Pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis. Akibat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui melalui rapat teknis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI dengan perwakilan pemerintah Prancis di Jakarta, Rabu.

Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI pada 19 Desember 2024.

Dalam pertemuan itu, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis Laurent Legodec menyampaikan pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis.

Mengingat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusiaan untuk pemulangan secepatnya.

Para peserta pertemuan kemudian mendiskusikan prosedur untuk mencapai kesepakatan guna memberikan kerangka hukum bagi pemindahan Serge Atlaoui.

Laurent menyatakan kesiapan pihak berwenang Prancis untuk mempelajari proposal Indonesia untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, para peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Prancis.

Dalam pertemuan, pemerintah Indonesia diwakili oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Novan Indriyanto, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia sedang mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Nantinya, sambung Yusril, pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis atau practical arrangement, sebagaimana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia pada awal Desember lalu.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di tahanan. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, karena mengidap kanker.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

MAKASSAR, investor.id – Tersangka pemodal pabrik uang palsu di Kampus UIN Alauddin, Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) ditahan di ruang khusus Rumah Tahanan (Rutan) klas 1, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar.

Kepala Rutan Klas 1 Makassar Jayadikusumah mengatakan, ASS ditempatkan di blok B kamar Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Ruang ini merupakan fasilitas khusus bagi tahanan baru untuk membantu beradaptasi dengan lingkungan rutan.

Hal itu sesuai prosedur bagi tahanan baru setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik Rutan yang disaksikan pejabat dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.

"Kamar tersebut untuk tahanan yang baru masuk sebagai bahan untuk mempelajari lingkungan bersama 15 sampai 20 orang dalam satu kamar itu dengan tahanan yang lain, tidak ada pengecualian, tidak ada tempat spesial," ujarnya.

Jayadikusumah memperlihatkan foto saat ASS bertemu dengan seorang pejabat Kanwil Kemenkumham Sulsel. ASS tampak mengenakan baju warna hijau dengan tulisan di punggung “Mapenaling Rutan Makassar”. 

ASS berstatus tahanan titipan Polres Gowa usai dinyatakan sehat setelah sempat dibantarkan di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Jalan Mappaodang, Kota Makassar. Tersangka Annar dibawa ke Rutan oleh penyidik Satreskrim Polres Gowa sekitar pukul 14.00 WITA, Selasa kemarin (7/1/2025).

"Telah dilakukan observasi oleh dokter di klinik, sesuai dengan keterangan surat dari RS Bhayangkara bahwa yang bersangkutan berbadan sehat walaupun menurut ASS memiliki riwayat jantung," tuturnya.

 Sesuai aturan, penitipan tahanan berlangsung 7 hari dan bisa diperpanjang sampai dengan satu bulan.

"Tadi pihak kanwil memeriksa apa betul yang bersangkutan sudah ada di dalam dan kita lihat tadi proses yang bersangkutan sudah bertemu dengan pihak kanwil," tandasnya.

 Sejak nama ASS disebut terlibat dalam sindikat pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin, pihak kepolisian Polres Gowa tidak pernah memberikan ruang untuk memperlihatkan sosok tersangka hingga dititip di Rutan Klas 1 Makassar.

Perlakuan itu terlihat dari 17 tersangka yang sebelumnya ditampilkan dalam press rilis hingga penahanannya dilakukan di Rutan Polres Gowa. Ke 17 tersangka yang ditahan di Polres Gowa tidak seperti penahanan Annar Salahuddin Sampetoding yang langsung dititip di Rutan Klas 1 Makassar setelah ditetapkan jadi tersangka.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Serial Netflix Squid Game yang tayang sejak 26 Desember lalu disebut terinspirasi dari kisah nyata tragedi Brothers Home di Korea Selatan.

Diberitakan Sport Keeda, Selasa (7/1/2025), Squid Game dan peristiwa Brothers Home sama-sama melibatkan tindakan eksploitasi mematikan. Korban diketahui memakai pakaian dan tinggal di tempat yang mirip, serta identitasnya digantik nomor.

Kendati demikian, sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk memastikan serialnya tidak dibuat berdasarkan kisah nyata. Sebab, serial ini lebih banyak menggambarkan kondisi sosial daripada kejadian sejarah.

