Simeulue (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Simeulue mengatakan tingkat kesadaran hukum di kabupaten kepulauan tersebut meningkat selama 2024.

"Tingkat kesadaran hukum di Simeulue meningkat mencapai 60 persen selama 2024 ini. Sementara tahun sebelumnya kesadaran hukum di bawah angka tersebut," kata Kepala Kejaksaan Simeulue Yuriswandi di Simeulue, Selasa.

Meningkatnya kesadaran hukum tersebut karena kerja keras tim Kejaksaan Negeri Simeulue yang secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Bukti keberhasilan yang dicapai dari sosialisasi tersebut yakni dua pelajar sekolah menengah atas asal Kabupaten Simeulue terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 se Provinsi Aceh," kata Yuriswandi.

Selain itu, kata Yuriswandi, Kejaksaan Negeri Simeulue juga melakukan sosialisasi serta pendampingan hukum dengan program jaksa garda desa ke desa-desa yang ada di sepuluh kecamatan.

Baca: Kejari Simeulue musnahkan barang bukti narkotika

Kegiatan itu bertujuan untuk melakukan pencegahan dilakukannya pelanggaran hukum oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan dana desa yang setiap tahun dikucurkan pemerintah.

"Selama 2024, kami melakukan sosialisasi hukum disertai pendampingan di 47 dari 138 desa di Simeulue. Ke depan sosialisasi hukum ke desa ini akan terus dilakukan, sehingga diharapkan kesadaran hukum bisa lebih baik dan pembangunan dan pendapatan desa di Simeulue bisa meningkat," kata Yuriswandi.

Meski demikian kata Yuriswandi, ada beberapa kasus tertentu yang ditangani Kejaksaan Negeri Simeulue mengalami peningkatan seperti kasus asusila dan juga perjudian.

"Untuk kasus asusila dan perjudian meningkat. Pada 2023 sebanyak 11 kasus, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 19 kasus. Saya berharap tahun 2025 ini kasus-kasus seperti ini bisa berkurang," ucap Yuriswandi.

Baca: Tidak loyal dan patuh, Pj Bupati Simeulue copot Camat Teupah Selatan

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melakukan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto , di Jalan Asri 7 Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan flashdisk dan sebuah buku.

Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Johanes Tobing mengatakan, adapun buku yang diamankan KPK, merupakan milik ajudan Hasto, Kusnadi.

"Hari ini kami kami mencoba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan karena jam 15.00 WIB, tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeladahan ke rumah Pak Sekjen," kata Johanes usai penggeledahan, Selasa (7/1/2025).

"Engga ada, cuma dapat itu, apa dapat, satu flashdisk sama satu buku kecil tulisannya Mas Kusnadi," ucapnya.

Johannes menyebut isi dari flashdisk yang dinamakan juga telah dilihat secara langsung. Menurut tim penyidik, flashdisk itu diperlukan dalam rangka penyidikan.

"Tentu dong, kan semua yang dibuka digeledah mereka (tim penyidik KPK) sita kami saksikan semua. Ya menurut mereka ada ya kita sejauh ini engga tahu isinya, menurut mereka," tuturnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan sekitar pukul 18.18 WIB. Tampak tim penyidikan membawa satu koper berwarna hitam.

Koper itu lantas ditaruh oleh tim penyidik pada bagian belakang mobil Kijang Innova bernomor polisi B 2137 UIC. Selanjutnya tim penyidik pergi meninggalkan lokasi kompleks rumah Hasto. Tak hanya, rumah Hasto yang digeledah, tim juga sempat menyasar mobil Hasto yang terparkir di garasi rumah.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menyatakan jumlah penerbitan paspor terhitung sejak Januari-Desember 2024 sebanyak 2.762 paspor atau melampaui target 1.400 paspor.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Selasa, mengatakan penerbitan paspor sepanjang 2024 terdiri atas 1.227 paspor biasa dan 1.535 paspor elektronik.

"Kalau dibanding realisasi penerbitan tahun 2023 sebanyak 2.781 paspor, maka terjadi penurunan 0,34 persen," ujar Iman Teguh.

Pihaknya, kata dia, terus menyosialisasikan keunggulan paspor elektronik bagi masyarakat di lima kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak.

Adapun keunggulan paspor elektronik antara lain, autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke Jepang.

"Masyarakat yang punya paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun silahkan dipergunakan, tapi ke depannya kami prioritaskan paspor elektronik," ujarnya.

