Beijing (ANTARA) - China telah lebih lanjut mereformasi program asuransi kesehatannya untuk memungkinkan lebih banyak orang menggunakan saldo rekening kerabat mereka guna menutupi biaya medis.

Di bawah sebuah program yang telah diperluas ke seluruh wilayah setingkat provinsi di China per 9 Desember, pemegang asuransi kesehatan karyawan yang memenuhi syarat dapat menautkan rekening pribadi mereka ke asuransi kesehatan kerabat dekat melalui saluran daring, sehingga memungkinkan akses dana bersama, seperti diumumkan Administrasi Jaminan Perawatan Kesehatan Nasional (National Healthcare Security Administration/NHSA) China pada Kamis (26/12).

Dalam beberapa tahun terakhir, China terus mereformasi sistem asuransi kesehatannya, secara bertahap memungkinkan dana dalam rekening pribadi karyawan untuk digunakan oleh anggota keluarga.

Pada 2021, pemerintah memperluas cakupan dengan memasukkan pasangan, orang tua, dan anak-anak. Pada Juli tahun ini, cakupan tersebut diperluas dengan memasukkan kerabat dekat seperti saudara kandung, kakek-nenek, dan cucu di bawah program asuransi kesehatan dasar.

Menurut data dari NHSA, antara Januari dan November 2024, tercatat ada sekitar 325 juta kasus penggunaan bersama akun pribadi asuransi kesehatan karyawan.

Dalam hal pengeluaran, dana sebesar 34,31 miliar yuan digunakan untuk biaya pengobatan pribadi di institusi kesehatan yang ditunjuk, 2,07 miliar yuan untuk biaya di apotek retail yang ditunjuk, dan 7,48 miliar yuan untuk berbagai keperluan termasuk kontribusi individu untuk program asuransi kesehatan dasar perumahan.

Saat ini, semua wilayah setingkat provinsi di China telah menerapkan sistem berbagi akun pribadi asuransi kesehatan karyawan di wilayahnya masing-masing, dengan sistem berbagi lintas provinsi yang masih dalam tahap uji coba.

Kemampuan bagi kerabat dekat untuk berbagi rekening pribadi di seluruh wilayah setingkat provinsi diperkirakan akan secara signifikan mengurangi biaya perawatan kesehatan keluarga, meningkatkan ketahanan terhadap risiko medis, dan memungkinkan anggota keluarga di provinsi yang berbeda untuk mengelola dan mengalokasikan dana secara efisien untuk kebutuhan medis.

"(Sistem) berbagi lintas provinsi melibatkan lebih dari 300 juta pekerja dan hampir 1 miliar penduduk yang tercakup dalam asuransi kesehatan, menjadikannya sebuah reformasi skala besar," ujar Huang Huabo, Wakil Direktur NHSA.

Program ini diperkirakan akan beroperasi penuh pada 2025, memastikan layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan dapat diakses oleh semua orang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Dalang alias otak dari aksi keji penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi di Jogja, Billy, merupakan mahasiswa S2 hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Begini kata Rektor UAJY, G. Sri Nurhartanto.

"Kalau dari database yang ada, yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S2 Magister Hukum Atma Jaya," kata Sri saat dihubungi wartawan, Jumat (27/12/2024).

Sri menegaskan, terkait kasus ini, pihak UAJY akan mengambil langkah-langkah tegas. Billy terancam dijatuhi hukuman drop out (DO) dari kampus.

"Pasti dong, yang namanya kampus kami punya kode etik mahasiswa, peraturan akademik. Kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, proses pemberian sanksi tetap akan menunggu proses persidangan selesai. Putusan pengadilan itu menjadi dasar bagi kampus dalam menjatuhkan sanksi.

"Kita harus tetap memposisikan sampai munculnya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap karena dari situ kan menjadi dasar bagi kita untuk mengambil langkah yang semestinya begitu," ujarnya.

Untuk saat ini, dia meminta kepada wakil rektor, dekan, maupun kaprodi S2 untuk terus memantau perkembangan kasus ini.

"Karena ini sangat memalukan kalau betul-betul si otak dari tindak kekerasan penyiraman air keras ini mahasiswa kami, tentu kami sangat kaget juga dengan hal ini. Tapi tentu kami akan ambil langkah-langkah yang semestinya untuk menegakkan aturan yang di tempat kami," pungkasnya.

Untuk diketahui, polisi menangkap serta menetapkan Billy dan Satim sebagai tersangka kasus penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi di Jogja inisial NH. Billy merupakan mantan pacar korban yang sudah menjalin hubungan sejak 2021 hingga Agustus 2024.

Ia menyuruh Satim untuk melukai korban. Motifnya dendam lantaran korban tak mau diajak balikan.

"B ini asal dari Kalimantan Barat sama kayak korban. B ini mantan pacarnya (korban), pacaran sejak 2021, terus putus Agustus 2024," kata Kasat Reskrim Polresta Jogja, Kompol Probo Satrio, Jumat (27/12).

"Pelaku merupakan mahasiswa S2 salah satu perguruan tinggi Jogja. Pelaku tidak terima pacarnya memutuskan hubungan dan datang ke kos korban supaya balikan lagi," jelasnya.

Namun korban tidak bersedia sehingga membuat pelaku dendam. Billy kemudian mencari rekan untuk melakukan aksinya tersebut lewat Facebook. Dia mencari orang yang mau kerja apa saja hingga akhirnya bertemu dengan pelaku Satim yang kemudian menjadi eksekutor.

Dalam negosiasi itu, Billy tak memperlihatkan identitasnya. Dia berpura-pura menjadi perempuan dan merekayasa skenario bahwa suaminya telah direbut pelakor.

Pelaku Satim lalu meminta imbalan sebesar Rp 7 juta kepada Billy dan disanggupi oleh Billy. Billy berjanji akan membayarkan imbalan penuh jika eksekusi telah selesai.

"Eksekutor ini si S meminta uang Rp 7 juta dan disanggupi oleh B. Namun, uang Rp 7 juta tersebut akan digenapi (dibayarkan full) setelah eksekusi," ungkap Probo.

Billy hanya memberikan uang operasional Rp 1,6 juta lewat COD di suatu tempat karena ia tak mau skenarionya terbongkar.

"Kemudian (bungkusan plastik) ini diambil S, sebanyak enam kali kurang lebih jumlahnya Rp 1,6 juta. Termasuk untuk pembelian air keras, jaket ojek online untuk eksekutor (S)," lanjutnya.

Kemudian pada 24 Desember 2024, Billy kembali menghubungi Satim dan memberi informasi target atau korban berada di kos untuk persiapan ke gereja.

"Pelaku S datang jam 18.30 WIB sampai di kos korban. Karena pintu kos agak terbuka S langsung buka pintu dan melihat korban selesai mandi mengenakan handuk," jelas Probo.

"Langsung itu disiramkan air keras kepada korban terkena ke muka dan sekujur tubuhnya," lanjutnya.

Usai disiram air keras, korban langsung ditolong dan dilarikan ke rumah sakit. Pelaku diamankan pada hari yang sama.

Probo menambahkan, Billy dan Satim dikenakan pasal berlapis tentang penganiayaan, yakni Pasal 355, Pasal 354 ayat 2, Pasal 353 ayat 2, dan Pasal 351 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman maksimal terhadap keduanya adalah pidana penjara 12 tahun.

"Ini perbuatan yang sangat terencana dan korban sangat menderita, kita kenakan pasal berlapis," pungkasnya.

Video CCTV Rekam Wanita Disiram Air Keras di Bekasi

Video CCTV Rekam Wanita Disiram Air Keras di Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menganggap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang melawak karena menyebut koruptor bisa diampuni melalui denda damai.

"Jangan melawak lah, lawakannya terlalu lucu kalau Pak Menkum itu," ujar Boyamin sambil tertawa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Boyamin menjelaskan, denda damai hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi.

Ia mencontohkan, denda damai hanya berlaku bagi kasus penyelundupan hingga pemalsuan merek.

"Menkum yang mengatakan denda damai itu semakin salah. Karena denda damai itu hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, yang di dalamnya penyelundupan, pemalsuan merek, yang sekarang diadopsi di UU Kejaksaan. Itu memang ada denda damai, istilahnya gitu," ujar Boyamin.

Boyamin menegaskan, jika di dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus pidana si koruptor.

"Kalau korupsi, ya tetap UU Pemberantasan Korupsi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999, jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana," kata dia.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menganggap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang melawak karena menyebut koruptor bisa diampuni melalui denda damai.

"Jangan melawak lah, lawakannya terlalu lucu kalau Pak Menkum itu," ujar Boyamin sambil tertawa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Boyamin menjelaskan, denda damai hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi.

Ia mencontohkan, denda damai hanya berlaku bagi kasus penyelundupan hingga pemalsuan merek.

"Menkum yang mengatakan denda damai itu semakin salah. Karena denda damai itu hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, yang di dalamnya penyelundupan, pemalsuan merek, yang sekarang diadopsi di UU Kejaksaan. Itu memang ada denda damai, istilahnya gitu," ujar Boyamin.

Boyamin menegaskan, jika di dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus pidana si koruptor.

"Kalau korupsi, ya tetap UU Pemberantasan Korupsi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999, jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana," kata dia.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Polisi menangkap dua orang calo penyalur pekerja migran ilegal di Kota Bogor. Kedua tersangka, Meidayanti Kosasih atau MK dan M Zaky Lazuardi atau MZ (31), ditangkap di lokasi penampungan korban di sebuah apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Jumat (27/12/2024), kedua tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bogor Kota. Kedua tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna biru dan oranye.

Dengan tangan diborgol, Meidayanti dan Zaky digiring petugas ke lokasi konperensi pers. Meidayanti tampak terus menundukkan kepala dan sesekali terlihat menangis ketika digiring petugas. Meidayanti dan Zaky tidak banyak bicara ketika ditanyai wartawan.

"Pada siang hari ini, kami dari Polresta Bogor Kota bersama dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, melakukan press release terkait dengan keberhasilan bersama antara pihak Kementerian PPMI Bersama dengan Polri, khususnya Polresta Bogor Kota dalam menggagalkan tidak pidana perdagangan orang," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Jumat (27/12).

Diberitakan sebelumnya, dua penyalur PMI ilegal, Meidayanti dan Zaky, ditangkap polisi bekerja sama dengan Kementerian PPMI, pada Selasa (24/12) malam. Keduanya ditangkap bersama korban di salah satu apartemen di Jl Sholeh Iskandar di Kota Bogor.

"Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, pelapor pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan informasi adanya penampungan calon pekerja migran ke daerah Timur Tengah (diduga untuk dikirim ke Negara Qatar)," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Kamis (26/12).

Kemudian, pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dilaporkan tersebut. Lalu didapati 8 perempuan yang diduga hendak disalurkan bekerja oleh pelaku.

"Ditemukan adanya beberapa korban (calon pekerja migran gelap) sebanyak 8 orang perempuan," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM dan kontraterorisme Ben Saul menyatakan, tindakan hukum sepatutnya dapat diambil terhadap Amerika Serikat dan Jerman sebagai pemasok sebanyak 99 persen senjata bagi Israel.

Meski mengakui jumlah negara yang memasok senjata kepada Israel saat ini sangat sedikit, Saul menyebut, ada 69 persen senjata dan amunisi Israel berasal dari AS dan 30 persen lainnya dari Jerman. Dengan demikian, total kontribusi dari kedua negara itu saja sebesar 99 persen.

"Setiap negara berkewajiban di bawah hukum internasional untuk memastikan mereka tak memasok senjata ke negara lain di mana senjata-senjata tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Saul pada Kamis (26/12).

Pelapor khusus PBB itu menyebut, kewajiban tersebut adalah berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 demi memastikan negara-negara mematuhi hukum kemanusiaan dunia.

Saul menyoroti peran kunci AS dan Jerman dalam menjaga mesin perang Israel terus menyala. Menurut dia, kedua negara tersebut seharusnya memiliki pengaruh terbesar untuk menghentikan pelanggaran Israel dan membantu mewujudkan gencatan senjata yang dituntut komunitas internasional.

Menyoroti "tingkat kekerasan dan luasnya kehancuran yang terjadi hanya dalam waktu singkat" di Gaza sebagai hal yang "tak pernah terjadi sebelumnya", Saul menyebut situasi di Gaza masih belum pulih.

Di tengah bencana kemanusiaan di Gaza, Israel pun masih berupaya melibas badan-badan yang memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dengan menyerang UNRWA.

Billy, tersangka yang membayar eksekutor untuk menyiramkan air keras ke mahasiswi APMD Yogya, merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Billy terdaftar sebagai mahasiswa semester awal di magister hukum.

"Kalau dari database yang ada, yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S-2 magister hukum Atma Jaya," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), G Sri Nurhartanto, saat dihubungi wartawan, dilansir detikJogja, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, pihak UAJY akan mengambil langkah-langkah tegas. Sri Nurhartanto mengatakan Billy terancam dikenai sanksi drop out (DO) dari kampus.

"Pasti, dong, yang namanya kampus kami punya kode etik mahasiswa, peraturan akademik. Kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," ujar dia.

Meski demikian, proses pemberian sanksi dari kampus akan menunggu proses persidangan selesai. Putusan pengadilan itu menjadi dasar bagi kampus dalam menjatuhkan sanksi.

Selaku rektor, Sri Nurhartanto meminta wakilnya, dekan, dan Kaprodi S-2, terus memantau perkembangan kasus ini.

"Karena ini sangat memalukan kalau betul-betul si otak dari tindak kekerasan penyiraman air keras ini mahasiswa kami. Tentu kami sangat kaget juga dengan hal ini. Tapi tentu kami akan ambil langkah-langkah yang semestinya untuk menegakkan aturan yang di tempat kami," tutur dia.

Baca selengkapnya di sini.

Billy, tersangka yang membayar eksekutor untuk menyiramkan air keras ke mahasiswi APMD Yogya, merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Billy terdaftar sebagai mahasiswa semester awal di magister hukum.

"Kalau dari database yang ada, yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S-2 magister hukum Atma Jaya," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), G Sri Nurhartanto, saat dihubungi wartawan, dilansir detikJogja, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, pihak UAJY akan mengambil langkah-langkah tegas. Sri Nurhartanto mengatakan Billy terancam dikenai sanksi drop out (DO) dari kampus.

"Pasti, dong, yang namanya kampus kami punya kode etik mahasiswa, peraturan akademik. Kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," ujar dia.

Meski demikian, proses pemberian sanksi dari kampus akan menunggu proses persidangan selesai. Putusan pengadilan itu menjadi dasar bagi kampus dalam menjatuhkan sanksi.

Selaku rektor, Sri Nurhartanto meminta wakilnya, dekan, dan Kaprodi S-2, terus memantau perkembangan kasus ini.

"Karena ini sangat memalukan kalau betul-betul si otak dari tindak kekerasan penyiraman air keras ini mahasiswa kami. Tentu kami sangat kaget juga dengan hal ini. Tapi tentu kami akan ambil langkah-langkah yang semestinya untuk menegakkan aturan yang di tempat kami," tutur dia.

Baca selengkapnya di sini.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Otak pelaku penyiraman air keras terhadap mahasiswi asal Kalimantan Barat di Yogyakarta merupakan mantan pacar korban bernama Belly Villsen. Ia merupakan mahasiswa S2 Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto membenarkan bahwa Belly Vilsen terdaftar sebagai mahasiswa S2 Hukum di Atma Jaya.

"Yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S2 Magister Hukum Atma Jaya," katanya saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, Sri mengatakan bahwa pihak kampus tetap bertindak dengan memberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku di kampus.

"Kami punya (kampus) kode etik mahasiswa, peraturan akademik, kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," katanya.

Dia menambahkan, Belly baru berkuliah di Atma Jaya semester 1 di Program Magister Hukum Atma Jaya.

"Kalau melihat tahunnya ya dia baru semester satu di Program Magister Hukum ini ya, atau paling sudah, semester dua, karena kan untuk Program Magister bisa masuk di awal tahun akademik atau di pertengahan tahun akademik," kata dia.

Sebelumnya, mahasiswi bernama Natasya disiram air keras oleh seseorang di kosnya saat hendak berangkat ibadah Natal.

Polisi menangkap dua orang pelaku, yakni bekas pacar Natasya yaitu Belly Villsen, dan laki-laki berinisial S alias Satim.

Belly tak terima diputus oleh Natasya, lalu mengunggah lowongan pekerjaan di media sosial Facebook.

Unggahan itu lalu direspons oleh Satim. Keduanya lalu berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp. Untuk menutupi identitasnya, Belly mengaku sebagai perempuan bernama Senlung kepada Satim.

Belly atau Senlung mengarang cerita bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain kepada Satim dan wanita tersebut adalah korban yakni Natasya.

Satim lalu meminta bayaran kepada Belly sebesar Rp 7 juta. Namun, uang itu baru dilunasi setelah aksinya dilakukan.

Satim juga meminta uang operasional dengan total Rp 1,6 juta kepada Belly. Uang tersebut digunakan untuk membeli jaket ojek online, masker, dan air keras di toko kimia di daerah Malioboro.

Saat malam Natal, Belly mendapatkan informasi bahwa korban Natasya berada di kos dan hendak berangkat ibadah Natal. Lalu, menginformasikan kepada eksekutor yaitu Satim.

Satim berangkat ke kos Natasya, dan mengetahui pintu kamar kos Natasya sedikit terbuka. Tanpa basa-basi, Satim lalu masuk dan mengguyur Natasya yang baru saja selesai mandi.

Air keras itu diisikan pada gelas plastik boba yang didobel, lalu disiramkan ke area wajah korban hingga terkena badan, kaki, tangan korban.

Korban lalu berteriak, dan ditolong oleh warga sekitar kos.

Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka terkait kasus kematian dokter ARL yang diduga bunuh diri terkait perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip). Ketiga orang berinisial dokter TE, SM, dan dokter ZR ditetapkan tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Dokter TE merupakan Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, sementara SM adalah staf administrasi Prodi Anestesiologi, lalu dokter ZR yakni senior korban di program pendidikan tersebut.

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria menyebut pihaknya tengah memberikan pendampingan kepada tiga tersangka terkait, sebagai langkah bantuan hukum.

"Hari ini Tim PB IDI sedang berusaha terus berkomunikasi dengan tersangka dan kuasa hukum Undip," beber Beni kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Beni menyebut bantuan ini tidak lantas diartikan pengabaian hak korban, tetapi IDI mengedepankan asas praduga tak bersalah, hingga benar-benar terbukti sebagai keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Oleh karena itu, sikap IDI yang memberikan dukungan kepada seorang dokter yang menjadi tersangka tidak bisa langsung diartikan sebagai pembenaran atas dugaan tindakan yang dilakukannya, melainkan lebih kepada memastikan bahwa hak-hak hukum dokter tersebut terpenuhi selama proses peradilan berlangsung," terang Beni.

Tersangka maupun korban dijelaskan Beni, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pendampingan maupun perindungan. IDI, dalam kasus ini, menjadi organisasi profesi yang bertanggung jawab secara moral dan hukum demi memberikan dukungan kepada anggota mereka, termasuk tersangka, selama proses hukum berlangsung.

"IDI sebatas memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak anggota IDI. Proses hukum harus berjalan secara seimbang dan tidak memihak," tegas Beni.

"IDI mendukung tersangka dalam konteks memastikan hak-haknya terlindungi, bukan dalam kapasitas membela tindakan yang belum terbukti," pungkasnya.

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Tahanan Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), atas nama Herli Dewanto akhirnya berhasil ditangkap di Kota Palembang. Pencarian lima tahanan kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung telah berakhir. Kini kelimanya bakal menerima sanksi dari Lapas.

Adapun kelima tahanan Lapas Kelas II B Kayuagung yag kabur yakni Hengki Mirianto, Joko Iskandar, Edi Irawan, Taufik Hidayat, dan Herli Dewanto.

Joko dan Hengki tidak sempat kabur karena kakinya terkilir saat mencoba kabur. Sementara Edi berhasil ditangkap malam harinya. Untuk Taufik ditangkap di rumah orang tuanya di Banyuasin.

"Alhamdullilah tadi sekitar pukul 09.30 WIB kami berhasil menangkap Herli Dewanto yang merupakan tahanan terakhir yang kabur dari lapas," kata Kepala Satuan Keamanan Lapas (KPLP) Kgs M Alfha Rezha kepada detikSumbagsel, Jumat (26/12/2024).

Rezha mengatakan tim berhasil menangkap Herli di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Usai kabur, Herli memilih pulang ke tempat asalnya di Kota Palembang dan bersembunyi di rumah keluarganya.

"Kami tangkap Herli di rumah keluarganya di bersembunyi di sana selama pelariannya dari Lapas," ujarnya.

"Setelah diperiksa dan di-BAP kelimanya akan kita berikan saksi dan saat ini kelimanya akan ditempatkan di ruangan tahanan yang berbeda dari tahanan yang lainnya," lanjutnya.

Rezha menyebut dari kejadian ini Lapas Kelas II B Kayuagung akan lebih memperketat penjagaan di lapas dengan meningkatkan keamanan, seperti petugas akan lebih intensif menjaga lapas. Selain itu shiftnya akan lebih ketat lagi dan ditambah lagi.

"Lampu kita pasang lebih terang lagi, trali sudah kita perbaiki dan sudah kita pertebal agar tahanan tidak bisa kabur lagi. Penambahan kawat berduri dan lainnya agar tahanan tidak dapat melarikan diri," pungkasnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

MEDAN, iNewsMedan.id - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menceritakan kronologi penangkapan terhadap Budianto Sitepu (BS), tahanan Polrestabes Medan yang diduga tewas karena penganiayaan dalam kasus dugaan pengancaman dan mengganggu ketertiban.

"Sebelumnya saya mengucapkan dukacita dan bela sungkawa dari Polrestabes Medan atas meninggalnya salah seorang yang kemarin kita amankan atas nama BS," kata Kapolrestabes Medan kepada wartawan, Kamis (26/12/2024) malam.

Kasus ini, berawal dari seorang anggota polisi dari Polrestabes Medan berinsial ID sedang mengunjungi rumah keluarganya, di Desa Semayang pada Selasa (24/12/2024) malam. Kemudian, ID menegur BS yang sedang minum-minum di warung tuak sambil mendengarkan musik terlalu keras, diduga mengganggu ketertiban masyarakat. Antara ID dan BS sempat terjadi cekcok mulut.

"Pengancaman kemudian dengan kekerasan. Yang bersangkutan mabuk dan kita pada waktu itu anggota saya ini ada di depan rumah mertuanya. Kebetulan di depan ada kedai tuak," ujar Gidion. 

Saat itu, malam Natal dan BS dan teman-temannya minum tuak sambil mendengarkan musik suara keras, yang dinilai sangat mengganggu masyarakat sekitar. 

"Ya memang, dalam kondisi mabuk dan musiknya kencang mengganggu tetangganya. Kebetulan tetangganya sepuh, dan pada saat itu momen malam Natal, maka situasi dan dinamika pada malam itu mungkin kita gak merasakan," jelas Gidion.

Pada saat itu, kata Gidion, ID menegur BS tidak terima dan malah menggil kawan-kawannya."Karena tadi ditegur dan kemudian dia tidak senang, kemudian anggota menyampaikan tegurannya. Pak BS ini mengancam memanggil teman-temannya," terangnya.

Tidak lama berselang, pada Rabu (25/12/2024) dini hari, ID mengamankan BS bersama teman-temannya, yakni D dan G, kemudian di bawa ke Polrestabes untuk dimintai keterangan. 

Kemudian, Rabu sorenya, BS dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, untuk mendapatkan pertolongan medis. Gidion mengungkapkan hasil melihat rekaman CCTV di ruang titipan sementara dan bukan di sel tahanan. Terlihat BS sudah mengalami luka-luka. 

"Dan yang ingin saya tegaskan adalah beliau (BS) tidak meninggal di dalam tahanan, di dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis pukul 10.34 WIB," ungkap Kapolrestabes Medan.

Gidion menegaskan pihaknya melalui Propam Polrestabes Medan, tengah melakukan penyidikan atas kematian BS. Kini, 6 personel polisi sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk ID sendiri. 

"6 orang sudah diperiksa saat ini. Dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini," tandas Gideon. 

Editor : Jafar Sembiring