Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa salah satu alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada ribuan narapidana karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

Menurut Pigai, warga binaan yang akan diberikan amnesti merupakan narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan Undang-Undang ITE, pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa, dan pengidap HIV/AIDS.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dalam keterangannya sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan.

Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” tutur Pigai.

Aktivis HAM asal Papua itu menambahkan, Kementerian HAM berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada ribuan narapidana yang akan diberi amnesti oleh Presiden melalui program Kesadaran HAM.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa salah satu alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada ribuan narapidana karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

Menurut Pigai, warga binaan yang akan diberikan amnesti merupakan narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan Undang-Undang ITE, pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa, dan pengidap HIV/AIDS.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dalam keterangannya sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan.

Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” tutur Pigai.

Aktivis HAM asal Papua itu menambahkan, Kementerian HAM berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada ribuan narapidana yang akan diberi amnesti oleh Presiden melalui program Kesadaran HAM.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa salah satu alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada ribuan narapidana karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

Menurut Pigai, warga binaan yang akan diberikan amnesti merupakan narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan Undang-Undang ITE, pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa, dan pengidap HIV/AIDS.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dalam keterangannya sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan.

Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” tutur Pigai.

Aktivis HAM asal Papua itu menambahkan, Kementerian HAM berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada ribuan narapidana yang akan diberi amnesti oleh Presiden melalui program Kesadaran HAM.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menghadirkan pusat informasi bagi warga negara asing di mal pelayanan publik (MPP), guna mewujudkan layanan yang terintegrasi.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Ahad mengatakan salah satu layanan unggulan yang hadir adalah exit permit only (EPO), yang kini dapat diakses dengan lebih mudah di Pusat Informasi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di MPP.

"Layanan EPO kini lebih cepat dan jelas, memberikan kemudahan bagi orang asing yang hendak meninggalkan Indonesia. Selain itu, jangkauan layanan EPO juga telah diperluas, sehingga lebih banyak orang asing dapat memanfaatkannya," kata Kharisma.

Ia menyampaikan inovasi ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi bagi orang asing.

Kharisma menambahkan melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, terkhusus bagi WNA yang tinggal dan beraktivitas di Kota Batam.

“Program ini juga akan mempermudah proses administrasi keimigrasian dan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi orang asing,” kata Kharisma.

Menurutnya, dengan layanan yang lebih terintegrasi, setiap individu yang membutuhkan informasi atau layanan keimigrasian kini dapat mengunjungi MPP sebagai pusat layanan yang lengkap dan terorganisir.

"Tujuannya adalah menciptakan pusat layanan yang terintegrasi, sehingga orang asing di Batam tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau layanan keimigrasian yang mereka butuhkan," ujar dia.

Kharisma menjelaskan pusat informasi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan administrasi orang asing di Batam, mulai dari pengurusan izin tinggal hingga layanan terkait kepulangan.

"Keberadaan layanan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk komunitas internasional di Batam," kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pelayanan publik berbasis inklusif merupakan salah satu implementasi dari misi Astacita yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Pigai menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Minggu.

“Ini salah satu bagian yang penting, ya, kegiatan pelayanan publik berbasis inklusif itu merupakan implementasi daripada cita-cita Astacita nomor empat yang digariskan oleh Presiden Prabowo,” kata Pigai.

Ia mengatakan, pelayanan publik yang inklusif merupakan pengejawantahan dari poin Astacita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

“Karena itu, cita-cita yang baik untuk kepentingan masyarakat untuk penghargaan [dan] penghormatan terhadap mereka yang menjadi kelompok rentan. Ini menjadi perhatian yang sangat serius, bagian dari HAM,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Ada tiga hak yang tertulis di dalam [undang-undang] itu: yang pertama adalah hak atas aksesibilitas bagi kelompok yang membutuhkan, berkebutuhan khusus, atau kelompok rentan; yang kedua adalah hak atas pelayanan publik; yang ketiga hak atas akomodasi,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, Kementerian HAM berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Kementerian PANRB dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif. Selain untuk mewujudkan Astacita, upaya ini juga bentuk keseriusan Pemerintah menjalankan amanat undang-undang.

