Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane Veloso akan dikembalikan ke negara asalnya yakni Filipina pada sekitar 20 Desember 2024.

Yusril menyebut, pemerintah sudah menargetkan pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina dilakukan sebelum Natal, yang jatuh pada 25 Desember. Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Insyaallah sekitar 20 Desember," kata Yusril kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, pemerintah RI dan Filipina sudah menyetujui teknis pemulangan Mary Jane. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung serta Polri dilibatkan dalam pembicaraan level teknis.

Kejaksaan Agung, khususnya, bakal menghapuskan nama terpidana kasus narkoba itu dari daftar eksekusi hukuman mati. Seperti diketahui, Mary Jane dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Artinya, dengan pengembaliannya ke Filipina, maka dia batal dieksekusi.

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang ingin mendatangi KPK apabila Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap terkait dengan kasus buron Harun Masiku.

Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan.

"Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Sebelumnya, Megawati menyinggung bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Soekarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto.

"Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya," ujarnya, Kamis (12/12/2024).

Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya.

Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan.

Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan.

Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis.

Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara.

Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun.

"Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK," katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023).

Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pemerintah akan memberikan amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Sebanyak 44 ribu napi berpeluang mendapatkan amnesti.

Hal ini sudah dibahas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat rapat internal dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Berikut poin-poin pembahasannya:

1. Amnesti untuk 44 Ribu Napi

Supratman menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti. Angka tersebut baru sebatas usulan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti. Selanjutnya akan dibahas bersama DPR.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

"Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

2. Kurangi Isi Lapas 30%

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

3. Penghinaan Presiden hingga Terkait Papua

Supratman membeberkan jenis kasus narapidana yang akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Jenis kasus tersebut mulai dari penghinaan kepada Presiden, ITE, hingga terkait Papua.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Supratman.

Ada juga amnesti terhadap narapidana yang sakit berkepanjangan, mengalami gangguan jiwa, hingga HIV. Prabowo, kata Supratman, setuju kategori tersebut diberikan amnesti.

"Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujarnya.

"Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," sambungnya.

Amnesti terkait kasus Papua ini, menurutnya, bagian dari rekonsiliasi. "Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman.

"Ini upaya iktikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini iktikad baik pemerintah untuk itu," lanjutnya.

Meski begitu, Supratman belum memiliki nama-nama narapidana kasus tersebut yang akan dapat amnesti. Sebab, saat ini pemerintah baru membahas soal jenis tindak pidana.

"Belum. Ini masih di... karena kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," ujarnya.

Ilustrasi. Potret narapidana di Lapas Cipinang yang mendapatkan remisi beberapa tahun yang lalu (Foto: Rachman Haryanto/detikcom) Foto: Rachman Haryanto

4. Tak Ada Amnesti bagi Pengedar Narkoba

Supratman menegaskan pemberian amnesti untuk kasus narkoba hanya untuk ke pengguna. Ia menekankan tidak ada amnesti bagi pengedar ataupun bandar narkoba.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang bersatusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu," kata Supratman.

Terkait status pengguna narkoba, Supratman merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Yakni bisa dikatakan pengguna jika memakai maksimal satu gram.

"Nah, kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung, 1 gram, maksimal 5 gram itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," lanjut Supratman.

Supratman mengungkap saran Presiden Prabowo Subianto agar narapidana pengguna narkoba penerima asesmen yang berusia produktif untuk diberi kegiatan terkait swasembada pangan. Jika sudah bebas, Prabowo bahkan menyarakankan untuk diikuti komponen cadangan.

"Tapi, sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," ujarnya.

"Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," lanjut Supratman.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Jumat (13/12), mulai dari deposit dalam rekening masyarakat untuk judi daring mencapai Rp43 triliun hingga Presiden Prabowo Subianto akan berikan amnesti kepada sejumlah narapidana.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. PPATK: Deposit judi daring pada kuartal III 2024 capai Rp43 triliun

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengatakan bahwa deposit atau uang jaminan dalam rekening masyarakat untuk judi daring mencapai Rp43 triliun hingga kuartal III 2024.

Saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Korupsi dan Kejahatan Siber: Membedah skema penipuan dan judi daring", ia mengungkapkan deposit masyarakat untuk kegiatan ilegal itu terus meningkat sejak 2023, yakni sebanyak Rp34 triliun sehingga kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut Yasonna dipanggil terkait perkara Harun Masiku

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku.

Selengkapnya baca di sini.

3. Prabowo akan beri amnesti napi pengguna narkotika hingga kasus Papua

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

4. Imigrasi amankan 12 WNA Vietnam diduga jadi PSK di Jakarta Utara

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi mereka justru bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

Selengkapnya baca di sini.