Hwang menyatakan, Squid Game yang musim pertamanya tayang pada 2021 terinspirasi dari pengalaman pribadinya, cerita manga Jepang, dan tema kapitalisme.

Lantas, bagaimana kisah tragedi Brohters Home?

Brother Home diduga inspirasi Squid Game

Tragedi ini berawal dari kelompok militer Korea Selatan yang memasukkan 38.000 orang jalanan ke pusat kesejahteraan sosial bernama Brothers Home di Busan sekitar 1976-1987.

Tindakan itu dilakukan untuk "membersihkan gelandangan dari jalanan" dalam rangka persiapan sebagai negara tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1988.

Brother Home dihuni tunawisma dan orang cacat, orang-orang mabuk, orang tanpa identitas, pengemis, dan lawan politik.

Hingga 1986, lebih dari 16.000 orang ditahan di 36 fasilitas sosial milik pemerintah, sedangkan Brothers Home menampung 4.355 orang meski hanya berkapasitas 500 orang.

Mantan sersan tentara bernama Park In Keun menjadi pengelola di balik program tersebut. Dia menerima medali karena dinilai menjalankan pusat sosial yang "baik" lewat Brohters Home.

Dia dikenal sebagai seorang Kristen taat dan bekerja keras membantu gelandangan. Namun, Park mengelola Brothers Home seperti kamp konsentrasi yang terkunci ketat.

Brothers Home menerima subsidi pemerintah berdasarkan jumlah penghuninya. Karena itu, petugas menyuap polisi dan pejabat kota agar mengirimkan lebih banyak orang.

Penghuni Brothers Home, termasuk anak-anak, seharusnya mendapatkan makanan dan pelatihan kerja. Kenyataannya, banyak orang dipukuli, diperkosa, dan dipaksa bekerja.

Penghuni Brothers Home yang dipanggil dengan nomor urut memakai seragam militer bekas atau baju olahraga biru untuk bekerja seharian di pabrik. Mereka hanya dapat setengah gaji atau tidak sama sekali.

Setiap Senin pagi, diadakan “pengadilan rakyat” untuk menghukum pelanggar aturan. Orang yang setia kepada Park menjadi "pemimpin" yang berhak meneror pelanggar.

Selain itu, pengelola Brothers Home mendapatkan uang jika mengirimkan 11 anak adopsi ke luar negeri. Park juga mengumpulkan uang dari para pendonor Kristen.

Lebih dari 657 orang diperkirakan meninggal saat ditahan dalam Brothers Home secara ilegal dan tanpa sepengetahuan keluarga mereka.

Brothers Home ditutup pada 1988. Dua tahun kemudian, pekerja konstruksi menemukan sekitar 100 tulang manusia di luar fasilitas tersebut.

Baru diakui pelanggaran HAM pada 2022

NATALIEREVOLTS via TWITTER Brothers Home menjadi salah satu dari lusinan fasilitas kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh negeri, yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk menampung para tunawisma.

Mahkamah Agung Korea Selatan membebaskan Park In Keun pada 1989 dari tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Brothers Home.

Park membantah melakukan kesalahan dan menyatakan hanya mengikuti perintah pemerintah.

Saat Park ditangkap, Brothers Home masih beroperasi. Namun, penyelidikan kasus ini dihalangi Presiden Chun Doo Hwan, Walikota Busan Kim Joo Ho, dan kepala jaksa penuntut Busan Park Hee Tae.

Meski resmi tutup pada 1988, pemerintahan Korea Selatan belum mengakui tragedi Brothers Home sebagai pelanggaran hukum hingga 2016-2018.

Dikutip dari The New York Times (25/8/2022), Majelis Nasional membuka kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2020.

Lembaga pemerintah ini bertugas menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Brothers Home menjadi kasus pertama yang diselidiki komisi tersebut.

Baru pada 24 Agustus 2022, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi resmi mengakui terjadi pelanggaran HAM di Brothers Home Busan.

Pemerintah Korea Selatan dinyatakan membantu pengiriman warga ke tahanan paksa Brothers Home secara ilegal, serta membuat mereka mengalami pemukulan, pemerkosaan, dan penganiayaan lain yang berujung kematian.

KOMPAS.com - Serial Netflix Squid Game yang tayang sejak 26 Desember lalu disebut terinspirasi dari kisah nyata tragedi Brothers Home di Korea Selatan.

