Ternate (ANTARA) - Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasiu jajaran Kanwil Kemenkumham Malut bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menggelar perayaan Natal Bersama dalam suasana penuh sukacita dan kekhidmatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Soasiu, Wayan Arya Budiartawan di Ternate, Senin, mengatakan perayaan Natal bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kasih, pengharapan, dan pembaharuan diri bagi seluruh warga binaan.

Perayaan ini diadakan di Gereja Rutan Soasiu dan dipimpin oleh Pendeta Susan Charoline selaku Analisis Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenag Malut.

"Kami berterima kasih kepada Kanwil Kemenag Malut yang telah mendukung kegiatan ini . Harapan kami, suasana damai Natal ini dapat memberikan motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," kata Arya.

Sementara, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kemenag Malut dalam perayaan Natal di Rutan Soasiu.

Hal itu, kata Andi diharapkan dapat meningkatkan kerohanian warga binaan yang merayakan sebagai upaya memperkuat kepribadian warga binaan dalam proses pembinaan pemasyarakatan.

Sebanyak 37 jemaat Nasrani dari warga binaan menghadiri ibadah ini, didampingi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Rahman Muhammad.

Menurutnya, perayaan Natal bersama ini menjadi bukti nyata dari sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pembinaan keagamaan di lingkungan Rutan Soasiu.

Di tempat terpisah, Pendeta Susan Charoline yang turut hadir bersama jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Malut dan Penyuluh Agama Kristen Kota Tidore menyampaikan apresiasi atas Rutan Soasiu Kanwil Kemenkumham Malut yang melibatkan pihaknya dalam perayaan Natal bersama warga binaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca ingin tahu tentang hukum tabrak pengendara motor yang lawan arah. Begitu pula dengan artikel teknik mengemudi yang tidak membuat penumpang mabuk.

Tak ketinggalan, artikel mengenai jadwal contraflow di tol Jakarta Cikampek selama libur Nataru juga membuat banyak pembaca penasaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Senin (23/12/2024):

1. Hukum Tabrak Pengendara Motor yang Lawan Arah

Sebuah video viral menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di jalan raya saat sedang macet. Pengendara motor itu dengan santai melaju di antara mobil-mobil yang terjebak dalam kemacetan. Namun, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram Hujat Baper, pengendara motor tersebut akhirnya tertabrak oleh pengendara motor lain yang sedang melaju di sisi kanan jalan.

2. Ada Libur Natal, Ganjil Genap Jakarta Hanya Berlaku 3 Hari

Peraturan lalu lintas dengan skema ganjil genap (Gage) di Jakarta kembali berlaku pekan ini, namun akan ada perubahan jadwal untuk mengikuti libur Nasional Hari Raya Natal 2024. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Sehingga, pada gage pekan ini akan diliburkan pada Rabu (25/12/2024) dan Kamis (26/12/2024).

3. Teknik Mengemudi yang Tidak Membuat Penumpang Mabuk

Mengemudi di jalanan berliku sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika menghadapi tikungan tajam seperti tikungan S, U, dan L. Selain memerlukan konsentrasi tinggi, teknik mengemudi yang salah dapat membuat penumpang merasa mual atau bahkan mabuk perjalanan. Menurut Sony Susmana, pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), pengemudi perlu memahami bahwa setiap jenis tikungan memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

4. Risiko Membeli Motor Bekas Tanpa BPKB

Membeli motor bekas sering kali menjadi pilihan ekonomis bagi banyak orang. Namun, ada risiko besar yang mengintai jika Anda memutuskan membeli kendaraan tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain melanggar aturan hukum, tindakan ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah administratif hingga konsekuensi hukum yang berat.

5. Simak Jadwal Contraflow di Tol Jakarta Cikampek Selama Libur Nataru 2024/2025

Guna mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Korlantas Polri menerapkan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contraflow) di beberapa ruas jalan. Informasi terkait jadwal contraflow tersebut diumumkan melalui akun instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, Minggu (22/12/2024). Dalam unggahan itu, dijelaskan akan ada sejumlah ruas tol yang akan diberlakukan. Salah satunya adalah tol Jakarta-Cikampek.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam meminta publik menunggu proses hukum terhadap anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin yang menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy.

Menurut pihaknya, penanganan kasus polisi tembak siswa SMK itu masih sesuai jalur.

"Sepanjang yang saya, kan saya yang turun, saya yang tanggungjawab untuk kasus Semarang, sepanjang kemarin kami berproses di situ, ya on the track," kata Anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam di Kota Yogyakarta, DIY, Senin (23/12).

