JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman menyatakan, data narapidana tersebut dibuka ke muka publik agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kendati demikian, Supratman masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi).

Ia akan berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imigrasi soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi," ujar Supratman.

Supratman menambahkan, tidak ada target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, karena Kementerian Imigrasi yang bertugas melakukan asesmen.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan menyerahkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Pengacara bernama Rudi S Gani (49) diduga sempat mendapat ancaman sebelum tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Istri korban, Maryam (45) mengaku ancaman itu didapatkan suaminya lewat pesan elektronik dan status di media sosial.

Dugaan pengancaman itu diungkap Maryam saat memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Sulsel, Senin (6/1/2024). Maryam yang didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) turut membawa barang bukti terkait pengancaman tersebut.

"(Bukti dugaan pengancaman) Ada status di Facebook, ada saya bawa. Itu saja," kata Maryam kepada wartawan sebelum diperiksa di Ditreskrimum Polda Sulsel.

Maryam menyebut pemilik akun facebook itu seorang laki-laki. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh terkait sosok yang dimaksud dan bentuk ancamannya.

"(Sosok yang tulis status) Laki-laki, untuk inisialnya saya tidak tahu. Nanti dijelaskan di dalam saja (saat pemeriksaan oleh penyidik)," tuturnya.

Namun dia menegaskan barang bukti tersebut akan diserahkan ke polisi. Dia berharap bukti tersebut bisa ditindaklanjuti penyidik untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Untuk sekarang yang saya bawa cuman bukti elektronik, bukti yang kami lihat saja," papar Maryam.

Sementara itu, Ketua Dewan Kode Etik Peradi Makassar, Tadjuddin Rachman mengaku istri korban baru pertama kali diperiksa penyidik. Pihaknya sekaligus mendampingi istri korban menyerahkan barang bukti ke polisi.

"Kedatangannya ini adalah membawa ibu Maryam, istri almarhum Rudi S Gani, untuk memberikan keterangan segala macam yang diketahui ibu yang berkaitan dengan bukti-bukti," ucapnya.

Tadjuddin menyebut Rudi juga mendapat ancaman via WhatsApp (WA). Dugaan pengancaman itu ada dalam handphone (HP) milik korban yang kini diperiksa penyidik.

"(Barang bukti) Termasuk percakapan-percakapan dan WA yang ada di dalam HP-nya almarhum dan ibu sendiri," sambung Tadjuddin.

Dugaan pengancaman itu pun didapatkan korban secara lisan. Namun dia tidak merinci sosok yang mengancam korban sebelum tewas ditembak.

"Kalau itu lisan. Kurang lebih satu bulan lalu (dugaan ancaman secara lisan didapatkan korban)," bebernya.

Tadjuddin memastikan barang bukti yang diserahkan ke penyidik berupa bukti elektronik. Dia akan memaparkan dugaan pengancaman itu lebih lanjut setelah penyidik merampungkan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap istri korban.

"Nanti setelah diberi keterangan di BAP baru kita buka semua. Tidak etis kalau kita buka semua," imbuh Tadjuddin.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar Abdul Gafur menuturkan, ada tiga saksi yang turut diperiksa dalam kasus itu. Tiga saksi tersebut merupakan buruh bangunan yang bekerja di rumah korban.

"Tiga lainnya adalah buruh bangunan yang membantu memperbaiki kantor yang sedang dibuat untuk korban," tutur Gafur.

Gafur mengatakan ketiga buruh itu ada di lokasi kejadian penembakan. Ketiganya sempat memperbaiki rumah korban yang hendak dijadikan sebagai kantor.

"Tempat kejadian perkaranya adalah rumah yang belum selesai sementara diperbaiki. Rencananya itu acara masuk rumah untuk dimanfaatkan menjadi kantor oleh korban," paparnya.

Rencana Perlindungan Saksi

Dugaan pengancaman terhadap korban juga sempat diutarakan Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Dugaan itu membuat komunitas yang menjadi perpanjangan tangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana memberikan perlindungan hukum kepada istri korban.

"Istrinya (korban) ini saksi kunci, menurut informasi yang kita terima ada ancaman berupa tertulis," kata perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama saat datang di kediaman korban di Makassar, Minggu (5/1) malam.

Namun rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan lembaga lain yang kini mengawal kasus tersebut. Pihaknya berharap bisa memberikan tindak lanjut dalam waktu dekat.

"Kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara dengan teman-teman LBH (lembaga bantuan hukum) yang bergabung di Peradi," tuturnya.

Restu memaparkan ada beberapa hal yang diperhatikan dalam upaya perlindungan ke istri korban. Poin penting yang dimaksud seperti pemulihan hak dan perlindungan fisik.

