KOMPAS.com - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadilan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pada 2024, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Melalui tema tersebut, peringatan HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, terutama untuk anak-anak.

Sayangnya, masih banyak anak-anak yang kekurangan hak dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Berdasarkan laporan tahunan UNICEF pada 2023, lebih dari setengah juta anak Indonesia belum menerima imunisasi dasar. Masih dari laporan yang sama, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuat stunting masih menjadi masalah utama dalam permasalahan gizi anak.

Selain itu, Kementerian Kesehatan pada awal 2024 melaporkan bahwa lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan dosis imunisasi sepanjang 2011-2023. Jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah setengah juta anak pada 2023.

Isu tersebut menjadi perhatian utama APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau.

Melalui program APRIL2030, APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Inisiatif tersebut dilakukan dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di desa sekitar area operasional di Riau serta dukungan bagi pendidikan bermutu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, APRIL Group menyelenggarakan bakti sosial dalam rangkaian acara RGE Founder’s Day 2024 di Estate Pelalawan, Provinsi Riau, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL yang diluncurkan pada 2022.

Sebagai bagian dari komitmennya, APRIL melakukan Human Rights Impact Assessment (HRIA) pada September 2022, Inisiatif ini mengidentifikasi dua isu penting, yakni terkait perlindungan anak dan potensi pekerja anak.

Dalam acara tersebut, APRIL memberikan bantuan imunisasi dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak serta keluarga kontraktor yang bekerja di area konsesi APRIL dan mitranya. Sebelumnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan untuk anak pekerja APRIL.

Legal Compliance, Conservation, and Human Rights Head RAPP Inra Gunawan mengatakan, APRIL Group berkomitmen memberikan akses kesehatan dan pendidikan kepada pekerja dan keluarganya dengan menjunjung prinsip “Tidak Ada Anak yang Tertinggal”.

“Melalui kegiatan tersebut, kami memperluas komitmen dengan melibatkan kontraktor dan keluarga kontraktor,” ujar Inra dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Imunisasi dan pemberian makanan tambahan

Salah satu kegiatan utama dalam RGE Founder’s Day 2024 adalah imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Kegiatan ini penting dilakukan mengingat banyaknya anak-anak tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, perusahaan melakukan imunisasi kejar serentak di 27 estate di Riau. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi semua anak.

Selain imunisasi, kegiatan tersebut juga meliputi PMT untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia 0-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Pada RGE Founder’s Day 2024, APRIL Group juga meresmikan pembangunan daycare untuk estate Pelalawan North. Pembangunan daycare ini bertujuan untuk menyediakan tempat perawatan yang aman bagi anak-anak pekerja ketika orang tuanya bekerja di area konsesi.

Sepanjang 2024, APRIL telah membangun 3 daycare permanen, 7 mobile daycare, serta 7 mobile classroom yang tersebar di sejumlah estate APRIL, mulai dari Pelalawan, Teso, Pulau Padang, Meranti, hingga mitra.

Pemberian imunisasi dan PMT mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan capaian imunisasi serta pencegahan dan pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan Drg Aulia Rachman Khalid mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinkes Pelawan mengapresiasi unit bisnis APRIL Group, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang telah menggelar imunisasi bagi anak-anak para kontraktor pada kegiatan RGE Founder’s Day.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menambah capaian imunisasi di Provinsi Riau.

“Selain imunisasi, PMT juga sangat baik untuk mencegah kekurangan nutrisi dan stunting,” kata Drg Aulia.

Dukungan terhadap pendidikan

Selain membangun daycare untuk anak usia dini, APRIL juga mendukung program wajib belajar bagi anak usia 6-15 tahun dengan mendirikan sekolah non-formal berijazah.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan dasar sebelum mereka melanjutkan pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, APRIL juga meresmikan sekolah asrama SMP Global Andalan (kelas jauh) untuk anak-anak kontraktor yang berada di area operasional perusahaan pada Founder’s Day 2024.

Sistem boarding tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan sekolah formal tanpa harus mengkhawatirkan jarak.

Salah satu siswa sekolah tersebut, Rain Jerrih Nababan, mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah karena rumahnya jauh. Untuk mencapai sekolah terdekat, ia harus naik speedboat sekitar 40 menit kemudian dilanjutkan dengan bus.

“Kalau tidak ada sekolah asrama itu, saya kesulitan untuk menuju lokasi sekolah,” kata Rain.