Dia menyatakan Kompolnas sampai sekarang masih memonitor proses etik maupun pidana Aipda Robig yang ditangani Polda Jateng berdasarkan pelaporan keluarga korban. Anam pun meminta publik menunggu proses hukum terhadap Aidpda Robig.

"Yang pasti soal kasus Semarang kita tunggu proses hukumnya, ini kan sedang berjalan, banding etiknya juga sedang berjalan, proses hukumnya juga sedang berjalan," ujarnya.

Dia pun mengklaim keluarga almarhum Gamma sejauh ini mengapresiasi kinerja Polda Jateng menangani perkara hukum dan etik menyangkut kasus ini. Hal itu diungkap Anam merespons pertanyaan soal pengakuan keluarga Gamma yang telah menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat tersebut, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukumnya, Zaenal Abidin alias Petir meminta Kapolri menunjukkan ketegasan terhadap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar terkait kasus polisi tembak siswa yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari lalu.

"Pertanyaan bagi kami dan kami juga langsung monitoring kepada pihak keluarga, keluarganya Gamma, ketika kami tanya, bagaimana melihat proses penegakan etik dan penegakan hukum di Polda Jawa Tengah, mereka mengatakan, mereka mengapresiasi kepolisian. Bagi kami cukup di situ," ujar Anam.

"Kompolnas tidak masuk ke dalam ruang mengganti orang (dalam jabatan), mencopot orang, mengganti dengan orang baru, kita tidak di situ tapi memastikan bahwa kerja-kerja penegakan hukum di sana (Polri) profesional," imbuh eks Anggota Komnas HAM itu.

Penyidik Polda Jateng telah memeriksa puluhan orang, termasuk anggota Brimob terkait kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang yang berujung kematian.

Sebelumnya, setidaknya sudah 23 saksi yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jateng terkait kasus penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy (17) pada November lalu.

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan ada beberapa saksi tambahan lagi yang diperiksa penyidik, termasuk dari anggota kepolisian.

Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus penembakan Gamma dkk berdasarkan laporan pidana yang dilaporkan keluarga korban. Selain itu, Robig sudah diputus etik melakukan perbuatan tercela. Namun, Robig mengajukan banding atas putusan pemecatan dirinya yang dilakukan pada Senin (9/12) lalu.

Dalam kasus pidananya, Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Beberapa hari lalu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan Aipda Robig juga dijerat pasal UU Perlindungan Anak.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.

Pangkalpinang (ANTARA) - Rangkuman peristiwa di Bangka Belitung pada Senin (23/12) yang menarik dibaca kembali, dari Babel berikan 300 bantuan hukum gratis untuk warga miskin hingga Ketua DPRD Belitung desak Pemkab segera reaktivasi BPJS PBI.

Selain itu ada berita menarik lainnya, di antaranya:

1. Babel berikan 300 bantuan hukum gratis untuk warga miskin
Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah memberikan 300 bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin, guna membantu masyarakat mendapatkan keadilan di hadapan hukum.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Pemkab Belitung gandeng Kejari Belitung percepat penagihan pajak walet
Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggandeng Kejaksaan Negeri Belitung guna mempercepat penagihan tunggakan pajak dan retribusi sarang burung walet di daerah itu.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Angkutan Nataru, BPTD Babel catat kenaikan penumpang dan keberangkatan kendaraan dari Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian selama periode angkutan masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Jenguk pegawai ASN di rumah sakit, Mie Go: KORPRI wadah kesejahteraan dan solidaritas kepegawaian
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyempatkan diri membesuk seorang pegawai Dinas Perhubungan yang tengah menjalani perawatan karena sakit, Senin (23/12) sore.

Berita selengkapnya klik di sini

5. Ketua DPRD Belitung desak pemkab segera reaktivasi peserta BPJS PBI
Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendesak agar pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali status kepesertaan masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan Program Bantuan Iuran (PBI) di daerah itu.

Berita selengkapnya klik di sini

Hukum mengucapkan Natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini menarik untuk diulas, demi meningkatkan wawasan umatIslam terkait toleransi beragama. Pertanyaan terkait mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani ini kerap kali muncul di penghujung tahun.

Hukum mengucapkan natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini disampaikan dalam kanal Youtube Adi Hidayat Official.Iamengaitkan toleransi antarumat beragama ini dengan ayat terakhir Surat Al-Kafirun.


