di antaranya pakaian korban dan hasil visum korban berinsial MA.

Kemudian keterangan saksi antara lain AA yang merupakan teman korban, IWK adalah pria penjaga penginapan, serta JBI yang merupakan saksi sekaligus korban peristiwa yang sama.

Ada pula saksi LA, perempuan yang juga hampir mengalami kejadian serupa dan Y seorang pria rekan korban.

Tersangka dijerat Pasal 6 (c) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta.

Pasal itu menyebutkan ancaman pidana ini berlaku bagi pelaku yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawaan untuk memaksa atau menyesatkan seseorang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

Dalam perkembangan terbaru, bekas penyidikan kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk diteliti kelengkapan formil dan material.

Di berkas itu, ada dua korban yang sudah memberikan keterangan.

Sembari menunggu hasil penelitian jaksa, penyidik kepolisian memperpanjang masa penahanan tersangka dalam status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan terhitung sejak Selasa (02/12).

Wartawan Abdul Latif di Nusa Tenggara Barat berkontribusi untuk laporan ini.