Rain mengaku, fasilitas di SMP Global Andalan mampu menunjang aktivitas belajar. Selain fasilitas, sekolah asrama ini juga memberikan life skill yang melatih siswa untuk lebih mandiri, seperti berkebun, memelihara ikan hingga memasak.

“Saya berharap, bantuan ini dapat mewujudkan cita-cita saya untuk sekolah lebih tinggi dan bekerja sebagai karyawan RAPP,” ujarnya.

Melalui program SMP boarding, APRIL berencana mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kehutanan dan pertanian. Program ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak kontraktor yang telah berkontribusi pada operasional APRIL.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satu dekade APRIL2030 dalam pilar Kemajuan Inklusif.

Komitmen tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat melalui prakarsa transformatif. Salah satunya, dengan mendukung pendidikan berkualitas di sekitar area operasional untuk membangun masa depan yang lebih baik.

KOMPAS.com - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadilan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pada 2024, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Melalui tema tersebut, peringatan HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, terutama untuk anak-anak.

Sayangnya, masih banyak anak-anak yang kekurangan hak dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Berdasarkan laporan tahunan UNICEF pada 2023, lebih dari setengah juta anak Indonesia belum menerima imunisasi dasar. Masih dari laporan yang sama, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuat stunting masih menjadi masalah utama dalam permasalahan gizi anak.

Selain itu, Kementerian Kesehatan pada awal 2024 melaporkan bahwa lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan dosis imunisasi sepanjang 2011-2023. Jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah setengah juta anak pada 2023.

Isu tersebut menjadi perhatian utama APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau.

Melalui program APRIL2030, APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Inisiatif tersebut dilakukan dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di desa sekitar area operasional di Riau serta dukungan bagi pendidikan bermutu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, APRIL Group menyelenggarakan bakti sosial dalam rangkaian acara RGE Founder’s Day 2024 di Estate Pelalawan, Provinsi Riau, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL yang diluncurkan pada 2022.

Sebagai bagian dari komitmennya, APRIL melakukan Human Rights Impact Assessment (HRIA) pada September 2022, Inisiatif ini mengidentifikasi dua isu penting, yakni terkait perlindungan anak dan potensi pekerja anak.

Dalam acara tersebut, APRIL memberikan bantuan imunisasi dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak serta keluarga kontraktor yang bekerja di area konsesi APRIL dan mitranya. Sebelumnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan untuk anak pekerja APRIL.

Legal Compliance, Conservation, and Human Rights Head RAPP Inra Gunawan mengatakan, APRIL Group berkomitmen memberikan akses kesehatan dan pendidikan kepada pekerja dan keluarganya dengan menjunjung prinsip “Tidak Ada Anak yang Tertinggal”.

“Melalui kegiatan tersebut, kami memperluas komitmen dengan melibatkan kontraktor dan keluarga kontraktor,” ujar Inra dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Imunisasi dan pemberian makanan tambahan

Salah satu kegiatan utama dalam RGE Founder’s Day 2024 adalah imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Kegiatan ini penting dilakukan mengingat banyaknya anak-anak tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, perusahaan melakukan imunisasi kejar serentak di 27 estate di Riau. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi semua anak.

Selain imunisasi, kegiatan tersebut juga meliputi PMT untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia 0-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Pada RGE Founder’s Day 2024, APRIL Group juga meresmikan pembangunan daycare untuk estate Pelalawan North. Pembangunan daycare ini bertujuan untuk menyediakan tempat perawatan yang aman bagi anak-anak pekerja ketika orang tuanya bekerja di area konsesi.

Sepanjang 2024, APRIL telah membangun 3 daycare permanen, 7 mobile daycare, serta 7 mobile classroom yang tersebar di sejumlah estate APRIL, mulai dari Pelalawan, Teso, Pulau Padang, Meranti, hingga mitra.

Pemberian imunisasi dan PMT mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan capaian imunisasi serta pencegahan dan pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan Drg Aulia Rachman Khalid mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinkes Pelawan mengapresiasi unit bisnis APRIL Group, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang telah menggelar imunisasi bagi anak-anak para kontraktor pada kegiatan RGE Founder’s Day.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menambah capaian imunisasi di Provinsi Riau.

“Selain imunisasi, PMT juga sangat baik untuk mencegah kekurangan nutrisi dan stunting,” kata Drg Aulia.

Dukungan terhadap pendidikan

Selain membangun daycare untuk anak usia dini, APRIL juga mendukung program wajib belajar bagi anak usia 6-15 tahun dengan mendirikan sekolah non-formal berijazah.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan dasar sebelum mereka melanjutkan pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, APRIL juga meresmikan sekolah asrama SMP Global Andalan (kelas jauh) untuk anak-anak kontraktor yang berada di area operasional perusahaan pada Founder’s Day 2024.

