Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86,04 miliar sepanjang periode tahun 2024.

"Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus Fentani Senat di Bandung, Senin.

PNBP terbesar itu, kata Alberthus, diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini berhasil diterbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat.

Alberthus menerangkan dalam hal penolakan, permohonan paspor WNI terdapat 364 permohonan yang ditolak, sedangkan terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024.

Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dan mengurai kepadatan layanan di kantor imigrasi itu sendiri.

Selain dari penerbitan paspor, PNBP juga diperoleh dari pelayanan warga negara asing (WNA), yaitu penerbitan izin tinggal.

Pada tahun 2024 ini, kata dia, Kantor Imigrasi Bandung menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival (e-Voa) bagi 423 orang asing, penerbitan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi 235 orang asing.

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Meurah Budiman menghadiri pertemuan rutin Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Aceh Rayon IV di Lembaga Pemasyarakatan Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Meurah Budiman dalam keterangan tertulis di Banda Aceh, Senin, mengatakan pertemuan berlangsung Sabtu (28/12).

"Pertemuan ini merupakan wadah untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan," ungkap Meurah Budiman.

Meski saat ini telah resmi menjadi Kakanwil Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman menegaskan komitmen untuk tetap mendukung pemasyarakatan.

"Ini bukan pertemuan terakhir saya di PIPAS. Tugas Kementerian Hukum akan tetap beririsan dengan pemasyarakatan," ujarnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diisi dengan penguatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dengan baik, terutama dalam masa transisi.

"Penguatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemasyarakatan," ucap Meurah.

Meurah Budiman menekankan pentingnya peran PIPAS dalam mendukung program pemasyarakatan.

"PIPAS memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan kualitas hidup narapidana dan memperkuat kegiatan pemasyarakatan," tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota PIPAS, Kepala UPT Pemasyarakatan, dan sejumlah tamu lainnya. Acara berlangsung khidmat dan interaktif, dengan diskusi dan pertukaran ide.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru angkat bicara dan menjelaskan soal meninggalnya Dodi Rustandi Muller, terpidana kasus Dago Elos pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.

Karutan Kebonwaru Bandung Suriyanta Leonardo Situmorang melalui Kasi Pelayanan Tahanan Surya Wijaya mengatakan, berdasarkan riwayat penyakit yang diterima klinik kesehatan Rutan Kelas I Bandung, Dodi Rustandi yang berstatus tahanan titipan, mengidap penyakit hipertensi dan gastritis.

"Almarhum diterima di Rutan Bandung dengan riwayat penyakit hipertensi dan gastritis. Dokter klinik kami sudah melakukan penanganan dan memberikan obat. Statusnya tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi Bandung," kata Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kebonwaru, Senin (30/12/2024).

Surya Wijaya menyatakan, kronologi meninggalnya Dodi berawal pada Sabtu 21 Desember 2024, Dodi mengeluh sakit perut, mual, dan pusing dengan diagnosa suspek gerd dan hipertensi, sehingga dirawat inap di Ruang Rawat Klinik Pratama Rutan Kebonwaru Bandung.

Kemudian pada Selasa 24 Desember pukul 15.15 WIB, almarhum sempat mengeluh pusing dan sakit sesak dada sebelah kiri setelah keluar dari kamar mandi, kemudian tidak sadarkan diri.

"Selanjutnya pasien (Dodi) dibawa ke klinik Rutan Bandung untuk diperiksa. Lalu pasien (Dodi) dirujuk ke IGD RS Santo Yusuf. Pukul 16.19 WIB, pasien (Dodi) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit," ujar Surya Wijaya.

"Selanjutnya Rutan Kelas I Bandung (Rutan Kebonwaru) melakukan serah terima jenazah beserta barang bawaan almarhum ke pihak penahan dan keluarga," tutur Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kebonwaru.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jabar Wachid Wibowo mengatakan, Dodi Rustandi Muller meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung di Rutan Kebonwaru.

"Almarhum telah dimakamkan pada Rabu (25/12/2024) di Rancaekek, Kabupaten Bandung," kata Plt Kadivpas Kemenkumham Jabar, Sabtu (28/12/2024).

