Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut pemulangan terpidana Mary Jane Veloso hingga Bali Nine ke negara asalnya diharapkan bisa bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan prinsip utama dari transfer of prisoner yang dilakukan Indonesia dengan Filipina serta Australia adalah resiprokal atau hubungan timbal balik.

"Jadi dengan adanya transfer of prisoners ini, nanti pada gilirannya juga treatment yang sama akan dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita," ujar Ahmad pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurut Ahmad, Filipina dan Australia secara khusus seyogyanya akan melakukan hal yang sama sebagai balasan untuk Indonesia. Apalagi, dia menyoroti bahwa pemerintah Australia sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas pemulangan Bali Nine yang sudah dilakukan.

Artinya, Indonesia pun bisa mengajukan permohonan transfer of prisoners bagi warga negaranya yang ditahan atau menjadi terpidana di Filipina dan Australia.

"Semuanya memungkinkan, termasuk tadi yang dikatakan mungkin ada penyelundupan yang ditangkap di Filipina. Kemungkina bisa juga. Tergantung perkembangan zaman ke depan," pungkas Ahmad.

Untuk diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana hukuman mati kasus narkoba yang akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 esok lusa.

Sementara itu, Bali Nine adalah sembilang orang sindikat narkoba yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan sebagian sudah dikembalikan ke Australia pada Minggu 15 Desember 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON-- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan delapan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung (MA), Senin (17/12/2024).

Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan, pihaknya menghormati keputusan MA dalam perkara pengajuan PK tersebut. Dia mengaku sejak awal sudah merasa yakin bahwa MA akan menolak PK yang diajukan para terpidana kasus Vina. ‘’Kita dari awal sudah berkeyakinan bahwa itu pembunuhan dan pemerkosaan,’’ ujar Reza.

Reza mengungkapkan, keyakinan itu dikarenakan kasus itu sudah melalui beberapa putusan pengadilan yang sudah inkrah. Ia pun mempersilakan apapun upaya hukum kedepannya yang akan dilakukan oleh para terpidana bersama kuasa hukum mereka. ‘’Itu adalah hak setiap warga negara. Kita akan menerima, mengawal, mengawasi dan mengikuti perkembangan lebih lanjut,’’ kata Reza.

Seperti diketahui, dalam konferensi pers MA, Juru Bicara MA, Yanto menyatakan, penolakan permohonan PK para terpidana dalam perkara Vina Cirebon itu berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim dan hakim tunggal dalam perkara pengajuan PK tersebut.

‘’Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada Senin, 16 Desember 2024, dengan putusan, yang pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali para terpidana,’’ ujar Yanto.

Pengajuan permohonan PK dari para terpidana kasus Vina itu sebelumnya telah teregister dengan Nomor 198 PK/PID/2024 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramadhani, Nomor 199 PK/PID/2024 atas nama terpidana Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto, Sudirman serta Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024 atas nama terpidana anak.

Rangkaian persidangan PK tujuh terpidana yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah selesai pada awal Oktober 2024. Tujuh terpidana itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman. Mereka divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon.

Sedangkan rangkaian sidang PK mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, telah berakhir pada awal Agustus 2024. Saka yang masih berumur kanak-kanak saat kasus itu terjadi, dijatuhi vonis delapan tahun dan telah bebas dari penjar apada 2020 silam.

Solo -

Di akhir semester, banyak wali kelas mencari contoh catatan proses P5 gaya hidup berkelanjutan. Pasalnya, wali kelas wajib membuat rapor Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Rapor ini berisi laporan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

Dikutip dari buku The Power of ABCD: Asset-Based Community Development oleh Gede Benny Kurniawan serta Pengembangan Kokurikuler: Menumbuhkan Potensi, Meraih Merdeka Belajar oleh Yoga Adi Pratama dan Laksmi Dewi, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah program kokurikuler yang bertujuan mengembangkan Profil Pelajar Pancasila dengan pendekatan lintas disiplin. Program ini memungkinkan siswa belajar secara fleksibel, interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar.

