JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkapkan, eks caleg PDI-P Harun Masiku sedang tidak dalam status dicegah ke luar negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Beberapa hari lalu saya baru cek, saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menyampaikan, KPK terakhir kali menyampaikan permintaan cegah terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2021.

Artinya, sudah lebih dari tiga tahun Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku dari KPK.

"KPK belum ajukan permohonan lagi," kata Godam.

Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Harun Masiku sudah berstatus buron sejak Januari 2020.

Belakangan, KPK mengungkapkan profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan dari data DPO yang dikeluarkan pada 2020.

Profil tersebut dituangkan dalam surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," demikian bunyi surat Pimpinan KPK tersebut, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto Harun Masiku.

Foto pertama menunjukkan Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata.

Pada foto kedua, Harun Masiku terlihat berkemeja kotak-kotak merah terbuka, dengan kaus hitam bertuliskan "Make Smart Choices in Your Life".

Selanjutnya, foto ketiga menunjukkan Harun Masiku mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat.

Warga Indonesia (WNI) terpidana pemerkosaan, Reynhard Sinaga, dikabarkan menjadi sasaran keroyok tahanan lain di penjara Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara gegara kasus pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda saat dia tinggal di Manchester pada 2015 sampai 2017.

Menurut laporan The Independent, Reynhard kini menjadi target bulan-bulanan narapidana sejak ia dipenjara pada 2020 lalu.

"Sinaga adalah target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," kata seorang sumber kepada The Sun, seperti dikutip The Independent.

Menurut sumber yang sama, Reynhard nyaris berada dalam bahaya gegara serangan-serangan yang ditujukan padanya. Kendati begitu, ia berhasil menghindari cedera serius.

"Dia nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," ucapnya.

Reynhard Sinaga dihukum atas 159 kasus pelanggaran seksual, di antaranya termasuk pemerkosaan terhadap 136 pemuda ketika ia menjadi mahasiswa di Inggris selama 2015-2017.

Ia tinggal di Inggris usai pindah dari Indonesia sebagai mahasiswa pada 2005 dan mulai menargetkan pria-pria mabuk di luar klub malam dan pub.

Reynhard akan membujuk mereka untuk datang ke apartemennya sebelum membius mereka dengan GBH dan memperkosa mereka.

Pada Juni 2017, korban terakhir Reynhard tersadar dari bius saat diperkosa dan melawan Reynhard sebelum akhirnya melapor ke polisi.

Setelah ditangkap, polisi menemukan ratusan rekaman pemerkosaan Reynhard terhadap para korbannya yang tak sadarkan diri.

Polisi berhasil melacak para korban Reynhard karena ia menyimpan berbagai barang milik korbannya, seperti jam tangan, ponsel, hingga kartu identitas.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi memberlakukan tarif baru pembuatan paspor mulai hari ini, Selasa (17/12/2024).

Tarif baru pembuatan paspor ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, yaitu pada 18 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menuturkan, tarif pembuatan paspor disesuaikan berdasarkan jenis dan masa berlakunya, sebagai upaya untuk memberikan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Penyesuaian ini kami pastikan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan,” ujarnya, dikutip dari laman SIPPN Menpan-RB (1/11/2024).

Tarif paspor baru per 17 Desember 2024

Mengacu pada aturan baru PP Nomor 45 Tahun 2024, berikut rincian tarif baru pembuatan paspor:

• Paspor biasa non-elektronik (maksimal 5 tahun): Rp 350.000
• Paspor biasa non-elektronik (maksimal 10 tahun): Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik (maksimal 5 tahun): Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik (maksimal 10 tahun): Rp 950.000
• Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000
• Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk orang asing: Rp 150.000
• Layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama: Rp 1.000.000

Sementara itu, Dirjen Imigrasi tidak memberlakukan penyesuaian tarif denda paspor yang hilang atau rusak dengan rincian berikut ini:

• Denda untuk paspor hilang: Rp 1.000.000
• Denda paspor rusak: Rp 500.000

Biaya itu berlaku bagi paspor yang hilang atau rusak, berupa halaman sobek, tergunting, terlipat, berlubang, foto tidak jelas, tercoret, basah, lembab, berjamur, atau terbakar.

Untuk membuat paspor baru, prosedur yang berlaku masih tetap sama.

Pemohon hanya perlu menyiapkan berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, serta dokumen identitas tambahan, seperti akta kelahiran, buku nikah atau akta perkawinan, ijazah, atau surat baptis.

Kemudian, pemohon yang dulunya warga negara asing harus melampirkan Surat Kewarganegaraan Indonesia, surat penetapan ganti nama bagi pemohon yang mengganti nama, serta paspor biasa lama jika ada.

Perbedaan paspor biasa dan elektronik

Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor.

Berikut perbedaan paspor biasa non-elektronik dan paspor elektronik Indonesia:

1. Paspor elektronik

Paspor elektronik memiliki fitur keamanan lebih tinggi karena dilengkapi chip pada sampul untuk menyimpan data biometrik pemegang paspor, termasuk foto wajah dan sidik jari.

