Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat

Batam (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad mengkritisi kinerja aparat penegak hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya bentrok antarwarga dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) di Kampung Sembulang Hulu, Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat," kata Samad di Batam, Senin.

Samad bersama rekan aktivisnya, di antaranya Muhammad Said Didu turun langsung menemui warga Pulau Rempang dan mendengarkan aspirasinya.

Menurut dia, bentrok di Rempang bukan yang pertama kalinya, sudah dua kali terjadi. Seharusnya dapat jadi pembelajaran agar tidak ada lagi korban yang memprihatinkan.

"Setelah kami melakukan wawancara kepada korban, ternyata peristiwa itu sebenarnya ada aparat penegak hukum yang menjaga di situ," ucapnya.

Namun, lanjut dia, aparat penegak hukum yang ada di lokasi kejadian justru membiarkan atau dalam hukum disebut ada pembiaran atau by omission.

"Aparat itu sudah melakukan pembiaran terhadap orang yang bisa dicegah untuk melakukan kekerasan," ujarnya.

Aktivis Indonesia itu menilai negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan di Rempang, karena jika aparat yang berada di tempat kejadian tapi tidak bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap rakyat.

Untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut, kata dia, perlu dilakukan penyelidikan yang intensif dengan membentuk tim pencari fakta.

Tim ini hendaknya diisi oleh kalangan independen di luar pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti mahasiswa, aktivis, masyarakat dan juga media. Sebab, jika tim diisi oleh aparat atau pejabat pemerintahan hasilnya tidak akan memberikan rasa keadilan.

"Siapa yang harus bertanggung jawab? maka perlu dilakukan penyelidikan yang intensif menurut saya. Dan kalau ingin dilakukan penyelidikan yang fair maka harus ada tim pencari fakta," kata Samad.

Pria yang juga seorang pengacara itu menyebut penyelidikan ini penting untuk mengetahui siapa pihak yang berwenang dibalik penyerangan terhadap warga Rempang.

"Kalau itu sudah ketahuan baru bisa menarik benang merah, apakah PSN di Rempang masih bisa dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Sabtu (21/12), Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral menjelaskan kronologi peristiwa bentrok antara warga Sembulang Hulu dengan pekerja PT MEG yang menyebabkan sejumlah orang terluka dari pihak warga dan pekerja.

Alex mengatakan peristiwa bermula ketika seorang pekerja PT MEG mencoba mengamankan sebuah spanduk yang dipasang oleh warga setempat.

"Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City," ucapnya.

Tindakan pengamanan yang dilakukan pekerja PT MEG itu, kata dia, menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa keberatan dengan tindakan tersebut.

Warga pun merespon tindakan itu dengan mengamankan pekerja PT MEG yang mengamankan spanduk tersebut dan menahannya selama beberapa jam dengan cara mengikatnya dengan tali.

Para pekerja PT MEG lainnya melaporkan insiden tersebut ke Polsek Galang, berharap agar kejadian tersebut dapat segera dilerai dan diselesaikan secara damai.

"Sudah ada upaya komunikasi dari Polsek Galang yang turun ke tempat kejadian, proses perundungan tidak membuahkan hasil, dan pihak yang ditahan tetap tidak dilepaskan," katanya.

Keadaan tersebut, lanjut dia, yang menyebabkan ketegangan antara warga dan pekerja PT MEG semakin meningkat.

Alex menyebut pihaknya langsung melakukan upaya negosiasi setelah mendapatkan informasi terkait peristiwa tersebut. Negosiasi dilakukan sebanyak dua kali, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang akhirnya terjadi bentrok fisik antara warga dan pekerja.

"Bentrokan mengakibatkan beberapa orang terluka, dengan satu orang dari PT MEG dan empat orang dari warga," tuturnya.

Polsek Galang pun meminta bantuan dari Polresta Barelang untuk mengatasi bentrokan yang terjadi dengan menurunkan personel dari Satuan Samapta yang dipimpin langsung Kasat Samapta Polresta Barelang.

