REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengaku telah menerima hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024. Pasalnya, pasangan Rido tak mengajukan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pasangan Rido, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan Tim Pemenangan Pasangan Rido telah secara resmi menerima hasil Pilgub Jakarta. Karena itu, pihaknya juga mengambil langkah dengan mencabut laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dengan berbagai catatan maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPU Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (13/12/2024).

Pencabutan laporan itu dilakukan agar KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugas dengan baik hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, pihaknya tetap berharap KPU Provinsi Jakarta dapat memperbaiki kinerja.

"Catatan pengaduan kami, banyak persoalan ketidakprofesional KPU Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Jakarta, dan kami yakin akan dikabulkan. Namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pilgub Jakarta, maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," ujar Muslim.

Ia berharap, ke depan KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta. Pasalnya, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 merupakan yang paling rendah selama pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan alasan pihaknya tak melayangkan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta 2024 ke MK. Selain mendapatkan arahan pimpinan, pasangan Rido tak ingin terjadi perpecahan di Jakarta.

Riza mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fakta dan data untuk menjadi bahan gugatan di MK. Bahkan, ia menyebut, permohonan gugatan sudah ditulis oleh tim hukum pasangan Rido. Melalui persiapan itu, ia meyakini dapat membuat Pilgub Jakarta berjalan dua putaran.

"Namun prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perdebatan yang berlebihan, terjadi konflik, chaos, bahkan pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik," kata dia, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang dari RI ke Filipina.

Yusril menyebut Indonesia dalam posisi menghormati keputusan pemerintah Filipina itu.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan, dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengatakan, tanggung jawab Mary Jane sudah berpindah ke pemerintahan Filipina setelah dilakukan transfer of prisoner.

Dia menegaskan Presiden Filipina bebas dalam bersikap, apakah ingin mengampuni Mary Jane atau tidak.

"Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya," ucapnya.

"Jadi semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini," imbuh Yusril.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lupur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada.

Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum.

Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014.

Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah menuntaskan perundingan dengan pemerintah Australia, Filipina dan Prancis terkait pemulangan warga negara mereka yang dijatuhi pidana di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajaran untuk merespons permintaan dari sejumlah negara terkait pemulangan warga negara mereka yang dipidana di Indonesia.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dilakukan dengan "practical agreement" untuk pemulangan narapidana dari Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah masih menyelesaikan perundingan dengan Australia yang diperkirakan selesai dalam waktu dekat.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia 'on process'. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," kata Yusril.

Yusril mengatakan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana dengan pemerintah Prancis dan negara-negara lainnya yang mengajukan permohonan masih didalami dan dianalisis.

Menurut Yusril, dikabulkan atau tidaknya pemulangan narapidana itu membutuhkan pendalaman secara koordinatif dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

"Semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan pada bulan Desember ini sudah selesai semuanya," ujar Yusril.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum oleh warga negara asing.

"Pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk oleh warga negara asing," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes Pol. Yuldi Yusman saat konferensi pers penangkapan WNA asal Vietnam di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Imigrasi juga berharap agar masyarakat senantiasa berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan yang dilakukan WNA selama di Indonesia.

Menurut Kombes Pol. Yuldi, hal itu akan membantu penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.

"Kami komitmen untuk melindungi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi Indonesia dari kejahatan lintas negara dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mengamankan 12 warga negara Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara. Penangkapan pada hari Kamis (12/12) itu bermula dari laporan masyarakat.

Penindakan ini, kata dia, berawal dari laporan masyarakat yang masuk, kemudian pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan lidik selama kurang lebih 1 bulan.

"Dari hasil tersebut, kemarin kami melakukan penindakan di TKP dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi PSK," kata Kombes Pol. Yuldi.

Ke-12 warga negara Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan. Akan tetapi, mereka justru bekerja sebagai PSK berkedok ladies companion (LC).

Mereka terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, seluruhnya akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun.

Di samping itu, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tengah mendalami kasus tersebut, termasuk membongkar pihak koordinator yang mengarahkan para warga negara asing itu untuk bekerja di Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Lebih lanjut Supratman menambahkan bahwa Menurut data Kementerian Imipas, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Sebanyak 44 ribu narapidana berpeluang mendapatkan amnesti dari pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus yang menjadi pertimbangan untuk pemberian amnesti ini.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, Undang-Undang ITE, atau kasus-kasus lain yang diminta Presiden untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 13 Desember 2024.

Selain itu, kategori penerima amnesti juga mencakup narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit berkepanjangan, gangguan jiwa, dan HIV. Jumlahnya mencapai lebih dari seribu orang.
Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

"Beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa," ujar Supratman.

Kasus lain yang turut dipertimbangkan adalah terkait Papua, namun dengan catatan bukan termasuk kasus bersenjata. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Amnesti juga diusulkan untuk narapidana narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara.

"Beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujar Supratman.