Artinya: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." ( QS Al Kafirun : 6)

Sehingga, menurut Ustaz Adi Hidayat selayaknya setiap muslim juga harus menghormati kepercayaan atau agama lain tanpa mencaci, mencampuri maupun mengganggu proses ibadah mereka.

Namun Ketika seorang muslim mencampuri agama orang lain, konteksnya sudah berubah. Dalam hal ini Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang Surah Al Baqarah ayat 256, dan Surah Ali Imran ayat 19.


Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." ( QS Al Baqarah : 256)


Artinya : "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." ( QS Ali Imran : 19)

Dari kedua surah tersebut Adi Hidayat menjelaskan jika untuk masuk Islam seseorang tidak boleh dipaksa. Bahkan hal ini bisa berdosa jika diamalkan.

Dalam hubungan sosial, umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dan berbagai antar sesama umat manusia terlepas dari agama apa yang mereka anut. Namun jika berkaitan dengan ibadah, ini konteksnya sudah berbeda, tutur Ustaz Adi Hidayat.

Terkait Natal sendiri, ini dipahami sebagai ibadah dan umat Kristiani juga memahami hal tersebut sebagai ibadah.

Menurut Ustaz Adi Hidayat, jika sudah terkait dengan ibadah umat beragama lain, umat Islam menggunakan skema "Lakum diinukum wa liya diin" yakni untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Cara toleransi terbaik dalam hal ini menurut Ustaz Adi Hidayat adalah dengan membiarkan mereka melakukan ibadah tanpa mencampurinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.

Contohnya seperti ikut ke Gereja, menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian khusus yang dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan karena Natal merupakan salah satu bentuk ibadah, umat Islam dilarang untuk melibatkan beberapa unsur seperti niat menyertai, unsur lisan menyertai, dan unsur perbuatan yang menyertai.

"Sehingga jika kita hadirkan unsur lisan seperti mengucapkan 'Selamat Natal sekian sekian sekian' sementara di Natal itu ada unsur ibadah yang berbeda dalam konsepsi ketuhanan," tutur Ustaz Adi Hidayat.

"Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ, sementara komitmen lailahailallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan lailahailallah kita mesti tolak," lanjutnya.

Mengingat setiap hari-hari besar tidak ada umat beragama lain yang menuntut untuk diucapkan selamat ketika akan menjalankan ibadah besar mereka. Begitu juga umat Islam, juga tidak pernah menuntut ucapan toleransi dari agama-agama lain.

Sehingga pada dasarnya kita semua sudah melakukan toleransi tanpa harus mengucapkan selamat di hari raya umat agama lain.

Di sisi lain Ustaz Adi Hidayat mengatakan ketika ada pemimpin negara atau daerah harus mengucapkan selamat ke agama lain, maka hal itu dibolehkan. Karena hal tersebut masuk dalam hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang telah ditelaah oleh para ahli agama.

Asalkan seseorang tersebut melekatkan jabatannya ketika mengucapkan selamat, misalnya ?saya Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat dan seterusnya?, demikian Ustaz Adi Hidayat.

BOGOR, iNewsBogor.id – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mencatatkan pencapaian yang luar biasa sepanjang tahun 2024. Hingga 18 Desember 2024, instansi tersebut telah menerbitkan sebanyak 101.090 paspor, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 82,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dari seluruh pihak yang terlibat.

“Keberhasilan ini dapat tercapai atas kerja keras dari berbagai pihak serta dedikasi yang diberikan untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujar Tolib dalam keterangan resminya pada Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Ruhiyat mengungkapkan bahwa keberhasilan ini juga menjadi momentum untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tahun 2024 menjadi tahun bagi Kantor Imigrasi untuk melakukan refleksi, mengevaluasi strategi yang ada, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Imigrasi Bogor, dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan, telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam proses administrasi keimigrasian yang lebih cepat, efisien, dan ramah.

Selain keberhasilan dalam penerbitan paspor, Kantor Imigrasi Bogor juga mencatatkan berbagai prestasi membanggakan sepanjang tahun 2024. Beberapa penghargaan bergengsi yang diraih antara lain:

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Terbanyak Tingkat Nasional
Kantor Imigrasi Bogor berhasil mencatatkan 216 TAK, menjadikannya sebagai yang terbanyak di tingkat nasional.

TAK Terbanyak Se-Jawa Barat
Kantor Imigrasi Bogor juga menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Barat dalam hal jumlah TAK yang diterbitkan.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia
Pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, Imigrasi Bogor meraih peringkat kedua dalam kategori Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) terbaik dalam pembinaan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.