5. "Crazy rich" Surabaya dituntut 16 tahun penjara terkait korupsi Antam

Terdakwa Budi Said selaku pengusaha sekaligus crazy rich Surabaya dituntut pidana penjara selama 16 tahun terkait kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk. (Antam).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Nurachman Adikusumo di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, deposit judi daring Rp43 triliun hingga amnesti Presiden

KPK membantah pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam kasus korupsi Harun Masiku bersifat mendadak. KPK menegaskan pemanggilan kepada Yasonna mengacu pada bukti dan kesaksian yang telah didapat penyidik.

"Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu dalam dokumen terkait, keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna juga tidak menunggu kader PDIP itu tidak lagi menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dia kembali menegaskan dasar pemanggilan saksi di KPK selalu bersumber pada kecukupan bukti.

"Kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapat penyidik saat ini. Jadi bukan karena 'oh sekarang tidak lagi menjabat', nggak. (Penyidik) hanya berpegangan pada alat bukti," ujar Tessa.

KPK Panggil Ulang Yasonna pada 18 Desember

Yasonna harusnya diperiksa sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada Jumat (13/12). Namun, Yasonna absen dan meminta dijadwalkan ulang. Penjadwalan ulang pemeriksaan Yasonna Laoly dilakukan pada Rabu pekan depan.

"Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna terkait perkara Harun Masiku. Namun dia belum bisa memerinci materi apa yang nanti digali dari Yasonna.

"Terkait penetapan, saudara Harun Masiku penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku, bersama-sama dengan Saiful Bahri, dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan," ucap Tessa.

"Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja, hari Rabu saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyebutkan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada setiap kedutaan besar (kedubes) terkait beberapa permohonan dari warga negara Jepang untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan konfirmasi kepada kedubes diperlukan untuk menilai kesungguhan para warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI.

“Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Supratman pun mendorong kerja sama yang lebih lancar terkait penuntasan Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assisstance (MLA) dengan Jepang.

Ia pun berterima kasih karena Jepang telah membantu Indonesia mendeportasi buronan warga negara Jepang di Batam berapa lalu.

Menkum turut mengapresiasi kerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah membantu Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum RI dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut," ujarnya.

Menanggapi isu permohonan kewarganegaraan oleh warga negara Jepang, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi tidak dapat menanggapi lebih jauh dan akan berkonsultasi dengan koleganya yang terkait untuk didiskusikan lebih lanjut.

Sementara terkait buronan Jepang yang berhasil dideportasi, Masaki mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta polisi beberapa waktu lalu di Batam.

“Saya memahami pentingnya MLA tersebut dan berharap akan ada diskusi lebih dulu dengan para ahli dan pakar di Jepang. Semoga perundingan dapat dilanjutkan kemudian," kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Dubes Jepang pun mengucapkan selamat kepada Supratman atas pengangkatannya sebagai Menkum RI.

Sebaliknya, Supratman turut mengucapkan selamat kepada Masaki atas penunjukannya menjadi Dubes Jepang untuk Indonesia menggantikan Dubes Kanasugi Kenji sejak awal tahun 2024.

Keduanya juga saling mengapresiasi dan mengakui hubungan diplomatik kerja sama yang baik antara Indonesia dan Jepang serta kerja sama di bidang ekonomi yang telah dibangun sejak 1958 (setelah Perang Dunia II).

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (PP) Kemenkum RI Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum RI Razilu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, Serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum RI konfirmasi kedubes terkait permohonan warga Jepang jadi WNI

Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyebutkan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada setiap kedutaan besar (kedubes) terkait beberapa permohonan dari warga negara Jepang untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan konfirmasi kepada kedubes diperlukan untuk menilai kesungguhan para warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI.

“Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Supratman pun mendorong kerja sama yang lebih lancar terkait penuntasan Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assisstance (MLA) dengan Jepang.

Ia pun berterima kasih karena Jepang telah membantu Indonesia mendeportasi buronan warga negara Jepang di Batam berapa lalu.

Menkum turut mengapresiasi kerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah membantu Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum RI dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut," ujarnya.

Menanggapi isu permohonan kewarganegaraan oleh warga negara Jepang, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi tidak dapat menanggapi lebih jauh dan akan berkonsultasi dengan koleganya yang terkait untuk didiskusikan lebih lanjut.

Sementara terkait buronan Jepang yang berhasil dideportasi, Masaki mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta polisi beberapa waktu lalu di Batam.

“Saya memahami pentingnya MLA tersebut dan berharap akan ada diskusi lebih dulu dengan para ahli dan pakar di Jepang. Semoga perundingan dapat dilanjutkan kemudian," kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Dubes Jepang pun mengucapkan selamat kepada Supratman atas pengangkatannya sebagai Menkum RI.

Sebaliknya, Supratman turut mengucapkan selamat kepada Masaki atas penunjukannya menjadi Dubes Jepang untuk Indonesia menggantikan Dubes Kanasugi Kenji sejak awal tahun 2024.

