KOMPAS.com - Liverpool menghancurkan West Ham United lima gol tanpa balas pada laga lanjutan Liga Inggris 2024-2025.

Partai Premier LeagueWest Ham vs Liverpool bergulir di London Stadium pada Minggu (29/12/2024) atau Senin dini hari WIB.

Kemenangan pasukan Arne Slot datang lewat gol-gol Luis Diaz (30'), Cody Gakpo (40'), Mohamed Salah (44'), Trent Alexander-Arnold (54'), Diogo Jota (84')

Pesta gol dimulai kala Luis Diaz membuka skor bagi The Reds pada setengah jam laga.

Pemain asal Kolombia yang turun sebagai false 9 tersebut mengambil bola dari operan Alexander-Arnold, melakukan penetrasi dan berusaha mengoper ke Cody Gakpo di ujung kotak penalti.

Namun, bola memantul dari para pemain bertahan West Ham dan jatuh lagi ke kakinya. Ia pun mengeksekusi peluang dengan tajam.

West Ham hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-38. Mohammed Kudus melepas tembakan kaki kiri deras yang masih mengenai tiang kiri gawang Alisson.

Justru Liverpool yang menggandakan kedudukan beberapa menit setelah momen tersebut.

Cody Gakpo menyelesaikan peluang dengan sangat bagus setelah ia menerima bola sodoran Mo Salah.

Penyerang asal Mesir ini mengolongi pemain bertahan tuan rumah, Konstantinos Mavropanos, dalam proses memberi assist tersebut.

Salah sendiri mencetak gol ketiga Liverpool, dua menit sebelum tengah babak.

Menerima bola dari Curtis Jones, Salah menahan bola dengan kaki kiri sebelum melepas tembakan mendatar keras menggunakan kaki sama yang masuk ke tiang dekat gawang West Ham.

Ini adalah gol ke-20 Salah di semua kompetisi sepanjang musim.

Salah juga terlibat dalam 13 gol/assist di Premier League sepanjang Desember 2024, menyamai rekor kompetisi yang dicatatkan Luis Suarez pada Desember 2013.

Mohamed Salah menjadi pemain pertama yang mencetak gol dan memberi assist dalam delapan pertandingan berbeda di Premier League dalam satu musim.

Jakarta -

Liverpool tak terbendung di markas West Ham United. Baru babak pertama, Mohamed Salah dkk. sudah memimpin 3-0.

Laga West Ham vs Liverpool dalam lanjutan Premier League digelar di London Stadium, Senin (30/12/2024) dini hari WIB.

Laga sudah berjalan sengit sejak awal. West Ham mendapatkan peluang pada menit-menit awal lewat Jarrod Bowen. Namun umpan mendatarnya gagal dimaksimalkan oleh Lucas Paqueta.

Tak lama kemudian, giliran Mohamed Salah yang mengancam gawang West Ham. Sepakannya memaksa Alphonse Areola melakukan penyelamatan.

Curtis Jones mendapat peluang usai menerima bola dari Salah dan berhadapan satu lawan satu dengan Areola. Namun Areola masih bisa mengantisipasi bola.

Areola kembali melakukan penyelamatan penting pada menit ke-23. Kali ini dia menepis tembakan Luis Diaz yang mengarah ke pojok atas gawang.

Pada menit ke-30, Liverpool membuka keunggulan. Luis Diaz mencoba memberikan umpan terobosan kepada Curtis Jones, tapi bola membentur pemain West Ham. Bola liar lantas disambar oleh Luis Diaz dan meluncur masuk ke gawang West Ham.

West Ham nyaris mencetak gol balasan delapan menit kemudian. Sial bagi tuan rumah, bola tendangan Mohammed Kudus membentur tiang gawang.

Liverpool justru menggandakan keunggulannya pada menit ke-39. Umpan Salah dituntaskan oleh Cody Gakpo untuk membawa Liverpool memimpin 2-0.

Salah menambah gol Liverpool pada menit ke-44. Ia menaklukkan Areola di tiang dekat dengan tendangan kaki kirinya.