Diberitakan Sport Keeda, Selasa (7/1/2025), Squid Game dan peristiwa Brothers Home sama-sama melibatkan tindakan eksploitasi mematikan. Korban diketahui memakai pakaian dan tinggal di tempat yang mirip, serta identitasnya digantik nomor.

Kendati demikian, sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk memastikan serialnya tidak dibuat berdasarkan kisah nyata. Sebab, serial ini lebih banyak menggambarkan kondisi sosial daripada kejadian sejarah.

Hwang menyatakan, Squid Game yang musim pertamanya tayang pada 2021 terinspirasi dari pengalaman pribadinya, cerita manga Jepang, dan tema kapitalisme.

Lantas, bagaimana kisah tragedi Brohters Home?

Brother Home diduga inspirasi Squid Game

Tragedi ini berawal dari kelompok militer Korea Selatan yang memasukkan 38.000 orang jalanan ke pusat kesejahteraan sosial bernama Brothers Home di Busan sekitar 1976-1987.

Tindakan itu dilakukan untuk "membersihkan gelandangan dari jalanan" dalam rangka persiapan sebagai negara tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1988.

Brother Home dihuni tunawisma dan orang cacat, orang-orang mabuk, orang tanpa identitas, pengemis, dan lawan politik.

Hingga 1986, lebih dari 16.000 orang ditahan di 36 fasilitas sosial milik pemerintah, sedangkan Brothers Home menampung 4.355 orang meski hanya berkapasitas 500 orang.

Mantan sersan tentara bernama Park In Keun menjadi pengelola di balik program tersebut. Dia menerima medali karena dinilai menjalankan pusat sosial yang "baik" lewat Brohters Home.

Dia dikenal sebagai seorang Kristen taat dan bekerja keras membantu gelandangan. Namun, Park mengelola Brothers Home seperti kamp konsentrasi yang terkunci ketat.

Brothers Home menerima subsidi pemerintah berdasarkan jumlah penghuninya. Karena itu, petugas menyuap polisi dan pejabat kota agar mengirimkan lebih banyak orang.

Penghuni Brothers Home, termasuk anak-anak, seharusnya mendapatkan makanan dan pelatihan kerja. Kenyataannya, banyak orang dipukuli, diperkosa, dan dipaksa bekerja.

Penghuni Brothers Home yang dipanggil dengan nomor urut memakai seragam militer bekas atau baju olahraga biru untuk bekerja seharian di pabrik. Mereka hanya dapat setengah gaji atau tidak sama sekali.

Setiap Senin pagi, diadakan “pengadilan rakyat” untuk menghukum pelanggar aturan. Orang yang setia kepada Park menjadi "pemimpin" yang berhak meneror pelanggar.

Medan (ANTARA) - Atlet Para taekwondo Sumatera Utara mengusung target juara umum di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pancasila Cup 2025 yang digelar di GOR Ciracas, Jakarta Timur, 9-10 Januari 2025.

Pada kejurnas 2025, Sumut diperkuat sembilan atlet. Mereka merupakan atlet yang baru saja tampil memperkuat National Paralympic Committee (NPC) Sumut di Peparnas 2024 Solo.

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Sumut, Alan Sastra Ginting di Medan, Rabu, mengatakan bahwa ia menganggap event tersebut sebagai motivasi sekaligus aplikasi hasil latihan di daerah. Apalagi, tekad para atlet tentu ingin membawa prestasi terbaik di Kejurnas kali ini.

"Mudah-mudahan dengan adanya kejuaraan ini menjadi motivasi buat para taekwondo seluruh Indonesia, khususnya Sumut. Mudah-mudahan atlet para taekwondo Sumut bisa mendapat hasil terbaik seperti Peparnas kemarin sebagai juara umum," katanya.

Selain ajang peningkatan prestasi, ini sekaligus seleksi nasional bagi atlet untuk bisa masuk dalam binaan atlet pelatnas. Khususnya, persiapan membela Indonesia di event-event internasional, di antaranya ASEAN Para Games 2025 di Thailand.

"Mudah-mudahan atlet NPC Sumut nanti bisa terjaring dari hasil ini, bisa mengikuti pelatnas ASEAN Para Games. Termasuk kejuaraan-kejuaraan yang diikuti PCI pusat di tahun- tahun selanjutnya," ucap Alan.

