Pangkalpinang (ANTARA) - Kaswo, mantan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau kini resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung.Ia menggantikan Fajar Taman Sulaiman yang promosi jadi Karo SDM Setjen Kemenkum Jakarta.

Kaswo lahir di Banyumas, 26 April 1974 . ini memulai karirnya sebagai insan pengayoman pada tahun 1999 . pada tahun 2010 ia diamanahkan menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal kemenkumham.
Di tahun 2013 mutasi jadi Kepala Subbagian Persuratan Sekretariat Jenderal

Di tahun 2017, Kaswo diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kaswo bukan hanya sekedar nama, tapi sesungguhnya doa dan harapan dari orang tua untuk selalu terus bekerja keras memberi manfaat bagi sesama.
Pada 2018, Kaswo dipromosikan menjadi Kepala Balai diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dan berhasil mengantarkan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .
Pada tahun 2023 Kaswo kembali mengantarkan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi Terbaik II Lembaga Pelatihan Berprestasi Nasional dari Lembaga Administrasi Negara RI.
Terakhir, ia dipercaya sebagai Kepala Divisi Admininstrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVIII Tahun 2024, Kaswo mendapatkan Prestasi Istimewa Peringkat II dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dengan Proyek Perubahan berjudul Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Perubahan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung,Kaswo memiliki tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang Pelayanan Hukum yaitu :
1). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual di daerah.
2). Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual di daerah.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto berharap, Kaswo sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel dapat meningkatkan kinerja jajarannnya .

"Tingkatkan kinerja , jalin sinergi dan kolaborasi kepada semua pemangku kenetingan ," pesan Harun Sulianto .

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/1) menjadi sorotan, mulai dari penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Hasto Kristiyanto oleh KPK sampai dengan mutasi Kapolsek Cinangka setelah adanya kasus polisi tolak laporan warga yang kemudian berujung pada kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

Informasi soal penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolsek Cinangka dimutasi buntut tolak laporan korban penembakan tol

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, buntut menolak laporan dari korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak.

Asep bersama dua anggotanya Brigadir DA dan Bripka DI, dimutasi dalam rangka Pemeriksaan Bidpropam Polda Banten terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Istri hakim "vonis bebas" Ronald Tannur sedih lihat saldo ATM Rp0

Istri hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Rita Sidauruk, mengaku sedih saat melihat saldo ATM yang menunjukkan nol rupiah (Rp0) karena seluruh uangnya disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada 2024.

Rita, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut, mengaku sampai memarahi sang suami karena telah terjerat dalam kasus itu sehingga menyebabkan seluruh uangnya disita.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung periksa eks Kasubdit Kemendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kasubdit di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MY selaku Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan tahun 2014–2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Dua WN Ukraina dituntut penjara seumur hidup atas kasus lab narkoba

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung, Bali menuntut dua warga negara Ukraina Ivan Volovod dan Mykyta Volovod dipenjara seumur hidup terkait kasus laboratorium dan pabrik narkoba di Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Ramdhoni pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS Dr M Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review atas sejumlah undang-undang agar diperbolehkan tidak memeluk agama.

Lebih lanjut permohonan tersebut juga memuat tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, melakukan perkawinan tidak berdasarkan agama atau kepercayaan dan tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Menurut HNW, putusan MK itu sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan juga sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI 1945.

"Dengan kata lain, putusan MK itu menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dan wajib memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila dan berbagai ayat Konstitusi yang berlaku di NKRI. Ini semua kan sudah disepakati menjadi rujukan yang mengikat kita semua sebagai warga negara Indonesia," ujar HNW, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

HNW menjelaskan sejak awal para pendiri bangsa kita (founding fathers) sudah menegaskan bahwa pentingnya pemahaman yang utuh terhadap sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Saking pentingnya BerkeTuhanan Yang Maha Esa diletakkan pada posisi paling awal, dibandingkan aspek-aspek lainnya, seperti kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, HNW menuturkan prinsip dasar di dalam Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah pasal di dalam UUD NRI 1945. Misalnya, Pasal 28E yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan kebebasan untuk tidak beragama.