Keduanya juga saling mengapresiasi dan mengakui hubungan diplomatik kerja sama yang baik antara Indonesia dan Jepang serta kerja sama di bidang ekonomi yang telah dibangun sejak 1958 (setelah Perang Dunia II).

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (PP) Kemenkum RI Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum RI Razilu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, Serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perempuan WNA asal Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial dihadirkan saat konferensi pers di Lobby Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 12 WNA asal Vietnam karena melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan dokumen keimigrasian untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial pada tempat hiburan di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol. Yuldi Yusman menggelar konferensi pers terkait kasus 12 warga negara asing (WNA) yang diduga berprofesi sebagai PSK di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan sebanyak 12 perempuan warga negara (WN) Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan transfer of prisoner atau pemindahan narapidana (napi) ke negara lain atau negara asal napi tersebut.

Dia mengatakan bahwa buntut keputusan pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina, kini sejumlah negara juga meminta hal yang sama termasuk Australia untuk napi anggota "Bali Nine".

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” kata Pangeran di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan keputusan Pemerintah memindahkan Mary Jane untuk menjalani masa hukuman di negaranya menjadi perhatian berbagai pihak karena Indonesia belum memiliki dasar hukum terkait hal tersebut. Keputusan transfer of prisoner ini hanya berdasarkan perjanjian kedua negara atau dari sisi diplomasi.

Belum tuntas persoalan tersebut, menurut dia, beberapa negara juga mengajukan hal yang sama. Setidaknya ada dua negara lain yang mengajukan pertimbangan pemindahan warganya yang ditahan di Indonesia, yakni Prancis dan Australia.

Tanpa dasar hukum yang rigid, dia menilai pemindahan tahanan asing ke negara asalnya bisa menjadi permasalahan baru dalam sistem hukum Indonesia.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata dia.

Meski pemerintah menyatakan transfer of prisoner dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dia mengingatkan bahwa proses pemindahan tahanan asing seharusnya memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Apalagi dalam UU itu juga harus ada aturan-aturan turunannya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi guna membahas kemungkinan pemindahan narapidana (napi) warga negara Iran dari Indonesia.

Pembahasan itu berdasarkan pertanyaan Dubes Iran untuk Indonesia terkait kemungkinan perjanjian pemindahan tahanan atau transfer of sentenced person (TSP) antarnegara dalam pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran di Jakarta, Jumat.

"Saat ini, terdapat 59 warga negara Iran yang ditahan di Indonesia terkait kasus narkotika," ungkap Supratman dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari keterangan resmi.

Sampai saat ini, ia menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyusun naskah akademik, yang nantinya akan digunakan untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Adapun Kemenkum RI sedang mempelajari dengan seksama mekanisme dan politik hukum yang akan diterapkan dalam RUU tersebut.

Saat ini, lanjut Supratman, RUU itu sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk tidak memberikan grasi atau amnesti terhadap berbagai kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, narkotika, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

"Namun, keputusan terakhir tetap menjadi hak presiden dengan pertimbangan tertentu," tuturnya.

Menkum RI pun mengucapkan terima kasih kepada Iran yang selama ini telah mendukung Indonesia untuk bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara (transnational organized crime), dengan menandatangani Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Ekstradisi pada tahun 2016.

Supratman menyebutkan bahwa Republik Islam Iran sebagai salah satu negara kawasan Timur Tengah memiliki posisi strategis.

Dengan demikian, dirinya berharap hubungan kerja sama kedua negara akan semakin baik dan stabil, khususnya di bidang hukum, energi, dan teknologi.

"Saya yakin melalui kerja sama di bidang hukum antara ke dua negara dapat menguatkan hubungan strategis yang ada saat ini, tentunya dengan berlandaskan supremasi hukum," ucap Supratman menambahkan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan(BSK) Hukum Kemenkum Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kasus kekerasan terhadap anak di Boyolali, Jawa Tengah, diselesaikan secara hukum.

"Berharap masalah ini dapat diselesaikan secara hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Nahar mengatakan Polres Boyolali masih menyelidiki kasus ini.

"Kasusnya masih penyelidikan," katanya.

Nahar menambahkan korban anak saat ini masih berobat jalan.

"Anak saat ini masih berobat jalan, dan tinggal dengan ibunya," katanya.

KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) terkait pendampingan dan pelayanan kebutuhan anak korban.

"Pemkab Boyolali melalui UPT PPA mendampingi dan melayani anak," kata Nahar.

Sebelumnya sejumlah warga desa Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, diduga menganiaya seorang anak (12) pada 18 November 2024.

Penganiayaan terjadi karena korban diduga mencuri pakaian dalam warga.

Korban baru dibawa ke rumah sakit pada 19 November.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah di hidung, penyumbatan pembuluh darah di belakang kepala dan di pelipis, serta luka-luka di bagian tubuh lainnya.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024