"Kemudian apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," tambah Restu.

Polisi Sita 18 Senapan Angin

Diketahui, Rudi tewas ditembak OTK di rumahnya di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Dari hasil labfor, korban tewas ditembak dari senjata pelaku jenis senapan angin.

Kapolres Bone AKBP Erwin Syah mengatakan, pihaknya yang melakukan penyelidikan telah mengamankan 18 senapan angin di sekitar lokasi kejadian. Senapan angin itu kini diperiksa Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel.

"Sudah ada 11 pucuk senapan angin yang diamankan dari beberapa warga masyarakat yang ada di sana. Senapan itu akan kita kaji secara labfor. Selain itu barang bukti yang kita amankan seperti hasil autopsi. Kemudian peluru yang diidentifikasi bersumber dari senapan angin," ujar Erwin kepada wartawan, Senin (6/1).

Erwin menegaskan penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah saksi juga diperiksa secara maraton untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Saksi sudah ada 18 dimintai keterangan. Termasuk saksi tambahan hari ini (kemarin) dan istri korban," tuturnya.

Pihaknya berharap agar semua pihak mempercayakan penanganan kasus ini ke aparat kepolisian. Erwin meminta masyarakat tetap tenang.

"Kami memohon kerja sama kepada semua elemen, berikan informasi ke kami, dukung kami, percayakan ke kami. Polri akan bekerja secara maksimal dan profesional," jelasnya.

Pematang Siantar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematang Siantar menggelar peresmian green house, Senin (6/1) di area pertanian Lapas Pematang Siantar.

Dalam rilis, Selasa (7/1), Kegiatan diawali dengan diskusi ringan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar bidang serta membahas rencana-rencana kegiatan di tahun 2025.

Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali mengajak seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan saling berkolaborasi merealisasikan semua program yang akan direncanakan.

Pada kesempatan itu, seluruh jajaran turut diundang untuk melakukan penanaman bibit pertama sebagai simbol peresmian green house Lapas Pematang Siantar.

Green house merupakan program pembinaan kepribadian dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

Program ini katanya, menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya di bidang pertanian, mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana.

Ali pun berharap, dengan memulai sesuatu yang baik, bersama-sama melakukan penanaman bibit pertama di green house sebagai realisasi program ketahanan pangan nasional, tahun 2025 ini membawa keberkahan untuk semua.

Situs milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diretas dan menampilkan situs judi online pada Senin (6/1) kemarin.

"Senin, 6 Januari 2025, halaman depan Website YLBHI tidak dapat diakses publik. Gambar yang muncul adalah laman website situs judi online," kata Ketua YLBHI, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Kemudian, pada sore harinya, halaman depan situs YLBHI berubah tampilan menjadi poster informasi bahwa situs tersebut diblokir oleh Kominfo. Untuk sementara ini, situs YLBHI tidak bisa diakses karena dalam proses perbaikan.

Dalam catatan YLBHI, ini merupakan aksi peretasan yang ketiga sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dampak awal peretasan ini menyebabkan beberapa website LBH Kantor yang mengikuti domain YLBHI tidak juga dapat diakses, antara website LBH Manado, LBH Papua, LBH Palangkaraya dan Project Based Kalimantan Barat.

YLBHI menemukan pola bahwa peretasan ini berkaitan dengan laporan, kritik dan respons-respons YLBHI atas jalannya Pemerintahan. Sebab, dalam tiga bulan terakhir, YLBHI mempublikasikan siaran pers setiap minggu.

"Semuanya berpusat pada respons kami atas pelantikan Prabowo dan Gibran, situasi hukum dan HAM di 2024, kekerasan aparat kepolisian, penolakan kenaikan PPN 12 persen, dan yang paling baru di tahun 2025, serta terakhir adalah Pernyataan YLBHI bahwa Jokowi layak disebut Pemimpin korup, pelanggaran Hukum dan HAM terorganisir," tutur Isnur.

Disampaikan Isnur, tim YLBHI telah melakukan upaya pengecekan dan ditemukan bahwa backdoor ini berjumlah lebih dari satu. Tindakan pembersihan, kata dia, telah dilakukan dan website YLBHI beserta LBH kantor kembali pulih pada peretasan pertama.

Namun, setelah bulan Oktober tahun lalu, kejadian serupa terjadi kembali di pertengahan bulan Desember hingga yang terakhir, Senin pagi kemarin.

"Serangan terhadap website YLBHI semakin meningkat sejak Oktober 2024, mulai dari _DDoS, Brute Force, Malware_, hingga _SQL Injection_. Sejak itu juga, kami telah menambah lapis keamanan dalam sistem kami," tutur Isnur.

"Tetapi, kami tidak dapat menjamin keamanan 100% pasca kejadian tersebut. Selain serangan ini, kami juga menduga banyaknya traffic di website YLBHI berdampak pada angka serangan dan percobaan pengambilalihan akun," imbuhnya.

Lebih lanjut, YLBHI pun mengecam upaya peretasan pada situs mereka. Isnur menyebut upaya peretasan, doxing, pengambilalihan akun atas serangan digital lainnya kepada masyarakat sipil adalah upaya pembungkaman pada suara kritis warga serta ancaman pada perjuangan publik untuk demokrasi, HAM dan keadilan di Indonesia yang tidak boleh didiamkan.

"YLBHI menegaskan upaya pembungkaman ini tidak akan membuat takut dan tidak akan menghentikan upaya YLBHI untuk terus berjuang untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Prinsip Rule of Law," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bakal ada perubahan terhadap Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang presidential threshold. Perubahan ini diperlukan setelah dibatalkan pasal ambang batas dalam UU Pemilu itu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyebut saat ini menteri-menteri terkait masih membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait presidential threshold akan dilaksanakan. "Dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat," kata Yusril dalam keterangan pers pada Selasa (7/1/2025).

Yusril melanjutkan pemerintah dan DPR akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak. Termasuk dari partai politik peserta pemilu dan partai politik non peserta pemilu, para akademisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaimana sebaiknya kita merumuskan satu norma baru pengganti pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan-rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan pula sesuai dengan lima rekayasa konstitusional atau "constitutional engineering" dalam pertimbangan hukum putusan MK," kata Yusril.

Yusril menyebut presidential threshold sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada. Ini jika menggunakan tafsir tematik dan sistematik dengan cara menghubungkan pasal-pasal pemilu dalam Pasal 22E UUD 45 dan pasal pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A.

Tetapi, Yusril menyebut disitulah ada rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Rekayasa itu sebelumnya dibenarkan MK dengan alasan untuk 'memperkuat sistem presidensial'. Namun Putusan MK No 62/PUU-XII/2024 justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke 33 MK mengabulkannya". Jadi ada 'qaul qadim' atau pendapat lama dan 'qaul jadid' atau pendapat baru di MK," kata Yusril.

Mungkinkah DPR masukkan lagi ambang batas?

Pontianak (ANTARA) - Kepala Rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Putussibau Efendi Johan mengatakan penghuni Rutan Putussibau saat ini melebihi kapasitas daya tampung dengan jumlah warga binaan mencapai 196 orang.

"Idealnya Rutan Putussibau hanya bisa menampung 150 orang penghuni, dengan jumlah warga binaan saat ini sudah over kapasitas," kata Efendi Johan, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.

Johan menyampaikan dengan semakin bertambahnya warga binaan saat ini sudah saatnya Rutan Putussibau memiliki lahan dan bangunan baru untuk memaksimalkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

Ia mengatakan kondisi Rutan Putussibau sekarang ini memiliki keterbatasan lahan atau lokasi.

Di sisi lain, bangunan Rutan Putussibau yang letaknya tidak jauh dari Bandara Pangsuma tidak memungkinkan untuk dibangun bertingkat.

"Memang solusinya mesti ada lokasi dan bangunan baru dan itu sudah kami koordinasikan dengan sejumlah pihak, tinggal menunggu realisasi baik tindak lanjut maupun kebijakan pusat," jelas Johan.

Johan menyebutkan jumlah penghuni Rutan Putussibau sebanyak 196 orang, terdiri dari narapidana laki-laki sebanyak 123 orang, perempuan sebanyak empat orang.

Sedangkan, jumlah tahanan sebanyak 69 orang terdiri dari laki-laki 66 orang dan perempuan tiga orang dan tahanan titipan Polres Kapuas Hulu sebanyak 23 orang.

Ia menjelaskan dari jumlah tersebut didominasi tindak pidana narkoba yaitu sebanyak 88 orang, perlindungan anak sebanyak 30 orang, pencurian 10 orang, pidana umum sebanyak 68 orang, pidana seumur hidup sebanyak tiga orang dan warga negara asing sebanyak dua orang.

"Warga binaan di Rutan Putussibau ini didominasi oleh kasus narkoba," katanya.

Johan memastikan meskipun over kapasitas, pihaknya memastikan kesehatan warga binaan terjamin terutama untuk kebersihan ruangan tempat tidur.

"Kami menyesuaikan kondisi kamar terutama untuk kapasitas di dalam, namun yang jelas kami tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan warga binaan," jelas Johan.

Meskipun demikian, Johan juga menegaskan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pelanggaran di dalam rutan itu sendiri.