Sistem boarding tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan sekolah formal tanpa harus mengkhawatirkan jarak.

Salah satu siswa sekolah tersebut, Rain Jerrih Nababan, mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah karena rumahnya jauh. Untuk mencapai sekolah terdekat, ia harus naik speedboat sekitar 40 menit kemudian dilanjutkan dengan bus.

“Kalau tidak ada sekolah asrama itu, saya kesulitan untuk menuju lokasi sekolah,” kata Rain.

Rain mengaku, fasilitas di SMP Global Andalan mampu menunjang aktivitas belajar. Selain fasilitas, sekolah asrama ini juga memberikan life skill yang melatih siswa untuk lebih mandiri, seperti berkebun, memelihara ikan hingga memasak.

“Saya berharap, bantuan ini dapat mewujudkan cita-cita saya untuk sekolah lebih tinggi dan bekerja sebagai karyawan RAPP,” ujarnya.

Melalui program SMP boarding, APRIL berencana mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kehutanan dan pertanian. Program ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak kontraktor yang telah berkontribusi pada operasional APRIL.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satu dekade APRIL2030 dalam pilar Kemajuan Inklusif.

Komitmen tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat melalui prakarsa transformatif. Salah satunya, dengan mendukung pendidikan berkualitas di sekitar area operasional untuk membangun masa depan yang lebih baik.

JAKARTA - Imparsial menyatakan Polri menjadi salah satu institusi negara yang berperan dalam rangka menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

"Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Terkait hal tersebut, Ardi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam konteks pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. "Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini," ujar Ardi.

Imparsial mencatat pada 2021 terdapat 28 kasus, kemudian 2022 sebanyak 23 kasus, di 2023 sebanyak 18 kasus, tahun 2024 hingga November terdapat 20 kasus. Meski begitu, Ardi menuturkan harus tetap ada perbaikan terus-menerus kedepannya untuk semakin memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dalam hal ini, Imparsial juga memaparkan bahwa, terdapat beberapa inisiatif lain yang juga progresif yang dilakukan oleh Polri belakangan ini. Diantaranya adalah fasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

"Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023," paparnya.

Selain itu, Polri dalam tiga tahun belakangan ini juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Pembentukan unit itu memang masih terbatas hanya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan.

"Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat," ucapnya.

Imparsial berpandangan, penting bagi Polri ke depan untuk merumuskan sebuah kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam pencegahan dan penanganan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berbasis pada prinsip dan norma hak asasi manusia.

"Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang," tutupnya.

Menteri Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, para pengguna narkoba bakal dikategorikan sebagai korban dalam undang undang KUHP yang baru.

Dengan status korban, penegakan hukum bagi para pengguna narkoba bukan lagi dipidana penjara, melainkan rehabilitasi serta pembinaan.

Menurut Yusril, hukuman penjara akan difokuskan pada mereka yang terlibat dalam penyebaran narkotika, sebagai kurir, dan bandar. Klasifikasi ini diharapkan dapat meringankan beban lembaga permasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Ria Agustina (33), pemilik klinik kecantikanRia Beauty, status sebagai tulang punggung keluarga kini berbenturan dengan proses hukum yang sedang dijalani.

Sejak ditahan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus yang masih didalami, Ria harus menghadapi kenyataan pahit.

Tidak hanya berjauhan dengan keluarga dan anak yang masih berusia satu tahun, tetapi juga menanggung beban hukum yang belum menemui titik terang.

“Dan menanggung orangtuanya, iparnya, sampai keluarganya sendiri dan banyaklah. Karena suaminya enggak ada aktivitas, jadi pure, dia tulang punggung keluarga,” ujar kuasa hukum Ria, Raden Ariya saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

Tuntutan hukum

Namun, penyidik Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menolak penangguhan penahanan terhadap tersangka Ria dengan berbagai pertimbangan.

“Untuk sementara saya belum bisa accept,” kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah Chaira Sukma, di kantornya, Rabu (11/12/2024).

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penyidik menolak penangguhan penahanan. Salah satunya adalah tempat tinggal Ria di Malang, Jawa Timur, yang jauh dari lokasi kasusnya diusut.

Sementara itu, penyidik masih harus mendalami penyidikan perkara yang menjerat Ria.