Wachid memastikan, Heri Hermawan Muller, kakak kandung almarhum Dodi, saat ini masih berada di Rutan Kebonwaru Bandung. Heri Hermawan Muller masih ditahan karena sedang menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Saat ini saudaranya (Heri Hermawan Muller) masih di rutan, dititipkan, karena masih dalam proses kasasi," ujar Wachid.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum almarhum Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller mengatakan, Dodi meninggal akibat serangan jantung saat hendak berwudu.

"Setelah dijenguk istri, almarhum (Dodi) terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung. Dia sempat dibawa ke klinik rutan. Kemudian dirujuk ke RS Santo Yusup. Di sana, dia (Dodi) dinyatakan meninggal dunia," kata Jogi.

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemalsuan surat sengketa tanah Dago Elos.

Keduanya kemudian sempat melawan dengan mengajukan banding, tapi ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Kini, duo Muller bersaudara itu sedang menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Editor : Ude D Gunadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah ekonomi Pancasila.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).

"Kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila," kata Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncakan planned economy," ujar dia.

Prabowo menuturkan, Indonesia tidak menganut paham ekonomi pasar bebas atau neoliberal yang berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu dan tidak boleh direncanakan.

Ia mengatakan, dengan sistem ekonomi pasar bebas, negara hanya ditempatkan sebagai regulator, sedangkan ekonomi didorong sepenuhnya oleh pasar.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem seperti itu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan, pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab," kata Prabowo.

Ia menuturkan, dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah harus mengelola ekonomi serta menjaga seluruh kekayaan bangsa Indonesia.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila ini sudah dianut sejak masa Presiden Pertama, Soekarno.

Saat menjabat, Presiden Soekarno membuat rencana pembangunan semester delapan tahun.

Sementara itu, Presiden kedua, Soeharto, melanjutkan rencana pembangunan lima tahun.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yg terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi, asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," ujar Prabowo.

Palembang -

Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah mendeportasi 6 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Keenam warga yang dideportasi ini karena menyalahi aturan dengan menggunakan izin tinggal atau overstay.

"Ada 6 WNA yang menyalahi aturan dan overstay di Sumsel yakni WNA dua dari Cina, dua dari Singapura, dan dua dari Turki. Mereka ini menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja bukan untuk liburan dan ada juga satu yang overstay," ujar Kepala Kantor Imigrasi Khairil Mirza saat rilis pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, WNA yang dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggal sehingga sebagaimana yang diatur pada Pasal 122 huruf a Jo 75 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Karena itu, keenam WNA tersebut dikenakan tindakan berupa administrasi keimigrasian berupa deportasi.

"Sanksi ini merupakan penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan berkoordinasi dengan instasi terkait seperti Disnaker, Disdukcapil, Kopolisian, TNI dan Kesbangpol.

"Tahun ini Timpora melaksanakan kegiatan di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, OKI, dan Ogan Ilir. Mengantisipasi agar WNA tidak menyalahi aturan izin tinggal, kami memperkuat timpora dengan berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.

Saat ini ada 1.074 WNA di Sumsel. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang hanya 973 orang. Yang memiliki izin tinggal berupa pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 560 orang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 501 orang, dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) ada 13 orang.

"WNA yang ada di Sumsel ini berasal dari Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan," katanya.

"Izin tinggal yang lain terdiri dari tujuan penyatuan keluarga dan pendidikan. Untuk WNA ini tersebar di beberapa daerah di Sumsel seperti di OKI Pulp, Pusri dan ada beberapa kampus juga," sambungnya memungkas.

(des/des)

Presiden RI Prabowo Subianto ingin segenap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bekerja keras melawan aksi penyelundupan. Dia pun membuka peluang kemungkinan untuk menenggelamkan kapal-kapal penyelundup tersebut.

Hal ini ia sampaikan dalam forum Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Awalnya Prabowo mengatakan komitmennya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Ia kemudian mengingatkan aparat untuk bekerja keras menghentikan penyelundupan.

"Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran penyelundupan dari luar ke dalam," kata Prabowo.