Berikut ciri-ciri paspor elektronik:

• Memiliki chip untuk mempermudah pemeriksaan otomatis di berbagai negara dan meningkatkan keamanan
• Data diri lebih lengkap, seperti sidik jari dan wajah yang terintegrasi dengan sistem imigrasi
• Logo tanda paspor elektronik pada bagian sampulnya
• Paspor elektronik butuh penanganan dan penyimpanan lebih hati-hati untuk melindungi chip dari kerusakan.

Paspor elektronik cocok digunakan masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, sehingga bisa mendapat layanan otomatis di pos pemeriksaan imigrasi dan mempermudah pengajuan visa di beberapa negara.

2. Paspor non-elektronik

Paspor non-elektronik tidak memiliki chip dan hanya memuat data identitas dasar pemegang paspor.

Berikut ciri-ciri paspor non-elektronik:

• Tanpa chip yang menyimpan data biometrik pemilik paspor
• Paspor ini hanya memuat data diri dasar pemegang paspor seperti nama, tanggal lahir, dan kewarganegaraan tanpa data biometrik tambahan
• Sampul paspor non-elektronik tidak memiliki logo khusus yang menunjukkan bahwa ini adalah paspor elektronik
• Paspor non-elektronik tidak memerlukan perawatan khusus.

Paspor non-elektronik menjadi pilihan bagi masyarakat karena tarifnya lebih terjangkau untuk perjalanan antarnegara tanpa kebutuhan fitur elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tidak ada permohonan pencegahan terhadap buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Dengan demikian, Imigrasi tak diminta untuk mencegah Masiku keluar negeri sejak statusnya buron.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 di Jakarta pada Selasa (17/12/2024). "Beberapa hari lalu saya baru cek saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam kegiatan itu.

Godam menyebut permintaan cegah terakhir terhadap Masiku diberikan KPK pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku lagi dari KPK. "KPK belum ajukan permohonan lagi," ujar Godam.

Pihak Imigrasi bahkan sudah pernah mempertanyakan status Masiku kepada KPK. Hal itu menandakan Imigrasi berupaya responsif untuk mencegah Masiku. Tapi KPK tak menjawabnya dengan permohonan cegah lagi.

"Terakhir surat dari kita pertanyakan lagi statusnya dengan surat 11 Desember 2024," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tidak ada permohonan pencegahan terhadap buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Dengan demikian, Imigrasi tak diminta untuk mencegah Masiku keluar negeri sejak statusnya buron.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 di Jakarta pada Selasa (17/12/2024). "Beberapa hari lalu saya baru cek saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam kegiatan itu.

Godam menyebut permintaan cegah terakhir terhadap Masiku diberikan KPK pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku lagi dari KPK. "KPK belum ajukan permohonan lagi," ujar Godam.

Pihak Imigrasi bahkan sudah pernah mempertanyakan status Masiku kepada KPK. Hal itu menandakan Imigrasi berupaya responsif untuk mencegah Masiku. Tapi KPK tak menjawabnya dengan permohonan cegah lagi.

"Terakhir surat dari kita pertanyakan lagi statusnya dengan surat 11 Desember 2024," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba), Bea Cukai bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di Pontianak, Batam, dan Padang.

“Sebagai garda pengawasan di perbatasan, Bea Cukai menunjukkan komitmennya untuk memutus rantai gelap peredaran narkoba. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat melalui Program Asta Cita Presiden RI,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Sebagai upaya nyata dalam perang melawan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Bea Cukai Nanga Badau bersama APH lainnya memusnahkan barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu seberat 35 kilogram yang dilaksanakan di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Senin (09/12).

Sabu-sabu tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Nanga Badau, Polres Kapuas Hulu, dan sejumlah APH lainnya. Hal ini menunjukkan upaya nyata Bea Cukai dalam menghadapi ancaman narkoba lintas negara (Indonesia-Malaysia), khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi salah satu jalur utama yang sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional untuk menyusupi wilayah Indonesia.

Upaya pemberantasan narkoba juga terus digaungkan di jalur lintas Sumatra dan Kepulauan Riau melalui pemusanahan barang bukti tindak pidana narkotika di Batam dan Padang. Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) hadir dalam kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri di Kota Batam pada Rabu (11/12). Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 12.347,62 gram yang berasal dari empat penindakan narkoba di Kepri.

Sementara itu, di Padang, Bea Cukai Teluk Bayur turut menghadiri pemusnahan narkotika jenis ganja sebanyak 263 kilogram yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat (Sumbar) di Krematorium HBT Padang, pada Jumat (13/12). Bea Cukai Teluk Bayur turut berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut dengan melakukan identifikasi pendahuluan narkotika jenis ganja menggunakan Narcotics Identification System (NIK).