Susunan Pemain

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Soler, Coufal, Kudus; Paqueta

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez (Quansah 37'), van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Diaz

(nds/nds)

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyiapkan sejumlah langkah hukum usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP itu ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.

"Ada beberapa langkah hukum yang kita akan ambil," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada SINDOnews, Minggu (29/12/2024).

Kendati demikian, Ronny tak menyebut langkah hukum apa saja yang akan ditempuh, termasuk ketika disinggung apakah bakal menempuh jalur praperadilan untuk menggungat penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. Ronny menegaskan PDIP melihat proses penetapan tersangka ini terlalu terburu-buru dan prematur.



"Karena saya menduga belum ada bukti yang kuat dalam menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sebagai tersangka," ujarnya.

"Penetapan TSK hanya asumsi, dasarnya apa? Kesimpulan seperti itu meragukan kalau mendengar paparan dalam konpers KPK kemarin," tutur Ronny melanjutkan.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

"Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi," ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk 'Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka' yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

"Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada," katanya.

Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional

Sorong (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah bagi 64 pengungsi di Kampung Imsun.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro melalui keterangan yang diterima di Sorong, Minggu, menjelaskan Komnas HAM menyambut baik langkah 64 warga pengungsi yang telah kembali ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, untuk memulihkan kehidupan sehari-hari di kampung mereka.

Menurut Ketua Komnas HAM, Pemerintah Kabupaten Maybrat harus memastikan jaminan keamanan dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga pengungsi.

"Termasuk perbaikan rumah--rumah yang rusak harus dilakukan melalui skema dan tata kelola yang cepat, tepat dan terukur serta memastikan akses layanan publik, pemerintahan dan layanan sosial lainnya bagi warga pengungsi di kampung Imsun secara luas dan adil tanpa diskriminasi dan stigmatisasi," jelasnya.

Selain itu, Komnas HAM pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk memberikan perhatian serius dengan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Maybrat untuk memastikan kondisi keamanan dan pemenuhan hak secara merata bagi warga pengungsi di kampung Imsun.

Komnas HAM juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, Pj Bupati Maybrat, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kepala Kampung Imsun, tokoh gereja, warga setempat dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam upaya dan proses kepulangan warga pengungsi di Kampung Imsun.

Sebelumnya, 64 pengungsi telah kembali ke Kampung Imsun pada 23 Desember 2024, sekitar pukul 13.00 WIT, setelah 3 tahun 3 bulan 21 hari lamanya mengungsi ke hutan pascakasus penyerangan anggota Posramil Kisor pada 2 September 2021. Warga pengungsi ini terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak termasuk di antaranya 5 orang DPO.

Warga pengungsi tersebut didampingi kepala kampung Imsun bersama Komnas HAM, dan diterima oleh Pj Bupati Maybrat, kepala distrik Aifat Selatan, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, tokoh gereja dan warga setempat.

Secara simbolis, kepulangan warga pengungsi ditandai dengan pemberian bendera merah putih oleh Kapolda Papua Barat Daya dan Pj Bupati Maybrat dalam upacara penyambutan.

Pemulangan 64 pengungsi ini, kata dia, berdasarkan permintaan salah satu warga di Kampung Imsun kepada Komnas HAM untuk memfasilitasi proses pemulangan pengungsi, termasuk lima orang Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah konkret dengan membangun koordinasi dengan Pimpinan Komnas HAM RI," ucapnya.

Selain itu, Komnas HAM pun melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pihak yaitu Pemda, Polri, TNI, TPNPB-OPM, tokoh gereja dan pihak keluarga pada 24 Desember 2024.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM melalui Tim dari Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut, yakni pemerintah daerah menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah para pengungsi yang akan kembali.

"Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional," ucapnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pembahasan lebih detail nanti akan dilakukan oleh pejabat di bawah menteri oleh pemerintah Indonesia. Demikian juga Kementerian Kehakiman Peancis yang mungkin juga akan melibatkan staf Kedutaan Besar Prancis di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu, menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Surat dikirim atas nama Menteri Kehakiman Prancis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana, Stephanie Djian. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kini sedang kami koordinasikan dan kami dalami," ujar dia.

