Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu menetapkan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagai desa sadar hukum di wilayah itu.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Rejang Lebong Indra Hadiwinata saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong ini ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum bersama dengan 40 desa/kelurahan lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

"Tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum ini ialah Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, kemudian Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan, dan Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya," kata dia.

Dia menjelaskan, penetapan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong ini sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada 5 Desember 2024.

Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu ini, kata dia, berasal dari empat kabupaten dan satu kota, antara lain 12 lurah di Kota Bengkulu. Selanjutnya enam desa/kelurahan di Kabupaten Lebong, 11 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 desa di Kabupaten Seluma, dan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu sebelumnya berstatus desa/kelurahan binaan dan kemudian menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Menurut dia tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum ini telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.

"Ini merupakan program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat adalah kunci mencapai keberhasilan," tegasnya.

Dengan ditetapkannya tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Desa Sadar Hukum diharapkan akan menjadi percontohan desa/kelurahan di daerah itu guna meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi kunci terciptanya kehidupan aman, tertib, dan damai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi). Hal itu disampaikan Menteri HukumSupratman Andi Agtas.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas. Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Namun, Supratman mengaku, masih akan memastikan jumlah pasti napi yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden.

Alasan di balik kebijakan amnesti

Aspek kemanusiaan menjadi alasan utama di balik kebijakan ini. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemberian amnesti didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dilansir dari Antaranews, Minggu (15/12/2024).

Pigai menjelaskan, napi yang akan mendapat amnesti sebagian besar adalah pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan tahanan politik. Hal ini terkait dengan semangat menghormati hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan kebutuhan medis.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” ujarnya.

Kategori narapidana yang mendapat amnesti

Supratman menegaskan bahwa amnesti hanya berlaku untuk narapidana dengan kriteria tertentu.

Pengguna narkoba dengan pemakaian di bawah 1 gram, pelanggar UU ITE terkait penghinaan kepala negara, pengidap penyakit berkepanjangan, serta beberapa tahanan kasus Papua yang tidak bersenjata termasuk dalam kategori ini.

Namun, pengedar dan bandar narkoba dikecualikan dari kebijakan ini.

“Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang berstatus pengedar, apalagi bandar,” ujar Supratman.

Diberitakan Kompas.com pada 8 September 2022, amnesti pada praktiknya hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik dikutip dari prosiding Semnaskum (Seminar Nasional Hukum) 2022.

Kendati demikian, pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemberian amnesti mulai mengalami perluasan dan dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana umum.

Apakah amnesti akan mengatasi overkapasitas penjara?

Selain alasan kemanusiaan. tujuan utama pemberian amnesti adalah mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Supratman mengatakan bahwa lapas di Indonesia sudah sangat penuh, terutama oleh tahanan pengguna narkotika. Dengan amnesti ini, kapasitas penjara diharapkan berkurang hingga 30 persen.

Presiden Prabowo juga menyarankan agar narapidana usia produktif yang dibebaskan dapat dilatih untuk berkontribusi dalam program nasional, seperti swasembada pangan dan komponen cadangan.

Respons DPR dan pengamat

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik usulan pemberian amnesti tersebut. Dia menyatakan bahwa DPR siap membahas pemberian amnesti meskipun sedang dalam masa reses.

“Jadi ini sebuah praktik baik yang sangat luar biasa dan kami di DPR menunggu surat dari pemerintah karena kami sudah berkomunikasi dengan Pak Menkum, Supratman Andi Agtas,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 17 Desember 2024.

Willy juga sepakat dengan pemerintah untuk memberikan amnseti kepada pengguna narkotika. Sebab, dalam pandangannya, pengguna narkotika sebaiknya memang tidak dipenjara tapi direhabilitasi.

“Kemudian apa yang menjadi problem kita adalah overload selama ini, jadi ketika Pak Presiden menginisiasi, memberikan amnesti untuk 44.000 dengan kategori psikotropika, narkotika, yang mengkonsumsi, habis itu politik, ITE, itu suatu terobosan yang luar biasa,” katanya.

Namun, pengamat dari ICJR, Maidina Rahmawati, mengingatkan bahwa proses pemberian amnesti harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Kami menyerukan proses ini harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi,” kata Maidina dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

Maidina mengatakan, teknis pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke Presiden dan dipertimbangkan oleh DPR.