Menurut Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diterbitkan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, deskripsi proses peserta didik harus fokus pada hal unik dan istimewa, seperti keputusan bijak yang diambil atau perkembangan karakter yang jelas dalam waktu tertentu.

Contoh Catatan Proses P5 Gaya Hidup Berkelanjutan

Jika sekolah mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan, mari simak contoh catatan proses P5 yang dicantumkan di rapor berikut ini!

Contoh Catatan Proses P5 #1

Siswa ini sangat aktif dalam mendiskusikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia turut mengusulkan ide-ide kreatif dalam penggunaan bahan daur ulang untuk proyek lukisan wajah plastik. Selain itu, ia menunjukkan perhatian terhadap dampak sampah plastik terhadap alam.

Contoh Catatan Proses P5 #2

Selama proses pembuatan lukisan wajah plastik, siswa ini menunjukkan sikap peduli terhadap keberagaman bahan dan warna plastik yang digunakan. Ia memberikan ide untuk memanfaatkan plastik yang tidak terpakai di sekitar rumahnya. Ia juga selalu mengingatkan teman-temannya untuk mengurangi limbah.

Contoh Catatan Proses P5 #3

Dalam proyek ini, siswa menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan dengan menggunakan plastik bekas sebagai bahan utama. Ia aktif membantu teman-temannya dalam memilih plastik yang sesuai dan aman digunakan. Selama pengerjaan proyek, ia selalu mengingatkan kelompok untuk menghindari pemborosan bahan.

Contoh Catatan Proses P5 #4

Siswa ini berhasil menggabungkan kreativitas dan kesadaran lingkungan dalam karya lukisan plastiknya. Ia juga menunjukkan semangat toleransi dalam bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki ide dan pandangan yang berbeda. Sikapnya yang terbuka sangat mempengaruhi suasana kerja kelompok.

Contoh Catatan Proses P5 #5

Pada tahap diskusi kelompok, siswa ini menunjukkan semangat yang tinggi untuk memahami lebih dalam tentang krisis keberlanjutan. Ia juga sangat antusias dalam mencari bahan plastik daur ulang yang dapat digunakan. Dalam kelompok, ia memberikan masukan yang berharga untuk membuat karya lebih efisien dan ramah lingkungan.

Contoh Catatan Proses P5 #6

Siswa ini menunjukkan kepedulian terhadap alam dengan memanfaatkan bahan daur ulang dalam pembuatan karya seni. Ia aktif membantu teman-temannya dalam memilih plastik yang sesuai dan aman digunakan. Selama pengerjaan proyek, ia selalu mengingatkan kelompok untuk menghindari pemborosan bahan.

Contoh Catatan Proses P5 #7

Siswa ini sangat menghargai keberagaman yang ada di dalam kelompok, baik dalam ide-ide maupun cara bekerja. Ia juga memberikan saran yang inovatif dalam penggunaan plastik yang berbeda warna untuk menciptakan lukisan wajah yang lebih menarik. Semangat kebhinekaan terlihat jelas dalam cara ia bekerja.

Contoh Catatan Proses P5 #8

Siswa ini menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan dengan menghargai semua ciptaan-Nya, termasuk lingkungan sekitar. Ia berusaha menjaga kebersihan dan kelestarian alam dalam setiap langkah pengerjaan proyek. Sikap positifnya terhadap alam sangat tercermin dalam proyek ini.

Contoh Catatan Proses P5 #9

Dalam pengerjaan lukisan wajah plastik, siswa ini aktif mengajak teman-temannya untuk memikirkan keberlanjutan dari setiap keputusan yang diambil. Ia juga memberikan masukan terkait cara-cara mengurangi limbah plastik di sekolah. Sikapnya yang penuh kepedulian terhadap lingkungan sangat menginspirasi kelompok.

