Ternate (ANTARA) - Sebanyak 169 warga binaan yang beragama Kristen pada lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di di lingkup Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) menerima remisi khusus Natal tahun 2024.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Rabu, mengatakan remisi khusus natal diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Syarat tersebut, kata Andi Taletting Langi, di antaranya berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan dan aktif mengikuti program pembinaan.

"Pemberian remisi khusus natal ini diharapkan dapat memotivasi seluruh narapidana untuk terus memperbaiki diri dan berkelakuan baik, selama menjalani masa pembinaan pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat nantinya," kata Andi Taletting Langi.

Di samping itu, dirinya menyebut dari total 169 warga binaan penerima remisi khusus Natal 2024 di lingkungan Kemenkumham Malut, 155 orang merupakan pidana umum, dan 14 orang pidana khusus.

Selain itu, pemberian remisi khusus Natal 2024 di lingkungan Kemenkumham Malut ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam mengikuti setiap tahapan dan proses kegiatan program pembinaan pemasyarakatan, sehingga nantinya dapat berkontribusi positif setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Sebelumnya, Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kemenkumham Malut telah memberikan ratusan warga binaan atau narapidana (napi) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Malut untuk mendapatkan Remisi Umum 17 Agustus 2024 lalu.

Di mana, jumlah warga binaan di Maluku Utara saat ini sebanyak 1.234 orang terdiri dari 991 napi dan 243 tahanan. Dari jumlah tersebut 775 orang yang diusulkan dan mendapatkan remisi pengurangan hukuman.*

Kader PDIP Cirebon, Suryana, merespons penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suryana meminta Hasto untuk menaati proses hukum.

"Ya itu biasa aja, ikuti aja aturan hukum," kata Suryana kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Wakil Ketua DPD Jawa Barat periode 2005-2010 ini mengatakan Hasto bukanlah pendiri maupun tokoh di PDIP. Kata Suryana, Hasto bukanlah siapa-siapa di tubuh PDIP.

"Dan Hasto itu bukan pendiri partai juga bukan tokoh partai, media aja yang mem-blow up masalah Hasto, jadi dianggap tokoh partai, padahal Hasto bukan siapa-siapa," kata Suryana.

KPK Resmi Tetapkan Hasto Tersangka

KPK secara resmi telah mengumumkan penetapan tersangka kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku itu. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama saudara HM (Harun Masiku) dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil I Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia, yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

KPK Cegah Hasto

KPK kini mencegah Hasto ke luar negeri. Selain Hasto, KPK juga mencegah Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) ke luar negeri berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

Tessa mengatakan pencegahan ke luar negeri terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

"Data yang beliau berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut. Itu betul-betul data faktual yang telah diberikan," tegas Ronny.

Setelah dicopot, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Tak hanya itu, Yasonna juga membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta-fakta terkait keluar dan masuknya Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly (YHL) bepergian ke luar negeri.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK.

KPK mengatakan, larangan Yasonna dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

"Data yang beliau berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut. Itu betul-betul data faktual yang telah diberikan," tegas Ronny.

Setelah dicopot, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Tak hanya itu, Yasonna juga membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta-fakta terkait keluar dan masuknya Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly (YHL) bepergian ke luar negeri.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK.

KPK mengatakan, larangan Yasonna dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

Gorontalo (ANTARA) - Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kemenkumham Gorontalo Sulardi menyerahkan remisi Natal kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.

"Remisi ini adalah hak yang diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat," ucap Sulardi.

Ia mengatakan, bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Tercatat 10 warga binaan di wilayah Provinsi Gorontalo menerima remisi, baik yang berada Lapas Gorontalo, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo, Lapas Pohuwato, dan Lapas Boalemo dengan pemotongan masa tahanan bervariasi, mulai dari 15 hingga 30 hari.

Pemberian remisi di hari Natal kata dia, menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan dan kasih sayang dapat menyentuh semua kalangan, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

Diharapkan, langkah tersebut dapat memberikan harapan baru bagi para warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke kehidupan yang lebih baik.

Kepala Lapas Gorontalo Sulistyo Wibowo berharap mereka yang bebas dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Manfaatkan lah keterampilan yang telah anda dapatkan di sini untuk membangun masa depan yang lebih cerah," pesan Sulistyo.

Sementara itu, Kepala LKPA Gorontalo Erik Murdiyanto menambahkan, dari 23 orang anak, ada satu anak yang beragama Kristen mendapatkan remisi Natal.

Ia menjelaskan, anak binaan yang beragama Kristen juga mendapatkan bimbingan dari Kementerian Agama serta pembinaan dari LPKA.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza kembali tertunda karena Israel terus memberi syarat-syarat baru.

Dalam pernyataan singkatnya, Hamas menyoroti sikap bertanggung jawab dan fleksibel yang telah mereka tunjukkan selama negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha melalui mediasi oleh Qatar dan Mesir.

"Namun, penjajah (Israel) terus memberi syarat-syarat baru terkait penarikan mundur pasukan, gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pemulangan pengungsi, sehingga menunda tercapainya kesepakatan," demikian pernyataan Hamas.

Hingga saat ini, belum ada respons dari pihak Israel terkait pernyataan Hamas tersebut.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (24/11) mengatakan bahwa tim perunding dari Israel akan kembali dari Qatar untuk membahas usulan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Namun, sejumlah pengamat memandang pernyataan Netanyahu tersebut menunjukkan upayanya menunda-nunda negosiasi.

Seusai gencatan senjata singkat pada akhir November 2023, pemimpin rezim Zionis itu telah beberapa kali mengklaim ada kemajuan dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, namun kemudian justru bersikeras melanjutkan agresi di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara jumlah sandera Israel di Gaza saat ini diperkirakan hanya tersisa seratusan orang.

Hamas menyebut bahwa puluhan sandera Israel di Gaza terbunuh oleh serangan Israel sendiri yang dilakukan secara membabi buta.

"Kesenjangan antara Israel dan Hamas tak signifikan sehingga membantu kesepakatan tercapai antara mereka," demikian menurut harian Israel, Yedioth Ahronoth, pada Selasa.

Rezim Zionis Israel tak kunjung menghentikan agresi ke Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 45.400 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan atas dugaan tindak genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

Persoalan kembalinya Harun Masiku ke Jakarta menjadi polemik pada 2020 silam. Di mana, era Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, ada keanehan delay data Imigrasi perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ketika Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara dan dari pemberitaan detikcom, Kamis (26/12/2024), sejatinya, Harun Masiku sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2020 terkait kasus pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang ditangani KPK. Namun, keberadaan Harun Masiku masih antah berantah.

Lalu pada 16 Januari 2020, Yasonna yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM menyampaikan Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Namun, pada 22 Januari, Ronny Franky Sompie selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyampaikan justru ada kekeliruan informasi soal Harun Masiku.

Ronny Franky Sompie menyampaikan kekeliruan informasi itu soal Harun Masiku masih di luar negeri. Ronny mengatakan Harun Masiku sudah kembali ke Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020.

Ronny menyebut adanya 'delay' dalam data perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta. Informasi itu disebut Ronny baru dipastikan melalui pendalaman pada 19 Januari 2020.

"Kemenkum HAM tidak bersikap resisten, kami justru terbuka kepada media, kepada siapa pun yang ingin memberikan koreksi, tapi kami juga tidak melakukan kebohongan, tidak merekayasa data," kata Ronny Sompie pada Jumat (24/1) sewaktu masih aktif sebagai Dirjen Imigrasi.

Waktu berlalu hingga akhirnya Ronny dicopot dari jabatannya di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna selaku atasan Ronny menyebut pencopotan itu untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen untuk mencari fakta mengenai kekeliruan informasi tersebut.

"Difungsionalkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Yasonna lantas membentuk tim independen untuk menyelidiki kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Tim yang disebut Yasonna itu terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), dan Bareskrim Mabes Polri, serta dari internal Kemenkum HAM sendiri yaitu Inspektorat Jenderal.

"Iya supaya dari membuat penelitian independen tentang mengapa itu terjadi, supaya jangan dari saya, nanti 'oh Pak Menteri kan bikin-bikin aja, bohong-bohong'. Saya pikir saya belum terlalu tolollah untuk melakukan separah itu," ucap Yasonna pada Senin (27/1/2020).

Adapun, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung selama empat tahun lima bulan. Pascadirinya dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, Jawa Timur memberikan remisi khusus Natal kepada tiga warga binaan beragama Nasrani.

Ketiganya mendapat potongan masa tahanan selama satu bulan atas dasar kelakuan baik selama menjalani hukuman.

Kepala Rutan IIB Ponorogo, Agus Imam Taufik, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Kami mengusulkan tiga warga binaan Nasrani, dan semuanya disetujui untuk menerima remisi," kata Agus Imam Taufik, Rabu (25/12).

Ia merinci penerima remisi tersebut, yakni Wahyu Eman Tuahta Tarigan, Tom Aditama Uneputty, keduanya terlibat kasus narkotika dan obat terlarang, serta Catur Setya Yuana yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

"Dua napi kasus narkotika merupakan warga binaan titipan dari Medaeng, Sidoarjo, sedangkan napi tipikor adalah warga Ponorogo. Masing-masing mendapatkan potongan masa tahanan satu bulan," ungkapnya.

Agus menambahkan, pemberian remisi ini telah melalui proses seleksi ketat.

Salah satu syaratnya adalah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak memiliki catatan pelanggaran tata tertib yang tercatat dalam register F.

"Penerima remisi juga aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di dalam rutan," imbuhnya.

Ia berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkelakuan baik, sehingga saat bebas nanti mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

"Kami berharap ini menjadi dorongan bagi mereka untuk menjalani pembinaan dengan lebih serius," pungkasnya.(*)

KOMPAS.com -Maria Ulfah adalah tokoh emansipasi yang aktif memberi perhatian pada isu hak-hak perempuan sejak masa pergerakan nasional.

Ia juga tercatat sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum.

Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ulfah ditunjuk menjadi satu dari dua orang perempuan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menduduki beberapa jabatan, termasuk di antaranya menjadi sekretaris perdana menteri, hingga Menteri Sosial.

Berikut ini biografi singkat Maria Ulfah.

Riwayat Pendidikan Maria Ulfah

Maria Ulfah lahir pada 18 Agustus 1911, di Serang, Banten. Ia merupakan putri dari Bupati Kuningan, Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan RA Hadidjah Djajadiningrat.

Lahir dari keluarga priayi, Maria Ulfah berkesempatan mendapatkan pendidikan yang baik.
Setelah sempat menghabiskan masa kecilnya di Kuningan, saat masuk sekolah dasar, ia dikirim oleh ayahnya ke Jakarta.

Ia menempuh pendidikan di Jakarta hingga lulus Sekolah Menengah Koning Willem III School.

Meski ayahnya menginginkannya menjadi dokter, Maria Ulfah bersikeras mengambil jurusan hukum.

Pilihan ini didasari oleh panggilan hatinya, yang tidak bisa tinggal diam kala melihat perempuan-perempuan di sekitarnya, termasuk bibinya, kerap mendapatkan perlakuan semena-mena, direndahkan, dan menderita karena itu.

Pada 1929, Maria Ulfah mulai menempuh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda.

Maria Ulfah mendapat gelar sarjana hukum pada 21 Juni 1933, dan menjadi sarjana hukum perempuan pertama di Indonesia.

Peran Maria Ulfah

Selama menempuh pendidikan di Belanda, Maria Ulfah mengenal sejumlah tokoh pergerakan nasional, misalnya seperti Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sjahrir adalah salah satu orang yang memberikan banyak pengaruh secara ideologis kepada Maria Ulfah.

Sjahrir pula yang mengajaknya ke pertemuan-pertemuan politik seperti Liga Anti Kolonialisme di Leiden.

Setelah menyelesaikan studinya, Maria Ulfah kembali ke Indonesia pada Desember 1933.

Sebulan kemudian, ia bekerja di kantor Residen Cirebon dengan tugas menyusun peraturan lalu lintas.

Masih di tahun yang sama, Maria Ulfah pindah ke Jakarta dan menjadi guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah.

Di sekolah inilah ia bertemu dengan Santoso Wirodihardjo, yang akhirnya menjadi suaminya.

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, Jawa Timur memberikan remisi khusus Natal kepada tiga warga binaan beragama Nasrani.

Ketiganya mendapat potongan masa tahanan selama satu bulan atas dasar kelakuan baik selama menjalani hukuman.

Kepala Rutan IIB Ponorogo, Agus Imam Taufik, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Kami mengusulkan tiga warga binaan Nasrani, dan semuanya disetujui untuk menerima remisi," kata Agus Imam Taufik, Rabu (25/12).

Ia merinci penerima remisi tersebut, yakni Wahyu Eman Tuahta Tarigan, Tom Aditama Uneputty, keduanya terlibat kasus narkotika dan obat terlarang, serta Catur Setya Yuana yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

"Dua napi kasus narkotika merupakan warga binaan titipan dari Medaeng, Sidoarjo, sedangkan napi tipikor adalah warga Ponorogo. Masing-masing mendapatkan potongan masa tahanan satu bulan," ungkapnya.

Agus menambahkan, pemberian remisi ini telah melalui proses seleksi ketat.

Salah satu syaratnya adalah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak memiliki catatan pelanggaran tata tertib yang tercatat dalam register F.

"Penerima remisi juga aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di dalam rutan," imbuhnya.

Ia berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkelakuan baik, sehingga saat bebas nanti mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

"Kami berharap ini menjadi dorongan bagi mereka untuk menjalani pembinaan dengan lebih serius," pungkasnya.

Sebanyak 52 warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan mendapat remisi khusus Natal tahun 2024. Penyerahan remisi itu diberikan oleh Kalapas, Irhamuddin.

Adapun 52 orang narapidana yang menerima remisi khusus Natal merupakan warga binaan yang beragama Kristen maupun Katolik serta dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Remisi ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi mereka yang terus berusaha memperbaiki diri. Kami berharap ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," ujar Irhamuddin, Rabu (25/12/2024).

Kata Irhamuddin, remisi diberikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut: SK Nomor PAS-2542.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 6 orang, SK Nomor PAS-2543.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 2 orang, dan SK Nomor PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 37 orang.

"Selama menjalani masa hukuman, mereka menunjukkan sikap baik, disiplin, dan aktif mengikuti program-program pembinaan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri," tambah Irhamuddin.

Adapun, rincian warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan yang mendapatkan remisi yakni, 9 orang mendapatkan remisi 15 hari, 26 orang memperoleh remisi 1 bulan, 9 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 1 orang mendapatkan remisi 2 bulan. Semua narapidana yang mendapatkan remisi ini telah menunjukkan sikap baik selama menjalani pidana mereka, yang memenuhi kriteria untuk pengurangan masa hukuman.

Video Momen Bobby dan Kahiyang Nyoblos di Medan

Video Momen Bobby dan Kahiyang Nyoblos di Medan