ICJR juga mengkritisi rencana menjadikan narapidana usia produktif sebagai tenaga kerja tanpa jaminan upah. Sebab, dinilai berpotensi eksploitatif jika tidak diatur dengan baik.

Selain itu, ICJR menyerukan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Menurut dia, pengguna narkotika dalam jumlah tertentu harus merupakan domain intervensi lembaga kesehatan, bukan aparat penegak hukum.

Kemudian, dengan adanya rencana amnesti untuk napi penghina Presiden, maka kriminalisasi penghinaan Presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga harus dihapuskan.

Sementara itu, Maidina mengatakan, amnesti tidak bisa serta merta diberlakukan bagi napi yang sakit. Sebab, harus dipertimbangkan juga tindak pidana yang dilakukan.

"Jika narapidana yang melakukan tindak pidana umum tertentu yang memang adalah perbuatan pidana dengan korban teridentifikasi, maka yang lebih tetap diberlakukan terhadap narapidana tersebut adalah Grasi atau pengampunan presiden, bukan penghapusan pidana lewat amnesti," ujarnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, pemberian amnesti akan menghapus semua akibat hukum pidana terhadap orang atau kelompok yang diberi amnesti. Sehingga, kesalahan dari orang atau kelompok yang diberi amnesti juga hilang.

Kemudian, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR RI dalam memberikan amnesti. Hal itu diatur dalam Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR.

Pasal tersebut berbunyi, "Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung menggagalkan upaya penyelundupan 3 paket narkotika jenis sabu. Barang bukti sempat lolos dalam pemeriksaan pertama.

Kepala Lapas Tulungagung Budiman P Kusumah mengatakan pembesuk berinisial MM warga Dusun Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung diamankan saat hendak menyerahkan paket sabu kepada salah satu narapidana.

"Awalnya itu saudara MM datang ke Lapas Tulungagung untuk menjenguk suaminya MHT. Sesuai prosedur yang bersangkutan mengurus izin besuk ke Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)," kata Budiman, Minggu (22/12/2024).

Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tak hanya itu MM juga sempat menjalani pemeriksaan badan sebelum diizinkan masuk ke ruang besuk.

"Dari tahap ini masih lolos," ujarnya.

Saat berada di ruang besuk, petugas lapas curiga dengan gerak-gerik MM, sebab sebelum bertemu dengan suaminya ia didatangi oleh salah satu narapidana berinisial RAW. Saat itulah MM mengambil sesuatu dari balik jilbabnya dan hendak diserahkan.

"Saat itulah petugas kami yang sudah curiga langsung menghampiri dan ternyata barang yang diserahkan berupa tiga paket kecil yang diduga adalah sabu. Barang itu ternyata disembunyikan di dalam jilbab dengan rapi," ujarnya.

Akhirnya MM dan warga binaan diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menghubungi Satnarkoba Polres Tulungagung untuk dilakukan pendalaman.

Dari keterangan MM, ia mengaku mendapatkan titipan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal. MM hanya diminta untuk membawa masuk ke lapas dan akan ada orang yang mengambilnya.

"Modelnya jaringannya itu terputus-putus, berantai, antara pemesan dan yang mengambil beda-beda. Sedangkan suaminya kelihatannya justru bukan pemesan, karena sudah tua dan kasusnya kriminal," jelas Budiman.

Dari kasus ini pihak lapas melakukan pemeriksaan terhadap enam warga binaan yang diduga terkait. Nantinya pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kalapas menegaskan pihaknya memaksimalkan upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Pihaknya meminta seluruh petugas untuk menjalankan prosedur yang ketat terhadap pengunjung.

"Pemeriksaan badan akan kami tingkatkan lagi," jelasnya.

Video: Modus Penyelundupan 12 Kg Sabu Asal Malaysia, Dimasukkan ke Barang Milik TKI

Video: Modus Penyelundupan 12 Kg Sabu Asal Malaysia, Dimasukkan ke Barang Milik TKI

Yerusalem (ANTARA) - Warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Sabtu (21/12), menuntut pengunduran diri kepala otoritas Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya.

Para demonstran menuduh pemerintahan Netanyahu menghalangi tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gaza.

