MK tentu akan menganalisa terkait daerah mana saja yang bermasalah. Kemudian memunculkan alat bukti dan lainnya untuk mencermati apakah benar benar kecurangan di suatu daerah tersebut bisa dibuktikan

Surabaya (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Haidar Adam menganalisa gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK tentu akan menganalisa terkait daerah mana saja yang bermasalah. Kemudian memunculkan alat bukti dan lainnya untuk mencermati apakah benar benar kecurangan di suatu daerah tersebut bisa dibuktikan," ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat,.

Menurutnya, kalau memang terjadi kecurangan, maka MK biasanya akan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Dan, misal, harapan dari pemohon terjadi pemungutan ulang terus mungkin suaranya beralih ke mereka semua ya itu tidak tentu juga karena banyak variabel lain yang mempengaruhi.

Menurut Haidar gugatan Risma-Gus Hans ke MK tergolong cukup berat. Sebab, ada selisih suara lebih dari 5 juta antara Risma-Gus Hans dengan paslon suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU Jatim.

"Ada ketentuan di dalam UU pilkada yang memang syaratnya ada margin persentase suara tertentu untuk tiap-tiap wilayah. Itu ditentukan oleh besaran atau populasi yang berada di wilayah-wilayah tersebut, dalam hal ini Jawa Timur kalau tidak salah selisihnya tidak lebih dari 105 ribu suara," ujarnya.

Dia mengatakan dalam hukum acara, ketentuan mengenai margin semacam itu nanti akan diputuskan bersama-sama dengan pokok permohonan. Artinya, ke depan MK akan mempertimbangkan hal itu, juga mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta lain yang mungkin nanti akan diajukan oleh para pemohon.

Jadi kalau 5 juta itu sangat banyak, menurut saya secara kuantitatif itu sangat banyak dan cukup susah juga kecuali memang dalil kecurangan TSM itu bisa dibuktikan.

Haidar mengatakan gugatan-gugatan perselisihan hasil Pilkada di MK banyak kaitannya dengan tudingan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TSM, kata Haidar harus bisa dibuktikan dengan bukti yang konkret dan nyata, bukan sekadar lisan atau pengakuan-pengakuan seseorang dalam sidang.

"Mahkamah Konstitusi itu juga harus memenuhi keadilan substantif. Artinya kalau kecurangan yang TSM bisa dibuktikan, maka MK juga bisa memberikan putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Cuma memang dalam praktiknya, hal semacam itu cukup susah," ujarnya.

"Makanya memang aturan batas ambang margin dalam sebuah gugatan. Hal itu dimaksudkan supaya sengketa kepala daerah atau pemilihan umum pada umumnya itu bisa berjalan lebih efisien. Jadi kalau memang katakanlah bisa dibuktikan memang ada kecurangan tapi kemudian marginnya tidak cukup, itu kan buang-buang waktu, buang-buang anggaran juga. Karena tidak akan berpengaruh dalam hasil akhir daripada perhitungan suara itu," tambahnya.

Dia menjelaskan di titik ini memang kita harus melihatnya sebagai demokrasi. Bahwa dalam demokrasi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

"Dan makanya kemudian mekanisme yang dibuat didesain memastikan perjalanan demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan fair," lanjutnya.

Lebih lanjut kata Haidar, jika dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya kecurangan, maka sudah sepantasnya paslon yang kalah untuk legawa mengucapkan selamat.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti. Jumlah yang berpeluang diberi amnesti sekitar kepada 44 ribu narapidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.

Lantas, apa itu amnesti? dan apa saja jenis-jenisnya? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya!

Apa itu Amnesti?

Amnesti merupakan tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Bertujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan ketertiban umum, amnesti memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Jenis Amnesti

Amnesti diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

• Amnesti Umum: Diberikan kepada semua pelaku tindak pidana tanpa terkecuali.
• Amnesti Khusus: Diberikan kepada kelompok atau individu tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
• Amnesti Bersyarat: Diberikan dengan syarat bahwa penerima harus memenuhi persyaratan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Perbedaan Amnesti dengan Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi

Amnesti berbeda dengan abolisi, grasi, dan rehabilitasi, meskipun semuanya berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan hukuman.

