PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Kepala Lapas Kelas IIB Sampit Meldy Putera dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Sampit Tamrin Simamora dinonaktifkan imbas terendusnya dugaan pengendalian narkoba dan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lapas setempat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penonaktifan tersebut dilakukan usai terbit surat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-SA.05.02.01 perihal Permintaan Tim Pemeriksa pada 6 Januari 2025 lalu.

Dalam surat tersebut, diterangkan bahwa usai adanya berita viral terkait dugaan penggunaan narkoba dan pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sampit, tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta Kepala Lapas Kelas IIB Sampit Meldy Putera dan Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Sampit Tamrin Simamora.

“Dalam rangka memudahkan tim Inspektorat melakukan pemeriksaan, maka kedua pegawai dimaksud dibebastugaskan sementara dan ditempatkan di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalteng,” menurut keterangan sebagaimana dikutip dari surat itu.

Surat tersebut bersifat sangat segera dan ditandatangani langsung oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Y Ambeg Paramarta, secara elektronik.

Saat dikonfirmasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalteng, Tri Saptono, membenarkan bahwa kedua pimpinan Lapas Sampit itu dinonaktifkan imbas kasus dugaan pungli dan adanya penyalahgunaan narkoba dari lapas, sebagaimana tertera dalam surat tersebut.

“Benar, Mas,” ucap Tri membenarkan, saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Selasa (7/1/2025).

Ditanya lebih lanjut perihal sampai kapan penonaktifan dua pejabat itu akan berakhir dan kapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kedua pejabat, Tri tidak memberikan jawaban pasti.

“Sampai kapannya menunggu pemerintah pusat. Kapan pemeriksaannya juga masih menunggu, secepatnya,” pungkas Tri.

Kepala Lapas Kelas IIB Sampit, Meldy Putera, juga membenarkan isi surat tersebut.

Dirinya bakal diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal dugaan adanya pungli dan narkoba di lapas yang ia pimpin itu.

“Ya, benar, itu aja, Pak,” ujar Meldy ketika dikonfirmasi dari Palangka Raya, Selasa.

Perihal kapan dirinya bakal diperiksa dan kapan status penonaktifannya akan berhenti, Meldy mengaku bahwa dirinya juga tidak mengetahui hal itu.

“Enggak tahu, enggak ada, Pak,” tulis Meldy melalui pesan singkat.

Diminta penjelasan perihal dugaan penggunaan narkoba serta adanya pungli dari dalam lapas yang dia pimpin, Meldy masih enggan memberikan penjelasan sampai dia diperiksa oleh tim inspektorat nantinya.

“Nanti aja, usai saya diperiksa aja,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang menghapuskan presidential threshold harus ditaati oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perumusan norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu.

Yusril mengatakan, memang menjadi kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk mengubah Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut mengatur soal syarat minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional bagi partai politik (parpol) maupun gabungan parpol dalam pengusungan capres-cawapres untuk pilpres sebelum dibatalkan melalui putusan MK 62/2024.

“Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari DPR,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kata Yusril, dalam perevisian pasal presidential threshold tersebut, pemerintah saat ini dalam posisi tunduk dan patuh terhadap putusan MK. “Apapun putusan yang diambil oleh mahkamah (MK), pemerintah patuh, dan kita tahu putusan MK adalah final dan binding, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan,” begitu ujar Yusril.

Namun, guru besar hukum tata negara (HTN) itu mengatakan, dalam konstelasi maupun perdebatan politik di DPR untuk perevisian Pasal 222 UU Pemilu, bisa saja ada usaha-usaha agar presidential threshold tetap ada meskipun MK sudah menghapuskan. Akan tetapi Yusril meyakini, jika syarat ambang batas minimal pencapresan tersebut kembali dimunculkan dan disahkan dalam UU Pemilu yang baru oleh DPR, maka risiko pembatalan oleh MK pun kembali muncul.

Karena itu menurut Yusril, usaha politik untuk tetap mempertahankan ataupun menghidupkan kembali sistem presidential threshold dalam perevisian UU Pemilu akan sia-sia. “Setiap keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK, bisa-bisa saja disahkan oleh DPR,” kata Yusril.

“Jika pembatasan (presidential threshold) itu kembali muncul, maka MK akan membatalkannya. Kalau ada pihak-pihak yang kembali mengajukan pengujian kepada MK, saya dapat membayangkan atau meramalkan bahwa kemungkinan besar MK akan membatalkan kembali norma UU yang mengandung presidential threshold itu,” sambung Yusril.