Optimisme tinggi juga datang dari Syahruddin Simamora, yang akan turun di kelas 80 kilogram putra. Peraih medali emas Peparnas lalu ini mengaku sudah mempersiapkan latihan maksimal selama di daerah. Mulai dari fisik, teknik, hingga kekuatan lawan.

"Kebetulan setelah Peparnas lalu kita tidak banyak waktu istirahat dan kembali latihan. Mudah-mudahan bisa persembahkan prestasi terbaik di Kejurnas nanti dan masuk pelatnas," ujar Syahruddin.

Pada Kejurnas kali ini, Sumut mengirimkan atlet di dua kategori. Untuk kategori K41, di antaranya M Fajar Kurniawan di kelas 58 kilogram putra, Mian Sirait kelas 63 kilogram putra, Rizki Ilhamsyah Tanjung di kelas 70 kilogram putra.

Lalu, di kategori K44, di antaranya Suhendri di kelas 58 kilogram putra, Michael Owen Achmad Fahrezi kelas 58 kilogram putra. Kemudian Anton Siloam Sianturi kelas 63 kilogram putra, M Rizky kelas 70 kilogram putra, Syahruddin Simamora kelas 80 kilogram putra. Serta Endang Kusuma di kelas 80 kilogram putra.

Pewarta: Juraidi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan narapidana yang akan diberi amnesti harus mengikuti pendidikan pengetahuan tentang HAM agar lebih humanis ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Menurut dia, orang-orang yang menjadi narapidana berasal dari kasus yang beragam, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sehingga, dia menilai para terpidana hukum itu memiliki pola pikir yang bertentangan dengan HAM.

"Jadi kementerian sebagai pemerintah punya tanggung jawab, jadi kami mencegah, memproteksi," kata Natalius saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu.

Sebelum kembali ke masyarakat, dia mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga. Setelah mengetahui nilai-nilai HAM maka para narapidana yang mendapat amnesti itu mampu mengintegrasikan diri untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun dia mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang guna mengecek kesiapan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di Lapas tersebut, diproyeksikan ada sekitar 500 narapidana yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amnesti.

Dia pun menjelaskan bahwa kriteria narapidana yang bisa mendapatkan amnesti yaitu narapidana kasus narkotika, namun bukan pengedar, kelompok rentan, perempuan dan anak, hingga narapidana yang tergolong sebagai tahanan politik karena mengkritik pemerintah.

"Sesudah itu ada pelatihan Komando Cadangan (Komcad), mereka menjadi bagian pertahanan semesta, menjaga ketertiban banyak, menjadi masyarakat yang dilibatkan untuk menjaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan narapidana yang akan diberi amnesti harus mengikuti pendidikan pengetahuan tentang HAM agar lebih humanis ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Menurut dia, orang-orang yang menjadi narapidana berasal dari kasus yang beragam, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sehingga, dia menilai para terpidana hukum itu memiliki pola pikir yang bertentangan dengan HAM.

"Jadi kementerian sebagai pemerintah punya tanggung jawab, jadi kami mencegah, memproteksi," kata Natalius saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu.

Sebelum kembali ke masyarakat, dia mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga. Setelah mengetahui nilai-nilai HAM maka para narapidana yang mendapat amnesti itu mampu mengintegrasikan diri untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun dia mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang guna mengecek kesiapan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di Lapas tersebut, diproyeksikan ada sekitar 500 narapidana yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amnesti.

Dia pun menjelaskan bahwa kriteria narapidana yang bisa mendapatkan amnesti yaitu narapidana kasus narkotika, namun bukan pengedar, kelompok rentan, perempuan dan anak, hingga narapidana yang tergolong sebagai tahanan politik karena mengkritik pemerintah.

"Sesudah itu ada pelatihan Komando Cadangan (Komcad), mereka menjadi bagian pertahanan semesta, menjaga ketertiban banyak, menjadi masyarakat yang dilibatkan untuk menjaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Tim Hukum Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meminta Tim Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menunjukkan bukti manipulasi yang terjadi dalam Pilkada 2024.