• Abolisi: Penghapusan jenis pidana tertentu dari undang-undang.
• Grasi: Pengurangan atau penggantian hukuman oleh kepala negara dengan hukuman yang lebih ringan.
• Rehabilitasi: Pemulihan hak-hak dan kemampuan seseorang setelah menjalani hukuman.

Manfaat Amnesti

Amnesti memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana, masyarakat, dan negara, di antaranya:

• Rekonsiliasi: Memfasilitasi penyelesaian konflik dan terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis.
• Pemulihan: Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
• Penghematan: Mengurangi beban keuangan negara dalam memelihara narapidana.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

JAKARTA, iNews Depok.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 narapidana (napi) untuk diberikan amnesti atau pengampunan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antara napi itu, ada pelaku kasus penghinaan terhadap presiden.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap (presiden), atau pun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu, Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Menkum Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Namun demikian, Supratman belum bisa merinci secara teknis bagaimana amnesti itu akan dilaksanakan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas (imigrasi dan pemasyarakatan), yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," imbuhnya.

Supratman mengaku, Presiden Prabowo setuju memberikan amnesti kepada para napi tersebut.

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata dia.

Meski begitu, pihaknya juga akan meminta pertimbangan DPR RI. Setelah itu, baru diputuskan soal pemberian amnesti.

Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Selain itu ada pertimbangan kemanusiaan.

"Juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan, termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," pungkasnya.

Editor : Mahfud

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme.

"Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada.

BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut.

Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul.

"Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4-5 tahun terhadap 15 terdakwa terkait kasus pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan KPK .

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa KPK yang mengacu pada Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

?Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridwan, Terdakwa II Mahdi Aris, Terdakwa III Suharlan, Terdakwa IV Ricky Rachmawanto, Terdakwa V Wardoyo, Terdakwa VI Muhammad Abduh, Terdakwa VII Ramadhan Ubaidillah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan,? ujar majelis hakim, Jumat (13/12/2024).

?Mengadili, Menyatakan Terdakwa I Deden Rochendi, Terdakwa II Hengki, Terdakwa III Mahdi Aris, Terdakwa IV Eri Angga Permana, Terdakwa V Sopian Hadi, Terdakwa VI Achamd Fauzi, Terdakwa VII Agung Nugroho dan Terdakwa VIII Ari Rahman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan,? tambahnya.

Berikut daftar vonis 15 terdakwa di kasus pungli rutan KPK:

1. Deden Rochendi, divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan

Sleman -

Eks Menkopolhukam, Mahfud MD, menyinggung soal rencana pemerintah memindahkan terpidana kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina. Dia bilang pemindahan narapidana itu harus dilandasi undang-undang.

Mahfud bilang, pemindahan narapidana saat ini hanya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di pasal 45 disebutkan bahwa pemindahan narapidana ke negara lain dibolehkan tapi harus diatur dengan undang-undang.

"Nah di situ disebutkan bahwa pemindahan narapidana ke negara lain dibolehkan tapi harus diatur dengan Undang-Undang," kata Mahfud saat ditemui usai mengisi seminar di FH UII, Jumat (13/12/2024).

"Nah di Undang-Undang itu apa yang diatur, harus syaratnya, yang dipertukarkan itu jenis narapidana apa, kemudian jenis hukumannya bagaimana, bagaimana memindahkannya dan seterusnya karena kan bisa beda-beda sistem hukumnya. Oleh sebab itu harus dibuat undang-undang dulu dan dengan persetujuan DPR," ujarnya.

Mahfud menjelaskan, kasus pemindahan terpidana Mary Jane tidak bisa menggunakan skema perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara lain. Ini diatur berdasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006.

"Ada yang mengatakan 'enggak pak, itu udah pengalaman, nggak pakai undang-undang', yang nggak pakai undang-undang itu adalah MLA, mutual legal asistance itu berdasar undang-undang Nomor 1 Tahun 2006," ucapnya.

Dalam undang-undang tersebut, pemindahan individu ke negara asal bisa dilakukan selama yang bersangkutan belum berstatus terpidana atau tersangka di negara lain.

"Di situ boleh dilakukan transfer pemindahan narapidana dari suatu negara ke negara lain, tetapi tidak boleh memindahkan narapidana dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan perkara. Yang dibolehkan di mutual legal assistance itu adalah orang yang belum terpidana," katanya.

"Tapi kalau orang sudah terpidana ya kemudian sudah tersangka di suatu negara gitu ya lalu mau diminta pindah ke negara enggak bisa. Kalau tersangka di suatu negara lari ke negara lain tapi di negara lain itu dia belum apa-apa, boleh mutual legal assistance," imbuhnya.

Pemindahan Mary Jane ke Filipina yang tanpa dilandasi undang-undang, menurut Mahfud, bisa saja menjadi preseden buruk bagi Indonesia.

"Sehingga kalau itu dilanggar ya terus untuk apa kita buat hukum-hukum begitu," tegasnya.

Oleh karena itu, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang hal tersebut. Akan tetapi, jika memang bersikeras untuk memindahkan Mary Jane, dia meminta pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur hal tersebut.

"Supaya dipikirkan dulu kalau memang sudah kebelet mau dilaksanakan buat undang-undangnya sekarang, bawa DPR," ujarnya.

"Apa sih susahnya, kita buat undang-undang ini lah buat satu pasal tambahan terhadap undang-undang itu kan bisa, kalau sudah kebelet betul ya pakai Perppu saja, kan Presiden berkuasa nanti dipertahankan aja di DPR Perppu-nya kan bisa diatur di dalam sidang-sidang itu, kalau demi kebaikan hubungan antarnegara," pungkas dia.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

"Dan sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal itu belum ada, dan karena itu Presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," ucap Yusril.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktek penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tambahnya.

(apl/ahr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada 15 mantan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap tahanan.

Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Maryono menyatakan bahwa tindakan mereka mencerminkan pepatah "pagar makan tanaman", di mana mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat dalam praktik tersebut.

“Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah 'pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi', menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Hakim Maryono saat membacakan putusan di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, perbuatan mereka memungut uang secara tidak sah dari para tahanan dianggap mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi.

Perbuatan mereka juga tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, sedangkan mereka menikmati uang hasil korupsi.

“Menciderai kepercayaan publik, masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa alasan meringankan, seperti sikap sopan para terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta penyesalan mereka atas perbuatan yang dilakukan.

"Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga," tambah Hakim Maryono.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga mengharuskan para terdakwa membayar uang pengganti yang setara dengan nilai korupsi yang mereka nikmati.

Kecuali satu terdakwa yang telah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

1. Deden Rochendi (mantan kepala Rutan KPK): 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

2. Hengki Tobing (mantan kepala kamtib Rutan KPK): 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 419.600.000 subsidair 1,5 tahun.

3. Ristanta (eks Plt Karutan): 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

4. Eri Angga Permana: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

5. Sopian Hadi: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

6. Achmad Fauzi: 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan.

7. Agung Nugroho: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan.

8. Ari Rahman Hakim: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan.

9. Muhammad Ridwan: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

10. Mahdi Aris: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

11. Suharlan: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

12. Ricky Rachmawanto: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

13. Wardoyo: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

14. Muhammad Abduh: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

15. Ramadhan Ubaidillah: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

Jakarta -

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK divonis 4-5 tahun penjara. Hal memberatkan vonis para terdakwa adalah perbuatan para terdakwa seperti pepatah 'pagar makan tanaman', yakni memberantas korupsi dengan korupsi.

"Perbuatan Terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, mencederai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan pertimbangan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Hal memberatkan lainnya adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, para terdakwa mencoreng nama KPK serta telah menikmati duit korupsi.

"Perbuatan Terdakwa mencoreng lembaga KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, mencederai kepercayaan publik, masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi. Para Terdakwa telah menikmati hasilnya," ujar hakim.

Sementara hal meringankan vonis ialah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, menyesali kesalahannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga. Jaksa menyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikut ini vonis lengkap 15 terdakwa pungli Rutan KPK:

1. Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

(mib/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat pungli ke tahanan, dihukum membayar uang pengganti senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Maryono menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum,” kata Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Sementara, dalam pidana pokoknya para terdakwa itu dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga Rp 250 juta.

Berikut adalah rincian pidana pokok dan uang pengganti tersebut.

Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

Mantan Kepala keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

PANGKALAN KERINCI, investor.id - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, tanpa diskriminasi. Dengan tema "Our Rights, Our Future, Right Now", peringatan HAM tahun ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, terutama untuk anak-anak. Sayangnya, masih banyak anak-anak yang kekurangan hak dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Laporan Tahunan UNICEF 2023 mencatat, lebih dari setengah juta anak Indonesia belum menerima imunisasi dasar. Masih dari laporan yang sama, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuat stunting masih menjadi masalah utama dalam permasalahan gizi anak.

Tak hanya itu, data Kementerian Kesehatan yang dilansir pada awal 2024 menyebutkan lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan satu dosispun imunisasi, yang merupakan akumulasi dari tahun 2011-2023. Pada tahun 2023, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah setengah juta anak.

Isu ini menjadi perhatian utama bagi APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau. Melalui komitmen jangka panjang dalam program APRIL2030, perusahaan mendukung pemerintah dalam mencapai SDGs 2030 dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi prevalensi stunting hingga 50% di desa-desa sekitar area operasionalnya di Riau serta dukungan bagi pendidikan bermutu.

Komitmen ini ditegaskan melalui kegiatan bakti sosial yang berlangsung dalam rangkaian acara RGE Founder’s Day 2024 di Estate Pelalawan, Provinsi Riau (30/11). Dalam acara tersebut, APRIL memberikan bantuan berupa imunisasi dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak serta keluarga kontraktor yang bekerja di area konsesi APRIL dan mitranya. Sebelumnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan, namun hanya terbatas pada anak pekerja APRIL.

Kegiatan RGE Founder’s Day 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL yang diluncurkan pada 2022. Sebagai bagian dari komitmennya, pada September 2022, APRIL melakukan Human Rights Impact Assessment (HRIA), yang mengidentifikasi dua isu penting, yakni terkait perlindungan anak dan potensi pekerja anak.

“Perusahaan berkomitmen untuk memberikan akses kesehatan dan pendidikan kepada seluruh pekerja dan keluarganya dengan menjunjung prinsip "Tidak Ada Anak yang Tertinggal". Melalui kegiatan ini, kami memperluas komitmen tersebut dengan melibatkan kontraktor dan keluarga kontraktor,” ujar Legal Compliance, Conservation, and Human Rights Head RAPP, unit operasional APRIL Inra Gunawan.

Imunisasi dan Pemberian Makanan Tambahan

Salah satu kegiatan utama dalam rangkaian acara Founder’s Day 2024 adalah imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat banyaknya anak-anak yang tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan anak-anak di seluruh area operasional APRIL mendapatkan imunisasi tepat waktu, dilakukanlah imunisasi kejar serentak di 27 estate di Riau. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi semua anak.

Selain imunisasi, kegiatan Founder’s Day juga meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia 0-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Tak hanya itu, kegiatan rangkaian Founder’s Day juga turut meresmikan pembangunan daycare untuk estate Pelalawan North. Pembangunan daycare ini bertujuan untuk menyediakan tempat perawatan yang aman bagi anak-anak pekerja ketika orang tuanya bekerja di area konsesi. Per 2024, APRIL telah membangun 3 daycare permanen, 7 mobile daycare serta 7 mobile classroom yang tersebar di sejumlah estate APRIL, mulai dari Pelalawan, Teso, Pulau Padang, Meranti, dan mitra.

Pemberian imunisasi dan PMT ini mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan atas kontribusinya dalam meningkatkan capaian imunisasi, serta pencegahan dan pengendalian stunting di Provinsi Riau.

“Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, sangat mengapresiasi RAPP yang pada kegiatan RGE Founder’s Day menggelar imunisasi bagi anak-anak para kontraktor yang belum diimunisasi. Aksi ini tentu akan menambah capaian imunisasi di Provinsi Riau. Dilakukan juga pemberian PMT, yang sangat baik untuk mencegah kekurangan nutrisi dan stunting,” kata Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan Aulia Rachman Khalid.