Pada saat itu aparat berupaya meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan mendampingi para korban luka untuk mendapatkan perawatan medis.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KARAWANG, KOMPAS.com - Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang mendeportasi empat warga negara asing (WNA) selama 2024.

Kepala Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto mengatakan, selama tahun ini, pihaknya telah melakukan sejumlah operasi keamanan keimigrasian.

Mulai dari operasi intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan, tim pora, pendetensian, dan deportasi.

"Selama tahun 2024 kami mendeportasi empat WNA," kata Petrus di Kantor Imigrasi Karawang, Senin (23/12/2024).

Keempatnya yakni Kim Jung Ho warga Korea Selatan, Chandra Sat Pal warga India, Ting Mi Ya warga Taiwan, dan Torno Elvira Antero warga Filipina.

Sebanyak tiga di antaranya dideportasi karena overstay sedang satu lainnya karena selesai menjalani tahanan di Indonesia.

Selain itu, satu orang warga Bangladesh juga tengah berada di ruang detensi Imigrasi Karawang. Diperkirakan dalam waktu depat pria yang tak disebut nama dan inisialnya ini bakal dideportasi.

Petrus menyebutkan, selama 2024 WNA paling banyak melakukan pelanggaran berasal dari China sebanyak 20 orang.

Kemudian WNA dari Korea Selatan sejumlah 10 orang, Jepang sebanyak 5 orang, Filipina ada 2 orang, Taiwan ada 2 orang, India ada 2 orang, Italia ada 1 orang, Malaysia ada 1 orang, Thailand ada 1 orang, dan Vietnam sebanyak 1 orang.

Adapun jumlah WNA yang memohon izin tinggal kunjungan di wilayah Karawang dan Purwakarta sejumlah 68 orang, izin tinggal terbatas ada 876 orang, dan izin tinggal tetap sebanyak 13 orang.

Adapun permohonan lainnya seperti smart card, ABTC, Affidavit, SKIM, VoA, dan MERP ada 110 orang.

Permohonan keimigrasian tertinggi berasal dari China sejumlah 412 orang. Disusul dari India sebanyak 295 orang, Jepang 217 orang, Korea Selatan ada 136 orang, Taiwan ada 78 orang, Pakistan ada 27 permohonan, Thailand ada 25 orang, Malaysia sebanyak 21, Arab Saudi ada 18, dan Yaman ada 18 orang.

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas buka suara terkait hukuman bagi koruptor di Indonesia. Menurutnya pemerintah kali ini lebih mempertimbangkan pengembalian kerugian negara atau aset recovery dibandingkan hukuman penjara semata.

"Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa jalan,” kata Supratman kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan, jika aset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal.

"Itu jauh lebih baik, dibandingkan sekadar hanya menghukum,” kata dia.

Supratman tak heran dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara. Dia menegaskan bahwa langkah Prabowo yang mengutamakan pengembalian aset negara merupakan konstitusional.

"Tetapi presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah karena itu teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami,” kata Supratman.

Menurutnya, Prabowo memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nanti, jika memang seorang koruptor tak mampu mengembalikan keuangan negara, maka hukuman maksimal akan menanti mereka.

"Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

"Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam," ujar Andi saat ditemui usai sidang pembacaan putusan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Menurut Andi, perampasan aset tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait dasar pertimbangan hakim. Untuk itu, pihaknya akan mencermati salinan putusan nantinya, sebelum mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dalam waktu tujuh hari ke depan.

Dalam konteks hukum, kata dia, perjanjian pisah harta memungkinkan pasangan suami istri untuk memisahkan kepemilikan dan pengelolaan aset.

Dengan demikian, harta yang sudah dipisahkan secara hukum seharusnya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kekayaan terdakwa yang dapat disita.

Selain karena telah adanya perjanjian pisah harta, Andi juga menyoroti banyaknya aset yang dirampas meski sudah diperoleh Harvey sebelum tempus perkara atau terjadinya tindak pidana, yakni pada 2015.

Dia menuturkan terdapat beberapa aset yang diperoleh pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi.

"Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami," katanya.

Ia mengungkapkan beberapa aset Sandra yang turut disita dalam kasus tersebut, yaitu berupa tas, logam mulia, dan rekening deposito senilai Rp33 miliar.

Harta itu, kata dia, dimiliki jauh sebelum tempus perkara dan merupakan bayaran atas kontrak pekerjaannya sebagai aktris ataupun model.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan seluruh aset terdakwa Harvey Moeis yang disita oleh jaksa penuntut umum agar dirampas untuk negara.

Perintah tersebut seiring dengan Harvey yang telah divonis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama pada kasus korupsi timah.

"Barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara yang akan dibebankan terhadap terdakwa," ucap hakim anggota Jaini Basir dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Harvey telah divonis pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan karena terbukti melakukan korupsi dan TPPU dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

Selain pidana penjara, Harvey juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider dua tahun penjara.

Dengan demikian, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, Harvey sebelumnya diduga menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim dan melakukan pencucian uang untuk membeli berbagai barang mewah, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Kerugian itu meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak otomatis mendapatkan amnesti atau grasi.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan pengampunan, proses tersebut tetap memerlukan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

Supratman menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan hukuman maksimal bagi koruptor.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan aset dalam kasus korupsi.

"Pemberian pengampunan bukan untuk membiarkan pelaku korupsi terbebas. Yang paling penting adalah bagaimana asset recovery berjalan dengan baik," ujarnya.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pengampunan kepada koruptor adalah hak kekuasaan yudikatif.

Namun, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Supratman menyatakan bahwa setelah amendemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut.

Oleh karena itu, Presiden perlu meminta pertimbangan MA dan DPR sebelum mengambil keputusan.

"Keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, harus ada pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut," tuturnya.

Supratman juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan melalui denda damai.

Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

Ia menambahkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

"Teman-teman bisa menunggu langkah konkret selanjutnya, setelah diberi arahan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka kemungkinan adanya ribuan koruptor yang bisa diberi amnesti atau abolisi oleh Presiden Prabowo.

Namun, syaratnya, mereka harus mengganti kerugian negara terlebih dahulu.

"Rencana Presiden akan memberikan amnesti kepada koruptor itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korupsi," ujar Yusril di kantornya, Jumat (20/12/2024).

Amnesti tidak hanya diberikan kepada koruptor yang sudah dihukum.

Pengampunan juga bisa diberikan kepada orang yang masih dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

Ketika abolisi diberikan oleh Presiden, penuntutan perkaranya bisa dibatalkan.

Presiden Prabowo menyatakan akan memaafkan koruptor jika uang hasil korupsi dikembalikan ke negara saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa orang yang diduga korupsi, sedang dalam proses hukum, atau telah divonis karena korupsi dapat dimaafkan jika mengembalikan kerugian negara.

Yusril menyebutkan bahwa jumlah narapidana kasus korupsi yang bisa memperoleh amnesti atau abolisi mencapai ribuan.

Namun, yang terbanyak adalah mereka yang tersangkut kasus narkoba.

"Yang korupsi itu cuma berapa ribu, lah. Yang paling banyak narkotika," ungkapnya.

Rencana pemberian amnesti dan abolisi untuk narapidana pertama kali diungkapkan Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan pada 13 Desember.

Saat itu, ia menyebut ada 44.000 narapidana yang bakal memperoleh pengampunan.

Namun, tidak disebutkan rencana pengampunan bagi koruptor.

Yusril menjelaskan bahwa pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor tidak melanggar konstitusi.

UUD 1945 mengatur bahwa Presiden bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan syarat meminta pertimbangan dari DPR.

Pemberian amnesti atau abolisi pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, seperti pada masa Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid.

BJ Habibie pernah memberikan amnesti kepada setiap orang yang terlibat dengan politik dan dipidana karena berseberangan dengan rezim Orde Baru.

Sedangkan, di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, abolisi dan amnesti pernah diberikan pada pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Yusril menambahkan bahwa amnesti dan abolisi akan diatur melalui keputusan presiden (Keppres).