Ratusan ribu orang mengkritik Netanyahu, mengulangi tuntutan mereka agar pemerintahannya, yang disebut sebagai "pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel," mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini.

Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya.

Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya.

Saat berbicara kepada demonstran di Jalan Kaplan dekat kementerian tersebut, pemimpin oposisi sekaligus mantan kepala otoritas pemerintahan Yair Lapid berjanji untuk "menjatuhkan" pemerintah dalam pemilu.

Lapid menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pemerintahan Netanyahu dan tidak akan mundur.

"Kami akan menang. Bibi (Netanyahu) sebenarnya tidak semakin kuat. Rakyat tidak mendukung mereka. Tidak ada pemilu karena mereka takut akan hasil pemilu karena mereka tahu kebenarannya," ujarnya.

Dugaan sabotase negosiasi

Sebelum aksi protes di Tel Aviv, Einav Zangauker, ibu dari tahanan Israel Matan Zangauker, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.

Zangauker mengkritik Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer di Gaza demi keuntungan politik dan menolak kesepakatan pertukaran tahanan.

"Mengakhiri perang bukanlah halangan atau biaya. Mengakhiri perang untuk membawa pulang semua tahanan adalah tujuannya," katanya.

Netanyahu dituduh oleh warga Israel dan opini publik internasional menolak negosiasi pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena alasan politik.

Diperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel di Gaza.

Serangan udara di Gaza

Sementara negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan terus dilakukan dengan mediasi Mesir dan Qatar, militer Israel tetap melanjutkan serangan udara intensif ke Gaza.

Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah menewaskan 24 warga Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan tersebut telah menyebabkan 45.227 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 17.492 anak-anak dan 11.979 perempuan. Selain itu, 107.573 orang dilaporkan terluka.

Laporan menunjukkan ribuan jenazah masih terjebak di bawah puing-puing bangunan yang hancur, sementara infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan, terus menjadi sasaran serangan dan dihancurkan.

Sumber: Anadolu

Sarilamak (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan kelas III Suliki, Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) turut melakukan tradisi membasuh kaki ibu pada peringatan Hari Ibu Nasional ke-96 Tahun 2024, Minggu (22/12).

Pada kegiatan tersebut warga binaan yang mendekam di Lapas membasuh kaki ibu mereka yang sengaja dihadirkan oleh pihak Lapas Suliki.

"Melalui momen hari ibu ini kami ingin menggugah serta menyentuh hati warga binaan dengan menghadirkan ibu mereka langsung," kata Kepala Lapad Sukiki Kamesworo di Sarilamak.

Ia mengatakan Lapas Suliki sengaja mengundang para ibu untuk datang langsung, lalu dipertemukan dengan anaknya yang sedang menjalani masa hukuman.

Prosesi dimulai dengan makan bersama antara warga binaan dengan dang ibu, mereka diminta saling menyuapi makanan satu sama lain.

"Dari kegiatan ini kami ingin membawa warga binaan ke masa kecil ketika jiwa yang masih polos dan lugu diasuh oleh ibu," katanya.

Suasana haru dan penuh cinta terlihat ketika narapidana menyuapi ibu mereka, setelah itu dilanjutkan dengan prosesi basuh kaki Ibu.

Petugas lapas Suliki menyiapkan baskom yang berisi air, sedangkan para ibu duduk di atas kursi. Kemudian warga binaan mulai membasuh kaki sang ibu.

Suasana membasuh kaki ibu itu diiringi langsung oleh puisi serta musik haru yang membuat suasana menjadi lebih emosional.

Kepala Lapas Suliki Kames berharap tradisi basuh kaki yang sudah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, dapat membuat warga binaan berubah menjadi lebih baik ke depannya.

“Kasih sayang ibu sepanjang masa, kami harap itu menjadi penguat warga binaan selama menjalani hukuman di Lapas, dan benar-benar berubah ke arah yang lebih baik lagi," harapnya.

Kegiatan basuh kaki Ibu menjadi program pembinaan karakter yang membuat warga binaan dapat menghormati, menghargai dan terjalin rasa kasih sayang antara ibu dan anak

Mereka diminta berjanji untuk benar-benar berubah ke arah yang lebih baik, serta menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Salah satu orang tua dari warga binaan yakni Fitma, memyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas Suliki karena bermanfaat dan penuh makna.