"Kami selalu imbau warga binaan untuk mentaati semua aturan, jika ada yang melakukan pelanggaran kami tidak segan-segan melakukan tindakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku," tegas Johan.

IDXChannel - Kementerian Hukum (Kemenkum) masih menunggu data puluhan ribu narapidana (napi) yang akan mendapat amnesti.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, data puluhan ribu napi itu bisa diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam waktu dekat.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Dia menambahkan, Kementerian Hukum tak bisa menindaklanjuti usulan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto bila tak ada daftar narapidana yang didata oleh Kementerian Imipas.

Dia menyebut, Menteri Imipas Agus Andrianto akan memberikan data napi yang mendapat amnesti dalam waktu dekat.

"Karena tentu Kementerian Hukum tidak bisa meneruskan apa-apa kalau tidak ada basis datanya dari Kementerian Imipas. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," kata Supratman.

"Mungkin ya, proses asesmennya lebih ketat sehingga itu yang membuat sedikit lebih lama daripada yang kita perkirakan," katanya.

Supratman melanjutkan, pihaknya tak mematok target agar data napir yang mendapat amnesti itu rampung. Menurutnya, langkah pendataan itu tergantung dari Kementerian Imipas.

"Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas. Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," kata dia.

Supratman pun menyatakan, pihaknya akan membuka napi penerima amnesti bila sudah ada data dari Kementerian Imipas.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian IMIPAS datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) kini semakin mudah diakses. Transformasi digital menjadikan situs resmi Kemenkum https://kemenkum.go.id/ sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital, karenanya masyarakat jadi lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.

“Saya harap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses, serta keamanannya terjamin,” ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (7/1/2025).

Menkum menjelaskan peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan sejumlah satuan kerja Kemenkum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-undangan (PP). Semua pelayanan tersebut ditargetkan akan berbasis digital paling lambat di tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman di acara peluncuran transformasi digital Kemenkum.

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum tengah mengembangkan portal satu data Kemenkum sebagai media penyebarluasan data kepada kementerian lainnya, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” kata Menkum.

Supratman mengatakan transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas yang turut dicanangkan di momen yang sama. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.

“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” tutup Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh beserta jajaran pegawai mengikuti secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih menunggu data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengaaku akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut karena Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia menuturkan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini berjanji akan membuka data narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengurangi populasi tahanan di pusat penahanan Teluk Guantanamo di Kuba hingga hampir separuhnya. Otoritas AS telah mengirimkan 11 tahanan Guantanamo di antaranya ke Oman.

Militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/1/2025), menyebut saat ini hanya tersisa 15 tahanan di Guantanamo usai pengiriman 11 tahanan ke Oman tersebut.

Pengurangan jumlah tahanan Guantanamo ini dilakukan menyusul dorongan besar-besaran untuk menutup fasilitas itu oleh pemerintahan Biden pada hari-hari terakhir masa jabatannya.

Pusat tahanan Guantanamo pertama kali dibuka pada 11 Januari 2002 oleh George W Bush yang menjabat Presiden AS saat itu. Pusat tahanan ini digunakan untuk menahan para tersangka terorisme dan "para kombatan musuh ilegal" selama "Perang Melawan Teror" AS setelah serangan 11 September 2011 di New York dan Washington DC.

Menurut data Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Pusat Tahanan Teluk Guantanamo pernah menampung sebanyak 680 tahanan pada puncak masa penahanan tahun 2003 lalu.

Pemindahan 11 tahanan Guantanamo, yang semuanya berasal dari Yaman, menjadikan tahanan yang ada di kompleks pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba kini menampung tahanan yang lebih sedikit dibandingkan ketika pusat tahanan itu dibuka dengan kedatangan para tahanan dari Afghanistan.

"Amerika Serikat mengapresiasi kesediaan pemerintah Oman dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Teluk Guantanamo," sebut militer AS dalam pernyataannya.

Pentagon menyebutkan nama 11 tahanan yang dipindahkan ke Oman tersebut, yakni Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Alwi, Khalid Ahmed Qassim, Suhayl Abdul Anam al Sharabi, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash, Sharqawi Abdu Ali Al Hajj, dan Abd Al-Salam Al-Hilah.

Dari 15 tahanan yang tersisa di Guantanamo, Pentagon menyebut tiga tahanan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan jumlah yang sama memenuhi syarat untuk kasusnya ditinjau oleh dewan peninjau berkala. Sisanya telah didakwa atau dihukum atas kejahatan perang.

Fasilitas di Teluk Guantanamo itu sudah sejak lama dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para advokat hukum untuk potensi pelanggaran HAM internasional dan kondisi di pusat tahanan tersebut.