Dalam keputusan tersebut akan disebutkan bahwa siapa pun yang terlibat korupsi tetapi mengembalikan kerugian negara dinyatakan diampuni.

Terkait kekhawatiran masyarakat bahwa amnesti dan abolisi akan menghilangkan efek jera, Yusril menyatakan bahwa paradigma pemidanaan saat ini menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi juga harus membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi, bukan hanya menekankan pada penghukuman pelakunya.

Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak tujuh warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur memperoleh remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024.

Kalapas Kelas IIB Tulungagung Raden Budiman Kusumah Patriatna, di Jawa Timur, Senin menjelaskan bahwa dari total 12 WBP Nasrani, hanya tujuh orang yang memenuhi syarat menerima remisi.

"Kasus mereka meliputi narkotika, perlindungan anak, dan pidana umum. Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini," ujar Budiman.

Remisi berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi.

Selain pemberian remisi, Lapas memperketat pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Jumlah petugas penjagaan ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang.

Pengamanan ini juga melibatkan kerja sama dengan Polsek dan Koramil Kedungwaru untuk mencegah penyelundupan barang terlarang.

"Sepanjang 2023, kami berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan barang terlarang. Sementara itu, pada November dan Desember 2024, terdapat dua kasus serupa yang juga berhasil kami cegah," ungkapnya.

Untuk mendukung perayaan Natal, pihak lapas menetapkan hari libur kunjungan bagi keluarga WBP pada 25-26 Desember 2024.

Sebagai gantinya, WBP Nasrani akan difasilitasi mengikuti ibadah melalui fasilitas Zoom keagamaan pada 30 Desember 2024.

"Fokus utama kami adalah memastikan pengamanan sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru," ujar Budiman.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Kuasa Hukum Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Mustofa Abidin mengklaim bahwa pihaknya memiliki catatan soal fakta persidangan berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim.

Hal ini dikatakannya usai sidang perkara korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, dengan terdakwa Gus Muhdlor, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di Sidoarjo, Senin.

"Ada beberapa catatan yang tidak tepat, ada fakta persidangan yang berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim," katanya.

Sejak awal pihaknya berkeyakinan bahwa jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa membuktikan kesalahan Gus Muhdlor di persidangan.

Karena itu, pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan atas perkara ini.

"Kami masih pikir-pikir apakah melakukan upaya hukum (banding) selanjutnya atau tidak. Tapi Insya Allah kami punya materi untuk melakukan banding, kita masih diskusikan dengan terdakwa," ujar Mustofa.

Sementara itu, Gus Muhdlor divonis 4 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Putusan hakim tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 6 tahun 4 bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Selain vonis kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada Gus Muhdlor sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.

Dalam pertimbangan hakim, kinerja Gus Muhdlor dalam membangun berbagai infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo membuatnya mendapatkan keringanan hukuman.

Hakim menyatakan sejumlah pertimbangan yang membuat hukuman untuk Gus Muhdlor menjadi lebih ringan. Yakni, sebelumnya tidak pernah dihukum, berkelakuan baik, dan selama kepemimpinannya di Sidoarjo, Gus Muhdlor telah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah.

“Terdakwa telah berhasil membangun infrastruktur untuk Sidoarjo dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari sebelumnya hanya Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun,” kata Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.

“Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta, Senin.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak. Karena yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” ujar Supratman.

Menkum mengungkapkan pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. Kemudian pasca-amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

“Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” kata dia.

Selain presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung melalui denda damai. Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

“Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” tutur Supratman.