“Kami sebagai Kementerian HAM tentu akan mendukung penuh upaya-upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok rentan,” demikian Pigai.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama mengatakan, Pemerintah saat ini fokus agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara. Menurut dia, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti diwujudkan.

“Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” kata Rini.

Oleh sebab itu, Kementerian PANRB mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayan yang inklusif, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana. Di antaranya pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua agar bisa menghirup udara bebas.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2024).

Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan presiden juga akan diberi amnesti.

Selain itu, kata Supratman, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Dia menyebut, kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur Supratman.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Menurut data Kementerian Imipas, sambung dia, ada sekitar 44 ribu narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Dewan Nasional Palestina (PNC) pada Sabtu (14/12) mengecam pengeboman Israel terhadap gedung Balai Kota Deir Al-Balah di Gaza tengah dan sebuah sekolah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi.

PNC juga menyatakan tindak Israel itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional, serta serangan yang disengaja terhadap warga sipil tak berdaya."

"Apa yang terjadi di Gaza adalah kejahatan kemanusiaan besar yang mencerminkan kebrutalan pendudukan dan diamnya dunia atas penderitaan rakyat yang tertindas dan terkepung," demikian pernyataan PNC (Parlemen Organisasi Pembebasan Palestina) dalam sebuah pernyataan resmi.

PNC menyoroti bahwa serangan terhadap gedung Balai Kota Deir Al-Balah dan Sekolah Menengah Al-Majda Waseela, tempat para pengungsi mencari perlindungan, adalah "serangan langsung terhadap warga sipil tak berdaya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak."

Dewan Nasional mendesak komunitas internasional dan "dunia yang bebas" untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian dan bencana ini serta mencapai keadilan bagi rakyat yang telah lama menantikan kebebasan dan martabat.

Dewan juga menekankan pentingnya mengakhiri "blokade rasis dan perang berdarah" yang diberlakukan di Jalur Gaza serta mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Sebelumnya pada Sabtu, 10 warga Palestina, termasuk Wali Kota Deir Al-Balah, Diab Al-Jarou, tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan gedung Balai Kota tersebut.

Serangan udara Israel juga menghantam Sekolah Menengah Al-Majda Waseela di Gaza City, yang penuh sesak dengan para pengungsi, menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk anak-anak.

Israel telah melancarkan perang genosida terhadap Jalur Gaza, yang sejak serangan kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023, telah merenggut lebih dari 44.800 korban jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Memasuki tahun kedua genosida di Gaza, kecaman internasional terus meningkat, dengan pejabat dan lembaga menyebut serangan tersebut serta pemblokiran bantuan kemanusiaan sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan sebuah populasi.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

SAN FRANCISCO - Seorang mantan karyawan OpenAI yang mengklaim perusahaan telah melanggar undang-undang hak cipta selama mengerjakan chatbot ChatGPT telah ditemukan tewas.

Kabar itu diungkap CNBC dan media lainnya. Suchir Balaji meninggal beberapa pekan lalu, dan "cara kematiannya telah dipastikan karena bunuh diri," ungkap David Serrano Sewell, direktur eksekutif Kantor Kepala Pemeriksa Medis San Francisco, mengatakan kepada penyiar tersebut pada hari Jumat (13/12/2024).

Menurut polisi San Francisco, petugas menemukan jasad pengungkap rahasia tersebut selama "pemeriksaan kesejahteraan" di apartemen di Jalan Buchanan pada tanggal 26 November.

"Tidak ada bukti tindak pidana yang ditemukan selama penyelidikan awal,? ungkap mereka.

Meninggalnya Balaji sebelum waktunya terjadi tiga bulan setelah dia secara terbuka menuduh OpenAI melanggar undang-undang hak cipta Amerika Serikat (AS) selama pengembangan model bahasa besar ChatGPT.

Informasi yang dimiliki pria berusia 26 tahun itu diyakini penting bagi sejumlah tuntutan hukum yang diajukan terhadap firma yang berkantor pusat di San Francisco itu oleh para penerbit, penulis, dan seniman, yang mengklaim OpenAI menggunakan data mereka tanpa izin.