Contoh Catatan Proses P5 #10

Siswa ini menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menciptakan karya seni menggunakan bahan plastik bekas. Ia berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok lainnya dan memastikan bahwa semua bahan yang digunakan berasal dari daur ulang. Ia juga sering memberi ide untuk menjaga proyek tetap ramah lingkungan.

Contoh Catatan Proses P5 #11

Selama pengerjaan proyek, siswa ini berperan penting dalam mendukung tema keberlanjutan. Ia menunjukkan kepedulian tinggi terhadap penggunaan plastik bekas yang lebih ramah lingkungan dan selalu mencari cara untuk meminimalisir penggunaan bahan baru. Ia juga menghargai keragaman warna yang ditemukan dalam plastik.

Contoh Catatan Proses P5 #12

Siswa ini memperlihatkan sikap toleransi dan semangat kerja sama yang baik saat bekerja dalam kelompok. Ia mendengarkan pendapat anggota lainnya dengan penuh perhatian dan memberikan kontribusi yang berarti pada proyek seni yang ramah lingkungan ini. Kolaborasinya dengan kelompok sangat produktif.

Contoh Catatan Proses P5 #13

Siswa ini sangat antusias dalam mendalami isu-isu keberlanjutan yang terkait dengan penggunaan plastik. Ia aktif mencari tahu tentang cara-cara efektif untuk mengurangi sampah plastik dan memanfaatkan plastik bekas. Dalam kelompok, ia juga mengajak teman-temannya untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar.

Contoh Catatan Proses P5 #14

Selama proyek berlangsung, siswa ini selalu menunjukkan semangat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam kegiatan mengumpulkan plastik bekas di rumah. Kontribusinya dalam mencari bahan yang ramah lingkungan sangat berharga.

Contoh Catatan Proses P5 #15

Siswa ini sangat peduli terhadap pentingnya keberagaman dan kebersamaan dalam kelompok. Ia selalu berusaha untuk menghargai ide-ide dan pandangan yang berbeda, serta berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam setiap diskusi. Dalam proyek ini, semangat kebhinekaan sangat terasa.

Contoh Catatan Proses P5 #16

Siswa ini selalu memperhatikan dampak setiap keputusan yang diambil dalam proyek. Ia sering memberikan saran agar penggunaan plastik lebih efisien dan tidak menghasilkan sampah tambahan. Kepeduliannya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sangat terlihat jelas dalam proyek ini.

Contoh Catatan Proses P5 #17

Dalam proyek ini, siswa ini berperan aktif dalam mendiskusikan cara-cara yang dapat diambil untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik. Ia mengajak kelompoknya untuk lebih memperhatikan keberlanjutan dalam setiap langkah yang diambil selama pengerjaan proyek.

Contoh Catatan Proses P5 #18

Siswa ini selalu berbagi informasi mengenai cara-cara efektif untuk mendaur ulang plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia juga berpartisipasi dalam mendiskusikan masalah keberlanjutan yang ada di lingkungan sekitarnya, menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap Bumi.

Contoh Catatan Proses P5 #19

Siswa ini sangat peduli terhadap dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Ia selalu memperhatikan setiap detail dalam pengerjaan proyek dan berusaha mengurangi limbah sebanyak mungkin. Kepeduliannya terhadap keberlanjutan sangat terlihat dalam proses pengerjaan yang teliti.

Contoh Catatan Proses P5 #20

Dalam proyek ini, siswa ini berperan aktif dalam mencari plastik bekas yang bisa didaur ulang dan digunakan untuk karya seni. Ia juga memberi masukan untuk memanfaatkan plastik yang ada di rumahnya dan sekitarnya untuk mendukung kelestarian alam.

Contoh Catatan Proses P5 #21

Siswa ini menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam proyek ini. Ia aktif mencari cara untuk mengurangi penggunaan plastik baru dan lebih memilih bahan-bahan daur ulang. Selain itu, ia juga mengingatkan teman-temannya untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan selama pengerjaan proyek.

Contoh Catatan Proses P5 #22

Siswa ini sangat antusias membantu kelompoknya dengan memilih plastik bekas sebagai bahan untuk lukisan wajah. Ia juga aktif mencari solusi untuk mengurangi dampak penggunaan plastik sekali pakai. Keaktifannya dalam diskusi dan pengerjaan sangat membantu tim mencapai hasil yang maksimal.

Contoh Catatan Proses P5 #23

Siswa ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan sampah plastik. Ia selalu memberikan saran untuk menggunakan plastik bekas yang bisa didaur ulang dan berbagi informasi tentang cara-cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Sikap positifnya berperan penting dalam memotivasi kelompok.

Contoh Catatan Proses P5 #24

Selama proyek berlangsung, siswa ini selalu memperhatikan keberlanjutan dalam setiap keputusan yang diambil. Ia memberikan ide kreatif terkait penggunaan plastik bekas dan mendiskusikan cara-cara untuk meminimalisir sampah plastik dalam proyek. Kepeduliannya terhadap lingkungan sangat terlihat dalam setiap langkahnya.

Contoh Catatan Proses P5 #25

Siswa ini menunjukkan sikap penuh tanggung jawab terhadap kelestarian alam dengan menggunakan plastik bekas untuk pembuatan lukisan. Ia juga bekerja dengan sangat baik dalam kelompok, saling berbagi ide, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Itulah tadi beberapa contoh catatan proses P5 gaya hidup berkelanjutan. Semoga dapat menjadi inspirasi!

(sto/rih)

BATAM, iNewsBatam.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyiapkan sejumlah terobosan strategis untuk menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Kantor Imigrasi, Hajar Aswad, mengatakan momen Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang sangat penting untuk pengawasan perlintasan orang.

"Kesiapan petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta sarana prasarana pendukung lainnya sangat diperlukan. Sebagai petugas Imigrasi, tanggung jawab kita semakin besar selama periode ini," ujar Hajar Aswad saat memimpin apel pada Selasa (17/12/2024) pagi.

Hajar menambahkan bahwa pada momen tersebut, masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima, cepat, dan profesional, sehingga petugas diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik.

"Kami meminta petugas untuk ekstra berjaga di pintu keluar masuk yang ramai dilalui orang asing maupun WNI," tegasnya.

Imigrasi Batam, menurut Hajar, telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang internasional yang diperkirakan akan memadati pelabuhan internasional selama momen liburan ini.

Ia menambahkan bahwa seluruh terobosan ini bertujuan untuk mengatasi potensi penumpukan antrean panjang selama musim liburan dan memastikan Batam tetap menjadi destinasi liburan yang nyaman.

Beberapa terobosan yang telah disiapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, yakni telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pengelola pelabuhan dan Bea Cukai.

"Termasuk usulan pemindahan sementara pemeriksaan registrasi IMEI ke luar setelah pemeriksaan X-Ray Bea Cukai untuk menghindari penumpukan di konter Imigrasi," ujarnya.

Pihaknya juga meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Batam Center, Harbour Bay, Sekupang, dan Bandara Hang Nadim.

Termasuk, menambah konter pemeriksaan sebanyak 4 konter di area kedatangan TPI Batam Center dan lemasangan 5 unit autogate di pintu kedatangan Batam Center yang diharapkan sudah terpasang sebelum perayaan Imlek

Rute pelayaran juga dialihkan ke Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai alternatif guna mengurangi antrean panjang di Pelabuhan Batam Center.

Editor : S. Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Metro Jakarta Timur akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap D, pegawai sekaligus korban penganiayaan oleh anak bos toko roti, George Sugama Halim.

“Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, di kantornya pada Senin (16/12/2024).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi pernyataan D yang beredar di media massa terkait klaim bahwa George kebal hukum.