Supratman pun menyebutkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, teman-teman nanti bisa menunggu langkah konkret selanjutnya, setelah diberi arahan kepada kami oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, mengatakan bahwa pihaknya akan memberi kesempatan koruptor tobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

Presiden menyebut kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Akan tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Kemasyarakatan membuka peluang memberi pengampunan terhadap kelompok fundamentalisme Jamaah Islamiyah. Pemberian grasi, amnesti, atau abolisi berpeluang diberikan menyusul deklarasi pembubaran kelompok yang dicap terorisme di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tersebut.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan, otoritasnya akan mendata para narapidana, maupun mantan terpidana, dan para aktivis Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. “Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana, maupun yang sedang dalam proses pidana, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden,” begitu kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi terhadap para aktivis Jamaah Islamiyah tersebut bagian dari program rekonsiliasi nasional yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Yusril juga mengatakan, terkait pemberian amnesti dan abolisi tersebut, sudah diwacanakan akan diberikan terhadap 44 ribu narapidana yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi tersebut, dengan memberikan syarat dan kategori tertentu. Termasuk jenis tindak pidana yang dilakukan, pun masa pemidanaan yang sedang dijalani oleh terpidana. Program pengampunan tersebut, juga dilakukan dengan membuka kesempatan bagi narapidana warga negara asing untuk dipulangkan ke negara asalnya melalui transfer of prisoners.

Khusus terkait Jamaah Islamiyah, kata Yusril, kelompok tersebut pada 30 Juni 2024 sudah mendeklarasikan pembubaran. Lebih dari 100 anggota senior Jamaah Islamiyah yang mendeklarasikan pembubaran tersebut menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyatakan diri meninggalkan aksi-aksi kekerasan maupun ekstremisme.

Puncak dari pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), pada 21 Desember 2024. Dalam deklarasi puncak tersebut, kata Yusril, lebih dari 1.400 anggota Jamaah Islamiyah yang berasal dari Surakarta, Kedu, dan Semarang turut menyatakan kembali ke Ibu Pertiwi dengan membubarkan Jamaah Islamiyah.

Kata Yusril, pemerintahan Presiden Prabowo menyambut baik pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut. Dan sebagai kompensasi atas pembubaran tersebut, kata Yusril, pemerintah bersedia untuk memberikan pengampunan.

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengampuni koruptor asal mengembalikan kerugian uang negara.

Supratman menegaskan hal itu merupakan upaya recovery aset. Dia juga menegaskan jika negara tak membiarkan pelaku korupsi bisa terbebas.

“Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya (recovery aset), bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali enggak,” kata Supratman, Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan, pengampunan terhadap pelaku tindak pidana merupakan kontitusional. Supratman menjelaskan kewenangan kepala negara bisa memberikan pengampunan berupa amnesti, grasi hingga abolisi.

“Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya,” kata dia.

Supratman melanjutkan, Prabowo masih memiliki komitmen yang sama terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu mengembalikan kerugian negara maka proses hukum akan tetap tegas.

“Mungkin dimaafkan (jika kerugian negara dikembalikan). Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras,” kata dia.

“Karena itu, pasti akan selektif. Namun demikian kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SULSEL - PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani nota kesepahaman memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah operasional MDA sebagai objek vital tertentu. Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan, dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir.

Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Nasri, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Ai Afriandi, dan para pejabat utama Polda Sulsel, serta Direktur Layanan Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Indika Energy Tbk. Johanes Ispunarwan.

Nota Kesepahaman mencakup dua hal utama, yakni peningkatan koordinasi keamanan dan penegakan hukum yang terintegrasi untuk menjamin pengamanan seluruh aset, kegiatan konstruksi, operasi produksi, serta distribusi hasil tambang MDA.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional MDA sebagai objek vital tertentu, dan akan menyelaraskan kepentingan MDA, pemerintah, dan masyarakat.

Yudhiawan mengemukakan sudah menerima laporan mengenai permasalahan di area kontrak karya MDA dan menerima atensi dari dari beberapa pihak. Yudhiawan juga sudah menjelaskan MDA akan menempuh langkah win-win solution dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

?Jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan dan mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, harus diproses, diluruskan, dan ditindak tegas,? ujarnya, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya Yudhiawan mengingatkan akan pentingnya penyelesaian masalah dengan para pihak yang berkepentingan saja, dan tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan untuk ikut serta di dalamnya.