Prabowo menilai penyelundupan telah membahayakan kedaulatan dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja Indonesia. Dia pun menyoroti aksi penyelundupan tekstil yang mengancam industri tekstil dan ratusan ribu pekerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku akan berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk mencari kewenangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan aparat dalam mencegah dan melawan aksi penyelundupan tersebut. Salah satunya, opsi yang dia tawarkan adalah menenggelamkan kapal penyelundup.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan. Tolong para Profesor di pemerintahan saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum. Tapi kalau dia ancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau jelas melanggar dan akibatkan kerugian," kata dia yang juga Ketua Umum Gerindra itu.

Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengakui bahwa kekecewaan publik terkait vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk sangat bisa dipahami karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, kata dia, masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan," demikian Pigai.

Sebelumnya, Senin (23/12), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Harvey sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun penjara.

Majelis hakim menilai tuntutan pidana 12 tahun penjara terhadap Harvey Moeis terlalu berat. Harvey dinilai tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT) maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya.

Pada perkembangannya, Jumat (27/12), jaksa mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan, pihaknya mengajukan banding karena putusan majelis hakim dinilai terlalu ringan.

Pada perkara ini, Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Dalam surat dakwaan, Harvey disebut menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditantang untuk melaporkan dugaan skandal korupsi para pejabat negara ke aparat penegak hukum. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar meminta Hasto tidak gertak sambal.

?Hasto Sekjen PDIP yang sudah menjadi tersangka jika memiliki bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar, tapi silakan langsung disampaikan saja, bahkan laporkan segera ke penegak hukum,? kata Semar, Senin (30/12/2024).

?Kalau hanya membangun opini, besar mulut saja terkesan hanya untuk gertak sambal atau membangun bargaining agar tidak dilanjut proses hukumnya," sambung Semar.


Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar



Menurut Semar, Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang saat ini menjeratnya. "PDI Perjuangan dan Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindar dari proses hukum saat ini," ujarnya.

Semar tak setuju dengan adanya anggapan bahwa proses hukum terhadap Hasto atau kader PDIP lainnya hanya untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu. Dia tidak setuju anggapan politisasi atau kriminalisasi.

?Mungkin saja selama ini ada yang melindungi, sehingga sulit untuk dijerat dan saat ini mungkin tidak ada lagi yang bisa menghalangi karena PDI Perjuangan tidak memiliki kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya," ujar aktivis 98 tersebut.

Semar juga mempertanyakan sindiran Hasto tentang tiga periode dalam sebuah video yang memuat responsnya usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Semar mengatakan, Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan secara tegas dan jelas bahwa tidak pernah meminta perpanjang jabatan presiden hingga tiga periode.

Semar juga meminta agar jangan membangun opini sesat atau framing jahat. ?Karena ini sama sekali tidak benar dan sudah ditepis juga oleh Mbak Puan Maharani," tuturnya.

Dia menegaskan pihaknya akan terus bersama Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara kedepan untuk lebih maju. ?Rampai Nusantara akan selalu bersama Jokowi dan Gibran untuk berkontribusi kepada bangsa negara, juga akan melawan setiap kebohongan yang sengaja diembuskan yang hanya untuk merusak nama baik Jokowi dan Gibran," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menyumbang sebanyak Rp203 miliar untuk sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2024 sebagai sumber pendapatan negara.

"Sepanjang 2024, kami mencatat PNBP sebesar Rp203.153.662.587," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny menyebutkan kontribusi tertinggi didapat dari layanan Paspor RI sebesar Rp132.292.950.000.

Dengan diikuti oleh layanan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) sebesar Rp66.228.202.000 dan pendapatan lainnya sebesar Rp4.632.510.587.

Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Realisasi belanja anggaran Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah tercapai 98,83 persen yaitu sebesar Rp36.976.663.394 dari pagu Daftar Isian Pelanggaran Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.414.539.000.

Kemudian, pada 2024, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berhasil meraih lima penghargaan, empat di antaranya merupakan penghargaan pada Ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII), yaitu terbaik pertama kategori Imifluencer (Pengelola Media Sosial Terbaik).

Kemudian, Peserta Terbaik kategori Kelas Admin, terbaik ketiga kategori Immigration PR Of The Year: Best Leader, terbaik ketiga kategori The Best Company Profile dan mendapat predikat Unit.

Lalu, Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 oleh Menteri Hak Asasi Manusia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi Tahun 2024 tercatat sebagai yang paling tinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun).

PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2023, yakni Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 berjumlah Rp4.500.000.000.000 dan tahun 2021 hanya Rp2.900.000.000.000.

Adapun, layanan dengan kontribusi terbesar terhadap PNBP Ditjen Imigrasi, antara lain, visa Rp4.822.116.782.474 (56 persen), paspor Rp2.357.836.050.000 (28 persen) dan izin keimigrasian lainnya Rp1.402.561.804.004 (16 persen).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, iNewsMedan.id - Belakangan ini beredar video yang menyesatkan dan cenderung diframing oleh pihak tertentu, seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pada 27 Januari 2020 dilakukan untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM). 

Setelah dilakukan pendalaman terhadap data keimigrasian dan berita seputar kasus ini pada Januari 2020, fakta menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. 

Hal ini disampaikan oleh Advokat BBHAR PDI Perjuangan, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, Senin (30/12/2024). 

Dijelaskannya, HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020. Saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. "Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum," jelasnya. 

Tanggal 8 Januari 2020, lanjutnya, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM ditetapkan sebagai tersangka. "Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 January 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan  HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," ungkapnya. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjend Imigrasi, sambungnya, maka sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menyatakan HM masih di luar negeri. 

"Tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II. Melihat berita ini, Pak Yasonna Laoly yang saya itu Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Dirjend Imigrasi untuk mengecek kebenarannya  serta berkordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 January, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena terjadi pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," imbuhnya. 

Selanjutnya, menurut Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H yang juga advokat BBHAR PDI Perjuangan, berdasarkan data yang dihimpun pada 22 Januari, Dirjend Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjend Imigrasi segera melaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, temuan tersebut, Dirjend Imigrasi meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan Dirjend kepada Menteri. 

"Saat itu juga, Menteri Hukum dan Ham membentuk Tim Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Pembentukan Tim gabungan yang melibatkan instansi di luar Kemenkumham adalah untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutannya. Kemudian, pada tanggal 27 January, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, menonaktifkan Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjend Imigrasi untuk menjamin independensi dan mencegah konflik kepentingan dalam pengusutan delay data tersebut," ungkapnya. 

Setelah beberapa hari bekerja, lanjutnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka, yaitu: Informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data. Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi karena kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). 

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data ketibaan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan disebabkan perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020). Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan secara bertahap," pungkasnya. 

Selanjutnya,  Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H mengatakan apa yang disampaikan Dirjend Imigrasi dan dikutip oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena memang ketika itu, data perlintasan pada Pusdakim Ditjend Imigrasi belum ada dalam sistem keimigrasian Ditjend Imigrasi seperti diuraikan di atas. 

"Namun, atas kelalaian dan ketidakcermatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjend Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi, terhadap fakta tersebut Penyidik dapat meminta keterangan rangkaian jajaran operasional keimigrasian secara akurat, sehingga pemeriksaan dan kebijakan tertentu terhadap pembatasan hak seseorang berjalan di atas fakta yang terang sesuai pencaraian kebenaran berdasarkan KUHAP," tutup Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.

Editor : Ismail

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan pemahaman ekonomi Pancasila dengan berazas kekeluargaan.Hal inidisampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas hari ini Senin (30/12/2024).

Awalnya Prabowo menyebut bahwa ada filosofi yang dipegang oleh negara Barat bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan.

"Dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara Barat tadinya yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan bahkan tidak boleh direncanakan," kata Prabowo dalam arahannya.

Menurut Prabowo, faham tersebut merupakan neoliberal. Dan katanya, pada paham ekonomi itu pemerintah hanya menjadi regulator.

"Mereka menganut pemikiran yang disebut neo liberal sekarang. Bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator hanya sebagai wasit," jelasnya.

Prabowo mengungkapkan, bahwa pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham ekonomi tersebut. Dirinya menekankan bahwa Indonesia menganut paham kekeluargaan.

"Bangsa Indonesia dalam undang-undang 1945 pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menganut faham itu. pendiri-pendiri negara ini menganut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azaz kekeluargaan," kata Prabowo .

"Pemerintah bukan hanya wasit Pemerintah bertanggung jawab pemerintah Dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo pun menekankan bahwa ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Ekonomi Pancasila, katanya, merupakan penggabungan pasar bebas dengan ekonomi yang direncanakan.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan plan ekonomi itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa presiden terdahulu juga merencanakan pembangunan bagi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Dan hal tersebut katanya, menjadi bukti ekonomi Pancasila yang berazas kekeluargaan.