George Sugama Halim (35) ditangkap polisi di hotel kawasan Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin dini hari.

Penangkapan ini dilakukan setelah video penganiayaan terhadap D viral di media sosial.

Dalam video tersebut, D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain, mengakibatkan luka di kepala.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 17 Oktober 2024.

Polisi menyebutkan bahwa penganiayaan terjadi karena D menolak permintaan George untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," ungkap Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

“Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban,” tambah Lina.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, D melaporkan George ke Polsek Cakung pada 18 Oktober 2024.

Akibat tindakannya, George dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, dan terancam hukuman penjara maksimal lima tahun.

Bandung -

Upaya Kantor Imigrasi Bandung untuk mencegah praktik korupsi berbuah manis. Kantor Imigrasi Bandung saat ini meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahun ini, ada 79 UPT yang meraih predikat WBK dan salah satunya Kantor Imigrasi Bandung.

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F. Senat mengatakan predikat ini diperoleh setelah melewati beberapa tahapan evaluasi yang panjang dan detail sejak bulan Januari Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham dan diakhiri dengan Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum oleh Kementerian PAN RB.

Menurut dia, tak mudah untuk mendapatkan predikat ini, mengawali proses kontestasi WBK dilakukan pencanangan zona Integritas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga harus mencapai nilai survei kepuasan masyarakat yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Selanjutnya dilakukan evaluasi wawancara, evaluasi dokumen, evaluasi lapangan dan mystery shopping.

"Predikat WBK ini merupakan capaian luar biasa bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Hal ini merupakan buah perjuangan panjang setelah 5 (lima) tahun berkontestasi," kata Alberthus dalam keterangannya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung meraih 2 penghargaan pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Tahun 2024 dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) dari Menteri HAM beberapa waktu lalu.

"Berbagai prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kerjasama yang baik di seluruh unsur yang ada," ungkap Alberthus.

Alberthus mengatakan seluruh pegawai akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kantor yang bebas dari korupsi dengan mengutamakan pelayanan yang tetap berlandaskan pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian.

Dia juga berterima kasih atas dukungan instansi terkait dan masyarakat sehingga bisa meraih predikat WBK. "Ini momentum kebanggaan kami, namun kami tidak puas sampai di sini saja, tapi akan terus kami tingkatkan," pungkasnya.

(dir/dir)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menganggap rencana Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 44.000 narapidana merupakan koreksi bagi institusi penegakan hukum dalam menangani perkara ringan. Dia mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Dengan misalkan yang 44.000 diberi amnesti oleh presiden terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan misalkan kan, atau kejahatan apa namanya, pidana politik dan sebagainya, Undang-Undang ITE atau narkoba, saya kira ini koreksi kita, penegak hukum khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, lembaga penegak hukum tak perlu melimpahkan perkara ringan ke persidangan. Ia menilai, lembaga penegak hukum perlu mengendepankan restoratove justice (RJ) atau keadilan restoratif.



"Supaya kasus-kasus yang sifatnya ringan tidak perlu masuk di persidangan, ya cukup diselesaikan saja. Dengan konsep restorative justice ya, berlaku korban dipertemukan damai ini kan enggak usah ikut-ikut lagi, ya kan?" katanya.

Rudianto menilai, beban negara akan bertambah bila meningkatnya jumlah narapidana. Salah satunya, kata dia, anggaran makan untuk narapidana. "Sementara kasus-kasus yang dihadapi hanya kasus-kasus yang sifatnya tidak perlu masuk di proses pemeriksaan, di pengadilan, atau diberi hukuman,? katanya.

"Sehingga langkah presiden yang memberi amnesti 44 ribu itu langkah arif bijaksana sih sebagai kepala negara yang memandang bahwa rakyat ini, kasus-kasus ini ibaratnya tidak perlu diberi hukuman berlama-lama di dalam tahanan," imbuhnya.