Ia menyebut Imigrasi Manokwari juga melakukan perpanjangan 28 izin tinggal kunjungan (ITK), penerbitan dan perpanjangan 182 izin tinggal terbatas (ITAS), dan penerbitan 3 izin tinggal tetap (ITAP).

Perpanjangan ITK mengalami penurunan 69,57 persen dibanding tahun 2023 sebanyak 92 ITK, sama halnya dengan ITAS yang juga mengalami penurunan 64,17 persen (tahun 2023 ada 508 ITAS).

"Kalau penerbitan dokumen ITAP sama dengan tahun sebelumnya. Total pemegang ITAS aktif ada 99 orang, dan ITAP 22 orang," ucap Iman Teguh.

Menurut dia, ada 16 program layanan inovasi yang diluncurkan selama tahun 2024 dalam memudahkan masyarakat di lima kabupaten untuk mengajukan permohonan maupun penerbitan paspor.

Program dimaksud antara lain, yaitu program Si Maleo (siap melayani lewat mobile), Jajan Papeda (jelajah layanan paspor pergi desa), eazy passport, Lantatur (layanan tanpa turun), layanan Pigi HAJI (pelayanan imigrasi go invite haji), dan lainnya.

"Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengurusan dokumen keimigrasian Rp2,06 miliar atau 112 persen dari target Rp1,84 miliar," kata Iman Teguh.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menyebut ada tujuh warga negara asing (WNA) yang diberikan sanksi administratif keimigrasian berupa deportasi selama tahun 2024.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Selasa, mengatakan WNA yang dideportasi terdiri atas lima WNA asal China dan dua WNA asal Belanda.

Tindakan pendeportasian dipengaruhi oleh ketujuh WNA tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Ada tujuh tindakan pendeportasian WNA yang diterbitkan sepanjang tahun 2024," kata Iman.

Ia menjelaskan dua WNA asal Belanda dideportasi pada 16 Februari 2024, diikuti dua WNA China pada 18 Maret 2024, dan tiga WNA China pada 25 September 2024.

Menurut dia, WNA Belanda terbukti melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan dokumen izin tinggal saat Pemilu 2024, sedangkan lima WNA China diduga terlibat aktivitas penambangan ilegal.

"Dua WNA Belanda melakukan peliputan saat Pemilu 2024 di Manokwari. Mereka masuk sampai dalam tempat pemungutan suara, harusnya mereka pakai izin khusus," ujarnya.

Lima WNA asal China, kata dia, diamankan di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebanyak dua orang dan tiga orang lainnya diamankan di Kabupaten Teluk Wondama oleh pihak kepolisian setempat.

Tindakan yang diberikan kepada lima WNA asal China itu, kata dia, tidak hanya deportasi, melainkan penangkalan sehingga tidak diperkenankan melakukan perjalanan kembali ke wilayah Indonesia.

"Jadi, dua orang diamankan di Manokwari dan tiga orang lainnya diamankan oleh Polres Teluk Wondama yang kemudian kami proses," ujar Iman.

Ia menyebut Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terus mengoptimalkan pengawasan terhadap semua kegiatan orang asing agar tidak melanggar ketentuan dokumen keimigrasian.

Pengawasan itu menyasar lima kabupaten sebagai wilayah kerja, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

"Optimalisasi pengawasan orang asing juga membutuhkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti TNI dan Polri," ucap Iman Teguh.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sabang, Provinsi Aceh melayani permohonan penerbitan paspor pada hari libur atau layanan paspor simpatik selama Januari 2025, guna mempermudah layanan bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke 75.

“Pelaksanaan paspor simpatik ini dilaksanakan hari Sabtu, di setiap pekan selama Januari ini,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Selasa.

Ia menjelaskan layanan paspor simpatik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus paspor baru dan penggantian paspor di hari libur, sehingga masyarakat dapat mengurus paspor tanpa khawatir mengganggu waktu kerjanya.

Layanan ini menyasar masyarakat yang tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi Sabang untuk menerima layanan keimigrasian berupa paspor pada hari kerja, maka dapat memanfaatkan hari libur akhir pekan.

“Jadi kami memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak ada waktu di hari kerja, dapat memperoleh layanan keimigrasian di hari Sabtu melalui paspor simpatik,” ujarnya.