Sebagai Menko, kata Yusril, dirinya bersama-sama menteri di bawah koordinasinya, dan juga menteri-menteri terkait kepemiluan sedang melakukan konsolidasi untuk membahas tentang perubahan UU Pemilu pascaputusan MK 62/2024 tersebut.

JAKARTA - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi 4 Warga Negara China berinisial XH, WW, WCX, dan ZY. Keempatnya terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu.

Deportasi keempatnya dilakukan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terungkapnya kasus ini berawal saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Operasi itu dipimpin langsung Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Widya Anusa Brata. ?Saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian XH, WW, WCX, dan ZY ditemukan tengah bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu pada sebuah tempat pijat dan SPA dan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal,? katanya, Selasa (7/1/2025).

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui keempatnya merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan mengamankan keempatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

?Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap XH, WW, WCX, dan ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, diketahui keempatnya telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya,? ujarnya.

Sebagai pemegang Visa on Arrial, keemptnya berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Selain dikenakan Tindakan berupa deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

?Operasi ini merupakan instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara,? ucapnya.

mereka kedapatan sedang bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja tanpa izin sebagai terapis hingga pemandu lagu di tempat pijat dan spa di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

"Empat WNA wanita ini berinisial XH, WW, WCX, dan ZY dideportasi melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keempat wanita itu terjaring saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading.

"Mereka kedapatan sedang bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu dan terjadi pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Ia menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan diketahui XH, WW, WCX, dan ZY merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan menangkap keempatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Keempat orang ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya," kata dia.

Selain itu wanita berinisial XH, WW, WCX, dan ZY sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai Terapis dan Pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

"Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, keempat pelaku juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Nakatani Gen melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya mengenai tantangan global terhadap ancaman terorisme, hingga penanggulangan bencana alam.

"Ada beberapa isu yang memang tadi disampaikan tantangan global yang dihadapi di kawasan seperti misalnya terorisme, penanggulangan bencana yang memang secara konkret sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang," kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Dia menambahkan, pertemuan tersebut turut membahas kerja sama, dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki Indonesia maupun Jepang.

"Kurang lebih ada empat pilar tadi yang menjadi empat pokok dari pembicaraan. Pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi. Kedua terkait kerjasama di level satuan. Ketiga ini terkait dengan penguatan pertukaran personil dan komunikasi. Terakhir adalah promosi kerjasama peralatan militer," kata dia.

Frega menjelaskan, pertemuan yang digelar secara tertutup selama dua jam di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu, juga menyinggung soal situasi terkini di Laut China Selatan (LCS).

Menurutnya, baik Indonesia dan Jepang telah sepakat bahwa pendekatan multilateral, dan pendekatan bilateral akan terus digunakan oleh kedua negara.

"Untuk upaya-upaya konstruktif membangun perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik," kata dia.

"Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika, yang memang tidak bisa dihindari tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, UNCLOS," katanya.

Frega melanjutkan, yang paling penting adalah Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia pun tetap menjaga.

"Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang. Kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sandi Butar Butar, Deolipa Yumara, menilai keputusan Dinas Damkar Kota Depok yang tidak memperpanjang kontrak kerja kliennya dipengaruhi oleh ketidaksukaan personal.

Ia berpendapat, tindakan ini merupakan buntut Sandi yang berani membongkar kasus-kasus korupsi di lingkungan Dinas Damkar.

“Pemberhentian (kontrak kerja) Sandi ini saya rasa unsur kebencian dari satu orang, satu kelompok, atau beberapa orang yang dirugikan atas tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar,” ungkap Deolipa saat ditemui di Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

Deolipa menekankan bahwa situasi ini melibatkan ketidaksukaan secara personal terhadap Sandi.

terlebih, Sandi memiliki rekam jejak kerja yang baik dan tidak pernah absen, berbeda dengan dua personel Damkar lainnya yang juga tidak diperpanjang kontraknya karena indisipliner.

“Rasanya ada tiga orang personel yang diberhentikan dan salah satunya Sandi. Dua lainnya indisipliner karena jarang masuk, sedangkan Sandi masuk terus dan berguna bagi masyarakat Kota Depok dan Indonesia,” jelas Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa mengkritik keputusan Dinas Damkar yang menilai kinerja Sandi setelah hampir 10 tahun bekerja sebagai tidak memuaskan.

Ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan yang tidak berdasar.

“Ini sudah ngawur. Sudah 10 tahun baru dievaluasi bilang enggak baik, padahal selama 10 tahun kerjanya bagus,” tegas Deolipa.