"Intinya dalil gugatan tim paslon nomor urut 3 kabur atau obscure, mengada-ada, dan banyak bermain asumsi jauh dari fakta," kata Koordinator Hukum TPP Khofifah-Emil, Edward Dewaruci dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

Menurut Edward apa yang disampaikan Tim Hukum Paslon Risma-Gus Hans tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak menyertakan bukti konkret.

"Isi substansi gugatan yang terdiri dari angka-angka yang diajukan tidak konsisten, dan cacat obscure libel atau gugatan tidak jelas," ucapnya.

Edward bahkan melihat dalam sidang perdana tadi, tim hukum Risma-Gus Hans hanya bermain opini, sehingga hakim MK banyak mencecar soal bukti serta hal konkret yang digugat.

"Gugatan mereka kabur. Hakim MK masih bingung saya lihat, karena hanya narasinya dari tim hukum Risma-Gus Hans heboh, tapi tidak didukung bukti bukan asumsi," tambahnya.

Dalam sidang tersebut tampak berulang kali hakim MK mencecar tim hukum Risma-Gus Hans, utamanya soal kecurangan apa yang digugat dalam Pilgub Jatim.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegur kuasa hukum Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans yakni Triwiyono Susilo, soal berapa jumlah TPS di Jatim.

"Berapa jumlah TPS di Jawa Timur untuk pilgub?" tanya Saldi.

Triwiyono tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saldi menegur kuasa hukum Risma itu karena seharusnya hafal jumlah TPS.

"Ini lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim," ujar Saldi.

Kemudian Anggota Hakim Panel II MK, Arsul Sani juga mencecar Triwiyono soal esensi gugatan. Mulai dari jumlah TPS yang diajukan keberatan, hingga suara sebenarnya Risma-Gus Hans versi tim pemenangan.

"Kalau menurut hasil perhitungan suara termohon ini kan, perbedaan antara dua paslon yang dinyatakan sebagai pemenang Bu Khofifah dan Pak Emil dibanding dengan Bu Risma dan Gus Hans, ini kan 5.449.070," kata Arsul dikutip dalam youtube Mahkamah Konstitusi.

"Yang pertama hubungan anomali dengan perolehan suara itu apa? Yang kedua berapa sih harusnya, ini untuk melihat signifikansi, karena ini bedanya banyak (antara Khofifah-Emil dengan Risma-Gus Hans), beda dengan Pilkada yang selisih seribu, dua ribu, ini bedanya 5.449 juta suara. Jadi anda harus yakinkan juga Mahkamah, tunjukan dalam pembuktian," tambah Arsul.

Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen neg

Jakarta (ANTARA) - Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

"Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun," kata Bakry dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama. Hal itu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja pemerintah melalui berbagai instansi dalam menjembatani, bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.

Menurut dia, jangan ada perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, sehingga menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bangsa Indonesia sangat hargai.

Dia pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Untuk itu, dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

“Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, meraih penghargaan tingkat kabupaten/kota dalam kepedulian bidang hak asasi manusia (HAM).

Penghargaan ini, diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Banten A Damenta kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Pendopo Gubernur Banten, Rabu.

"Kami sangat bangga karena capaian ini menunjukkan sinergi yang luar biasa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pemenuhan HAM di Banten," ucap Pj Gubernur Banten.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menyampaikan syukur atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah memungkinkan kami meraih penghargaan ini," tambahnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa terus berkomitmen untuk menjadikan penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai motivasi untuk terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

"Semoga dengan adanya penghargaan ini dapat terus mendorong Pemkab Tangerang khususnya pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan sosial bagi seluruh warga masyarakat," kata dia.

Mengingat Undang-Undang Cukai berfokus pada aspek fiskal, langkah pemulihan keuangan negara lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana di bidang cukai, yang seharusnya menjadi alternatif terakhir

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan meyakini penggunaan prinsip ultimum remedium atau penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai jalan akhir dapat membuat penegakan hukum di bidang cukai makin kuat.

“Penerapan prinsip ultimum remedium atas pelanggaran pidana di bidang cukai bertujuan menciptakan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih objektif,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo di Jakarta, Rabu.

Penerapan prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023. PP itu didasarkan pada Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PP 54/2023 mengubah pendekatan penegakan hukum di bidang cukai dari pemidanaan badan menjadi lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara.

“Mengingat Undang-Undang Cukai berfokus pada aspek fiskal, langkah pemulihan keuangan negara lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana di bidang cukai, yang seharusnya menjadi alternatif terakhir,” tambahnya.