Selain itu, ada pula Pasal 28J ayat (2) yang mensyaratkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak liberal/permisif, karena terikat dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan maupun nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia, dan penegasan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. HNW juga sependapat dengan MK UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution) bukan konstitusi yang menafikan Tuhan/Agama, karena pada pembukaan dan batang tubuh termuat tidak hanya kata agama, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

"Itu semua bukan hanya berdasarkan teks UUD NRI 1945, tetapi juga berdasarkan original intent atau tujuan asli dalam pembentukan konstitusi, baik ketika UUD NRI 1945 pertama kali dibuat atau ketika proses amandemen," ujar HNW.

Oleh karena itu, HNW menyambut baik sikap MK yang tegas terkait kewajiban agama dan kepercayaan ini, termasuk juga terkait dengan kewajiban mendapatkan ajaran agama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Bila beragama atau mengikuti ajaran agama hanya sebagai pilihan, bukan kewajiban, sebagaimana permintaan pemohon, maka mustahil tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai," tukas HNW.

HNW menjelaskan putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini juga mengoreksi narasi menyesatkan di masyarakat bahwa beragama dan kepercayaan itu adalah hak, sehingga bebas apakah akan digunakan atau tidak digunakan. Menurut HNW, ini adalah argumentasi yang menyesatkan dan tidak sesuai ketentuan konstitusi.

"Memeluk dan melaksanakan ajaran agama atau Kepercayaan di Indonesia itu adalah hak dan kewajiban sekaligus. Jadi, bila merujuk ke Pancasila dan konstitusi, tidak ada ruang untuk ateisme, komunisme, menihilkan agama dan ajarannya," tegas Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut.

HNW menjelaskan konstruksi konsep hak dan kewajiban sekaligus itu mirip dengan konsep bela negara di dalam UUD NRI 1945. Ia mencontohkan bunyi Pasal 27 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Analogi yang sama juga berlaku terhadap beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa selain hak, ada pula aspek kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pancasila. Ia menyebut dengan adanya putusan MK ini, ke depan, diharapkan tidak ada lagi narasi-narasi inkonstitusional bahwa beragama dan bekepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya ditempatkan sebagai hak semata, sehingga bisa tidak digunakan.

"Narasi semacam itu jelas sudah ditolak oleh MK karena tidak sesuai dengan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

(hnu/ega)

Tersangka utama pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ASS dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, usai keluar dari RS Bhayangkara.

"Yang bersangkutan kita terima tadi jam 16.00 WITA, kemudian kita melakukan pemeriksaan administrasi dari pihak yang menahan dan ada juga keterangan berbadan sehat dari RS Bhayangkara," kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah via telepon, Selasa (7/1).

Saat ini, kata Jayadikusumah pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terdapat tersangka sesuai dengan aturan bagi tahanan yang baru ditempatkan di Rutan Makassar.

"Kami melakukan sesuai dengan SOP yang ada terus kami tempatkan kamar di Mapenaling (masa awal perkenalan lingkungan) bersama tahanan yang lainnya. Kapasitasnya itu antara 15 sampai 20 orang, biasanya sampai 1 minggu sampai satu bulan, kemudian besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya," jelasnya.

Jayadikusumah menuturkan bahwa tersangka utama pabrik uang palsu tersebut masih berstatus sebagai tahanan titipan dari Polres Gowa.

"Belum dilimpahkan, masih berstatus tahanan polisi, masih dititipkan, saya belum melihat berkasnya, besok saya lihat berkasnya," ungkapnya.

Ass akan berada di Rutan Makassar, kata Jayadikusumah hingga perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan menjalani proses persidangan.

"Sampai putusan, kemudian kalau semua berkasnya sudah rampung, biasanya pihak kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutannya, kemudian itu sidang sampai putus dan kemudian ada proses banding hingga kasasi," pungkasnya.

Istanbul (ANTARA) - Kekerasan geng di Haiti terus meningkat, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan lebih dari 1.000 korban jiwa tambahan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Geng-geng tersebut kini menguasai lebih dari 80 persen ibu kota, Port-au-Prince, dan wilayah lainnya di negara tersebut.

Menurut pernyataan PBB pada Selasa (6/1), sedikitnya 5.601 orang tewas, 2.212 terluka, dan 1.494 diculik akibat kekerasan geng di Haiti tahun lalu.

Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan total korban jiwa pada 2023.

“Angka-angka itu saja tidak dapat menggambarkan kengerian absolut yang terjadi di Haiti, tetapi menunjukkan kekerasan tanpa henti yang dialami masyarakat,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Haiti telah dilanda kekerasan dari geng-geng yang menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince dan daerah sekitarnya.