Baca: Imigrasi Sabang terbitkan 3.501 paspor selama 2024

Layanan paspor simpatik ini berlangsung setiap Sabtu selama Januari 2025 mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB di Kantor Imigrasi Sabang. Ke depan, pihaknya juga berencana untuk mempertahankan program ini terus berlanjut, minimal dapat digelar sebulan sekali.

“Kami berencana program ini akan kami pertahankan minimal satu bulan sekali, demi mewujudkan cita-cita kami dalam memudahkan masyarakat khususnya bagi pekerja yang terbentur karena sibuknya atau padatnya pekerjaan di kantor,” ujarnya.

Melalui layanan ini, pemohon tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor, cukup datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan yang asli yaitu e-KTP, kartu keluarga, akta lahir atau Ijazah, buku nikah serta paspor lama apabila sudah pernah memiliki paspor.

Kemudian, petugas akan melakukan pemeriksaan berkas, pengambilan foto, sidik jari dan wawancara, apabila memenuhi syarat dan ketentuan pemohon bisa mendapatkan paspor tiga hari kerja kemudian.

Menurut Muchsin, Imigrasi Sabang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layanan paspor simpatik ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan paspor serta meningkatkan kualitas pelayanan kami.

“Tersedia 10 kuota permohonan per hari, kepada masyarakat silahkan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Baca: Imigrasi Banda Aceh deportasi WN Swiss karena kelebihan izin tinggal

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

"Terlalu naif untuk disebut oknum karena kejadian represif oleh aparat kepolisian seperti ini nampaknya terus berulang," kata inisiator petisi.

"Kejadian-kejadian ini pun mencerminkan kegagalan sistemik instansi Polri dalam prosedur penggunaan senjata api dan pola pikir aparat yang cenderung represif," lanjutnya.

Berikut link petisi #ReformasiPolri yang berjudul Saatnya REFORMASI POLRI Menyeluruh!:

• Link petisi #ReformasiPolri

Tanggapan Kompolnas

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menuturkan, pimpinan Polri tidak menoleransi anggota polisi yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau bertindak pidana.

Menurutnya, anggota Polri yang melanggar akan dikenai sanksi, salah satunya berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

"Apabila maksud petisi tersebut (ingin) menindak tegas polisi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan, hal tersebut telah dilakukan Polri dan kami pastikan akan dilakukan dengan tidak pandang bulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Yusuf tidak memungkiri pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dapat terjadi kapan pun, seperti halnya pada institusi lain.

Kompolnas sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja dan integritas Polri menekankan, institusi aparat tak hanya bekerja untuk menyatakan bersalah dan menindak tegas pelanggar hukum.

Polri juga harus menekankan upaya pencegahan pelanggaran dengan melakukan pembinaan integritas dan konsep diri sebagai polisi yang melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, serta menegakan hukum berkeadilan.

"Lebih utama lagi optimalisasi berfungsinya pengawasan melekat oleh pimpinan dalam setiap tingkatan dan satuan-satuan fungsi kepada anggotanya," lanjut dia.

Terkait dengan reformasi Polri, Kompolnas mendorong dan memastikan dilakukan akselerasi reformasi kultur kepolisian.

Sebab, Yusuf menilai saat ini kultur kepolisian Indonesia masih kurang maksimal.

"Kultur melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati HAM (masih kurang mewujud)," imbuhnya.

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

SUMUT - Wujudkan ketahanan pangan , Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali meresmikan green house. Peresmian tersebut dilakukan di Area Pertanian Lapas Pematang Siantar pada Senin, 6 Januari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Sukarno Ali bersama jajarannya membahas rencana-rencana kegiatan di 2025. Ali juga mengajak seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan saling berkolaborasi merealisasikan semua program yang direncanakan.

Green house merupakan program pembinaan kepribadian dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendukung ketahanan pangan. Seluruh jajaran tampak begitu antusias dalam kegiatan penanaman bibit pertama tersebut.

"Semoga Tahun Baru membawa keberkahan buat kita semua. Hari ini kita memulai sesuatu yang baik, yaitu bersama-sama melakukan penanaman bibit pertama di green house sebagai realisasi program ketahanan pangan nasional," ujar Ali, Selasa (7/1/2025).

Program ini menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP, khususnya di bidang pertanian, agar mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam pertemuan tersebut, seluruh jajaran berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja.