Dukungan terhadap Pendidikan

Selain membangun daycare untuk anak usia dini, APRIL juga mendukung program wajib belajar bagi anak usia 6-15 tahun dengan mendirikan sekolah non-formal berijazah, guna memberikan akses pendidikan dasar sebelum mereka melanjutkan pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan Founder’s Day 2024 juga diwarnai dengan peresmian sekolah asrama SMP Global Andalan (kelas jauh) bagi anak-anak kontraktor yang berada di area operasional perusahaan. Sistem boarding ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan sekolah formal tanpa harus khawatir dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah.

“Kalau tidak ada sekolah asrama ini, saya kesulitan untuk menuju lokasi sekolah karena jauh dari rumah dan sulit aksesnya, sekitar 40 menit dengan speedboat kemudian dilanjutkan dengan bus,” ujar salah satu siswa, Rain Jerrih Nababan.

Rain mengaku fasilitas yang disediakan mampu menunjang aktivitas belajarnya sehari-hari. Tak hanya itu, sekolah asrama ini juga memberikan lifeskill yang melatih para siswa untuk lebih mandiri, seperti berkebun, memelihara ikan hingga memasak. Ke depannya, Rain berharap bantuan perusahaan ini dapat mewujudkan cita-citanya untuk sekolah lebih tinggi dan bekerja sebagai karyawan RAPP, unit operasional APRIL nantinya.

Melalui program SMP boarding ini, APRIL berencana mengarahkan para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kehutanan dan pertanian, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanyaa pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak kontraktor yang telah berkontribusi pada operasional APRIL.

Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen satu dekade APRIL2030 dalam pilar Kemajuan Inklusif, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui prakarsa transformatif, termasuk mendukung pendidikan berkualitas di sekitar area operasionalnya untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa narapidana pengedar dan bandar narkotika dikecualikan dari usulan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang berstatus pengedar, apalagi bandar," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman mengatakan usulan pemberian amnesti berlaku hanya untuk narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.

Amnesti ini, kata dia, hanya akan diberikan kepada pengguna dengan kepemilikan narkotika di bawah 1 gram, sesuai dengan surat Surat Edaran Mahkamah Agung.

Apabila terdapat perubahan batas maksimal kepemilikan menjadi 5 gram, jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti diperkirakan akan meningkat.

"Kalau nanti ada perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung, maksimal 5 gram, itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," kata dia.

Lebih lanjut Supratman mengatakan bahwa Presiden juga menyarankan agar narapidana yang berusia produktif diarahkan untuk mengikuti program-program yang mendukung pembangunan, seperti pelatihan di bidang swasembada pangan.

Selain itu, bagi mereka yang sudah bebas juga didorong untuk terlibat dalam program komponen cadangan (Komcad).

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan bagi yang umur produktif," ujar Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti.

Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

Supratman menambahkan bahwa menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa narapidana pengedar dan bandar narkotika dikecualikan dari usulan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang berstatus pengedar, apalagi bandar," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman mengatakan usulan pemberian amnesti berlaku hanya untuk narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.

Amnesti ini, kata dia, hanya akan diberikan kepada pengguna dengan kepemilikan narkotika di bawah 1 gram, sesuai dengan surat Surat Edaran Mahkamah Agung.

Apabila terdapat perubahan batas maksimal kepemilikan menjadi 5 gram, jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti diperkirakan akan meningkat.

"Kalau nanti ada perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung, maksimal 5 gram, itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," kata dia.

Lebih lanjut Supratman mengatakan bahwa Presiden juga menyarankan agar narapidana yang berusia produktif diarahkan untuk mengikuti program-program yang mendukung pembangunan, seperti pelatihan di bidang swasembada pangan.

Selain itu, bagi mereka yang sudah bebas juga didorong untuk terlibat dalam program komponen cadangan (Komcad).

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan bagi yang umur produktif," ujar Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti.

Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

Supratman menambahkan bahwa menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024