Budi mengungkapkan bahwa melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian mencegah peredaran narkoba. “Peredaran gelap narkoba dinilai sebagai musuh bersama yang harus diperangi seluruh komponen bangsa. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi generasi muda menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM terima penghargaan Tokoh Nasional Demokratis Berintegritas

Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com -George Sugama Halim, anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, disebut pernah mengeklaim dirinya kebal hukum sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap para pegawai toko roti.

Hal ini diungkapkan Dwi Ayu Darnawati, pegawai toko roti yang menjadi korban penganiayaan oleh George, dalam audiensi dengan Komisi III DPR, Selasa (17/12/2024).

"Terus dia juga sempat ngomong, 'Orang miskin kayak elu gak bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum'. Dia sempat ngomong kayak gitu," kata Dwi, Selasa.

Dwi menuturkan, perkataan itu keluar ketika George menganiayanya pada 17 Oktober 2024.

Penganiayaan berula saat George memesan makanan melalui aplikasi online dan meminta Dwi mengantarkan makanan ke kamarnya.

Namun, Dwi menolak karena sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan kekerasan verbal kepada korban.

"Terus di situ saya nolak, karena di situ bukan tugas saya juga makanya saya nolak. Ada hal lain juga, dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu," kata Dwi.

Setelah itu, George lantas melontarkan klaim bahwa ia kebal hukum dan tidak mungkin dipenjarakan.

George juga murka dan melemparkan barang berkali-kali ke arah Dwi.

"Dia ngelempar saya pake patung, ngelempar saya pake bangku, abis itu ngelempar saya pake mesin EDC BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku," ujar Dwi.

Dwi mengatakan, ayah George sempat membantunya untuk bisa keluar dari toko, tetapi Dwi mesti kembali ke toko untuk mengambil sejumlah barang-barangnya.

"Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pake kursi," imbuhnya.

Saat Dwi terpojok, George melempar loyang kue ke kepalanya hingga berdarah.

Geroge baru pergi meninggalkan Dwi saat melihat darah mengalir dari kepalanya.

"Akhirnya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya gak bisa kemana-mana, akhirnya saya dilempari lagi pake barang-barang, terus yang endingnya di situ saya dilempari pake loyang kue, sampai kepala saya berdarah," ucapnya.

Menurut Dwi, kejadian ini bukan yang pertama kali dialaminya.

Di bulan September lalu, George disebut pernah marah dan melempar barang ke Dwi.

"Iya (bulan September), tapi di situ dia lempar saya pake tempat solasi, kena kaki saya. Terus dia lempar saya pake meja, enggak kena," ujarnya.

Dwi sempat berencana keluar dari pekerjaannya tetapi urung dilakukan dengan syarat tidak lagi mengantarkan makanan ke kamar George.

"Saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya kita, saya dan karyawan yang lain, minta untuk bikin perjanjian kalau saya enggak mau nganterin makanan ke si pelaku lagi," ujarnya.

George Sugama Halim (35) telah ditangkap polisi di Anugrah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (16/12/2024) dini hari.

Polisi menangkap George usai video penganiayaan yang dia lakukan terhadap pegawai toko roti berinisial D viral di media sosial.

Polisi menjerat George dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun.

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang positif mengonsumsi narkoba. Hal ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono mengatakan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan internal terkait belasan tahanan Rutan Semarangpositif narkoba.

“Kita belum periksa Mas, masih diperiksa rutan,” ujar Kombes Tri, Selasa (17/12/2024).

Informasi yang dihimpun, setelah positif narkoba seluruh tahanan pindahkan ke Lapas Nusakambangan.

“Iya, info dari rutan seperti itu,” katanya.

Diketahui, rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu untuk menampung tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Sebab lapas tersebut terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya berada di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng.

Editor: Donald Karouw

Kuasa hukum keluarga Vina menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) para terpidana kasus pembunuhan terhadap gadis asal Cirebon itu. Putusan MA tersebut menguatkan keyakinan pihak korban bahwa kasus ini memang adalah pembunuhan.

Salah satu tim kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia mengaku telah memprediksi MA akan menolak PK yang diajukan para terpidana kasus Vina.

"Saya mewakili keluarga almarhumah Vina, menghormati putusan dari Mahkamah Agung yang menolak PK seluruh terpidana. Dari awal kita sudah berkeyakinan bahwa ini memang ada unsur pidana pembunuhan dan pemerkosaan," kata Reza di Kota Cirebon, Selasa (17/12/2024).

Menanggapi adanya upaya hukum yang akan ditempuh para terpidana, Reza mengatakan hal itu hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi para terpidana kasus Vina.

"Jika nanti ada upaya hukum lanjutan dari pihak para terpidana, itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kita akan terus mengikuti dan menghormati apapun nanti hasil akhirnya. Walaupun kita berkeyakinan ini sudah akhir, sudah final," kata Reza.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Termasuk PK yang diajukan mantan terpidana, Saka Tatal. Dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan oleh para pemohon.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kata Juru Bicara MA, Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP," kata Yanto.

Para terpidana yang menjadi pemohon PK ini antara lain adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman. Termasuk mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal.