OKI, KOMPAS.com - Mapolsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, diserang oleh ratusan warga pada Kamis petang (12/12/2024) sekitar pukul 17.30 WIB.

Akibat serangan tersebut, 14 kaca jendela pecah, satu televisi rusak, dan dua tahanan yang ditangkap dalam kasus narkoba berhasil dibebaskan secara paksa oleh warga.

Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Hendrawan Susanto, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh personel Polsek Pangkalan Lampam dan Satuan Narkoba Polres OKI mengenai adanya transaksi narkoba di Desa Sungutan Air Besar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan.

“Ketika dilakukan penggrebekan, ada tiga orang yang terindikasi sedang melakukan transaksi narkoba, namun satu orang berhasil melarikan diri. Petugas lalu mengamankan dua orang lainnya dan menemukan sejumlah barang bukti, antara lain senjata api rakitan dengan amunisi aktif, senjata tajam, serta alat-alat yang digunakan untuk transaksi narkoba,” ungkap Kapolres.

Setelah interogasi, petugas mendapatkan informasi bahwa masih ada transaksi narkoba lainnya di wilayah Pangkalan Lampam.

Mengetahui hal tersebut, personel Satnarkoba dan Polsek Pangkalan Lampam membagi tugas, di mana tujuh orang tetap di Mapolsek untuk mengamankan kedua orang yang baru ditangkap, sementara yang lainnya melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku lainnya.

Di lokasi kedua, petugas berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai bandar narkoba.

Namun, saat penangkapan berlangsung, Kapolsek Pangkalan Lampam, IPTU Suhendri, menerima informasi bahwa sekelompok warga dari Desa Sungutan Air Besar sedang bergerak menuju Mapolsek.

Meskipun anggota yang berada di Mapolsek telah melakukan himbauan dan upaya persuasif, jumlah warga yang banyak membuat polisi tidak dapat mencegah aksi tersebut.

“Akibatnya, terjadi aksi perusakan Mapolsek dan pengambilan paksa dua orang yang ditangkap sebelumnya,” jelas AKBP Hendrawan Susanto.

Dalam peristiwa ini, satu anggota polisi mengalami luka akibat pemukulan oleh warga dan telah mendapatkan perawatan.

“Untuk personel yang luka sudah kita berikan perawatan,” tambah Kapolres.

Saat ini, polisi sedang mengejar kedua tahanan yang kabur setelah dibebaskan paksa dalam aksi penyerangan tersebut.

Kasus penyerangan Mapolsek Pangkalan Lampam ini masih dalam penyelidikan oleh personel Polres OKI.

OKI, iNews.id - Sekelompok orang menyerang Polsek Pangkalan Lampam, Ogan Komereng Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (12/12/2024). Mereka mengeluarkan paksa dan membawa kabur dua tahanan narkoba.

Selain itu, massa juga merusak sejumlah barang-barang dan ruangan. Jumlah personel Polsek Pangkalan Lampam yang terbatas tidak kuasa mencegah tindakan anarkistis massa.

"Tapi karena jumlah massa banyak dan jumlah personel di Polsek Pangkalan Lampam tujuh orang maka tidak dapat mencegah adanya perusakan dan pengambilan paksa dua orang yang terduga pengguna narkoba," ujar Kapolres OKI, AKBP Hendrawan, Senin (16/12/2024).

Dalam insiden itu tidak ada korban jiwa. Dalam rekaman video, terlihat massa memasuki Kantor Polsek Lampam dan menghancurkan sejumlah ruangan dan barang-barang. 

Terlihat pecahan kaca berserakan di lantai. Selain itu, meja dan kursi juga terbalik dan dirusak massa. "Anggota yang sudah standby tujuh orang sudah berupaya mencegah supaya kelompok itu agar tidak anarkistis," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso, mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

"Tapi keadilan rupanya belum berpihak," ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka.

"Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia," ujar Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah.

"Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap," jelas Jutek.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut.

"Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum," kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan.

"Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap," kata Jutek.

Tak hanya itu, lanjut Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang.

‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ ucap Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

"Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan," ujar Jutek.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

‘’Tapi keadilan rupaya belum berpihak,’’ ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka. ‘’Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia,’’ kata Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah. ‘’Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap,’’ katanya.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut. ‘’Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum,’’ kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan. ‘’Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap,’’ kata Jutek.