Berdasarkan aturan di atas, menteri keuangan, jaksa agung, atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan.

Prinsip ultimum remedium dalam pelanggaran pidana di bidang cukai hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 50 (pelanggaran perizinan), Pasal 52 (pengeluaran barang kena cukai), Pasal 54 (barang kena cukai tanpa pita cukai), Pasal 56 (barang kena cukai dari tindak pidana), dan Pasal 58 (pelanggaran peredaran pita cukai) UU Cukai s.t.d.d UU HPP.

Penyidikan dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam hal barang kena cukai seperti rokok, nilai cukai ditentukan dengan mengalikan jumlah batang rokok yang diamankan dengan nilai cukai per batang rokok.

Jika tarif cukai tidak dapat ditentukan, maka tarif terendah akan digunakan. Setelah tersangka menyetujui besaran denda yang harus dibayarkan untuk menghentikan proses penyidikan, penyidik akan menyusun dokumen untuk permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Tersangka membayar denda administratif ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pembayaran denda, tersangka menyerahkan surat pengakuan bersalah dan bukti pembayaran.

Dengan pemberian dokumen tersebut, menteri keuangan akan mengeluarkan surat permohonan penghentian penyidikan dalam waktu maksimal lima hari kerja.

Dalam konteks penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, jaksa agung atau pejabat yang menelaah dokumen permohonan penghentian penyidikan.

Dengan diberlakukannya ketentuan ini, persetujuan penghentian proses penyidikan pelanggaran di bidang cukai untuk kepentingan negara harus melalui mekanisme penelitian oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

“Jika hasil penelitian memenuhi syarat, sanksi administratif harus segera dibayarkan. Jika tidak dibayar, proses penyidikan akan tetap berlanjut,” tuturnya.

Prinsip ultimum remedium diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana.

Sanksi administratif tersebut, kata Budi, dianggap sudah cukup efektif memberikan dampak baik secara materiil maupun moril kepada pelaku pelanggaran.

Budi menambahkan hasil penindakan berupa barang kena cukai dan barang lain yang disita menjadi milik negara setelah ditetapkan sebagai barang milik tersangka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan para narapidana calon penerima amnesti bakal menjalani pendidikan HAM. Pigai meyakini pendidikan itu bermanfaat dalam proses integrasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Pigai saat mengunjungi Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pada Rabu (8/1/2024). Dalam kunjungan ini, Pigai sayangnya hanya berbincang dengan Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Jakarta, Tonny Nainggolan.

Pigai tak mengecek langsung bagian dalam dari Lapas itu. Pigai pun tak menengok bagaimana kondisi para napi di sana. "Dari 44 ribu napi yang akan dapat amnesti, sebelum mereka kembali ke masyarakat harus ada dua tahap yaitu berikan pendidikan dan bantuan supaya mereka mengerti (HAM)," kata Pigai dalam kunjungan tersebut.

Pigai memandang pentingnya mendidik napi calon penerima amnesti. Sebab mereka harus paham konsep HAM agar tak lagi melanggar hukum.

"Misalnya ada yang masuk penjara karena membunuh itu merampas hak hidup, mencuri itu merampas hak orang. Mereka punya mindset yang bersimpangan dengan HAM makanya kami harus didik mereka untuk humanis, untuk menghargai HAM," ujar Pigai.

Pigai berharap pendidikan HAM bermanfaat dalam integrasi napi ke masyarakat. Sehingga mereka mendapat bekal memadai untuk terjun menjadi bagian masyarakat.

"Ketika mereka kembali jadi masyarakat, mereka tahu mana haknya. Kami meminta sebelum ada amnesti harus ada sosialisasi HAM, setelah mendapat bekal HAM bagaimana hormati HAM, bagaimana jaga nilai HAM tentu mereka akan ngerti kewajiban sebagai masyarakat untuk integrasi," ujar Pigai.

Pigai juga menyebut setidaknya napi calon penerima amnesti mendapat pendidikan dasar soal HAM. "Minimal HAM dasar akan kita ajarkan. Setelah itu pelatihan komcad agar mereka jadi bagian dari pertahanan semesta," ujar Pigai.

Diketahui, pemberian amnesti tersebut dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan presiden juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua.