KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, tokoh-tokoh TNI dan Polri berperan besar dalam menyukseskan reformasi 1998.

Ia menegaskan bahwa justru para purnawirawan TNI-Polri yang rela mundur dari kekuasaan demi mendorong perubahan di Indonesia.

"TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," kata Prabowo, dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, keputusan para tokoh militer untuk meninggalkan kekuasaan tidak lepas dari semangat pengabdian dan rasa cinta Tanah Air yang tidak pernah padam, meskipun masa dinas militer telah usai.

"Begitu pensiun, rasa cinta Tanah Air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai," kata dia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra.

Ia menyebut bahwa langkah tersebut lahir dari rasa tanggung jawab besar kepada bangsa, seperti yang ditanamkan oleh generasi pejuang kemerdekaan.

"Saya terjun ke medan politik karena Angkatan '45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita," kata dia.

Ia menyebut, keterlibatan tokoh militer dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

"Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata," kata dia.

Ia menyinggung tentang pentingnya memastikan kekayaan bangsa Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat.

Ia menyebut, perjuangan di ranah politik adalah cara untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai enggan memberikan pendapat lebih banyak dan mengaku akan mendalami terlebih dahulu terkait dengan wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Akan tetapi, itu jadi catatan untuk kami tanya. Kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dahulu," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya mengenai potensi pelanggaran hak asasi dari wacana tersebut, Menteri HAM juga enggan memberikan pandangan.

Pigai meminta publik untuk menunggu.

"Nanti, nanti, kami tanya dahulu," ucap dia.

Di samping itu, Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengkaji tepat atau tidaknya dari sisi HAM menjadikan vasektomi sebagai syarat masyarakat menerima bansos dari negara.

"Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Gubernur Jabar di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Singkawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat, menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersinar dalam memperkuat program pembinaan dan pencegahan narkotika bagi warga binaan permasyarakatan (WBP).

"Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama strategis dengan LSM Bersinar yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat," kata Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang David Anderson Setiawan dalam kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP), di Singkawang, Selasa (6/5).

Dia menjelaskan peserta WBP yang mengikuti kegiatan tersebut tampak antusias, sehingga diharapkan bisa memberikan edukasi dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

"Dalam penyuluhan ini, LSM Bersinar memaparkan secara mendalam mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yang terkandung di dalamnya, baik dari sisi medis, psikologis, sosial, hingga hukum," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam penyuluhan tersebut disampaikan pula tentang bagaimana narkotika merusak sistem saraf pusat, menurunkan fungsi kognitif, serta menciptakan ketergantungan jangka panjang yang sulit dipulihkan.

Dia menekankan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kedisiplinan, tetapi juga dari sisi kesehatan mental dan moral warga binaan.

“Penyuluhan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar kami dalam mendukung program rehabilitasi. Kami ingin setiap warga binaan sadar akan risiko narkoba dan mampu mengambil keputusan hidup yang lebih baik, bebas dari ketergantungan dan tekanan lingkungan,” ujarnya.

Usai sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine kepada seluruh WBP peserta penyuluhan. Pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dengan pengawasan petugas medis Lapas dan LSM Bersinar.

Menurut dia, hasil dari pemeriksaan tersebut sangat menggembirakan karena seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika.

"Temuan ini membuktikan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lapas selama ini berjalan efektif, serta memperlihatkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan warga binaan untuk menjauhi narkoba," ujarnya.

Perwakilan LSM Bersinar, Zulfikar menyampaikan apresiasi atas komitmen Lapas Singkawang yang terbuka terhadap kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam membina WBP.

“Langkah seperti ini sangat penting dan patut dicontoh oleh Lapas lainnya. Upaya preventif berbasis edukasi dan pemeriksaan dini adalah kunci dalam membentuk individu yang sadar dan bertanggung jawab. Kami harap kerja sama ini bisa terus berlanjut dan berkembang,” katanya.

Selain memberikan informasi dan pemeriksaan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara warga binaan dengan para narasumber. Para WBP dapat menyampaikan pertanyaan, pengalaman pribadi, bahkan komitmen mereka untuk hidup sehat pasca menjalani masa pidana.

"Dengan kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Singkawang kembali menegaskan perannya bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif dalam membentuk kembali karakter dan masa depan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bebas dari pengaruh narkotika," ujarnya.

KOMPAS.com - Gol Lautaro Martinez membawa Inter Milan unggul pada menit ke-22 laga leg kedua semifinal Liga Champions kontra Barcelona, Rabu (7/5) dini hari WIB.