?Mudah-mudahan langkah yang baik ini bisa diteruskan sehingga Lapas Pematang Siantar dapat bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

KOMPAS.com - Pertikaian yang sedang berlangsung antara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan keluarga kerajaan Inggris tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Duke dan Duchess of Sussex masih terlibat dalam pertikaian hukum dan kontroversi publik, yang semakin menjauhkan diri dari Raja Charles dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya.

Komunikasi telah berkurang, dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle mengejar agenda mereka sendiri sementara monarki mempertahankan sikap yang tertutup.

Ketegangan antara kedua belah pihak, yang diperburuk oleh tuntutan hukum, tuduhan yang menonjol, dan perselisihan keluarga, terus menarik perhatian dunia.

Sikap Raja Charles dan Tuduhan Tidak Bertindaknya Polisi

Menurut Daily Mail, skandal baru-baru ini yang melibatkan surat dari Pangeran Harry dan Meghan Markle telah membenarkan keputusan Raja Charles untuk tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya.

Raja Charles dengan tegas menolak untuk mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak, sebuah keputusan yang awalnya dikritik oleh banyak orang tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara itu, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry.

Meskipun Pangeran Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 poundsterling (Rp 3 miliar), kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik.

Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Raja Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Pengejaran Paparazzi di New York

Pengejaran mobil paparazzi yang terkenal di New York pada Mei 2024 masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan.

Frustrasi dengan tak adanya penangkapan, Pangerang Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung.

Yang paling mengganggu Pangeran Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

Keluarga kerajaan Inggris menghadapi tahun yang tidak menentu. Raja Charles, yang berjuang melawan masalah kesehatan, tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Pangeran Harry.

Demikian pula, masalah kesehatan Kate Middleton sendiri telah membebani dinamika keluarga.

Meskipun ada harapan bahwa kesulitan pribadi dapat menyatukan kembali keluarga yang retak, "titik-titik kritis" yang mendasarinya, seperti tuntutan hukum Pangeran Harry dan kritik publik, masih belum terselesaikan.

Apakah rekonsiliasi mungkin terjadi, atau apakah perselisihan ini akan menentukan warisan monarki, masih harus dilihat.

Masalah Baru bagi Raja Charles karena Elon Musk?

Elon Musk pergi ke platform X (dulu Twitter) untuk berbicara tentang hubungan antara Jimmy Savile dan Raja Charles, yang telah kembali diawasi, terutama mengingat ruang lingkup kejahatan Savile, yang mencakup pelecehan terhadap ratusan orang di berbagai lembaga, termasuk rumah sakit tempat ia bekerja sebagai relawan.

Di Inggris, Jimmy Savile pernah menjadi tokoh televisi yang terkenal, dikenal karena memandu acara-acara seperti "Top of the Pops" dan "Jim'll Fix It" di BBC.

Namun setelah kematiannya pada tahun 2011, Savile secara anumerta terungkap sebagai salah satu predator seksual paling agresif di Inggris, dengan tuduhan pelecehan yang berlangsung selama enam dekade.

Hubungannya dengan Raja Charles III (saat itu Pangeran Charles) menjadi sangat kontroversial. Savile diketahui memiliki hubungan dekat dengan Charles, menasihatinya tentang hubungan masyarakat dan kegiatan amal.

Mereka bertukar surat selama lebih dari dua dekade, dengan Savile bahkan digambarkan sebagai penasihat tidak resmi, yang membantu memodernisasi citra publik kerajaan.

KOMPAS.com - Pertikaian yang sedang berlangsung antara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan keluarga kerajaan Inggris tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Duke dan Duchess of Sussex masih terlibat dalam pertikaian hukum dan kontroversi publik, yang semakin menjauhkan diri dari Raja Charles dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya.

Komunikasi telah berkurang, dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle mengejar agenda mereka sendiri sementara monarki mempertahankan sikap yang tertutup.

Ketegangan antara kedua belah pihak, yang diperburuk oleh tuntutan hukum, tuduhan yang menonjol, dan perselisihan keluarga, terus menarik perhatian dunia.

Sikap Raja Charles dan Tuduhan Tidak Bertindaknya Polisi

Menurut Daily Mail, skandal baru-baru ini yang melibatkan surat dari Pangeran Harry dan Meghan Markle telah membenarkan keputusan Raja Charles untuk tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya.