"Bahwa presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, kemudian presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun, bahwa kita berdiri di gedung ini gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila ekonomi yang berazas kekeluargaan," tandasnya.

Bandung -

Puluhan ribu perkara hukum ditangani Polda Jabar selama tahun 2024. Puluhan perkara itu berasal dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus, Narkoba dan Polairud Polda Jabar.

"Dalam tahun 2024 ada sebanyak 22.058 perkara. Sedangkan di 2023 itu sebanyak 24.155 perkara. Artinya terdapat penurunan sebanyak 8,6% atau 2.171 perkara. Kemudian penyelesaian perkara di 2024 ini sebanyak 15.857 perkara, sedangkan penyelesaian tindak pidana di 2023 itu sebanyak 18.241 perkara. Jadi turun sebanyak 13,9 persen atau 2.564 perkara," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jabar, Senin (30/12/2024).

Jules mengungkapkan, terkait dengan kejahatan konvensional tahun 2024 mencapai 15.491, perkara itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 20.824 perkara. Sehingga terjadi penurunan 20,66 persen atau 5.333 perkara.

Lalu, untuk kejahatan transnasional tahun 2024 ini menurut Jules, ada sebanyak 43 perkara. Dibandingkan tahun 2023 lebih tinggi mencapai 129 perkara. Dengan demikian terjadi penurunan 128,57 persen atau 86 perkara.

"Terkait dengan kejahatan merugikan kekayaan negara, tahun 2024 ini sebanyak 57 perkara dan tahun 2023 55 perkara. Artinya terjadi kenaikan 2 persen atau 2 perkara. Sedangkan kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2024 ini sebanyak 3 perkara dibandingkan tahun 2023 itu tidak ada perkaranya artinya terjadi kenaikan kurang lebih 3 perkara atau 300 persen," ungkap Jules.

Selain itu, untuk kejahatan narkoba tahun 2024 ada sebanyak 2.936, naik dibandingkan tahun 2023 itu yang mencapai 2.525, kenaikan mencapai 2,49 persen atau kurang lebih 411 perkara. Untuk jumlah tersangka narkoba tahun 2024 mencapai 3.580 tersangka dan 2023 itu 3.178 orang atau naik 3,14 persen atau 402 orang.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, tahun 2024 ini Polda Jabar tangani 5 perkara, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16 perkara. Artinya terjadi penurunan 68 persen atau 11 perkara. Jumlah tersangka untuk kasus korupsi sendiri di tahun 2024 mencapai 44 orang dan 2023 mencapai 35 orang atau mengalami kenaikan 26 persen atau 9 orang.

"Sedangkan jumlah kerugian uang yang diselamatkan tahun 2024 ini sebesar Rp8.303.798.263. Sedangkan tahun 2023 itu Rp7.506.229.000. Sehingga terjadi kenaikan penyelamatan uang negara sebesar 18% atau kurang lebih sebesar Rp1.296.292.034," ujar Jules.

Untuk kejahatan di perairan, pengungkapan kasus pidana di perairan tahun 2024 itu sebanyak 11 perkara dan tahun 2023 sebanyak 12 perkara atau mengalami penurunan 8,33 persen atau 1 kasus. Sedangkan kasus kecelakaan laka laut, kecelakaan di laut di perairan yang terjadi sepanjang tahun 2024 itu ada sebanyak 43 kasus dan 2023 itu sebanyak 60 kasus. Jadi mengalami penurunan kasus kecelakaan di laut itu 17 kasus.

"Terkait dengan Kamseltibcarlantas, laka lantas tahun 2024 ada sebanyak 7.442. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebanyak 9.326 kejadian. Sehingga mengalami penurunan kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 dibandingkan 2023 sebanyak 21 persen atau 1.884 kejadian," jelasnya.

"Untuk korban meninggal dunia akibat laka lantas 2024 sebanyak 2.778 orang. Sedangkan 2023 itu sebanyak 3.445 orang atau mengalami penurunan 667 orang atau berkisar 20 persen penurunannya," pungkasnya.

(wip/yum)