“Saya bersyukur kegiatan ini membuat saya haru, bisa menerima sekaligus memaafkan kesalahan anak saya, saya berdoa semoga anak saya menjadi manusia yang lebih baik ketika bebas,” katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai indeks reformasi hukum (IRH) pemerintah daerah se-Kepulauan Babel pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada tahun ini nilai IRH Pemkab Belitung Timur mencapai 99,58 atau tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan IRH Pemkab Belitung Timur pada 2024 sebesar 99,58 dan meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57, Pemkab Bangka nilai IRH 2024 yaitu 98,70 meningkat drastis sebanyak 52,70, dari 2023 hanya 46,00.

Kemudian nilai iRH Pemkab Bangka Barat pada 2024 sebesar 98,38 atau naik dibandingkan 2023 hanya 54,57, IRH Pemkab Bangka Tengah 97,86 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 56,09, Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di 2024 yaitu menjadi 97,84 dari nilai tahun sebelumnya 45,61.

Nilai IRH Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai di 2024 menjadi 97,48 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 44,19, Pemkot Pangkalpinang dengan nilai IRH 2024 sebesar 96,52 atau mengalami kenaikan dibandingkan 2023 sebesar 45,89 dan IRH Pemkab Bangka Selatan di 2024 sebesar 87,58 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 45,64.

"IRH ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi dan penguatan sistem regulasi nasional," katanya.

Ia menyatakan Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Kita bertugas lakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH ini," katanya.

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas pada Sabtu (21/12).

Kepala Lapas, R. Budiman Priyatna Kusumah, Minggu, menyebutkan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen lembaganya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Peristiwa bermula ketika seorang pengunjung berinisial MM, warga Dawung, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, tiba di lapas sekitar pukul 10.20 WIB bersama seorang anak.

Sesuai prosedur, barang bawaan MM diperiksa di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), namun tidak ditemukan hal mencurigakan.

Kecurigaan muncul ketika MM memasuki ruang kunjungan. Gerak-gerik pengunjung ini diamati oleh petugas, Novis Setiawan, yang kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Hasilnya, ditemukan tiga paket sabu yang disembunyikan dalam hijab MM.

Barang bukti tersebut segera diserahkan kepada pihak Polres Tulungagung bersama MM untuk proses hukum.

Selain itu, Lapas Tulungagung juga memeriksa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama Muhyanto, yang menjadi tujuan kunjungan MM, guna memastikan keterlibatan pihak internal dalam jaringan narkoba.

Tindakan Lanjut dan Komitmen Keamanan

Budiman menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut pasca kejadian, yakni menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada Polres Tulungagung, melakukan pengembangan kasus terhadap WBP terkait, memperketat pemeriksaan barang bawaan dan badan pengunjung di pintu utama dan meningkatkan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan Lapas Tulungagung sebagai tempat yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Sinergi antara petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas," tegasnya.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat dan kerja sama solid antara lembaga pemasyarakatan dan pihak kepolisian guna mencegah tindak kriminal yang merugikan masyarakat dan negara.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai indeks reformasi hukum (IRH) pemerintah daerah se-Kepulauan Babel pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada tahun ini nilai IRH Pemkab Belitung Timur mencapai 99,58 atau tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan IRH Pemkab Belitung Timur pada 2024 sebesar 99,58 dan meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57, Pemkab Bangka nilai IRH 2024 yaitu 98,70 meningkat drastis sebanyak 52,70, dari 2023 hanya 46,00.

Kemudian nilai iRH Pemkab Bangka Barat pada 2024 sebesar 98,38 atau naik dibandingkan 2023 hanya 54,57, IRH Pemkab Bangka Tengah 97,86 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 56,09, Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di 2024 yaitu menjadi 97,84 dari nilai tahun sebelumnya 45,61.

Nilai IRH Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai di 2024 menjadi 97,48 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 44,19, Pemkot Pangkalpinang dengan nilai IRH 2024 sebesar 96,52 atau mengalami kenaikan dibandingkan 2023 sebesar 45,89 dan IRH Pemkab Bangka Selatan di 2024 sebesar 87,58 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 45,64.