Raja Charles dengan tegas menolak untuk mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak, sebuah keputusan yang awalnya dikritik oleh banyak orang tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara itu, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry.

Meskipun Pangeran Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 poundsterling (Rp 3 miliar), kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik.

Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Raja Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Pengejaran Paparazzi di New York

Pengejaran mobil paparazzi yang terkenal di New York pada Mei 2024 masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan.

Frustrasi dengan tak adanya penangkapan, Pangerang Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung.

Yang paling mengganggu Pangeran Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

Mimika -

Tukang ojek asal Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), AR (46) ditangkap polisi usai menjadi kurir sabu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pelaku menjalankan aksinya dikendalikan istri, IR (40) dan anak tirinya, TI (23) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIB Timika.

Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan AR di seputaran SP 4, Jalur 4, Kabupaten Mimika pada Minggu (5/12/2024). Polisi yang melakukan penggeledahan mengamankan 25,04 gram sabu dari tangan pelaku.

"Tersangka AR ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika ketika tersangka dihubungi dan ditawari oleh anak tirinya berinisial TI yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIB Timika," kata Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap IR dan TI di Lapas Kelas IIB Timika. Aparat turut mengamankan pelaku inisial F (42) yang juga merupakan warga binaan dari lapas tersebut.

Komang membeberkan pelaku F merupakan pemilik sabu yang peredarannya dikendalikan dari dalam lapas. Sabu milik F diedarkan oleh AR atas perantara IR dan TI.

"(Pelaku AR) Ditawari untuk bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli paketan narkotika jenis sabu kepada tersangka F yang juga merupakan warga binaan Lapas kelas II B Timika," tuturnya.

Pelaku AR bertugas mengambil sabu milik F di jasa pengiriman barang. Aksi ini dilakukan atas koordinasi istrinya sendiri, IR. Tukang ojek tersebut dijanji diberi upah setiap mengantar paket sabu kepada pemesan.

"Upah atau gaji yang didapat oleh tersangka (AR) dalam sekali mengedarkan atau menempel paketan narkotika jenis sabu kepada konsumen sebesar Rp 150.000 per paket," ujarnya.

"Barang bukti narkotika jenis sabu keseluruhan dengan berat netto 25,04 gram. Bila terjual akan mendapatkan uang sekitar Rp 47.500.000," tambah Komang.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Andi Basuki Rahmat menjelaskan, pelaku F memesan sabu dari Makassar. Pelaku F bekerja atas koordinasi dengan istri dan anak tiri dari AR.

"Pelaku F kenal dengan AR melalui perantara IR dan mengedarkan sabu dengan cara menyuruh TI untuk memerintahkan AR melakukan peredaran sabu di Timika," papar Basuki.

Ketiga warga binaan tersebut kini masih diperiksa. Namun penyidik tidak dilakukan penahanan di rutan Polres Mimika karena statusnya masih warga binaan.

"Tetapi jika ketiganya sudah selesai menjalani hukumannya di lapas untuk kasus yang pertama maka dilanjutkan dengan perkara yang baru ini," jelasnya.

(sar/hmw)

Semarang, iNewsSoloraya.id – Empat napi terorisme berinisial AY, DS, RS dan UA di Lapas Kelas I Semarang telah habis masa pidananya. 

Berdasarkan Surat Lepas Nomor: WP.13.PAS.1-PK.01.02-40 keempat napi tersebut dinyatakan dapat bebas secara murni pada Selasa (07/01). 

Kepala Bidang Pembinaan, Luhur Prasaja mengatakan, dulu keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama. 

“Mereka dulunya tergabung dalam Negara Islam Indonesia (NII), terkena pidana 3 tahun kurungan penjara di Jawa Barat lalu dipindahkan kesini,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan, keempat napi tersebut telah mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas dan berhasil berubah. 

“Empat napi tersebut telah dibina dengan baik disini (Lapas Semarang), dengan bantuan dari BNPT dan Densus 88 AT Polri, mereka juga sudah melaksanakan ikrar dan mendapatkan remisi susulan sehingga dapat bebas,” tambah Usman.

Pembebasan dilaksanakan sesuai SOP didampingi oleh BNPT, Densus 88 AT, Polrestabes Semarang dan Kodim Semarang. 

Diketahui keempatnya akan kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Dengan bebasnya keempat napiter tersebut, sisa napi teroris di Lapas Semarang berjumlah 5 orang.

Editor : zainal arifin