Medan -

Polrestabes Medan memulangkan G dan D usai sempat ditahan. G dan D merupakan teman Budianto Sitepu (42) yang tewas usai ditangkap Polrestabes Medan.

"Sudah kita lakukan pemeriksaan dan tadi malam sudah kita pulangkan kepada keluarganya, tadi juga saya ke keluarga korban, termasuk juga bertemu dengan 2 orang lainnya," kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan, Jumat (27/12/2024).

Kedua teman Budianto itu ditetapkan sebagai saksi. Awalnya keduanya dibawa bersama Budianto terkait kepemilikan senjata tajam.

"Sebagai saksi, jadi si salah satu orang itu kan diduga membawa senjata tajam pada saat itu, karena awalnya sudah ada persoalan, maka saling mencurigai, waktu itu ditangkap melintas membawa senjata tajam ditangkap sama anggota," ucapnya.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, senjata tajam itu ternyata milik Budianto. Budianto disebut menitipkan senjata tajam itu ke G dan D.

"Tapi ceritanya senjata tajam dari mana? Senjata tajam dari Pak BS, hanya dititipin, jadi saya rasa kita juga harus fair kalau itu kita pulangkan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) tewas usai dua hari ditangkap pihak kepolisian. Polisi menegaskan bahwa korban tidak tewas di tahanan.

"Sebelumnya saya mengucapkan dukacita dan belasungkawa kami atas meninggalnya salah seorang yang kemarin kita amankan, BS. Yang ingin saya tegaskan bahwa beliau tidak meninggal di dalam tahanan atau di kantor polisi," kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan saat konferensi pers, Kamis (26/12) malam.

Gidion menyebut kejadian itu berawal saat korban dan sejumlah temannya tengah memutar musik dengan volume yang kencang sambil mabuk di salah satu kedai tuak di Desa Sei Semayang, Selasa (24/12) malam.

Lalu, saat itu seorang petugas kepolisian inisial Ipda ID yang kebetulan tengah berada di rumah mertuanya menegur korban. Rumah mertua ID ini berdekatan dengan warung tuak tersebut.

"Awalnya seperti yang disampaikan keluarga korban juga, bahwa yang bersangkutan (korban) mabuk. Memang pada waktu itu, anggota saya itu ada di depan rumah mertuanya, kebetulan di depannya ada kedai tuak," jelasnya.

"Dari keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban, memang dalam kondisi mabuk, terus musiknya dalam kondisi kencang dan tetangganya mungkin sudah sepuh dan waktu itu malam Natal," sambung Gidion.

Kesal ditegur, korban dan dua rekannya mengancam akan membawa massa. Merasa terancam, lalu anggota polisi tersebut pun menghubungi teman-temannya yang juga anggota polisi.

Pada saat itu, kata Gidion, korban dan teman-temanya juga mengancam menggunakan parang. Pengancaman itu juga telah dilaporkan anggota polisi tersebut setelah petugas menangkap ketiganya.

"Iya, ada laporan polisinya juga, ada pengancaman karena yang bersangkutan (BS) merasa punya massa mungkin, mengundang teman-temannya. Kemudian beberapa temannya datang dengan menggunakan senjata tajam," ujarnya.

Pihak kepolisian pun berupaya mengamankan Budianto dan teman-temanya atas pengancaman itu. Pada saat proses penangkapan itu, sempat terjadi pergulatan antara korban dan petugas kepolisian.

Pada akhirnya, ada tiga orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian sekira pukul 00.20 WIB. Ketiganya, yakni Budianto, G dan D.

Untuk diketahui, Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan awalnya ada 6 personel yang dilakukan pemeriksaan. Namun hari ini terdapat 7 personel yang dilakukan pendalaman pemeriksaan.

"Kemarin kami menyampaikan bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota secara internal, personel yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu 6 orang kami sampaikan di awal dan hari ini kita sampaikan ada 7 personel yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal," kata Kombes Gidion Arif Setyawan di Mapolrestabes Medan, Jumat (27/12).

Gidion menjelaskan jika 1 dari 7 orang itu merupakan perwira yakni Ipda ID yang bertugas sebagai Panit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Sedangkan 6 orang lainnya adalah personel dari Unit Resmob dan Unit Pidum.

(mjy/mjy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.

SEMARANG - Polda Jawa Tengah telah menyelesaikan penyidikan kasus penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin terhadap 3 siswa SMKN 4 Semarang yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia.

Berkas perkara kini telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Polda Jawa Tengah akan menggelar rekonstruksi lanjutan bersama JPU, Senin (30/12/2024).

Saat ini, penyidik sudah merampungkan berkas perkara penembakan untuk dilimpahkan ke JPU. Direskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan setelah hasil penelitian JPU keluar, pihaknya akan melakukan rekonstruksi kembali untuk mendalami kasus tersebut.

?Rekonstruksi digelar pada Senin nanti di lokasi penembakan, Jalan Candi Penataran Raya, Semarang dengan menghadirkan semua saksi, tersangka Aipda Robig, hingga JPU,? ujar Dwi, Jumat (27/12/2024).

Hingga saat ini Aipda Robig masih ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah dengan status tahanan pidana.

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal dirinya yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Melalui sebuah video, Hasto menyatakan taat hukum.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menuturkan pernyataan Hasto merupakan hal ideal selaku petinggi salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

?Bisa menjadi contoh bagi pihak yang sedang berurusan dengan KPK agar kooperatif,? ujar Tessa, Jumat (27/12/2024).

"Taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan maupun sampai tahap penuntutan dan persidangan," tambahnya.

Sebelumnya, Hasto dan partainya menghormati penetapan tersangka terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDIP menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," ujar Hasto yang direkam dalam sebuah video, Kamis (26/12/2024).

Selama ini dia sering berkomentar tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Dia mengetahui betul risiko terkait hal tersebut.

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," ungkapnya.

Jakarta -

KPK merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut akan taat hukum usai ditetapkan tersangka. KPK mengatakan apa yang diucapkan Hasto sudah sewajarnya dilakukan sebagai sekjen partai.

"Ya menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar di Indonesia," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan apa yang dilakukan Hasto seharusnya bisa memberikan contoh kepada pihak berperkara lain. Yaitu bersikap kooperatif dan taat hukum.

"Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya," kata dia.

"Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan taat penuntutan dan persidangan," tambahnya.

Atas ucapannya itu, KPK meyakini Hasto tidak akan melakukan perintangan penyidikan lagi. Karena jika itu terjadi, akan bertentangan dengan ucapannya.

"Tadi kita kembali ke pernyataan beliau bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu Harun Masiku. Hasto mengatakan warga negara yang taat hukum.

"Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," tutur Hasto dalam keterangan video yang diterima, Kamis (26/12).

Hasto mengatakan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga menyinggung soal kritik yang disampaikannya terkait demokrasi harus ditegakkan.

"PIDP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan," katanya.

"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," imbuhnya.

Simak juga video: Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum

[Gambas:Video 20detik]

(ial/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, mekanisme denda damai yang sempat ia utarakan beberapa hari lalu tidak akan diterapkan untuk mengampuni para koruptor.

Supratman menjelaskan, denda damai itu ia jadikan perbandingan karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi sama-sama merugikan keuangan negara, bukan sebagai usulan resmi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (27/12/2024).

Supratman tidak memungkiri bahwa konsep denda damai bukanlah hal baru di Indonesia.

Ia mencontohkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dilakukan pemerintah, serta denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Supratman juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, Supratman mengingatkan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

“Keinginan kita memperbaiki republik ini dari praktik tindak pidana korupsi sudah ada sejak era reformasi," kata politikus Partai Gerindra itu.

Supratman menambahkan, wacana pengampunan untuk narapidana, termasuk koruptor, sudah menjadi wacana sejak lama, tetapi belum direalisasikan hingga kini.

"Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” kata dia.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung aturan Presiden RI Prabowo Subianto terkait aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Dia meminta jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan rapat online dan membatasi dinas luar kota.

"Kemudian juga perjalanan dalam negeri sangat berbatas. Saya bahkan, kami di Kementerian Hukum mengembangkan sebuah sistem supaya bisa menggunakan rapat by zoom untuk saling berkoordinasi, dan saya rasa itu akan lebih efektif," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih terkait efisiensi anggaran. Dia menyebut Kementerian Hukum sudah melakukan hal tersebut.

"Sebelum instruksi ini keluar, Bapak Presiden sudah mewanti-wanti kepada seluruh anggota Kabinet Merah putih untuk sangat selektif terhadap perjalanan dinas. Bahkan kami sudah menerapkan itu di Kementerian Hukum. Bahkan sampai hari ini saya mungkin untuk perjalanan luar negeri sama sekali belum pernah," tuturnya.

Supratman mengatakan aturan pemanfaatan media online sebagai sarana rapat atau kegiatan lainnya sudah disosialisasikan di Kementerian Hukum. Dia mendukung efisiensi anggaran pemerintahan melalui pembatasan dinas luar tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kan mengindikasikan bahwa niat beliau untuk melihat pemanfaatan dari APBN itu benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan jangan lupa, di Kementerian Hukum teman-teman semua saat ini apa yang kami lakukan untuk mengikuti perintah Bapak Presiden dalam rangka penggunaan anggaran se-efisien mungkin dan bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan itu lebih baik," imbuhnya.

(wnv/lir)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44.000 orang narapidana tidak mencakup narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dari 44.000 itu, sama sekali tidak ada satu pun terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali enggak ada,” tegas Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait rencana pemberian amnesti.

Ia menyebutkan, ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen.

Kategori pertama adalah napi berkaitan dengan kasus politik di Papua, yakni mereka yang dianggap terlibat makar tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

Kemudian, amnesti diberikan kepada napi dengan kondisi sakit berkepanjangan, termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kategori berikutnya terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna Narkotika dan Psikotropika, di mana amnesti diberikan kepada pengguna narkotika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar Supratman.

Supratman menyebut bahwa saat ini proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” jelas Supratman.

Supratman menegaskan bahwa langkah ini tidak mencakup pelaku tindak pidana korupsi.

“Clear ya? Jadi nggak ada (narapidana tipikor) di 44.000 itu,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Supratman menegaskan pernyataannya soal pengampunan koruptor dengan denda damai hanya untuk perbandingan penyelesaian perkara kerugian keuangan negara melalui berbagai undang-undang yang berbeda.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare, karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengampunan soal perkara kerugian keuangan negara bukan hal baru dan sudah pernah dilakukan yang dalam bentuk tax amnesty.

"Karena itu ada ruangnya yang diberikan dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan dua kali tax amnesty, kan negara memberi pengampunan," tuturnya.

Menkum menegaskan semua langkah yang diambil pemimpin bangsa adalah demi Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi dan solusi-solusi yang disuarakan adalah untuk memberikan semangat baru dalam pemberantasan korupsi.

"Nah karena itu, ada semangat baru yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Silakan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden," kata Supratman.

Dia mengatakan Kementerian Hukum masih terus menggodok rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, dan abolisi.

Menkum juga menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya menimbulkan perbedaan tafsir di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf, tetapi sekali lagi, itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Serang Provinsi Banten menggelar istighosah bersama dan refleksi akhir tahun bersama 520 warga binaan pemasyarakatan (WBP), Jumat.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar mengatakan acara tersebut digelar dengan harapan tahun 2025 seluruh penghuni diberikan keberkahan dan menjalani masa tahanan dengan baik.

Acara tersebut juga mendatangkan KH Abuya Muhtadi Dimyati, dengan harapan para WBP mendapatkan arahan positif sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan.

Hal ini sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Agus Adrianto untuk harus melakukan hal-hal positif ke depannya, yang dimana terprogram dalam 13 program akselerasi.

"Kegiatan ini guna untuk menunjang 13 program akselerasi dari menteri yaitu salah satunya adalah pembinaan bagi warga binaan, agar pada saat mereka keluar dari sini ada perubahan yang mereka lakukan, dan itu dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Marthen.

Marthen mengatakan dari 562 WBP, 530 orang diantaranya adalah pria dan 32 orang wanita, yang diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai langkah pembinaan untuk bermasyarakat.

Selain untuk pembinaan, Marthen mengatakan terdapat setidaknya 200 WBP yang akan bebas di tahun 2025. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bekal positif kedepannya usai menjalani masa tahanan.

"Dengan awal yang baik ini dengan doa dari beliau, saya berharap di kemudian hari di tahun depan ini kegiatan yang kami lakukan bagi warga binaan maupun dari pegawai disini akan lebih baik lagi ke depannya," ujar dia.

Jakarta -

Pemerintah tengah merancang syarat narapidana (napi) penerima amnesti Presiden Prabowo Subianto dengan bersedia mengikuti Komponen Cadangan atau Komcad. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut keputusan tersebut menjadi pelatihan bagi para napi.

"Presiden kan mengarahkan supaya itu bagi mereka yang fisiknya masih kuat, di samping diikutsertakan dalam kegiatan swasembada pangan, tetapi juga itu mereka diminta diikutsertakan supaya bisa menjadi Komponen Cadangan," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Supratman mengatakan niat tersebut baik lantaran bukan hanya memberi pengampunan lewat amnesti, tetapi juga memberikan pelatihan. Dia mengatakan wacana tersebut juga bisa memupuk jiwa nasionalisme para napi.

"Saya rasa niatnya bagus kan, dan kalau itu bisa dilakukan kan berarti latihan bela negara mereka miliki, kecintaan kepada tanah air dan nasionalisme bisa lebih berkembang, lebih baik. Nah, karena itu, sekali lagi, tidak sekadar mengampuni, tetapi memberikan jalan keluar kepada penduduk lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok wacana tersebut. Setelah ada kepastian, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya terkait implementasinya

"Satu catatan kriminal, kalau orang sudah diampuni, diberi amnesti, itu kan kesalahannya diampuni. Kan kesalahan pidananya diampuni, hilang kan? Karena itu, kita menunggu proses tahap pertama dulu terkait dengan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata dia.

"Begitu ini ada dan sudah pasti Presiden mengirim surat kepada DPR, baru kemudian kami akan bicara lintas Kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan untuk terkait dengan Komcad tadi," sambungnya.

Komcad Jadi Syarat Amnesti

Sebelumnya menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan atau Komcad.

Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.

"(Syarat diberi amnesti) Itu yang terkait dengan ini, terkait dengan narkotika. Jadi kan yang akan diamnesti, abolisi itu kan, beberapa kriterianya sedang kita bahas. Antara lain adalah anak-anak muda yang usia produktif dan mereka ini adalah pengguna, bukan pengedar," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

Yusril mengatakan Prabowo berpendapat pengguna narkoba tidak harus dipenjara. Menurut Yusril, Prabowo berkenan memberi amnesti kepada narapidana dengan menjadikan mereka komponen cadangan (Komcad).

"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, Presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.

"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka Presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.

(wnv/lir)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta belasan oknum polisi yang diduga memeras warga Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat. Oknum itu sudah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

Sebanyak 18 oknum polisi yang memeras 45 warga negara Malaysia saat konser DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024 bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi sudah merusak citra Indonesia di mata dunia.

Politikus PKB ini mengatakan, masyarakat internasional akan menganggap Indonesia, khususnya polisi adalah tukang peras dan tidak bermoral. Padahal, pemerasan itu hanya dilakukan sejumlah oknum polisi, bukan Polri secara lembaga.

Kendati demikian, kasus pemerasan warga Malaysia menjadi ujian berat bagi Polri. Hasbi meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertindak tegas dan cepat menyelesaikan kasus tersebut.

"Polri harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka tegas kepada anggotanya yang melanggar. Dan itu harus dilakukan dengan cepat," kata Hasbi, Jumat (27/12/2024).

Para pelaku pemerasan harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi, oknum polisi itu sudah melakukan tindak pidana pemerasan kepada warga Malaysia.

Selain sanksi pidana, dia meminta para pelaku pemerasan dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pasalnya, mereka sudah melakukan pelanggaran berat.

"Polri harus bergerak cepat menuntaskan kasus yang dilakukan anggotanya. Kasus ini sedang menjadi sorotan dunia internasional," kata Hasbi.

Ketua DPW PKB Jakarta itu menambahkan Polri juga harus menindak tegas para atasan yang memberi perintah memeras penonton DWP dari Malaysia. Sebab, pelaku tidak mungkin bertindak sendiri melakukan pemerasan.

"Polri harus memeriksa atasan mereka. Jika terbukti bersalah, mereka harus dihukum berat. Bahkan, lebih berat dari anak buahnya. Apalagi uang hasil pemerasan itu cukup besar sampai Rp2,5 miliar," ucapnya.