Partai semifinal leg kedua Liga Champions Inter vs Barcelona bergulir di Giuseppe Meazza. Berkat gol Lautaro Martinez tersebut, Inter unggul 4-3 secara agregat atas raksasa Catalonia tersebut.

Lautaro Martinez mencetak gol usai Inter Milan memenangkan bola kembali dari Dani Olmo di area sentral lapangan.

Dalam sekejap, bola langsung diolah ke Denzel Dumfries yang lolos dari jebakan offside ke belakang pertahanan garis tinggi Barcelona.

Dumfries kemudian tinggal mengoper ke Lautaro di sisi kirinya untuk mencetak gol ke gawang Barcelona.

Ini adalah gol kesembilan Lautaro Martinez di Liga Champions musim ini.

Sepertinya orang ini profesional, langkah kakinya tidak membuat asbes ini bolong

Jakarta (ANTARA) - Penghuni rumah yang disinggahi tahanan kabur dari ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) yang kabur terpaksa mengangkut keluarga mengungsi dari rumah tersebut karena merasa tidak aman.

"Kami terpaksa mengungsi sementara karena faktor keamanan, satu tahanan masih kabur," kata penghuni rumah Lamsihot Sihotang di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku, rumahnya digedor-gedor petugas yang mencurigai tahanan ini masuk ke gedung yang dihuni Lamsihot dan istri.

"Saya tinggal di lantai dua dan kakak saya di lantai satu, sementara lantai tiga itu kosong," kata dia.

Ia mengatakan, tahanan tersebut memang masuk ke bangunan tempat dirinya dan keluarga tinggal. Hal ini terlihat dari bekas kaki dan asbes di lantai tiga yang bergeser.

"Sepertinya orang ini profesional, langkah kakinya tidak membuat asbes ini bolong," kata dia.

Ia mengaku terpaksa membawa istrinya ke rumah mertua di kawasan Pulo Mas agar mereka merasa aman.

Menurut dia, tahanan ini tidak masuk ke lantai dua dan lantai tiga melalui pintu karena tertutup. Ia memperkirakan tahanan ini langsung ke atap di lantai tiga melalui bangunan yang ada di samping rumahnya.

"Bangunan ini dengan bangunan sebelah dempet, jadi saya kira dia lewat sana," kata dia.

Lamsihot mengatakan sewaktu kejadian dirinya tidak berada di rumah dan sedang berbelanja keliar bersama istri.

Waktu dirinya di rumah polisi datang dan memeriksa rumahnya dan dirinya terkejut menemukan cap kaki dan asbes yang bergeser di atap lantai tiga.

"Asbes ini tidak dirusak tapi digeser," kata dia.

Sebelumnya, dua tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara kabur pada Selasa malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan, satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara dan satu lagi masih belum ditangkap.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) -

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Balikpapan menyiagakan seluruh personelnya untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dokumen perjalanan bagi jamaah calon haji yang berangkat dari Embarkasi Balikpapan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, mengapresiasi kesiapan dan layanan maksimal yang diberikan Tim Satgas Haji, tim imigrasi yang dibentuk khusus untuk melayani jamaah calon haji.

“Mereka bekerja cepat, tepat, dan tetap ramah,” kata Syahrioma saat meninjau proses pemeriksaan keimigrasian yang berlangsung di Asrama Haji Batakan, Selasa.

Tim Satgas Haji Imigrasi menangani keberangkatan 360 jamaah calon haji Kloter I asal Kota Balikpapan. Pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 membawa mereka menuju Madinah. Pesawat lepas landas tepat pukul 05.00 WITA setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

“Kami siapkan personel terbaik untuk melayani jamaah calon haji dengan sepenuh hati. Koordinasi dengan instansi terkait juga terus kami tingkatkan agar tidak ada kendala di lapangan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto.

Embarkasi Balikpapan tahun ini memberangkatkan tiga kloter jamaah calon haji dengan total 5.756 orang. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kloter pertama terdiri dari 360 jamaah calon haji asal Kota Balikpapan, Kloter 6 merupakan gabungan jamaah calon haji dari Kabupaten Paser, sementara Kloter 15 terdiri dari jamaah calon haji asal Balikpapan, Paser, dan Kalimantan Utara.

Imigrasi Balikpapan berkolaborasi dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta Otoritas Bandara untuk memastikan kelancaran keberangkatan seluruh kloter. Dengan dimulainya pemberangkatan kloter pertama, jajaran Imigrasi berharap seluruh jamaah calon haji dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji mabrur.

Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5) malam WIB.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (6/5).

Dia menyebut satu tahanan yang kabur sudah berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata Tommy.

Tommy mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut. "Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," katanya.