Supratman mengatakan sebanyak 44 ribu warga binaan diusulkan diberikan amnesti. Pemberian amnesti ini akan menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan kapasitas sebesar 30% di lembaga pemasyarakatan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Langkah Presiden dan Bola di DPR

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan prinsip terhadap usulan ini. Namun, pelaksanaan amnesti masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut bersama DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti, tetapi kami akan meminta pertimbangan DPR. Dinamikanya nanti tergantung parlemen," kata Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - AP (40), ibu yang ditikam oleh anaknya, MAS (14), di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, telah memaafkan pelaku dengan harapan MAS mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, setelah melakukan pemeriksaan kedua terhadap AP di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

"Iya betul (berupaya ringankan hukuman MAS). Dia sudah minta. Bahkan dia menganggap jika (penusukan) itu bukan perbuatan anaknya," ujar Nurma saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

AP bahkan disebutkan telah memaafkan secara ikhlas tindakan MAS yang menghilangkan nyawa ayah dan neneknya pada malam berdarah tersebut.

"Walaupun dia (AP) merasa sakit, apa pun yang dia (MAS) lakukan, saya memaafkan," tambah Nurma.

Meskipun demikian, AP menyadari bahwa proses hukum tetap berjalan dan MAS kemungkinan besar akan tetap dihukum atas perbuatannya.

Namun, sebagai seorang ibu, AP tetap memilih untuk memaafkan anaknya.

Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), di kediaman mereka di Lebak Bulus pada Sabtu (30/11/2024).

Selain itu, MAS juga berupaya membunuh ibunya, AP, menggunakan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumah.

Pisau tersebut telah digunakan MAS untuk menghabisi nyawa APW dan RM.

Dalam kondisi bersimbah darah akibat luka tusuk, AP berhasil selamat setelah melompat dari pagar rumah untuk menghindari kejaran anaknya.

Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, sementara RM dan APW sudah terkapar di lantai dasar rumah dua lantai tersebut.

Setelah kejadian pembunuhan, MAS meninggalkan rumah dengan berjalan cepat dan membuang pisau di tengah perjalanan.

Seorang petugas keamanan mencoba memanggil MAS, namun dia ketakutan dan melarikan diri ke arah lampu merah Karang Tengah.

Upaya pelarian ini gagal, karena MAS berhasil ditangkap oleh petugas keamanan perumahan.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam. Mereka diamankan dan akan dideportasi karena diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata. Namun, mereka justru diduga bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dilansir Antara, Jumat (13/12/2024).

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

(rdp/idh)

Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali setelah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil mengamankan 12 orang perempuan warga negara Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di daerah Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Menurut Yuldi, saat ini Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kerap menerima laporan masyarakat mengenai WNA yang berulah. Ia menegaskan, pihaknya tidak ragu untuk melakukan penindakan apabila betul-betul ditemukan pelanggaran.

"Saat ini memang kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan kita sedang melakukan lidik terhadap laporan tersebut; dan apabila memang benar ditemukan sesuai dengan laporan akan kita lakukan penindakan," ujarnya.

Yuldi mengakui bahwa pengawasan terhadap WNA membutuhkan upaya ekstra. Ia mencontohkan, 12 warga Vietnam yang diamankan tersebut semula menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Soalnya mereka ‘kan datang tujuannya untuk wisata. Kita kan, mana kita tahu dia mau datang ke sini untuk bekerja seks komersial atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita untuk memantaunya itu agak sulit karena penyalahgunaannya begitu sudah sampai di sini. Kalau kita terlalu strict (ketat), nanti jarang ada wisatawan yang datang ke sini," ucapnya.

Namun begitu, Yuldi memastikan bahwa Ditjen Imigrasi akan melakukan peningkatan pengawasan, salah satunya dimulai saat WNA mengajukan visa sebelum berkunjung ke Indonesia.

"Mungkin lebih pada saat mereka mengajukan visa, ya. Lebih detail lagi dilihat mereka di sini tujuannya apa dan mereka latar belakang pendidikannya apa. Mungkin dari situ nanti akan kita lakukan lebih detail lagi," ucap Yuldi.

Diketahui, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga menjadi PSK berkedok ladies companion (LC) di daerah Jakarta Utara, Kamis (12/12).

Ke-12 warga negara Vietnam itu terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, mereka akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian amnesti untuk kasus narkoba hanya untuk ke pengguna. Ia menekankan tidak ada amnesti bagi pengedar ataupun bandar narkoba.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang bersatusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Terkait status pengguna narkoba, Supratman merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Yakni bisa dikatakan pengguna jika memakai maksimal satu gram.

"Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," ujarnya.

"Nah, kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung, 1 gram, maksimal 5 gram itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," lanjut Supratman.

Supratman mengungkap saran Presiden Prabowo Subianto agar narapidana pengguna narkoba penerima asesmen yang berusia produktif untuk diberi kegiatan terkait swasembada pangan. Jika sudah bebas, Prabowo bahkan menyarakankan untuk diikuti komponen cadangan.

"Tapi, sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," ujarnya.

"Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," lanjut Supratman.

(eva/maa)