"IRH ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi dan penguatan sistem regulasi nasional," katanya.

Ia menyatakan Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Kita bertugas lakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH ini," katanya.

Yerusalem (ANTARA) - Warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Sabtu (21/12), menuntut pengunduran diri kepala otoritas Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya.

Para demonstran menuduh pemerintahan Netanyahu menghalangi tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gaza.

Ratusan ribu orang mengkritik Netanyahu, mengulangi tuntutan mereka agar pemerintahannya, yang disebut sebagai "pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel," mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini.

Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya.

Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya.

Saat berbicara kepada demonstran di Jalan Kaplan dekat kementerian tersebut, pemimpin oposisi sekaligus mantan kepala otoritas pemerintahan Yair Lapid berjanji untuk "menjatuhkan" pemerintah dalam pemilu.

Lapid menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pemerintahan Netanyahu dan tidak akan mundur.

"Kami akan menang. Bibi (Netanyahu) sebenarnya tidak semakin kuat. Rakyat tidak mendukung mereka. Tidak ada pemilu karena mereka takut akan hasil pemilu karena mereka tahu kebenarannya," ujarnya.

Dugaan sabotase negosiasi

Sebelum aksi protes di Tel Aviv, Einav Zangauker, ibu dari tahanan Israel Matan Zangauker, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.

Zangauker mengkritik Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer di Gaza demi keuntungan politik dan menolak kesepakatan pertukaran tahanan.

"Mengakhiri perang bukanlah halangan atau biaya. Mengakhiri perang untuk membawa pulang semua tahanan adalah tujuannya," katanya.

Netanyahu dituduh oleh warga Israel dan opini publik internasional menolak negosiasi pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena alasan politik.

Diperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel di Gaza.

Serangan udara di Gaza

Sementara negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan terus dilakukan dengan mediasi Mesir dan Qatar, militer Israel tetap melanjutkan serangan udara intensif ke Gaza.

Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah menewaskan 24 warga Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan tersebut telah menyebabkan 45.227 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 17.492 anak-anak dan 11.979 perempuan. Selain itu, 107.573 orang dilaporkan terluka.

Laporan menunjukkan ribuan jenazah masih terjebak di bawah puing-puing bangunan yang hancur, sementara infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan, terus menjadi sasaran serangan dan dihancurkan.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Warga Israel gelar protes nasional tuntut pengunduran diri Netanyahu

KUPANG, iNewsSumba.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT), Silvester Sili Laba, memaparkan pencapaian kinerja tahun 2024 sekaligus membahas perubahan struktural yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM RI. Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (20/12/2024).

Silvester menjelaskan bahwa Kemenkumham kini dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Implikasi langsungnya, pada tahun 2025, nama Kanwil Kemenkumham NTT akan diubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum NTT.

Pada 2024, Kanwil Kemenkumham NTT mengelola anggaran sebesar Rp 230,19 miliar. Hingga 19 Desember 2024, sebesar 92,38 persen dari anggaran tersebut telah terealisasi untuk mendukung berbagai program pembangunan hukum dan HAM di wilayah tersebut.

Dalam memberikan akses hukum, Kanwil berhasil menangani 376 permohonan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dari total tersebut, 317 merupakan kasus litigasi, yang mencakup 43 kasus perdata dan 274 kasus pidana. Sementara itu, pada non-litigasi, ada 59 kegiatan yang melibatkan penyusunan dokumen hukum, mediasi, konsultasi, hingga penyuluhan hukum.

Kanwil juga memainkan peran penting dalam pengharmonisasian 145 produk hukum daerah, mencakup rancangan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) diwujudkan melalui pengurusan berbagai permohonan, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Di bidang administrasi hukum, Kanwil mencatat keberhasilan seperti pelantikan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan pengesahan sertifikat Apostille. Sebanyak 128 sertifikat Apostille dicetak sepanjang tahun, memperkuat layanan administrasi hukum internasional.

Kanwil juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui evaluasi kebijakan dan analisis strategi, seperti tinjauan terhadap peraturan tentang pendaftaran merek. Selain itu, analisis terkait tantangan lapas dalam menangani kasus pelarian narapidana turut menjadi perhatian utama.

"Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung transisi Kementerian Hukum dan HAM menuju format baru di tahun depan," ungkap Silvester.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Meulaboh (ANTARA) - Kepolisian Resor (Pores) Aceh Barat menerima bantuan satu unit kendaraan dinas berupa kendaraan Identifikasi dan Analisis (Inafis) olah tempat kejadian perkara beserta perlengkapannya dari Polda Aceh.

“Kendaraan dinas ini untuk menunjang tugas kepolisian dalam melakukan identifikasi tempat kejadian perkara (TKP) di Wilayah Aceh Barat,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana didampingi Kasat Reskrim Iptu Fachmi Suciandy di Aceh Barat, Minggu.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda Aceh yang telah memperhatikan Polres Aceh Barat dengan memberikan bantuan unit mobil operasional inafis.

Kapolres Andi Kirana mengatakan saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat telah memiliki peralatan baru penunjang pelaksanaan tugas indentifikasi perkara kriminal.

“Kendaraan inafis yang memiliki peran canggih tersebut nantinya akan disiagakan 24 jam,” kata Kapolres.

Dirinya berharap, dengan tambahan peralatan baru tersebut dapat lebih mengefektikan tugas-tugas Satreskrim, khususnya bagian inafis di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Kapolres berharap bantuan mobil tersebut nantinya dapat mendukung tugas unit identifikasi Satreskrim Polres Aceh Barat, baik dalam olah TKP maupun identifikasi.

“Dengan adanya kendaraan berikut perlengkapan ini, ke depan Sat Reskrim Polres Aceh Barat dapat lebih optimal dan maksimal dalam melakukan analisis olah tempat kejadian perkara kasus atau perkara tindak pidana dan identifikasi di wilayah hukum Polres Aceh Barat,” demikian AKBP Andi Kirana.

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa perkara penggelapan, Herman Budiyono, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, mengungkap aliran dana yang dituduhkan sebagai penggelapan mengalir ke pelapor yakni Juliati Sutjhajo saat pengajuan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Dalam memori banding, Michael mengungkap bahwa aliran dana yang dituduhkan sebagai penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor, yakni Juliati Sutjhajo, kakak nomor dua terdakwa Herman Budiyono senilai Rp1.446.390.000.

“Uang tersebut dikirim oleh Herman Budiyono ke Juliati Sutjhajo pada tanggal 26 Mei 2023 melalui rekening Bank BCA,” katanya Michael dalam keterangannya, Minggu.

Selain ke Juliati Sutjhajo, lanjut Michael, Herman juga mengirim uang ke Hadi Poernomo, kakak pertama terdakwa senilai Rp5 miliar melalui rekening Bank BCA. Uang itu dikirim pada tanggal 2 Agustus 2022.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023, Herman kembali mentransfer uang ke Hadi senilai 26.040,71 Dolar AS.

Tak hanya itu, kakak ketiga Herman, Lidyawati, selama periode Mei 2023 hingga September 2023, memiliki hutang di Kartika Motor (perusahaan milik Herman) senilai Rp878,48 juta.

“Lidyawati selama periode Maret 2023 hingga September 2023, juga memiliki hutang di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp5,17 miliar,” ungkap Michael.

Michael menegaskan, dari bukti-bukti tersebut dia menilai putusan dari majelis hakim mengaburkan fakta. Padahal, sejumlah aliran dana tersebut sudah diungkap selama proses persidangan.

“Banyak keterangan saksi fakta yang dihilangkan dalam putusan. Bukti-bukti yang kami ajukan dalam pledoi tidak dipertimbangkan dengan cermat dan baik. Artinya, ada ketidaktelitian dari majelis hakim PN Mojokerto,” katanya.

Salah satunya, imbuh Michael, aliran uang ke pelapor dan juga ke saudara dari terdakwa tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hakim, kata dia, beranggapan bahwa aliran uang itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

“Harusnya hakim cermat membuktikan perpindahan uang itu ke mana saja, untuk apa saja uang itu. Kan harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar perpindahan saja,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (16/12/2024), majelis hakim PN Mojokerto menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Herman Budiyono, terdakwa perkara penggelapan dalam jabatan CV MMA senilai Rp12 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja menilai, Herman terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama, yakni, melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.