Menurut Menko, pemerintah Indonesia akan membahas lebih lanjut surat dari pemerintah Perancis tersebut pada awal Januari 2025, sebab saat ini sedang dalam masa libur menjelang akhir tahun.

"Pembahasan lebih detail nanti akan dilakukan oleh pejabat di bawah menteri oleh pemerintah Indonesia. Demikian juga Kementerian Kehakiman Prancis yang mungkin juga akan melibatkan staf Kedutaan Besar Prancis di Jakarta," tuturnya.

Nantinya, sambung Yusril, pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis atau practical arrangement, sebagaimana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia pada awal Desember lalu.

"Apabila kedua negara (Indonesia dan Prancis) telah sepakat, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam practical arrangement yang ditandatangani oleh menteri yang mewakili pemerintah masing-masing," demikian Menko Yusril.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone sebelumnya telah menyambangi Menko Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12). Usai pertemuan itu, Yusril menjelaskan, pemerintah Prancis belum mengirimkan surat resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui.

Ia mengatakan, permintaan pemindahan baru disampaikan secara pribadi oleh Serge ​​​​​Atlaoui kepada pemerintah Prancis. Pemindahan narapidana asing merupakan kerja sama antarnegara sehingga pembahasannya harus berdasarkan surat resmi dari pemerintah yang bersangkutan.

Pada pertemuan bilateral itu, pemerintah Indonesia dan Prancis belum bertukar draf kerja sama pemindahan Serge Atlaoui. Menurut Yusril, pertemuannya dengan Fabien Penone mendiskusikan kondisi peraturan hukum di kedua negara.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Perancis itu masih mendekam di tahanan. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, karena mengidap kanker.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bandung -

Sakit hati, itulah kondisi perasan yang dirasakan wanita asal Cirebon berinisial L. Tak hanya itu, fisik L juga terluka takala tubuhnya jadi sasaran kekerasan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi.

Selama dua bulan, tepatnya pada Agustus hingga Oktober 2024, L harus menahan sakit gegara ulah jahat sang kekasih. Tak hanya itu, L juga mendapatkan tekanan dari keluarga sang kekasih untuk tidak membocorkan kekerasan yang menimpanya.

Jengah terhadap hal itu, L menceritakan atas apa yang dialaminya di media sosial (medos) jika L telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi. Dalam unggahannya di medsos, korban mengunggah bukti foto luka di tubuhnya.

Kepada detikJabar, L mengaku, jika sang kekasih ketahuan berselingkuh. "Gak berhenti dia mukulin, hanya karena hal sepele seperti uang kurang atau dia ketahuan selingkuh chat sama cewek lain," kata L.

L mengisahkan, terpaksa membagikan pengalaman pilunya lantaran kesulitan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. "Makanya di bulan November-Desember ini saya baru berani speak up karena sudah jauh dari kediaman pelaku," ujarnya.

Menurut L, oknum polisi itu pernah memukulnya di tempat umum, seperti di pinggir jalan hingga sebuah gudang saat oknum polisi itu bertugas di Polresta Cirebon.

"Pas dia masih (tugas) di Cirebon juga dia mukulin saya," ujarnya.

Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polresta Cirebon pada Minggu (23/12) lalu. Dalam laporan tersebut, korban menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialaminya, termasuk pemukulan, penjambakan, serta tindak kekerasan lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan adanya luka lebam pada beberapa bagian tubuh korban.

Dari laporan tersebut, Propam Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Bahkan, Bripda AA juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa ia dalam kondisi stabil secara fisik dan mental.

Polda Jabar bergerak cepat menangani kasus ini, oknum polisi berpangkat Bripda sudah diamankan dan ditahan di Propam Polda Jabar. Pihak Propam saat ini masih melakukan serangkaian penyidikan untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut.

"Saat ini Bripda AA telah dilakukan penahanan. Sedangkan tuntutan korban dan keluarganya berharap supaya diproses hukum sesuai dengan perbuatannya," ujar Kabid Propam Polda Jabar Kombes Adiwijaya dalam keterangan resminya, Kamis (26/12).

Polda Jabar memastikan transparan dalam penanganan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain klarifikasi terhadap korban dan saksi-saksi terkait, pengumpulan bukti tambahan guna mendukung proses hukum, pelaksanaan sidang etik dan disiplin untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. "Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku," jelasnya.

"Kami juga memastikan penanganan proses hukum terkait kasus ini akan dilakukan dengan profesional, transparan dan berkeadilan," tambahnya.

(wip/mso)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi menanggapi informasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuat puluhan video terkait kasus korupsi pejabat negara. Mensesneg mempersilakan Hasto mengungkapkan ke publik jika benar ada buktinya.

Awalnya Prasetyo Hadi mempertanyakan keberadaan video-video yang dimaksud.

"Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya sampaikan saja," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).



"Kan semua landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

"Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi," ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk 'Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka' yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

"Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial.

"Itu 'kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya 'kan kita inginnya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gituloh, berdampak gitu," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu malam.

Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari pembatasan ini tidak otomatis pada satu sektor tertentu seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

"Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Akan tetapi, tidak otomatis penghematan di sini, langsung pindah ke sana, tidak begitu juga," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani di Jakarta, 23 Desember 2024.

Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN.

Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg: Pembatasan PDLN untuk efisiensi dan kebermanfaatan

Liverpool -

West Ham United harus waspada penuh saat menjamu Liverpool di pengujung tahun. Sebab The Reds punya catatan tandang yang mantap musim ini.

Duel West Ham vs Liverpool digelar di London Olympic stadium, Senin (30/12/2024) dini hari WIB. Ini jadi kesempatan Liverpool untuk memperpanjang masanya di puncak klasemen Liga Inggris.

Saat ini Liverpool punya 42 poin dari 17 laga, unggul enam angka dari Arsenal di posisi kedua yang sudah bermain 18 kali. Namun West Ham bukan lagi lawan yang bisa diremehkan meski kini berada di posisi ke-13.

Sebab pasukan Julen Lopetegui tidak terkalahkan di empat laga terakhirnya, dua menang dan dua imbang. Sementara gawang Liverpool lagi rapuh di markas lawan karena sudah kebobolan 10 gol di empat laga tandang terakhir.

Namun, statistik lain menyebut bahwa Liverpool lagi garang di kandang lawan sepanjang musim ini. Mereka jadi tim dengan poin terbanyak bersama Chelsea, yakni 20, namun dengan jumlah laga lebih sedikit, yakni delapan.

Ada total 22 gol dibuat dan 11 gol kemasukan, cuma kalah dari The Blues. Dari 22 gol itu, 14 di antaranya dibuat dalam empat pertandingan tandang terbarunya.

"Saya rasa performa tandang kami bagus, tapi mungkin itu sedikit terbantu dengan tim-tim yang kami hadapi di paruh pertama musim. Saya rasa kami lebih banyak menjamu tim-tim sepuluh besar di kandang, dan sisanya di laga tandang, jadi mungkin itu sedikit mempengaruhi," ujar manajer Liverpool Arne Slot di situs resmi klub.

"Kami juga bagus kok di laga tandang. Jadi saya rasa kami bisa tampil bagus di laga tandang ketimbang kandang. Saya rasa itu baru bisa kita nilai di akhir musim ketika kami sudah menghadapi semua tim kandang maupun tandang, mana yang lebih baik. Tapi saya rasa kami sulit dikalahkan baik kandang maupun tandang."

Lihat juga video: Liga Inggris: Liverpool Gilas Tottenham 6-3

[Gambas:Video 20detik]

(mrp/krs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempertanyakan maksud Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang disebut bakal membongkar skandal elite-elite politik dan petinggi negara.

Prasetyo pun mempersilakan Hasto untuk mengungkapnya apabila memang ada pejabat yang terlibat skandal.

“Ah yaaa, emangnya ada?” kata Prasetyo usai Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

“Kalau ada ya disampaikan saja,” lanjut dia.

Prasetyo lalu mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum.

“Kan semua (ada) landasan hukumnya. Fakta hukum lah,” tambah dia.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik di Indonesia.

Pengungkapan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.

Guntur menyebutkan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

MAJALENGKA, KOMPAS.com – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap empat warga di Majalengka, Jawa Barat, yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi berbeda pada Jumat (27/12/2024).

Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana membenarkan kejadian ini.

Menurutnya, penangkapan tersebut merupakan bagian dari pengungkapan jaringan teroris di Tasikmalaya.

"Kami mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto membenarkan bahwa Densus 88 menangkap empat terduga teroris di wilayah Majalengka. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda," ujar Riyana saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024), seperti dilansir Antara.

Proses Penggeledahan

Densus 88 juga menggeledah empat rumah milik para terduga teroris dengan pendampingan Polres Majalengka.

Namun, Riyana belum bisa memberikan detail temuan dalam penggeledahan tersebut.

"Polres Majalengka mendampingi proses penangkapan yang dilakukan Densus 88. Untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh Polda Jabar," katanya.

Riyana memastikan Polres Majalengka akan memperketat pengamanan, terutama menjelang malam pergantian tahun baru. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.

“Polres Majalengka menjamin keamanan wilayah. Kami siap menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya Densus 88 dalam memberantas jaringan terorisme yang terhubung dengan wilayah Tasikmalaya.

Selanjutnya, Polres Majalengka menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polda Jawa Barat.

Identitas Terduga Teroris

Ketua RW06 Kelurahan Majalengka Wetan Sabur Subekti mengungkap salah satu terduga teroris adalah pria berinisial AR, seorang guru di pondok pesantren di Tasikmalaya.

AR ditangkap di rumahnya di Komplek Ciasih, Majalengka Wetan, Jumat pagi.

Sabur menyebut AR dikenal sebagai warga yang tidak menunjukkan perilaku mencurigakan, meskipun jarang terlihat di lingkungan sekitar.

"Dia tinggal sendiri karena sudah bercerai. Selama ini tidak ada yang aneh. Semua warga kaget dengan penangkapan ini," ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) yang ingin mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti komponen cadangan alias komcad. Loyalitas para napi ini pun disorot anggota DPR.

Ia adalah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. Sugiat merasa pemerintah perlu memperhatikan unsur kesetiaan dan loyalitas mantan napi yang tergabung di komcad nantinya.

"Terkait hal-hal yang perlu diperhatikan yang paling penting dan paling utama adalah kesetiaan dan loyalitas para mantan narapidana yang akan diberdayakan ini," ujar Sugiat lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (28/12/2024).

Mantap napi tersebut perlu berkomitmen tak melakukan hal-hal buruk di masa yang akan datang. Selain itu, mereka harus sukarela menjadi bagian komcad.

"Mereka berkomitmen tidak akan melakukan kejahatan dan bersedia bekerja demi bangsa dan negara yang akan dididik melalui komcad. Kemudian, para mantan narapidana ini mendapatkan pelatihan melalui teknik kerja mereka," tuturnya.

Sugiat menilai persyaratan ikut komcad agar mendapatkan amnesti adalah rencana yang sangat bagus. Apalagi, Prabowo butuh sumber daya manusia yang besar untuk menjalankan program-programnya, seperti pembukaan lahan untuk tujuan swasembada pangan.

"Ini kan bagus ketika mantan narapidana yang mendapatkan amnesti tersebut diberdayakan untuk sesuatu yang produktif," katanya.

Apalagi program pemerintah terkait intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektar yang diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak. "Dari pada tenaga kerja asing masuk kan lebih baik memberdayakan mantan narapidana ini," imbuh Sugiat.

Di kesempatan yang sama, Sugiat setuju bila kriteria napi kasus narkotika yang mendapatkan amnesti Prabowo dibatasi. Baginya, hanya pengguna narkoba saja yang mendapatkan kesempatan amnesti.

"Tapi kalau bandar narkoba, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual dan kasus pembunuhan tidak mendapatkan amnesti," tuturnya.

Komcad Jadi Syarat Amnesti

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi napi jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan.

Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.

"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, Presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.

"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka Presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.

(isa/dhn)