“Karena ini kasusnya juga baru dan harus banyak pendalaman dan akan bolak-balik. Mengingat juga dia juga tempat tinggalnya di Malang,” jelas Syarifah.

Oleh karena itu, saat ini Ria masih mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Kronologi penangkapan

Ria ditangkap polisi bersama karyawannya, DN (58), saat melayani treatment derma roller kepada tujuh pelanggan di kamar hotel wilayah Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, Ria menggunakan alat derma roller yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, Ria menggunakan krim anestesi dan serum yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa keduanya bukan tenaga kesehatan. Ria diketahui merupakan sarjana perikanan.

Meski begitu, Ria menjalani praktik dengan didukung oleh sejumlah sertifikat ahli kecantikan yang dimilikinya.

Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 4 underpads, 1 alat pelindung diri (APD), 13 handuk, 7 headband, 31 suntikan kecil, 4 suntikan besar, 4 krim anestesi merek Forte Pro, dan 10 derma roller.

Ada juga 1 derma pen, 1 serum jerawat, 1 toples krim anestesi, 15 ampoul obat jerawat, 1 anestesi, 1 ponsel, 27 roller, uang tunai Rp 10,7 juta, dan ATM BCA berisi Rp 57 juta.

RA dan DN dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau Pasal 439 juncto Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Ancaman hukuman terhadap dua tersangka maksimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar Rp 5 miliar.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Palopo -

Viral video terdakwa kasus pornografi, Yusdy Gosal, keluar dari Lapas Kelas II-A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo memberikan penjelasan.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo Koharudin mengaku baru tahu kejadian itu setelah mendapat pesan dari kuasa hukum (KH) Yusdi. Dia tidak pernah mengeluarkan izin Yusdy keluar dari Lapas.

"Kemarin pas saya di-WA (WhatsApp) sama anggota saya sama PH-nya kok ini si Yosdy Gosal bisa ada acara seperti ini (mempertanyakan), saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apa pun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ujar Koharudin kepada wartawan, dilansir detikSulsel, Kamis (12/12/2024).

Setelah diselidiki, Koharudin mengatakan ada oknum anggotanya yang berinisiatif secara pribadi mengeluarkan terdakwa. Anggotanya itu mengaku iba mendengar kabar orang tua terdakwa sakit.

Terdakwa awalnya dibawa menemui orang tuanya di rumahnya. Setelah itu Yusdy Gosal dengan inisiatifnya sendiri pergi menghadiri acara keagamaan di suatu gedung di Palopo.

"Karena beliau mungkin kasihan dan tahu lapas, saya tidak tahu. Akhirnya keluarlah itu, tapi itu dikawal terus katanya sampai ke rumahnya, keluar kira-kira jam 11 atau 12 (siang) lah gitu," sambungnya.

Koharudin mengatakan anggotanya membuat surat kesehatan, kemudian membawa Yusdy keluar dari tahanan dengan tetap dalam pengawalannya. Dia menyayangkan pihak lapas yang tidak mengkonfirmasi surat tersebut terlebih dahulu kepadanya.

Baca selengkapnya di sini.

(aik/idh)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023

“Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Maryono menunda pembacaan putusan para terdakwa hingga keesokan harinya, yakni Jumat (13/12).

“Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13,” kata Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022–2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018–2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019–2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

JAKARTA - Sidang vonis terhadap 15 terdakwa kasus pungutan liar ( pungli ) Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar pada hari ini diundur jadi besok, Jumat (13/12/2024). Ketua Majelis Hakim Maryono mengungkapkan alasannya.

?Hari ini Pak Jaksa dan penasihat hukum maupun terdakwa, sedianya hari ini akan dibacakan putusan ya. Namun karena sesuatu hal khususnya untuk musyawarah belum tercapai. Selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan,? kata Maryono, Kamis (12/12/2024).

Hakim menyebutkan, pembacaan vonis terhadap 15 terdakwa selanjutnya akan digelar pada Jumat (13/12) besok. ?Jadi kami belum bisa membacakan hari ini, akan kita bacakan besok ya. Akan kita bacakan besok Jumat itu tanggal 13 (Desember),? jelas dia.



Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 mantan pegawai rutan KPK dengan hukuman beragam terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli). Mereka dituntut 4-6 tahun penjara.

"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP," kata JPU KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024).