Sebagai tindak lanjut, Deolipa dan kliennya berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap Dinas Damkar atas tindakan yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

Dinas Damkar Depok secara resmi tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi, yang tercantum dalam Surat Keterangan Kerja pada Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja, dengan masa kerja dari 10 November 2015 hingga 31 Desember 2024.

“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” demikian isi surat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.

Jakarta -

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Revisi KUHAP sebenarnya telah lama digaungkan oleh sejumlah pihak, bahkan sempat masuk Prolegnas Jangka Menengah periode 2020-2024. Namun, pembahasan revisi KUHAP selalu terbentur dengan berbagai kepentingan. Menurut Anggota Komisi XIII DPR Yasonna H. Laoly, mandeknya pembahasan revisi KUHAP dikarenakan adanya perebutan kavling kewenangan antara lembaga penegak hukum. Pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM ini dapat diamini, mengingat dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, hukum pidana merupakan pranata hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan erat kaitannya dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Adanya KUHAP itu sendiri ditujukan sebagai bentuk perlindungan hak-hak pelaku kejahatan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jika formulasi KUHAP tidak sejalan dengan tujuan tersebut, maka penegakan hukum pidana akan berpotensi menyimpangi hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, rentetan permasalahan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, ke mana seharusnya arah revisi KUHAP?

Sejumlah Isu Penting

Jika diamati secara parsial, KUHAP memiliki banyak ketentuan yang telah usang dan tidak sesuai dengan aktualisasi kepentingan penegakan hukum pidana. Sebagai misal pada persoalan pengaturan kerangka berpikir KUHAP. Perlindungan hak tersangka atau terdakwa—yang merupakan prinsip utama dalam KUHAP—seringkali tidak dapat diakses secara optimal. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena pengaturan dalam KUHAP yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang dominan dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Hal ini kemudian dikerucutkan dengan masih mengakarnya pemahaman "pidana" sebagai "kesengsaraan" secara mutlak, sehingga tersangka/terdakwa seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi.

Kemudian, berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Prinsip ini mempertegas independensi lembaga penegak hukum atas kewenenangannya masing-masing dalam lanskap sistem peradilan pidana yang terpadu. Dengan prinsip diferensiasi fungsional, Kejaksaan tidak lagi memiliki fungsi pengendalian perkara sejak awal penyidikan (dominus itis). Akibatnya, pada tahap pra penuntutan, perkara tak jarang terombang ambing dari Kejaksaan ke penyidik sebab berkas dinyatakan belum lengkap. Terlebih lagi—karena nihilnya pengendalian perkara oleh jaksa—penuntutan terpaksa dilaksanakan meskipun terdapat rekayasa pada tahap penyidikan. Tentunya, potret permasalahan ini kontras dengan cita-cita sistem peradilan pidana yang terpadu.

Adapun selanjutnya berkaitan dengan penggunaan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan korupsi. Praktik OTT yang biasa dilakukan oleh KPK diketahui tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam KUHAP. Kondisi yang demikian tentu berpengaruh pada pelaksanaan OTT. Padahal, OTT merupakan metode yang ampuh untuk menjegal koruptor, khususnya dalam perkara suap. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP sebenarnya sudah tidak akomodatif terhadap perkembangan metode kejahatan dan kepentingan penegakan hukum pidana kekinian.

Agenda Revisi

Dengan sejumlah isu yang dipaparkan di atas, maka dapat diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, agenda revisi harus mempertegas prinsip HAM dalam KUHAP. Penegasan prinsip HAM dalam KUHAP akan membuat sistem pemidanaan jauh lebih fokus pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dapat meminimalisir perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka/terdakwa. Kedua, memperluas mekanisme komplain terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Praperadilan yang telah ada selama ini nyatanya harus dibarengi dengan mekanisme lain agar dapat memperkuat posisi hak tersangka/terdakwa.

Ketiga, harus ada evaluasi terhadap penerapan prinsip diferensiasi fungsional. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam KUHAP adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun, alih-alih ingin merealisasikan tujuan tersebut, penerapan prinsip diferensiasi fungsional justru mengotak-ngotakkan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengevaluasi penerapan prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHAP selama ini.

Keempat, KUHAP harus mengakomodir secara tegas metode penegakan hukum pidana kekinian seperti OTT. Dengan kejahatan yang semakin canggih, tentu diperlukan metode yang sesuai untuk memerangi kejahatan tersebut. Katakanlah dalam kasus korupsi, OTT menjadi metode yang cukup tangguh untuk menangkap koruptor. Jika metode seperti OTT tidak diakomodasi secara tegas dalam KUHAP, maka akan terjadi multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri.