Pemerintah Akan Minta Pertimbangan ke DPR

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan akan meminta pertimbangan dari DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana tersebut. Yusril mengatakan bahwa pemberian amnesti ini akan dibahas lebih dalam dengan sejumlah menteri terkait khususnya Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian amnesti.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menganggap rencana Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 44.000 narapidana merupakan koreksi bagi institusi penegakan hukum dalam menangani perkara ringan. Dia mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Dengan misalkan yang 44.000 diberi amnesti oleh presiden terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan misalkan kan, atau kejahatan apa namanya, pidana politik dan sebagainya, Undang-Undang ITE atau narkoba, saya kira ini koreksi kita, penegak hukum khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, lembaga penegak hukum tak perlu melimpahkan perkara ringan ke persidangan. Ia menilai, lembaga penegak hukum perlu mengendepankan restoratove justice (RJ) atau keadilan restoratif.



"Supaya kasus-kasus yang sifatnya ringan tidak perlu masuk di persidangan, ya cukup diselesaikan saja. Dengan konsep restorative justice ya, berlaku korban dipertemukan damai ini kan enggak usah ikut-ikut lagi, ya kan?" katanya.

Rudianto menilai, beban negara akan bertambah bila meningkatnya jumlah narapidana. Salah satunya, kata dia, anggaran makan untuk narapidana. "Sementara kasus-kasus yang dihadapi hanya kasus-kasus yang sifatnya tidak perlu masuk di proses pemeriksaan, di pengadilan, atau diberi hukuman,? katanya.

"Sehingga langkah presiden yang memberi amnesti 44 ribu itu langkah arif bijaksana sih sebagai kepala negara yang memandang bahwa rakyat ini, kasus-kasus ini ibaratnya tidak perlu diberi hukuman berlama-lama di dalam tahanan," imbuhnya.

Pemerintah Akan Minta Pertimbangan ke DPR

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan akan meminta pertimbangan dari DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana tersebut. Yusril mengatakan bahwa pemberian amnesti ini akan dibahas lebih dalam dengan sejumlah menteri terkait khususnya Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian amnesti.

"Supaya nanti mendapatkan suatu data yang akurat dari segi jumlah dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan oleh Pak Menteri Hukum dan menteri imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).



Yusril mengatakan jika data sudah lengkap maka akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertimbangan kepada DPR. "Nanti apabila sudah cukup lengkap semua datanya pertimbangannya untuk presiden akan mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," katanya.

Selain itu, Yusril juga mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan abolisi kepada beberapa orang yang dalam proses hukum. "Dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pemberian abolisi terkait dengan beberapa orang yang dalam proses hukum, belum ada putusan yang kemudian presiden akan mengabolish apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Denpasar -

Proses pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Beda halnya dengan rencana pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina.

Lima terpidana Bali Nine diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Berbeda dengan Mary Jane yang diekspos saat pindah dari Lapas Yogyakarta ke Lapas Jakarta, proses pemindahan lima terpidana dari sejumlah lapas ke Lapas Kerobokan, Denpasar, itu dilakukan dalam 'operasi senyap'.

Setelah dikumpulkan di Lapas Kerobokan, prosesi serah terima digelar di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim/Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," ujar Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikBali, beberapa jam setelah para napi itu tiba di Australia.

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikawal 10 Petugas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan transfer terpidana Bali Nine ke Australia. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan para terpidana kasus penyelundupan narkoba dibui itu di tempat berbeda.

Surya menerangkan Martin Stepehens dan Michael Czugaj diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12/2024) pukul 15.30 WIB. Mereka dipindahkan dari Surabaya dengan tiga mobil dengan dikawal 10 petugas lapas.

Stepehens dan Czugaj tiba di Lapas Kerobokan, Bali pada Sabtu (14/12) pukul 02.49 Wita.