Tak hanya itu, kata Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. ‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ kata Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

‘’Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan,’’ papar Jutek.

JAKARTA, KOMPAS.com - D, pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menjadi korban penganiayaan anak bosnya, George Sugama Halim (35), tak menyinggung ihwal pelaku yang sempat mengeklaim kebal hukum.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengetahui hal ini setelah melihat isi berita acara pemeriksaan (BAP) korban.

“Dari hasil yang di-BAP oleh penyidik, tidak ada pelapor menyampaikan hal itu di-BAP, tidak ada sama sekali,” tegas Lilipaly dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

Meski begitu, polisi akan kembali memeriksa korban untuk mengklarifikasi dugaan pernyataan tersebut.

“Kalau benar itu, kata-kata itu disampaikan, harus dicantumkan dalam berita acara. Berita acara saksi pelapor dalam hal ini,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, George sempat mengatakan dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan.

Menurut pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh GSH saat pertama kali dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.

"Bilang saya 'Miskin, babu' terus dia juga bilang 'Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Sebelumnya, George ditangkap polisi di Anugrah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (16/12/2024) dini hari.

George beralasan, dia bersama keluarga pergi ke luar kota dengan alasan menenangkan diri. Kendati demikian, polisi mengetahui keberadaan George karena diberitahu oleh orangtua tersangka.

Polisi menjerat George dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan. Ia terancam hukuman penjara paling lama lima tahun.

Adapun video kasus penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.

"Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban," imbuh Lina.

Tidak terima, D melaporkan George ke Polsek Cakung pada 18 Oktober 2024.

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan baik.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat refleksi akhir tahun Kemenkumham di Tangerang, Banten, Senin.

Natalius Pigai dalam sambutannya menyebut ia akan mendorong "Lapor HAM" yaitu untuk mendorong satuan satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan pelayanan publik berbasis HAM.

"Kami akan terus dorong pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di satuan satuan kerja," kata Natalius dalam keterangan resminya.

September lalu, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mendapatkan pembinaan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam menyediakan layanan ramah kelompok rentan.

Berbagai perbaikan sarana dan prasarana dilakukan Kemenkumham Banten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat khususnya di Wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Hukum RI berkat Indeks Reformasi Hukum selama tahun 2024 mencapai angka 99,82 poin dengan nilai A atau istimewa.

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kota Tangerang, Banten, Senin.

Nilai diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator, pertama mengenai penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.

Kedua, bagaimana kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas, ketiga penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.

Variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Bachril menyebutkan, prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita pertahankan terus untuk semakin baik, tertibnya hukum tertibnya pembentukan produk hukum, tertib dalam penyelenggaraan hukum, penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan peningkatan penguatan hukum,” ujar dia.

Menurut Bachril, prestasi ini merupakan satu hal membanggakan karena Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.

“Secara tidak langsung akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, insya Allah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” cetus Bachril.

Sementara Kepala Bagian Per-UU Setda Kabupaten Bogor Adi mengatakan, penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Bogor untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran roadmap reformasi birokrasi.

“Tentunya ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang memang dilakukan oleh tim, baik yang dilakukan bagian Per-UU, tim indeks reformasi hukum, tim asesor dan Perangkat Daerah yang terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum ini,” ujar Adi.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Hukum RI berkat Indeks Reformasi Hukum selama tahun 2024 mencapai angka 99,82 poin dengan nilai A atau istimewa.

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kota Tangerang, Banten, Senin.

Nilai diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator, pertama mengenai penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.

Kedua, bagaimana kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas, ketiga penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.

Variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Bachril menyebutkan, prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita pertahankan terus untuk semakin baik, tertibnya hukum tertibnya pembentukan produk hukum, tertib dalam penyelenggaraan hukum, penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan peningkatan penguatan hukum,” ujar dia.

Menurut Bachril, prestasi ini merupakan satu hal membanggakan karena Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.

“Secara tidak langsung akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, insya Allah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” cetus Bachril.

Sementara Kepala Bagian Per-UU Setda Kabupaten Bogor Adi mengatakan, penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Bogor untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran roadmap reformasi birokrasi.