Pada akhirnya, perubahan dan perbaikan KUHAP memang sangat penting dilakukan saat ini. Banyak ketentuan dalam KUHAP yang nyatanya sudah tidak sejalan dengan aktualisasi penegakan hukum pidana. Namun yang perlu diperhatikan, untuk merevisi ketentuan dalam KUHAP harus dibarengi dengan pertimbangan yang sangat cermat dan matang. Jangan sampai produk hukum yang dihasilkan justru menabrak ketentuan yang ada dalam KUHP dan aturan lainnya, serta menerobos agenda reformasi hukum dan HAM yang sedang digalakkan di Indonesia.

Wahyu Nugrohopegiat Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)

Jakarta -

Menteri Hukum Suptraman Andi Agtas mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan membuka data para narapidana yang mendapatkan amnesti. Hal tersebut dilakukan agar publik bisa mengetahuinya dan memberikan kontrol.

"Nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Saat ini pihaknya tengah menunggu data tersebut. Andi mengatakan yang berhak melakukan peninjauan adalah Kemen Imipas.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya, ya. Mudah-mudahan minggu depan. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak itu kan Kementerian Imipas," ujar Andi.

Andi mengaku telah berkomunikasi dengan Kemen Imipas terkait penyerahan daftar narapidana yang akan menerima amnesti. Setelah daftar itu diterima, Menteri Hukum akan menyerahkan kepada Presiden.

"Hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," ujar Andi.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

Dia mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

(aud/aud)

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan MK tersebut membuka lebar kandidat capres dan cawapres pada Pilpres 2029 mendatang.

Namun Supratman berpendapat, pasangan capres dan cawapres tetap membutuhkan dukungan kuat dari Parlemen.

"Kalau itu sudah pasti (harus dapat dukungan kuat dari Parlemen). Pasti semua calon presiden ataupun presiden menginginkan dukungan yang kuat kepada parlemen," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Kumham, Imipras, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Supratman mengatakan, dukungan kuat dari Parlemen itu dibutuhkan pasangan capres dan cawapres karena program, regulasi, dan pembiayaan akan disetujui bersama DPR.

"Karena kalau tidak, maka tentu program-programnya, baik itu menyangkut soal pembiayaan, karena kan APBN kita disetujui bersama-sama dengan DPR, termasuk regulasi dalam bentuk undang-undang. Karena itu, dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan," ujarnya.

Supratman pun memastikan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) nantinya berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, sudah meminta Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) untuk mengkaji putusan MK tersebut untuk segera dibahas bersama DPR RI.

"Yang satu, tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," ucap dia.

Diberitakan, MK memberikan lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Kamis (2/1/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal yaitu:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.
4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Nakatani Gen bertemu pada Selasa (7/1/2025) di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta.

Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut, dalam pertemuan itu tidak dibahas secara spesifik mengenai penguatan siber antar kedua negara.

"Siber (cyber) prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama. Memang tidak secara spesifik disebutkan siber," kata Brigjen Frega ditemui di Gedung Kemenhan usai pertemuan, Selasa.

Frega kemudian menjelaskan bahwa kedua Menhan membahas mengenai tantangan global yang dihadapi bersama. Di antaranya, terorisme hingga penanggulangan bencana di kawasan.

"Memang secara konkret (kerja sama menghadapi tantangan global) sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang," ujarya.

Selain itu, dalam pertemuan juga disinggung mengenai pembaruan informasi atau update situasi di Laut China Selatan (LCS).

Kedua Menhan, menurut Frega, sepakat menyampaikan bahwa pendekatan multilateral dan bilateral akan terus digunakan Indonesia-Jepang demi tercapainya perdamaian stabilitas di kawasan.

"Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika, yang memang tidak bisa dihindari tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, UNCLOS," katanya.

"Dan yang paling penting adalah Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga kita pun juga tetap menjaga. Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang. Kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, pertemuan Menhan RI dan Jepang berlangsung sekitar dua jam di Gedung Kemenhan.

Pertemuan itu berlangsung tertutup usai upacara penyambutan digelar terbuka di halaman Gedung Kemenhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman menyatakan, data narapidana tersebut dibuka ke muka publik agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kendati demikian, Supratman masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi).

Ia akan berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imigrasi soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi," ujar Supratman.

Supratman menambahkan, tidak ada target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, karena Kementerian Imigrasi yang bertugas melakukan asesmen.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan menyerahkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.