Penghargaan Kolaborasi Penyelesaian Dokumen Keimigrasian Jemaah Haji
Imigrasi Bogor juga diakui atas kolaborasinya dalam penyelesaian dokumen keimigrasian jemaah haji selama penyelenggaraan haji.

Dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor semakin menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa instansi ini berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian, baik di tingkat administrasi paspor maupun dalam bidang pelayanan lainnya.

Imigrasi Bogor berharap, prestasi yang telah diraih ini akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

Editor : Ifan Jafar Siddik

Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. ‘Insyaallah’ sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para narapidana (napi) mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bisa bebas bersyarat atau didorong mengajukan grasi.

Menko Yusril mengatakan pendataan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Yusril menuturkan melalui pendataan itu pihaknya akan mengetahui jumlah napi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada Presiden.

Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

Terhadap narapidana, terlebih anak-anak dan usia produktif, Menko Yusril menuturkan bahwa Prabowo menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti.

Kemudian terhadap napi berkebangsaan asing, kata dia, Presiden setuju untuk secara selektif memindahkan mereka ke negara asalnya, di mana sebagian dari mereka kini sudah dipulangkan.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," tutur Yusril​​​​​​​.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Setelah deklarasi pembubaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imipas dan lembaga pemasyarakatan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

TANGERANG - Kanwil Kemenkumham Banten melakukan Apel Kesiapsiagaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Banten pada Senin (23/12/2024).

Apel dilakukan untuk menjaga kelancaran serta antisipasi potensi gangguan keamanan selama Perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Peserta apel berasal dari Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, Kepala UPT Pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.

Pelaksanaan apel dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Jalu Yuswa Panjang di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang.



Jalu menyampaikan agar bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah berlaku dan menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA.

"Kalau kita sudah bekerja sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, tidak lagi main-main dalam bertugas, jika masih ada petugas yang masih ingin bermain-main silakan keluar dari pemasyarakatan dan berhenti bekerja," ujarnya.

"Selama tahun baru kondusifitas dalam lapas rutan tidak perlu membuat acara-acara yang mubajir kaya pesta kembang api dan bakar-bakaran," sambungnya.

Lebih lanjut Jalu menyampaikan untuk bisa melakukan mitigasi risiko dilingkungan Lapas dan Rutan agar keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik.

"Lakukan mitigasi risiko betul dilingkungan kerja kita saat ini, jika memang ditemukan sebuah kesalahan telaah kesalahan tersebut temukan solusinya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, jika masih terjadi seperti itu maka mitigasi risikonya tidak sesuai, mari bersama- sama kita bangun citra positif pemasyarakatan," ucap Jalu.

Usai apel siap siaga Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pemusnahan barang bukti hasil sidak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Banten.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra segera membahas rencana pembebasan para narapidana anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan kementerian terkait. Ini menyusul pernyataan para pemimpin JI yang membubarkan organisasinya.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imipas segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menyebut pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota JI yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril.

Yusril mengungkapkan sejak awal dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober yang lalu, Presiden Prabowo telah mengemukakan niatnya untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan. Sehingga terhadap narapidana anak-anak dan usia produktif, maka Prabowo menunjukkan sikap belas-kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka.

"Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya. Sebagian dari mereka kini sudah dilaksanakan. Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insya Allah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," ujar Yusril.

Diketahui, JI telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024), dihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang. Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Setelah deklarasi pembubaran JI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota JI yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut. Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sumatera Utara meningkatkan program perlindungan HAM dalam kegiatan seminar nasional Aisyah di Medan.

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Flora Nainggolan di Medan, Senin, mengatakan program yang berskala nasional terkait pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya perempuan dan anak, yaitu program aksi HAM.

"Dimana tiga dari Aksi HAM tersebut adalah bantuan usaha dan perempuan sebagai kepala keluarga, melakukan review dan kajian kebijakan peraturan yang diskriminatif Perempuan dan program menuju Indonesia bebas dari pekerja anak," kata dia.

Flora menyampaikan dukungan terhadap perlindungan HAM bagi Perempuan dan Anak melalui program pelayanan aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilaksanakan gratis atau tanpa biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Provinsi Sumatera Utara Lies Handayani Siregar M.MA itu dihadiri berbagai tokoh organisasi perempuan dari BKOW Forhati, Majelis Taklim, Pimpinan Aisyiyah Daerah, dan ratusan anggota majelis dan lembaga di lingkungan PW Aisyiyah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Lies handayani menyampaikan bahwa persoalan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tapi harus dilakukan bersama stakeholder lain, termasuk diantaranya adalah Aisyiyah.