Berikut perincian tuntutan hukuman para terdakwa:

1. Deden Rochendi, enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

2. Hengki, enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

3. Ristanta, lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp136 juta subsider satu tahun penjara.

4. Eri Angga Permana, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp94.300.000 subsider enam bulan penjara.

5. Sopian Hadi, tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun penjara.

6. Achmad Fauzi, lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp34 juta subsider satu tahun penjara.

7. Agung Nugroho, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp56 juta subsider enam bulan penjara.

8. Ari Rahman Hakim, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara.

9. Muhammad Ridwan, tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp159.500.000 subsider delapan bulan penjara.

10. Mahdi Aris, empat tahun penjara dan denda Rp250 subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp96.200.000 subsider enam bulan penjara.

11. Suharlan, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp103.400.000 subsider delapan bulan penjara.

12. Ricky Rachmawanto, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

13. Wardoyo empat tahun penjara dan denda Rp250 subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp71.150.000 subsider enam bulan penjara.

14. Muhammad Abduh, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp93.950.000 subsider enam bulan penjara.

15. Ramadhan Ubaidillah, empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp135.200.000 subsider delapan bulan penjara.

Adapun hal-hal memberatkan tuntutan tersebut yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum hingga mengakui dan menyesali perbuatannya, kecuali Achmad Fauzi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.

Beberapa aktivis HAM itu di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.

"Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu (12/12/2024).

Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024, 29 di antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.

Dalam rangkaian unjuk rasa #peringatandarurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa.

Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bhayangkara.

"Merespon situasi ini, kami menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini," jelas Eko.

"Kekerasan aparat harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai kebijakan yang diambil oleh petinggi Polri, bukan hanya merupakan kejadian terbatas yang dilakukan oleh aparat di lapangan," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi kini menjadi institusi yang gagal menjadi pelindung, apalagi pelayan masyarakat.

Menurut dia, kegagalan itu bisa disebabkan oleh kepemimpinan hingga budaya institusi.

"Saatnya polisi mulai mengubah diri dengan melakukan perombakan kepemimpinan, termasuk di pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri, yang mesti dilakukan secepatnya mengingat kinerja kepemimpinan selama ini menjauh dari ciri polisi negara demokrasi dan hak asasi," ungkap Eko.

Mereka juga meminta agar aparat kepolisian di semua level untuk memahami, mengerti, bahkan mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan polisi yang terbukti melakukan kekerasan disanksi pidana dengan keras alih-alih hanya sanksi etik.

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Program Sekolah Damai inovasi untuk pendidikan perdamaian

MEDAN, iNewsMedan.id - Anggota DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menangani bangunan tanpa izin. Dirinya menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu dalam upaya menertibkan tata ruang kota. 

Hal itu diungkapkan oleh Reza Pahlevi Lubis menjawab pertanyaan wartawan terkait dibatalkannya pembongkaran bangunan atau gedung yang saat ini tengah viral di media sosial, yaitu salah satu bangunan atau di Jalan Mahkamah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. 

"Kasatpol PP tidak boleh tebang pilih dalam menangani izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," tegasnya, Kamis (12/12/2024).

Politisi Partai Golkar ini khawatir jika kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan tegas, akan muncul banyak kasus serupa. Ia juga meminta Satpol PP untuk tidak ragu-ragu menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan.

"Ini harus ditertibkan karena bisa berimbas kepada masyarakat lain yang melihat ketidaktegasan dari Satpol PP," ujar Reza.

Lebih lanjut, Reza mengapresiasi peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tata ruang. "Saya berharap pemerintah dapat merespon cepat setiap laporan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku," harapnya.

Editor : Odi Siregar

Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi yang diajukan jaksa terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ronald dihukum 5 tahun penjara meski ketua majelis kasasi, Soesilo, sepakat Ronald divonis bebas.

Putusan lengkap, termasuk perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Soesilo, terdapat dalam dokumen putusan kasasi Ronald Tannur nomor 1466 K/Pid/2024 yang diunggah oleh MA ke situsnya pada Senin (9/12/2024).

"Menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak Edward Tannur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan mengakibatkan mati'. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," demikian amar putusan tersebut sebagaimana dilihat detikcom, Kamis (12/12/2024).

Hal yang memberatkan ialah Ronald Tannur berusaha menghindari tanggung jawab, padahal korban adalah
pacar terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Berikutnya, majelis hakim kasasi menganggap Ronald tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan.

"Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dipidana," demikian tertulis dalam putusan itu.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Ronald telah mengakui melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Dini di dalam lift Lenmarc Surabaya. Selain itu, hakim juga menyatakan Ronald dengan sengaja atau sadar menyeret tubuh Dini Sera yang bersandar di samping kiri depan mobilnya dan selanjutnya melindas tubuh korban.

"Menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya dengan melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan pukul 01.05 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban yang masih terkapar ke dalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara," ujar hakim.

Hakim menyatakan perbuatan Ronald Tannur itulah yang membuat Dini Sera tewas. Hakim juga mengatakan hasil visum telah menunjukkan luka majemuk yang menyebabkan Dini Sera tewas.

"Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil visum et repertum Nomor KF 23.0465 dari RSUD Dr Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, apalagi dengan diketemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemudikan Terdakwa," demikian pertimbangan hakim.

Meski demikian, hukuman 5 tahun penjara itu tak dibuat dengan suara bulat oleh tiga hakim yang tergabung dalam majelis kasasi pengadil Ronald Tannur. Ketua majelis hakim, Soesilo, menyampaikan dissenting opinion.

Soesilo mengatakan alasan kasasi dari jaksa pada pokoknya menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Soesilo menganggap alasan itu tidak dapat dibenarkan karena majelis hakim PN Surabaya yang mengadili Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili Ronald Tannur sebagaimana hukum acara pidana.

"Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang," ujar Soesilo.

Soesilo mengatakan rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil bergerak ke kanan sementara tubuh Dini Sera ada di sisi kiri mobil. Dia menyebut Dini Sera masih bernyawa saat tiba di apartemen, lalu dibawa ke rumah sakit. Dini Sera kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Dia juga menyebut ada hasil visum yang menunjukkan Dini Sera meninggal dunia dengan sebab kematian, yaitu luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan serta pemeriksaan tambahan yang menemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Soesilo mengatakan hasil visum tak dengan jelas menunjukkan Ronald Tannur sebagai pelaku yang menyebabkan tewasnya Dini Sera.

"Meskipun terdapat visum et repertum yang menjelaskan kematian Dini Sera Afrianti, namun hasil visum et repertum tersebut tidak serta-merta menyatakan Terdakwa-lah sebagai pelaku perbuatan terhadap Dini Sera Afrianti, apalagi sampai adanya dugaan Terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut," ujarnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

Dia mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Atas dasar itu, Soesilo menyatakan putusan bebas dari hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tannur sudah tepat.

"Selain itu pula, konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti dan maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat," ujarnya.

Dissenting opinion itu tidak memengaruhi putusan 5 tahun penjara terhadap Ronald Tannur. Sebab, dua hakim lainnya, yakni Ainal Mardiah dan Sutarjo, menyatakan Ronald Tannur bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas.

Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Sebagai informasi, vonis bebas dari hakim PN Surabaya ke Ronald Tannur itu diduga diberikan karena ada suap dari ibu Ronald Tannur. Kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, yakni:

1. Erintuah Damanik (hakim PN Surabaya)
2. Mangapul (hakim PN Surabaya)
3. Heru Hanindyo (hakim PN Surabaya)
4. Lisa Rahmat (pengacara)
5. Zarof Ricar (eks Pejabat MA)
6. Meirizka Widjaja (Ibu Ronald Tannur)

Meirizka diduga meminta bantuan Lisa agar anaknya, Ronald Tannur, divonis bebas. Lisa lantas berkomunikasi dengan Zarof, yang kemudian dihubungkan ke tiga hakim yang mengadili Ronald Tannur di PN Surabaya hingga terjadilah dugaan suap-menyuap tersebut.

Selain itu, Kejagung menyebutkan ada uang Rp 5 miliar yang disiapkan untuk Hakim Agung. Namun Kejagung belum menjelaskan apakah uang itu sudah diberikan oleh Zarof selaku makelar kasus atau belum.

Dalam perkembangannya, MA juga melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur. MA menyatakan ketiga Hakim Agung yang menjadi majelis kasasi tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Meski demikian, MA mengatakan Zarof Ricar pernah bertemu dengan Hakim Agung Soesilo, yang memberikan pendapat berbeda dalam vonis ini. Jubir MA Yanto menyatakan keduanya bertemu dalam acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri UNM, Makassar, pada 27 September 2024, atau sebelum vonis kasasi diketok pada 22 Oktober 2024. Dia juga menyatakan Zarof pernah menyinggung kasus Ronald Tannur ke Soesilo, namun tak ditanggapi.

"Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S," jelas dia.

Dia mengatakan keduanya tidak pernah bertemu kembali tempat lain. Yanto mengatakan Zarof, yang juga telah diperiksa, tidak mengenal kedua hakim lainnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

(haf/imk)