Tommy mengatakan tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," demikian keterangan pemilik rumah.

tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS)

Jakarta (ANTARA) - Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5) malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," katanya.

Tommy mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," katanya.

Tommy mengatakan tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," demikian keterangan pemilik rumah.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.

Natalius mengatakan, sejak Indonesia merdeka, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat.

Padahal, Pasal-pasal dalam konstitusi secara tegas sudah mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

"Dalam kerangka itulah, Kementerian HAM konsisten mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai atau dijiwai, disemangati, oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu sikap dari Kementerian Asasi Manusia," kata Natalius di kantor Kemenham, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius yakin DPR tak memiliki kesulitan dalam mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat.

Dia mengatakan, RUU yang disahkan harus bersifat substantif seperti memenuhi nilai-nilai HAM dan penghormatan terhadap nilai masyarakat adat.

"Pengesahan itu kalau sudah menjadi hak inisiatif DPR, saya meyakini, apalagi saya pasti akan menyurati, saya meyakini tidak akan mengalami kesulitan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, Abdon Nababan mengatakan, Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.

Karenanya, ia meminta adanya pembahasan sampai dengan pengesahan RUU Masyarakat Adat terus dikawal.

“Oleh karena itu tadi kami minta kementerian supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan Pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi," kata Abdon.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak tiga kali.

Meski sudah diajukan sejak 2009, RUU Masyarakat Adat masih tak kunjung disahkan sampai hari ini.

Pakar hukum dan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Ismala Dewi mengatakan, pengesahan RUU tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keadilan dan memenuhi hak masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan Ismala dalam diskusi daring pada Selasa (22/4/2025), sebagaimana dilansir Antara.

"Sudah 15 tahun, artinya sudah lama sekali. Artinya belum sampai ini keadilan karena untuk menjamin kepastian masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan itu belum terealisasi," jelas Ismala.

Masyarakat adat memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya, termasuk atas sumber daya alam seperti air yang dijaga dengan penerapan hukum adat.

Dalam kesempatan tersebut, dia meminta pasal-pasal dalam RUU Masyarakat Adat tidak bertentangan, sebaliknya dapat memperbaiki aturan lama.

"Sehingga substansi UU Masyarakat Adat menjadi lebih lengkap sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya atau bahkan dapat memperbaiki aturan sebelumnya apabila dianggap peraturan lama tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," jelasnya.

Dia juga mendorong agar pasal yang mengatur mengenai sumber daya alam dalam RUU itu memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 yang lebih jelas narasinya dan lebih lengkap substansinya.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Tapsel (ANTARA) - Nihil tindakan, Kegiatan ilegal berupa Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah cukup marak di wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Angkola Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

"Investigasi yang terpantau lewat foto udara di perbukitan Desa Aek Natas, puluhan tenda biru berdiri di atas lobang penambangan emas ilegal," kata aktivis lokal yang konsen di bidang lingkungan, Rahmat Rico di Padangsidimpuan, Selasa (6/5).

Menurutnya, kegiatan merusak lingkungan dan ekosistem alam demi keuntungan pribadi di jejeran Bukit Barisan itu, sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada tindakan apapun dari pemerintah maupun aparat keamanan.

"Informasi kita peroleh, ada beberapa oknum pemerintah dan oknum aparat penegak hukum diduga terlibat dan memiliki lobang tambang di sana. Ada juga yang minta setoran saja, tapi ini masih isu belum fakta, biar penegak hukum yang bekerja. Makanya jangan heran tidak ada tindakan tegas terhadap PETI di sana," ujarnya.

Rahmat menceritakan, marak dan menjamurnya aktifitas PETI di Kecamatan Angkola Selatan memiliki sejarah yang hampir sama dengan di Kecamatan Huta Bargot dan Naga Juang Kabupaten Madina.

Wilayah itu masuk ke dalam dan sekitar area kontrak karya perusahaan tambang emas PT. Sorikmas Mining. Sedangkan Kecamatan Angkola Selatan di Tapsel, masuk ke dalam dan sekitar area kontrak karya Tambang Emas Martabe atau PT. Agincourt Resources.

"Pelaku PETI di Tapsel terdorong melakukan kegiatan ilegal tersebut, setelah melihat yang terjadi di Madina. Keuntungan melimpah ruah, tidak ada tindakan hukum meski merusak alam dan mencemari lingkungan dengan zat kimia yang sangat berbahaya," terang Rahmat.

IDX Channel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset. Yusril mengatakan, Perppu hanya dapat dikeluarkan jika terdapat kegentingan yang memaksa, sedangkan saat ini belum ada kegentingan yang memaksa terkait perampasan aset.