ANTARA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk merespons permintaan sejumlah negara terkait pemulangan warga negaranya yang telah dijatuhi pidana di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan saat ini terdapat dua negara yang masih dalam proses perundingan, yakni Australia dan Prancis menyusul Filipina yang terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan. (Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama empat hingga lima tahun penjara serta membayar denda dan uang penganti terhadap 15 terdakwa dalam perkara tersebut.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Mitora Pte., Ltd tengah menantikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Keputusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya yang akan diambil perusahaan.

Dalam keterangannya, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Apabila Mitora memenangkan perkara ini, mereka berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap dua orang saksi, yaitu Gatot dan Kepala Keamanan Museum Soeharto, Mina.

"Gatot dalam kesaksiannya menyebut adanya dana di rekening BCA milik Soehardjo yang hanya diblokir oleh pihak bank," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA, ia melanjutkan, cek tersebut dinyatakan kosong karena dana tidak mencukupi, yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan dalam persidangan.

Sementara itu, Mina mengklaim bahwa Andreas Thanos memberikan arahan langsung kepada karyawan di Museum Purna Bhakti Pertiwi. Denny pun membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

"Kesaksian ini dinilai berusaha membangun narasi yang tidak berdasar dan merugikan pihak Mitora," imbuh dia.

Mitora juga menyoroti upaya pembatalan putusan BANI yang sebelumnya diajukan oleh OC Kaligis. Pembatalan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membongkar dugaan manipulasi hukum.

"Kami juga telah pula mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kejanggalan dalam putusan BANI yang dianggap tidak berpihak pada keadilan," ujar Deny.

Langkah ini diambil sebagai komitmen Mitora untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai informasi, sengketa antara Mitora dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) bermula dari Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

Dalam perjanjian tersebut, Mitora mengklaim telah menjalankan kewajibannya, termasuk menyusun master plan, mempresentasikan proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Putusan Nomor 47013/11/ARB-BANI/2024.

Merespons hal ini, kuasa hukum Mitora, OC Kaligis, menyatakan keberatan atas putusan BANI tersebut. Sehingga, Mitora secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga pelaku jaringan prostitusi internasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyebut penangkapan itu dilakukan di sebuah tempat hiburan malam yang terletak di Muara Karang, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12) malam.

"Kami lakukan penyelidikan mendalam serta pemantauan intensif selama satu bulan yang kemudian kami simpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/13).

Yuldi menjelaskan 12 pelaku masuk ke Indonesia dengan memakai visa kunjungan dengan dalih berwisata. Akan tetapi, setibanya di Indonesia para pelaku justru diduga menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan kedok sebagai Ladies Companion (LC).

Selama menjalankan aksinya kurang lebih satu bulan, ia menyebut para pelaku menerima tarif sebesar Rp5,6 juta untuk satu kali kencan.

Atas perbuatannya, Yuldi mengatakan seluruh WNA Vietnam tersebut akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Yuldi mengatakan saat ini pihaknya juga masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku dan jaringan terkait kasus tersebut.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Vietnam mengenai penegakan pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam," pungkasnya.

Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.

Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.

"Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan," ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.
Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa.

"Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada," tegasnya.

Baca juga: Prabowo: Jalan Layang Madukoro Tingkatkan Ekonomi Jateng

Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif.

"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan," ujarnya.

Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan," jelas Eddy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK divonis dengan pidana empat hingga lima tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan beberapa keadaan yang memberatkan para terdakwa.

Di antaranya, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan para terdakwa juga dianggap seperti pepatah 'pagar makan tanaman'.

"Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Perbuatan terdakwa juga dinilai mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, menciderai kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi

"Para terdakwa telah menikmati hasilnya," kata hakim.

Sementara keadaan yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali kesalahannya.

"Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga," ujar hakim.

Dalam putusannya, hakim menilai 15 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas pidana empat hingga lima tahun penjara itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, begitu juga dengan para terdakwa.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan kurungan.

Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan kurungan.

Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan kurungan.

Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan kurungan.

Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan kurungan.

Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan kurungan.

Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan kurungan.

Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun penjara.

Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan kurungan.

Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan penjara.

Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.