Saat dimintai komentar oleh CNBC, juru bicara OpenAI mengatakan, "Kami sangat terpukul mendengar berita yang sangat menyedihkan ini hari ini dan kami turut berduka cita kepada orang-orang terkasih Suchir selama masa sulit ini."

MEDAN, iNewsMedan.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi yang diajukan oleh warga terdampak. Hal ini menjadi kesimpulan mediasi yang digelar di gedung DPRD Sumut, Sabtu (14/12/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Bendahara Partai Gerindra Sumut Merry Amelia Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra Benny Hariyanto Sihotang, dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Aripay Tambunan, Pintor Sitorus, dan Budi. 

Dari pihak warga terdampak, hadir kuasa hukum mereka, Bobi Lim, Sri Hayati, dan Alvin Stanly, bersama sejumlah perwakilan warga Jalan Gandhi. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi diwakili oleh kuasa hukum mereka, Juara Amin Tua Hasibuan dan Chandra Galingging. 

Turut hadir tokoh masyarakat seperti Ketua Roda Kebajikan Sumut, Fenny Goh, serta perwakilan dari tim Dharmapala Sumut dan Medan. 

Dalam mediasi yang dipimpin Benny Hariyanto Sihotang, Fraksi Gerindra mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Benny menyarankan agar kedua pihak menurunkan tensi ketegangan sambil menunggu hasil kasasi yang diajukan warga, serta membuka peluang solusi di luar jalur hukum. 

Benny juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mendalami solusi terbaik, meskipun situasi pertemuan sempat diwarnai perdebatan.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. 

Jika solusi di luar jalur hukum tidak tercapai, Fraksi Gerindra akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPRD Sumut. Dalam rapat tersebut, rencananya akan melibatkan pihak terkait seperti Ketua Pengadilan Medan, Kepala BPN, dan Pemko Medan. 

Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi, Juara Amin Tua Hasibuan, menyatakan bahwa mereka menghormati upaya mediasi yang dilakukan, tetapi keputusan akhir terkait eksekusi tetap berada di tangan klien yang mereka wakili. 

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan klien kami,” ujarnya. 

Di sisi lain, kuasa hukum warga, Bobi Lim, menyambut baik langkah Fraksi Gerindra dan menyatakan kesiapannya jika persoalan dibawa ke rapat dengar pendapat. 

"Kami memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kami," tegas Bobi. 

Mediasi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi lapangan sebelumnya pada Kamis (12/12/2024), yang berhasil menunda eksekusi sementara. Fraksi Gerindra berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat.

Editor : Ismail

Tanjungpinang (ANTARA) - Petugas gabungan berhasil mencegah upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kronologis kejadian bermula ketika petugas Lapas Narkotika Tanjungpinang menerima dua orang pengunjung pria berinisial J dan L pada Senin 28 Oktober 2024, sekitar pukul 13:45 WIB, di ruang pelayanan lapas tersebut. Keduanya diketahui datang berkunjung membawa lauk-pauk rendang untuk salah seorang warga binaan lapas berinisial K.

"Petugas lalu memeriksa keduanya berikut barang bawaan, di mana ditemukan delapan paket kecil sabu-sabu dibungkus lakban hitam yang disimpan di dalam lauk rendang dan hendak dimasukkan ke dalam lapas," kata Kasat Narkoba Polres Bintan Iptu Davinci Josi Sidabutar dalam konferensi pers di Lapas Narkotika Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Kamis.

Setelah menerima laporan terkait kejadian itu, kata dia, personel Satres Narkoba Polres Bintan langsung mendatangi lapas untuk mengamankan pelaku L.

Sementara pelaku J sempat melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi pada tanggal 1 November 2024 di wilayah Kijang.

"Dari kedua pelaku, berhasil diamankan total narkoba jenis sabu seberat 33,87 gram," ujarnya

Kedua pelaku mendapatkan benda terlarang itu dari seorang tersangka lainnya berinisial I alias D yang saat ini juga telah diamankan aparat kepolisian.

Sementara, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Bejo mengapresiasi jajarannya bersama Polres Bintan yang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dalam lapas.

Ia menyampaikan petugas lapas telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan prosedur dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaannya saat berkunjung ke lapas tersebut.

"Kami berkomitmen penuh mewujudkan zero narkoba dalam lapas sebagaimana program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto," katanya menegaskan.

Adapun para pelaku percobaan penyelundupan sabu dalam lapas tersebut sudah ditahan di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

PALEMBANG, iNews.id- Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar konferensi pers terkait kasus penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sabtu (14/12/2024). Dalam konferensi pers itu Fadilla alias Datuk (36) turut dihadirkan selaku tersangka. 

Pantauan di lokasi, Fadilla alias Datuk tertunduk lesu. Statusnya sebagai tersangka, Datuk mengenakan seragam tahanan berwarna oranye dan tangan di borgol.

Pada bagian belakang seragam oranye yang dikenakan Datuk tertulis Tahanan Dit Tahti Polda Sumsel dengan nomor 91. Tampak Datuk mengenakan sandal jepit dan memakai masker.

"Saya meminta maaf kepada korban Luthfi dan keluarganya karena telah melakukan penganiayaan," ucap Datuk.

Pada kesempatan itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowidjojo mengungkapkan, motif tersangka melakukan penganiayaan karena emosi. Korban dinilai tidak menghargai majikannya sewaktu diajak bicara.

"Motifnya adalah pelaku kesal dengan korban yang tidak merespons terhadap ibu teman korban yang bernama LD (Lady) sehingga pelaku emosi dan melakukan penganiayaan," ujar Kombes Anwar.

Saat kejadian, kata dia tersangka yang merupakan sopir sedang mengantar majikannya, Sri Meilina yang merupakan ibu dari rekan koas korban, yakni Lady Aurel. Saat itu, majikannya bertemu korban di salah satu toko kue ingin menanyakan aduan anaknya terkait jadwal jaga koas pada malam tahun baru.

"Pada hari ini  kita lakukan penahanan. Pasal yang kita kenakan 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

DAMASKUS - Penjara Sednaya cukup terkenal di Suriah . Keberadaannya yang sering disebut juga sebagai rumah jagal hingga kamp kematian masih menyimpan misteri beragam.

Beberapa waktu setelah lengsernya rezim Bashar al-Assad di Suriah, sebagian orang di sana mencari keberadaan penjara Sednaya di dekat Damaskus. Katanya, tempat tersebut dulunya digunakan pemerintah untuk memenjarakan dan menyiksa pejuang oposisi yang tertangkap.

New York Times melaporkan kerumunan warga Suriah mendatangi penjara itu setelah pemberontak menguasainya pada Minggu (8/12). Di sana, mereka mengawasi pintu masuk untuk mencari kenalan atau anggota keluarganya yang pernah dimasukkan ke dalamnya.

Apa itu Penjara Sednaya?

Amnesty International menggambarkan penjara Sednaya sebagai ?rumah pembantaian manusia?. Di tempat tersebut, ada puluhan ribu orang yang ditahan, disiksa hingga dibunuh selama 13 tahun berkecamuknya perang saudara Suriah.

Penjara militer Sednaya berada sekitar 30 km di utara Damaskus. Secara resmi, penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh Polisi Militer Suriah.

Tempat ini menjadi terkenal karena dituding menjadi lokasi penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan para tahanan pada 2008. Sejak dimulainya krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para oposisi rezim yang ditangkap.

Mengutip MiddleEastEye, penjara Sednaya didirikan pada 1987 di bawah pemerintahan Hafez al-Assad. Awalnya, fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penahanan militer saja.

Kondisi berubah di bawah pemerintahan rezim Assad. Fasilitas itu kemudian lebih dikenal sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan penentang pemerintah.

Kelompok hak asasi manusia internasional mengatakan puluhan ribu orang pernah ditahan di Sednaya. Mereka disiksa, dipukuli, bahkan tidak diberi makanan, air, obat-obatan hingga sanitasi dasar.

Laporan Amnesty dan investigasi terpisah oleh PBB menemukan bahwa otoritas Suriah sengaja membasmi tahanan di Sednaya setelah puas menyiksa dan menahan mereka. Kekejamannya bahkan mencapai tahap penyerangan secara seksual seperti dipukul di bagian alat kelamin atau dipaksa memperkosa dan membunuh satu sama lain.