5 narapidana Bali Nine telah dipulangkan ke Australia. (Istimewa) Foto: Istimewa

"Scott Rush diberangkatkan pada Jumat dari Lapas Klas II Bangli pukul 20.00 Wita bersama petugas pengawalan dari Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi menuju ke Lapas Kerobokan dan tiba pada pukul 21.30 Wita," tutur Surya saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Senin (16/12/2024).

Sementara dua anggota Bali Nine lainnya, Si Yi Chen dan Mattew Norman, Surya berujar, menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.

Lima terpidana tersebut, Surya melanjutkan, diserahkan pada Pemerintah Australia pada Minggu (15/12). "Narapidana Bali Nine bersama tiga orang dubes (duta besar) Australia pukul 10.35 Wita lepas landas dari Bali ke Australia," tuturnya.

Surya menerangkan anggota Bali Nine tersebut mendarat di Darwin, Australia, pada pukul 14.42 waktu setempat. "Kami menerima informasi mereka telah mendarat dengan lancar di Darwin," imbuhnya.

Perbedaan Transfer Mary Jane dan Bali Nine

Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menjelaskan terkait perbedaan proses pemindahan napi Bali Nine ke Australia dengan Mary Jane Veloso ke Filipina. Kemenko Kumham Imipas menegaskan tidak ada perlakuan khusus untuk pemindahan napi dalam 2 kasus tersebut.

"(Disebutkan) ada perbedaan antara pemindahan tahanan untuk Australia dan Filipina, itu sebenarnya bukan perlakuan yang berbeda, tapi hanya permintaan dari pemerintah Australia," ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Senin (16/12/2024).

Ahmad menjelaskan, dalam proses itu, pemerintah Australia ingin negosiasi dengan pemerintah Indonesia berjalan baik. Sedangkan di saat yang sama, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dalam penyusunan practical arrangement (pengaturan praktis).

"Sehingga perhatian kami tersedot untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, proses harus tetap berlangsung, di mana napi dari Malang, dari Surabaya, dari Bangli, harus tepat waktu dia tiba di Bali, sehingga bisa bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi," tuturnya.

"Bahwa mereka perlu membuat semuanya berjalan dengan baik. Dan juga untuk memastikan bahwa negosiasi juga terus diperbarui dan semuanya aman," tambahnya.

Kaffah menambahkan bahwa dalam proses negosiasi Mary Jane tak melalui serangkaian proses yang panjang. Oleh karenanya, lanjut Kaffah, proses pemindahan itu dapat dilakukan secara terbuka.

"Dan untuk Mary Jane sebenarnya karena kita masih punya banyak waktu. Jadi semuanya terbuka. Jadi tidak ada masalah tentang segalanya," tuturnya.

Adapun penandatanganan pengaturan praktis antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

(dpw/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan YouTuber Pratiwi Noviyanthi atau lebih dikenal sebagai Teh Novi, terhadap pengacara Alvin Lim memasuki babak baru.

Diketahui, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024.

• Datangi LPSK

Pihak Teh Novi, yang diwakili kuasa hukumnya Disna Riantina, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, pada Senin (16/12/2024).

Adapun kedatangan tersebut untuk meminta perlindungan bagi kliennya, Teh Novi, yang menjadi korban.

“Kami datang ke LPSK untuk melanjutkan langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Kami informasikan bahwa laporan polisi (LP) Teh Novi terkait tindak pidana kekerasan verbal sudah berjalan,” kata Disna di kantor LPSK, Senin.

“Teh Novi sebagai korban sangat penting mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” tambah Disna.

• Novi Disarankan Tak Muncul ke Publik

Disna mengatakan, pihaknya telah mendapat saran dari LPSK agar Teh Novi tidak muncul ke publik terkait kasus tersebut.

“Khusus untuk kasus ini, Teh Novi tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan memberikan pernyataan apa pun kepada media,” tutur Disna.

Melalui Disna, Teh Novi menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadirannya.