Pada Desember 2024, geng Wharf Jeremie melakukan salah satu serangan paling mematikan tahun itu dengan membunuh setidaknya 207 orang di Cite Soleil, Port-au-Prince.

Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia yang dituduh menggunakan voodoo untuk mencelakai anak pemimpin geng tersebut.

Menurut PBB, geng tersebut membakar, memutilasi atau membuang jasad korban ke laut.

Sejak 2022, geng Wharf Jeremie telah bersaing dengan kelompok lain untuk menguasai jalan-jalan menuju pelabuhan utama dan terminal kontainer di ibu kota.

“Upaya tambahan dari pihak berwenang, dengan dukungan komunitas internasional, diperlukan untuk menangani akar masalah ini,” tambah Turk.

Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang disetujui PBB, dipimpin oleh polisi Kenya, memerlukan sumber daya yang memadai untuk secara efektif memerangi kekerasan geng.

Turk menekankan bahwa "memulihkan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama."

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap Kepolisian Nasional Haiti, dengan dukungan internasional, untuk memastikan para petugas bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.

Turk menyerukan penegakan penuh sanksi dan embargo senjata PBB untuk mencegah senjata dan amunisi masuk ke Haiti.

Ia mencatat bahwa senjata yang diselundupkan ke Haiti sering kali berakhir di tangan geng kriminal, mengakibatkan "ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan infrastruktur serta layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit terganggu atau hancur."

Ia menambahkan bahwa situasi keamanan yang parah dan krisis hak asasi manusia yang berlangsung di Haiti membuat kepulangan warga secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan menjadi mustahil.

Namun, deportasi masih terus dilakukan.

“Saya kembali menyerukan kepada semua negara untuk tidak secara paksa memulangkan siapa pun ke Haiti,” tegas Turk.

Selama bertahun-tahun, Haiti, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa, telah berjuang menghadapi krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang mendasar, sementara ancaman kelaparan semakin nyata.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kantor Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja secara ilegal atau tanpa izin. Para WNA itu bekerja sebagai terapis hingga pemandu lagu di tempat pijat dan spa di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Empat WNA wanita ini berinisial XH, WW, WCX, dan ZY dideportasi melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara Widya Anusa Brata dilansir Antara, Selasa (7/1/2025).

Widya mengatakan keempat WNA itu terjaring saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan operasi pengawasan keimigrasian. Para WNA kedapatan tengah bekerja sebagai terapis hingga pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading.

"Mereka kedapatan sedang bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu dan terjadi pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Widya menjelaskan WNA yang diketahui berinisial XH, WW, WCX, dan ZY merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA). Kemudian petugas Imigrasi menangkap empat WNA itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Keempat orang ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya," kata dia.

Selain itu, keempat WNA itu bekerja ilegal sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Saat ini, empat WNA telah dideportasi dan masuk daftar penangkalan.

"Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, keempat pelaku juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan," kata dia.

(whn/whn)

Istanbul (ANTARA) - Pengadilan di Argentina telah menerima kasus hukum terhadap Yuval Vagdani, seorang tentara Israel yang dituduh melakukan kejahatan perang dalam perang di Gaza, demikian pengumuman Yayasan Hind Rajab pada Selasa (7/1).

"Setelah pelarian Yuval Vagdani dari Brasil ke Argentina, Yayasan Hind Rajab telah mengajukan kasus hukum di Argentina terhadap tersangka kejahatan perang itu," kata yayasan tersebut di media sosial X.

“Langkah ini menegaskan komitmen kami untuk mengakhiri impunitas dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Keadilan akan menang, di mana pun mereka bersembunyi,” tambahnya.

Vagdani melarikan diri dari Brasil pada Minggu (5/1), saat dia sedang dalam perjalanan wisata dan di mana otoritas setempat telah memulai penyelidikan.

Yayasan Hind Rajab mengatakan pihaknya memiliki informasi yang terverifikasi bahwa Israel segera berupaya menyelundupkan tersangka penjahat perang Israel Yuval Vagdani keluar dari Brasil, menyusul perintah pengadilan kepada polisi untuk mengambil langkah-langkah investigasi.

Yayasan yang berbasis di Belgia tersebut mencari keadilan bagi para korban kekerasan Israel melalui tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.

Warga sipil Palestina telah berada di bawah perang brutal Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 45.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 109.000 lainnya.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikan yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, memberikan kuliah umum dalam Sidang Senat Terbuka Tasyakuran Milad Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ke-73 dan Milad Yayasan UISU ke-74 di Auditorium UISU, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (7/1/2025).

Tema yang disampaikan berkaitan dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas, yang menurutnya masih perlu diuji lebih lanjut. Ia menyoroti Pasal 222 tentang pemilu, yang sebelumnya telah diuji sebanyak 32 kali dan ditolak oleh MK, namun pada pengujian ke-33 akhirnya dikabulkan.

Yusril juga menyatakan bahwa secara akademis, Pasal 222 dapat dikritisi jika dibandingkan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, Pasal 222 lebih banyak memuat kepentingan politik para pembentuk undang-undang dibandingkan dengan rumusan yang bersifat normatif, adil, dan fair sesuai ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.

"Pemerintah akan senang sekali jika akademisi memberikan sumbangsih pemikiran terkait hal itu," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh civitas akademika UISU atas peringatan Dies Natalis atau Milad ke-73 serta Milad Yayasan ke-74.

"Semoga UISU terus memberikan sumbangsih dan darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara," jelasnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan bimbingan dan arahan untuk mendukung kemajuan UISU sebagai kampus tertua di Pulau Sumatera.

"Kami tetap memberikan bimbingan agar dosen-dosennya mencapai guru besar, dan hari ini dari 198 PTS di Sumut, UISU memilki guru besar terbanyak," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa LLDIKTI terus mendorong UISU untuk meraih akreditasi unggul dengan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh program studi yang berupaya meningkatkan status akreditasinya menjadi unggul.

Sementara itu, Rektor UISU, Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak berdiri, UISU telah melewati berbagai dinamika yang menguji kemampuan, ketangguhan, dan semangat, sehingga mampu berkembang di tingkat nasional dan internasional.

Ia kemudian menyampaikan pencapaian UISU dalam satu tahun terakhir, di antaranya persetujuan dua guru besar di Fakultas Pertanian pada awal Desember serta keberhasilan 10 Lektor Kepala dalam meningkatkan jabatan fungsionalnya.

"Dan ini terbesar untuk wilayah Sumut," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa akreditasi UISU saat ini telah berkembang menjadi sangat baik, dan empat program studi (Pertanian, Hukum, dan Sastra) sedang dalam proses menuju akreditasi unggul. Selain itu, program studi Ilmu Manajemen untuk S3 telah dibuka, dan program studi S2 FPAI telah melalui proses asesmen dan kini menunggu SK izin pendirian.

"Terdapat 22 MoU nasional yang telah diimplementasikan, termasuk 4 MoU internasional, yang meliputi kerja sama bersama, penelitian bersama, penulisan artikel bersama, dan penyusunan buku bersama. Selain itu, juga tercatat keberhasilan sejumlah dosen yang telah memenangkan hibah serta berbagai prestasi yang diraih mahasiswa," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU, Ir. Indra Gunawan, MP, menambahkan bahwa sejak berdiri pada 7 Januari 1952, UISU terus berperan aktif dalam pembangunan pendidikan bangsa. Seiring bertambahnya usia, UISU pun dihadapkan pada tuntutan untuk terus mencerdaskan dan membimbing generasi muda menuju masa depan yang cerah.

"Kita harus berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan untuk UISU adalah sesuatu yang berguna, yakni sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Sebagaimana diamanatkan oleh Baginda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah insan yang bermanfaat bagi sesamanya," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, merupakan bukti dukungan pemerintah kepada UISU, yang sebelumnya juga telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui kehadiran Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI.

"Tentunya hal ini menjadi momentum tepat untuk bangkit meraih kejayaannya kembali. Sinergitas Yayasan UISU dengan seluruh unit yang ada di bawahnya hendaknya menjadi pendorong bagi kita untuk tidak kenal lelah membangun UISU," jelasnya.

Editor : Odi Siregar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara telah mendeportasi 4 (empat) orang WN Tiongkok dengan inisial XH, WW, WCX, dan ZY.

Pendeportasian keempat WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu tersebut berlangsung melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (7/1/2025).

Inisial XH, WW, WCX, dan ZY sebelumnya ditemukan saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada sebuah tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Widya Anusa Brata.

Pada saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian inisial (XH, WW, WCX, dan ZY) ditemukan tengah bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu pada sebuah tempat pijat dan SPA dan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal.

Setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa (XH, WW, WCX, dan ZY) merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan mengamankan (XH, WW, WCX, dan ZY) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap (XH, WW, WCX, dan ZY) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, dan diketahui bahwa (XH, WW, WCX, dan ZY) telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.

Dimana (XH, WW, WCX, dan ZY) sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat Pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, (XH, WW, WCX, dan ZY) juga telah dicantumkan namanya kedalam daftar penangkalan.

Operasi ini digelar atas instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara.

Depok (ANTARA) - Doktor Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)Universitas Indonesia (UI)Sani Siti Aisyahmemberikan solusi lembagapemasyarakatan yang ideal dan produktif dengan penerapan modelpublic-private partnership.

Dalamdisertasinya yang berjudul “Penerapan Model Public-Private Partnership Menuju Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Secara Ideal di Indonesia”, Sani menghadirkan solusi dalam menciptakan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang aman, manusiawi, dan produktif melalui kerjasama antara sektor publik dan swasta.

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya popularitas public-private partnership (PPP) dalam pembangunan dan pengelolaan lapas," kataSani Siti Aisyah dalam keterangannya, Selasa.

Ia menjelaskan PPP merupakan kesepakatan atau kontrak antara pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Studi kasus ini sering dikaji dari perspektif ekonomi yang memprioritaskan efisiensi anggaran negara, tetapi jarang dikaji dari perspektif sosial yang memprioritaskan manfaat untuk masyarakat dalam rangka pengendalian sosial.

Sani menyadari bahwa PPP memiliki potensi positif dalam menciptakan kondisi lapas yang ramah dan inklusif sebagai prasyarat operasionalisasi lapas secara ideal di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Penelitian ini mengkaji berbagai model PPP lapas menggunakan kerangka teori kriminologi realis dan teori koreksi.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif eksploratif dengan menggunakan metode wawancara terhadap 14 orang narasumber (penyusun kebijakan, praktisi lapas, dan mitra swasta), menggunakan studi dokumen dengan observasi lapangan pada 7 lapas yang memiliki kerja sama dengan swasta serta FGD (Forum Group Discussion) dengan 10 orang ahli yang terdiri dari akademisi, anggota DPR, penyusun kebijakan, dan praktisi.

Berdasarkan analisis keterlibatan swasta pada pembangunan dan operasionalisasi lapas, Sani telah berhasil mengidentifikasi lima model PPP lapas, yaitu pertama model “Tata kelola swasta” yang telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada.

Kedua, model “Manajemen hibrida” yang telah diterapkan di Jepang dan Perancis; ketiga, model “Manajemen hibrida terbatas” yang telah dirancang oleh Indonesia; keempat, model “Infrastruktur layanan” yang telah diterapkan di Australia dan Kanada; kelima,model “Contracting out fungsi terbatas tertentu” yang telah diterapkan di Inggris dan Indonesia.

Penggolongan model lapas dibagi berdasarkan indikator layanan koreksi, layanan akomodasi, administrasi dan manajemen.

“Keberagaman model PPP lapas dilatarbelakangi oleh keberagaman proses penerapan model masing-masing yang mengandung pertimbangan politis dan instrumental," katanya.

Model PPP lapas yang berpotensi menciptakan kondisi lapas yang aman, manusiawi dan produktif adalah model PPP lapas yang tidak mengizinkan pelibatan swasta pada aspek administrasi dan manajemen lapas serta pada aspek custody dalam layanan koreksi.

Sani juga menekankan bahwa ada beberapa faktor determinan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan model PPP lapas agar memenuhi prasyarat kelayakan operasional, yaitu faktor ideologi konstitusi, faktor tujuan atau filsafat koreksi, faktor kebutuhan, dan faktor anggaran.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mendengarkan masukan semua pihak dalam mengubah pasal mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa masukan perlu agar perumusan norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu bisa sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan lima rekayasa konstitusional dalam pertimbangan hukum putusan MK.

"Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu, dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari Pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Yusril dalam acara Dies Natalis Universitas Islam Sumatera Utara yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kata dia, para menteri terkait masih melakukan konsolidasi dan membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait dengan presidential threshold akan dilaksanakan.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR tentu akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak dan pemangku kepentingan yang ada, termasuk dari partai politik peserta pemilu, partai politik nonpeserta pemilu, akademikus, hingga berbagai tokoh masyarakat.

Dalam pandangan Menko, setiap keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK bisa saja disahkan oleh DPR. Namun, Yusril meyakini jika pembatasan itu kembali muncul, MK akan membatalkannya.

"Kalau ada pihak yang kembali mengajukan pengujian kepada MK, saya dapat membayangkan atau meramalkan bahwa kemungkinan besar MK akan membatalkan kembali norma UU yang mengandung presidential threshold itu," tuturnya.

Dari sudut pandang akademik, menurut dia, apabila menggunakan tafsir tematik dan sistematik dengan cara menghubungkan pasal-pasal pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan pasal pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A, presidential threshold sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada.

Dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilu (anggota DPR dan DPRD), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Ia menilai di situ terdapat rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Rekayasa sebelumnya tersebut, kata dia, dibenarkan MK dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, Yusril menuturkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang lalu justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke-33 MK mengabulkannya. Jadi, ada qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat) baru di MK," ucap Yusril.

Meski begitu, Menko menegaskan bahwa Pemerintah menghormati putusan MK yang menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

"Apa pun putusan yang diambil Mahkamah, Pemerintah akan patuh pada MK. Kita tahu putusan MK bersifat final dan binding serta tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat dilakukan," ungkap dia menekankan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah dengar masukan semua saat ubah pasal presidential threshold

JAKARTA -Raja Charles III dengan tegas menolak mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak dan menjadi keputusan yang awalnya dikritik banyak orang, tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara, apa yang diperjuangkan Pangeran Harry ini demi melindungi keluarganya. Apalagi, saat tinggal di Amerika Serikat, Pangeran Harry dan Meghan Markle sempat dikejar oleh paparazzi. Ini mengingatkan momen mengerikan yang terjadi pada mendiang ibunya, Putri Diana yang meninggal akibat kecelakaan.

Dikutip Marca, Raja Charles namapknya tidak peduli dengan keresahan anaknya itu. Raja Charles tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya di Amerika.

Sementara, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry. Meski Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 Pounds, kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik. Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Kejaran Paparazzi di New York

Kejaran paparazzi yang terkenal di New York pada Mei lalu masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle. Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan. Frustrasi dengan kurangnya penangkapan, Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung. Yang paling mengganggu Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi, Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

Keluarga kerajaan Inggris menghadapi tahun yang tidak menentu. Raja Charles, yang berjuang melawan masalah kesehatan, tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Harry.

Demikian pula, masalah kesehatan Kate Middleton sendiri telah membebani dinamika keluarga. Meskipun ada harapan bahwa kesulitan pribadi dapat menyatukan kembali keluarga yang retak, "titik-titik kritis" yang mendasarinya, seperti tuntutan hukum Harry dan kritik publik, masih belum terselesaikan. Apakah rekonsiliasi mungkin terjadi, atau apakah perselisihan ini akan menentukan warisan monarki, masih harus dilihat.

Masalah Baru bagi Raja Charles karena Elon Musk?

Elon Musk pergi ke "x" untuk berbicara tentang hubungan antara Jimmy Savile dan Raja Charles, yang telah kembali diawasi, terutama mengingat ruang lingkup kejahatan Savile, yang mencakup pelecehan terhadap ratusan orang di berbagai lembaga, termasuk rumah sakit tempat ia bekerja sebagai relawan.

Di Inggris, Jimmy Savile pernah menjadi tokoh televisi yang terkenal, dikenal karena memandu acara-acara seperti "Top of the Pops" dan "Jim'll Fix It" di BBC. Namun setelah kematiannya pada 2011, Savile secara anumerta terungkap sebagai salah satu predator seksual paling produktif di Inggris, dengan tuduhan pelecehan yang berlangsung selama enam dekade.

Hubungannya dengan Raja Charles III (saat itu Pangeran Charles) menjadi sangat kontroversial. Savile diketahui memiliki hubungan dekat dengan Charles, menasihatinya tentang hubungan masyarakat dan kegiatan amal. Mereka bertukar surat selama lebih dari dua dekade, dengan Savile bahkan digambarkan sebagai penasihat tidak resmi, yang membantu memodernisasi citra publik kerajaan.