?Lebih baik bertemu, duduk bersama, dan jangan sampai ada pihak yang tidak berkepentingan ikut-ikutan, ini yang bahaya,? katanya.

Yudhiawan menyambut baik adanya kerja sama dengan MDA, karena menurutnya, jika operasi produksi MDA berjalan lancar, negara akan menerima pemasukan dari pajak yang dihasilkan lewat pertambangan. ?Ini akan jadi hal yang positif bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia,? tandas Kapolda

Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir menyampaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat membuat situasi kamtibmas di lingkungan operasi perusahaan lebih kondusif.

?Melalui kerja sama ini kami percaya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasional MDA dapat terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat dan iklim investasi di Sulawesi Selatan,? ujar Trisakti.

Johanes Ispunarwan menyatakan Indika Energy sebagai induk perusahaan MDA, sangat mengapresiasi dukungan dari Polda Sulsel dan jajaran kepolisian di tingkat polres dan polsek selama ini. Menurutnya, upaya ini merupakan suatu bentuk nyata sinergitas antara Kepolisian dan perusahaan di dalam memastikan realisasi investasi berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan sekaligus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

?Kami percaya kolaborasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya masa depan yang lebih baik. Karena kehadiran MDA di Sulawesi Selatan bukan hanya untuk memenuhi amanat Kontrak Karya dalam mengelola sumber daya mineral, melainkan juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kacamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,? ucapnya.

OKI -

Dua orang tahanan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel masih diburu. Keduanya yakni Taufik Hidayat dan Herli Dewanto.

Diketahui ada 5 orang tahanan yang mencoba kabur pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Tiga orang tahanan di antaranya sudah diamankan.

Kasubag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkumham Sumsel Hamsir mengatakan pihaknya masih mengejar dua orang tahanan yang berhasil kabur dari lapas tersebut.

"Mereka berhasil kabur dengan cara memanjat tembok menggunakan tali yang sudah mereka persiapkan," katanya.

Hamsir menyebutkan 5 orang tahanan dengan kasus pencurian tersebut memanjat pagar pembatas menggunakan tali. Adapun identitas kelima tahanan tersebut adalah Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD), Edi Irawan (ED), Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

Kelima tahanan kabur dengan cara merusak pintu staf sel menggunakan tangan dengan cara saling membantu.

"Kemudian keluar memanjat menuju atap belok C, setelah turun ke belakang blok C menggunakan tali. Saat turun, Joko terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki," katanya.

Kemudian setelah turun dari atap blok C, kelimanya menuju Brandgang (pembatas antara bagian dalam dan luar lapas) dengan cara menggali tanah lunak berlumpur di bawah pagar pembatas.

Hamsir menjelaskan tahanan bernama Joko berjalan tertatih-tatih saat menuju tembok pembatas. Kemudian setelah berada di area Brandgang mereka melemparkan tali ke arah pos 2 (pos tidak terisi). Selanjutnya, tiga orang tahanan TH, HD dan ED memanjat dan langsung melarikan diri.

"Namun Joko tidak naik karena terluka, sementara HM tidak sanggup takut terjatuh. Karena dua orang yang belum keluar ini kelihatan oleh penghuni sel lainnya dan berteriak ada orang di luar," ujarnya.

Setelah mendengar teriakan dari penghuni sel lain, para petugas langsung mengamankan Joko dan Hengki. Setelah dilakukan pengejaran satu orang bernama Edi Irawan (ED) berhasil ditangkap.

Sebelumnya, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kelas II B, Kgs M Alfha Rezha mengatakan, pihaknya sudah mengimbau keluarga, tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan TNI/Polri terkait tahanan kabur ini.

Bahkan pihaknya pun sudah membentuk tim khusus untuk memburu tahanan yang kabur tersebut. Apabila ada masyarakat yang melihat tahanan tersebut, kata dia, bisa menyampaikan ke pihak Lapas Kayuagung.

"Kami membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan lagi yang masih kabur. Kami mengimbau agar segera menyerahkan diri," pungkasnya.

(dai/dai)