“Karena itu, kami mohon maaf kepada teman-teman media. Namun, karena proses hukum ini masih berjalan di Polda, kami akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku,” ujar Disna.

• Alami Kerugian materiil

Disna menyampaikan, Teh Novi mengalami kerugian materiil akibat tudingan yang dilayangkan Alvin Lim.

Sebelumnya, Alvin Lim sempat menuding Teh Novi sebagai germo dan penjual narkoba melalui konten video di kanal YouTube miliknya.

“Itu kerugian secara materiil. Memang sejak kasus ini bergulir, ritme pendapatan Teh Novi menurun drastis,” tutur Disna.

Maka dari itu, Teh Novi mengambil langkah hukum agar Alvin Lim dapat membuktikan ucapannya.

“Itu nanti akan kami buktikan di kepolisian,” ujar Disna.

• Alasan Lapor Polisi

Dalam kesempatan itu, Disna menjelaskan bahwa pihaknya sengaja melaporkan Alvin Lim untuk meluruskan persoalan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik terhadap kliennya.

“Selain itu, penting bagi kami untuk menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar. Jika tidak diselesaikan di ranah hukum, pernyataan yang menggiring opini publik oleh Alvin Lim akan dianggap sebagai kebenaran,” ungkap Disna.

“Dan ini akan menjadi virus bagi kita semua, bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan,” tambahnya.

Denpasar -

Deputi Koordinator Imigrasi dan Permasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenko Kumham dan Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, meralat pernyataannya yang menyebut pemerintah tak pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Dia meluruskan seharusnya istilah yang tepat adalah amnesti.

"Maaf saya salah sebut maksudnya pemerintah tidak ada memberikan amnesti," ujar Surya kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Hal itu merujuk pada pemulangan terpidana narkotika Bali Nine ke Australia. Mereka dipindahkan dengan status tahanan atau tanpa pengampunan dari presiden.

Adapun amnesti adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan. Sedangkan grasi adalah hak istimewa presiden untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan.

Saat ditanya alasan pemerintah tidak memberikan grasi kepada Bali Nine seperti kasus Schepelle Corby yang diberikan grasi 5 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, Surya menegaskan bahwa Bali Nine bukan dibebaskan hukuman pidananya, tetapi dipindahkan ke negara asalnya.

"Bali Nine itu bukan bebas, karena dipindah untuk melaksanakan hukuman di negara mereka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Ternyata, Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Surya.

Belakangan, istilah grasi itu diubah karena Presiden SBY pernah memberi grasi ke terpidana narkoba, Corby. Menurut Surya Mataram, yang benar adalah pemerintah Indonesia tak pernah memberikan amnesti.

(dpw/dpw)

Denpasar -

Deputi Koordinator Imigrasi dan Permasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenko Kumham dan Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, meralat pernyataannya yang menyebut pemerintah tak pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Dia meluruskan seharusnya istilah yang tepat adalah amnesti.

"Maaf saya salah sebut maksudnya pemerintah tidak ada memberikan amnesti," ujar Surya kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Hal itu merujuk pada pemulangan terpidana narkotika Bali Nine ke Australia. Mereka dipindahkan dengan status tahanan atau tanpa pengampunan dari presiden.

Adapun amnesti adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan. Sedangkan grasi adalah hak istimewa presiden untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan.

Saat ditanya alasan pemerintah tidak memberikan grasi kepada Bali Nine seperti kasus Schepelle Corby yang diberikan grasi 5 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, Surya menegaskan bahwa Bali Nine bukan dibebaskan hukuman pidananya, tetapi dipindahkan ke negara asalnya.

"Bali Nine itu bukan bebas, karena dipindah untuk melaksanakan hukuman di negara mereka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Surya.

Belakangan, istilah grasi itu diubah karena Presiden SBY pernah memberi grasi ke terpidana narkoba, Corby. Menurut Surya, yang benar adalah pemerintah Indonesia tak pernah memberikan amnesti.

(dpw/dpw)