JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri HAM Natalius Pigai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024) siang.

Supratman menjelaskan, mereka akan menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penanganan warga binaan.

Dia menyebut transfer of prisoner atau pemulangan narapidana asing ke negara asalnya turut dibahas bersama Prabowo.

"Salah satunya, ya salah satunya, mekanisme transfer," ujar Supratman.

Supratman menjelaskan, Prabowo juga ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan.

Dia mengingatkan Prabowo memang memiliki hak memberikan amnesti sebagai Presiden.

"Dan kalau itu berjalan nanti, Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden, dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tetapi sekali lagi, hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," imbuh Supratman.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Negara. Rapat membahas pemberian amnesti terhadap warga binaan.

"Ada ratas terkait soal penanganan warga binaan, tapi nanti lebih jelasnya akan dijelaskan jubir kepresidenan, setelah selesai ratas nanti juga saya akan follow up," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menko Yusril tiba di kompleks Istana Kepresidenan. (Eva/detikcom)

Supratman menjelaskan ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya, Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan, kalau itu berjalan, nanti Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Selain Yusril dan Supratman, rapat ini dihadiri pihak terkait lain, yakni Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Simak Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengampunan hukuman atau amnesti bagi para narapidana atas nama kemanusiaan dan mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas Lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman kemudian mengatakan ada sekitar 44 ribu narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti oleh Prabowo. Namun, ia belum merinci jumlah pastinya.

Ia mengatakan ada beberapa kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di antaranya napi di kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE dan napi yang sakit berkepanjangan seperti HIV hingga alami gangguan jiwa.

Kemudian, ada narapidana dengan kasus terkait Papua dengan kategori non-bersenjata ada 18 orang.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman.

Kemudian, Supratman mengatakan para napi pengguna narkoba non-pengedar juga akan diberikan amnesti oleh Prabowo. Ia mengatakan napi narkoba akan mendapatkan amnesti ini hanya bagi pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang statusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu. Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," kata dia.

Meski begitu, Supratman mengatakan pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR terkait upaya pemberian amnesti ini.

"Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," kata dia.

Supratman mengatakan para narapidana usia produktif yang telah mendapat amnesti dari Prabowo akan dilibatkan dalam Komponen Cadangan (Komcad) dan program swasembada pangan.

"Bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi. Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," kata dia.

Supratman mengatakan pemberian amnesti oleh Prabowo ini bisa mengurangi over kapasitas Lapas hingga 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sebanyak 18 narapidana yang terlibat dalam kasus terkait Papua diusulkan untuk mendapatkan pengampunan (amnesti).

Namun, ia menegaskan bahwa narapidana yang diusulkan tersebut tidak terlibat dalam kasus bersenjata yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri HAM Natalius Pigai; dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12/2024).

"Termasuk beberapa kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini merupakan langkah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Papua.

"Ini adalah bagian dari iktikad baik agar Papua menjadi lebih tenang," ujarnya.

Menurut Supratman, sebagian besar kasus yang diusulkan merupakan kasus yang melibatkan aktivis yang mengekspresikan pendapat mereka.

"Ini bagian dari upaya kita melakukan rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini adalah upaya iktikad baik dari pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa 18 narapidana tersebut merupakan bagian dari 44.000 narapidana yang diusulkan oleh pemerintah untuk mendapatkan amnesti.

Namun, keputusan akhir akan memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Selain kasus di Papua, terdapat juga narapidana lain yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti, termasuk mereka yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV dan individu dengan gangguan jiwa.

"Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ucapnya.

Supratman menambahkan bahwa narapidana yang menjalani rehabilitasi akibat penggunaan narkotika juga termasuk dalam daftar usulan amnesti.

"Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imigrasi," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap ada tiga negara yang sudah mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Yusril menyebut proses dengan Filipina dan Australia terkait pemulangan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane hingga sisa anggota geng Bali Nine sudah hampir selesai.

"Kami melakukan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespons permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Dan tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Meski begitu, Yusril menyebut ada sejumlah masalah dalam proses perundingan dengan Australia. Ia menargetkan masalah itu akan selesai dalam waktu dekat.

"Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujarnya.

Yusril juga menyebut narapidana kasus Bali Nine juga sudah hampir selesai dan segera bisa direalisasikan. Ia menargetkan semua proses pemindahan napi akan selesai sebelum perayaan Natal.

"Dengan Bali Nine itu sudah hampir final perundingannya, saya tidak mengatakan sudah seluruhnya selesai tapi sudah hampir final dan juga akan kita segera realisasikan. Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Australia Tony Burke bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoner," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12).

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang dari RI ke Filipina.

Yusril menyebut Indonesia dalam posisi menghormati keputusan pemerintah Filipina itu.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan, dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengatakan, tanggung jawab Mary Jane sudah berpindah ke pemerintahan Filipina setelah dilakukan transfer of prisoner.

Dia menegaskan Presiden Filipina bebas dalam bersikap, apakah ingin mengampuni Mary Jane atau tidak.

"Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya," ucapnya.

"Jadi semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini," imbuh Yusril.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lupur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada.

Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyebut seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu memperoleh predikat Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) dari Kementerian Hak Asasi Manusia.

"Alhamdulillah, enam kabupaten dan satu kota di Kepulauan Babel sudah berpredikat KKPHAM," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan penetapan KKPHAM ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia nomor MHA-01.HA.02.01.01 tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel sebagai pembina juga mendapatkan penghargaan dari Menteri HAM dan penyerahan piagam penghargaan untuk para gubernur diserahkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada puncak peringatan Hari HAM sedunia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, awal pekan ini.

Adapun kabupaten kota di Kepulauan Babel yang mendapatkan predikat KKPHAM 2023, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang

Ia menyatakan kriteria penilaian KKPHAM ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 yang meliputi 10 kelompok hak dasar, yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan.

Selanjutnya, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengapresiasi atas sinergi dengan pemprov dan kabupaten kota di Babel, sehingga dua tahun berturut turut gubernur, bupati dan wali kota di Babel memperoh penghargaan terkait Kabupaten Kota Peduli HAM ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas di antaranya pemulangan narapidana asing ke negara asal, Jumat (13/12/2024).

Beberapa menteri yang hadir di Istana Kepresidenan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Supratman mengatakan, Presiden memanggilnya untuk menggelar rapat terbatas (ratas) terkait dengan penanganan warga binaan. Salah satu bahasan yakni pengembalian narapidana asing ke negara asalnya. Dia menyebut Prabowo ingin memberikan amnesti ke sejumlah warga binaan.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ungkap Supratman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Supratman menyebut amnesti merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar (UUD) kepada presiden. Dia lalu memastikan Prabowo akan meminta pertimbangan DPR.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," ungkap Politisi Partai Gerindra yang pernah menjadi Ketua Baleg DPR itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji.

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata dia.

Supratman yang juga merupakan politisi Partai Gerindra itu berharap wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi, karena menurutnya hal itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelasnya.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian.

"Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut dipertimbangkan.

Adapun usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo sebelumnya dalam forum yang sama.

"Saya rasa itu wacana yang baik, yang perlu kita pertimbangkan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan, diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada.

"Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar," ucap Supratman.

Ia menyampaikan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia mengklaim, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat.

"Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, usulan ini pun sudah bergulir di masa Presiden ke-7 Joko Widodo.

Hanya saja, momentum baru bergulir karena Pilkada 2024 sudah selesai dilaksanakan serentak.

"Kita baru selesai melakukan Pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi, ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.