“Tentunya ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang memang dilakukan oleh tim, baik yang dilakukan bagian Per-UU, tim indeks reformasi hukum, tim asesor dan Perangkat Daerah yang terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum ini,” ujar Adi.

Depok (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) terus melangkah menuju panggung global dengan melakukan sinergi internasional denganOxford University dan Pyongtek University.

Delegasi Universitas Pancasila dalam kunjungan kerjanya selama 1 minggu, dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Indonesia dan kegiatan di Oxford University, demikian siaran pers Universitas Pancasila, Senin.

Dalam kunjungan strategis ini, UP melakukan kerja sama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Prodi Kajian Asia Timur Oxford University, Inggris yang diwakili oleh Prof. Jieun Kiaer dan Prof. Kim Dhe Wann sebagai utusan dari Pyongtek University, Korea Selatan.

Kerja sama tripartit ini bertujuan mengembangkan pengajaran dengan pendekatan interaktif learning dan kontekstual, untuk memberikan wawasan budaya dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan global.

Sementara itu Kerjasama dengan Pyongtek University bertujuan untuk membuka peluang magang dan studi lanjutan bagi mahasiswa UP ke Korea Selatan dan sebaliknya.

Disela kunjungan kerja ini, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. bersama Sekretaris Universitas Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog., mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford.

Diskusi yang berlangsung di salah satu pusat pendidikan terkemuka dunia ini mengangkat tema strategis: “Empowering Indonesia’s Future: The Role of Education, Technology, and Global Collaboration”.

Diskusi yang dilakukan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford, Rektor dan Sekretaris Universitas Pancasila membahas mengenai peran vital pendidikan, teknologi, dan kolaborasi global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan tekad kuat dan langkah strategis, Universitas Pancasila kian mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan pendidikan bertaraf internasional.

Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antara pelajar Indonesia di Oxford dengan para pemimpin pendidikan dari tanah air khususnya Universitas Pancasila.

Kehadiran Rektor beserta Tim memberikan perspektif praktis dan akademik mengenai peran pendidikan tinggi dalam menciptakan generasi unggul, kreatif, dan inovatif.

Memulai rangkaian Tim Universitas Pancasila mengunjungi KBRI di London yang diterima oleh Wakil Duta Besar RI, Sahadatun Donatirin, S.H., M.Si.

Dalam diskusi yang dilakukan dengan Pihak KBRI, delegasi Universitas Pancasila membicarakan mengenai peluang dan tantangan kerja sama pendidikan di tingkat internasional ditengah dinamika global saat ini yang menekankan pada kolaborasi dan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan seluruh stakeholder.

Setelah diskusi, Prof. Marsudi yang didampingi dengan Sekretaris Universitas Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog dan Kepala Biro Komunikasi Dr. Fitria Angeliqa, M.Si diundang menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Inggris, Drs. Desra Percaya M.A., Ph.D.

Situbondo (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak enam orang warga binaannya mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada perayaan Natal 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Senin, mengemukakan bahwa dari tujuh orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang beragama Nasrani ada enam orang yang diusulkan memperoleh remisi Natal.

"Enam orang warga binaan yang kami usulkan karena yang satu orang sudah menjalani hukuman pokok, tinggal hukuman subsidier," katanya.

Rudi Kristiawan menjelaskan bahwa pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana pada momen perayaan Natal 2024 yang telah menyelesaikan syarat administratif dan substantif.

Pengurangan masa pidana kepada enam warga binaan pada momentum Hari Raya Natal 2024 ini, lanjut ia, masing-masing dari mereka diusulkan mendapatkan remisi 15 hari sampai dengan 1 bulan. "Sampai dengan saat ini kami masih menunggu usulan pengurangan masa pidana enam orang narapidana tersebut," ujar Rudi Kristiawan.

Enam orang warga binaan Rutan Situbondo yang diusulkan memperoleh remisi khusus Natal 2024, yakni Krisliawan (kasus penipuan), Kristin Halim (kasus penipuan), Melkianus (kasus pencurian), Noven Ardiansyah (kasus narkotika), Oni Suganda (kasus pencurian) dan Viktor Rudi Hartono (kasus narkotika).

Remisi khusus Natal ini merupakan hak narapidana Nasrani yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

CIREBON, KOMPAS.com -Kuasa hukum terpidana kasus Vina-Eki mengecam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) mereka. Ia menyebutnya sebagai tragedi hukum di Indonesia.

Menurut mereka, alasan yang diberikan oleh majelis hakim MA untuk menolak PK terpidana dinilai sangat lemah.

Seluruh fakta persidangan PK, termasuk saksi, bukti, dan novum, yang dihadirkan tidak pernah dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya.

"Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum, menurut kami, ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum di Indonesia. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap," kata Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana, setelah menyaksikan siaran langsung putusan MA bersama keluarga terpidana di Cirebon, Senin (16/12/2024) siang.

Jutek menjelaskan, majelis hakim MA, melalui juru bicaranya menyebutkan, dua alasan penolakan. Yaitu tidak adanya kekhilafan hakim dan tidak adanya novum atau bukti baru dalam sidang PK terpidana.

Menurut dia, pihaknya berhasil menghadirkan banyak fakta persidangan yang belum pernah ada sebelumnya.

Jutek menekankan, terdapat minimal tiga garis besar yang benar-benar baru.

Pertama, ia menyebutkan, hasil ekstraksi ponsel milik Widi yang ditemukan tim ahli yang dihadirkan dalam persidangan atas izin majelis hakim.

Terdapat bukti percakapan pada waktu yang dituduhkan terjadinya pembunuhan, yaitu pukul 22.14 WIB.

"Hakim aneh jika tidak menyebut hal tersebut bukanlah novum," tegas Jutek.

Kedua, ada saksi yang menyatakan, Vina dan Eki mengalami kecelakaan, bukan pembunuhan.

Saksi yang dihadirkan lebih dari satu orang mengungkapkan kronologi kejadian kecelakaan tersebut.

Ketiga, terdapat pengakuan mengejutkan dari saksi kunci, Dede, yang menyatakan tidak mengetahui aksi kejar-kejaran geng motor yang menjadi bagian dari kronologi utama kejadian.

Liga Akbar juga mencabut pengakuannya dan memberikan pernyataan baru pada tahun 2024.

"Apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita tanyakan. Tiga hal ini saja sudah cukup untuk dipertanyakan. Masyarakat luas bisa melihat," ungkap Jutek.

Selain itu, Jutek juga menekankan bahwa tuduhan pembunuhan berencana terhadap seluruh terpidana tidak memiliki satu pun saksi yang mendukung.

Ia juga menyebutkan, tidak ada bukti visum atau luka tusuk yang memastikan bahwa Vina dan Eki dibunuh.

Meski demikian, Jutek menyatakan, pihaknya akan menghargai keputusan Mahkamah Agung.

Mereka berencana untuk menunggu salinan resmi dari putusan MA dan mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari penolakan PK tersebut.

"Dari situ, kita akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Masih banyak langkah yang bisa diambil, seperti grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, atau PK kedua dan ketiga. Upaya hukum lain juga masih banyak yang bisa kita lakukan," kata Jutek.

Singapura (ANTARA) - Singapura telah mengalami peningkatan sebesar 31,6 persen dalam penangkapan terkait penampungan atau mempekerjakan pelanggar imigrasi dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, dengan 304 orang ditahan, demikian kata Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) kepada media lokal.

Hal ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan dengan 231 penangkapan pada periode yang sama tahun lalu.

Mayoritas pelanggar imigrasi merupakan pemegang izin kerja yang izinnya telah kedaluwarsa atau dibatalkan.

Banyak yang tinggal melebihi batas waktu izin mereka dan, selama masa itu, terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan ilegal, menurut laporan ICA.

Selain itu, media lokal mengatakan bahwa jumlah penangkapan karena pelanggaran masuk secara ilegal dan tinggal melebihi batas waktu juga mengalami peningkatan pada 2023, dengan 587 orang ditangkap, dibandingkan dengan 357 orang pada 2022.

Untuk memerangi imigrasi ilegal, ICA menyampaikan bahwa mereka melakukan rata-rata 60 operasi penegakan hukum setiap bulannya, yang meliputi pemeriksaan perbatasan, penggerebekan lokal, dan operasi gabungan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024