Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, di Serang, Rabu, mengatakan penghargaan tersebut terkait pelaksanaan pemenuhan kemajuan HAM di daerah dimana ada penilaian-penilaian terkait dengan sarana prasarana (sapras), bangunan-bangunan HAM lainnya.

”Secara mendasar itu di daerah Kabupaten Serang terlaksana, adapun untuk penilaiannya dilakukan setiap tahun,” katanya.

Ia mengatakan pelayanan dasar peduli HAM terkait dengan sapras untuk penyandang disabilitas serta perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan pemenuhan HAM. Jadi, bagaimana sarana prasarana tersebut sudah tergambar sedemikian rupa agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas atau lainnya bisa mengakses dengan baik.

”Misal ada toilet dibuat khusus untuk penyandang disabilitas, untuk perempuan atau ibu dan anak. Secara umumnya seperti itu untuk penilaiannya,” ujarnya.

Sapras yang di buat oleh Pemda Kabupaten Serang menjadi fokus utama ibu Bupati untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik DPMPTSP, Dinkes, Dindikbud, Disdukcapil, Bakesbangpol, DKBP3A, DPUPR, DPRKP, Disnakertrans, dan Diskominfosatik.

”Adapun untuk objek pelayanan nya bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak," katanya.

Sekadar diketahui, selain Kabupaten Serang untuk enam kabupaten dan kota di Banten pun mendapatkan penghargaan tersebut yakni, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan, pemberian penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia adalah bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan perjuangan Pemerintah Daerah yang telah berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu.

Selain tujuh Kabupaten/Kota, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

"Kedua penghargaan KKP HAM dan P2HAM merupakan hasil penilaian sepanjang tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara meningkatkan pengawasan atas warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Indonesia.

"Dalam waktu dekat sudah ada dua kasus WNA pemegang Visa On Arrival (VOA) yang tertangkap bekerja dan menerima upah di Jakarta Utara, ini akan kami tindaklanjuti serius," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan standar operasi yang ada dan sesuai dengan arahan dari pusat.

Menurut dia untuk teknis pelaksanaan tetap dilaksanakan pengawasan secara berkala dan berkoordinasi dengan instansi terkait

"Jika di lapangan ditemukan alat bukti dan barang bukti yang kuat, kami akan lakukan penegakan hukum ke arah tindak pidana," kata dia

Namun jika belum cukup dari pengungkapan kasus maka pihaknya akan tindak secara administratif keimigrasian.

"Hal serupa akan terus berulang sehingga penindakan tegas harus dilakukan untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali," kata dia

Sebelumnya Kantor Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja tanpa izin sebagai terapis hingga pemandu lagu di tempat pijat dan spa di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Wanita berinisial XH, WW, WCX, dan ZY sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, keempat pelaku juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

"Keempat orang ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian West Ham dalam lamannya.

“Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi-ambisi klub, dan oleh sebab itu klub mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuannya."

Klub itu juga memecat para staf Lopetegui, termasuk asisten pelatih Pablo Sanz, kepala performa Oscar Caro, kepala analis Juan Vicente Peinado, pelatih kebugaran Borja De Alba, dan pelatih teknik Edu Rubio.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.

— West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

“West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian pernyataan di laman resmi West Ham.

Kekalahan 1-4 dari Manchester City yang terjadi pada Sabtu (4/1) adalah kekalahan kesembilan West Ham dari 20 pertandingan liga musim ini. Hasil itu juga membuat West Ham terpuruk pada posisi ke-14, atau hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

West Ham disebut-sebut telah melakukan pembicaraan dengan mantan manajer Chelsea dan Brighton, Graham Potter, untuk mengisi posisi Lopetegui.

Mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dan mantan pelatih PSG Christophe Galtier yang saat ini menukangi tim Arab SAudi Al Duhail, juga telah didekati oleh West Ham.

Pertandingan terdekat yang akan dimainkan West Ham adalah laga putaran ketiga Piala FA melawan Aston Villa pada Jumat (10/1).

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

West Ham United memecat Julen Lopetegui setelah hanya enam bulan jadi pelatih. Lopetegui tidak memenuhi ekspektasi West Ham.

West Ham mengumumkan pemecatan Lopetegui pada Rabu (8/1/2025) malam WIB lewat situs resminya.

"West Ham United mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui hari ini telah meninggalkan klub," demikian bunyi pernyataan West Ham di situs resminya.

"Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi klub dan karena itu klub mengambil tindakan sesuai dengan tujuannya."

Lopetegui diangkat sebagai pelatih West Ham pada Juli lalu menyusul kepergian David Moyes. Namun, Lopetegui gagal mengangkat performa West Ham.

The Hammers cuma menang enam kali dalam 20 pertandingan di Premier League. Kekalahan 1-4 dari Manchester City pada akhir pekan lalu jadi kekalahan kesembilan West Ham di liga musim ini.

Akibatnya, West Ham terpuruk di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 20 laga. Mereka hany berjarak tujuh poin dari zona degradasi.

Kabarnya West Ham sudah negosiasi dengan mantan manajer Chelsea dan Brighton & Hove Albion, Graham Potter, untuk menggantikan Lopetegui.

Video: Graham Potter Gantikan Julen Lopetegui Jadi Manajer West Ham!

Video: Graham Potter Gantikan Julen Lopetegui Jadi Manajer West Ham!

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar evaluasi reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mengukur capaian implementasi reformasi birokrasi tersebut sehingga tata kelola pemerintahan bisa bersih dan akuntabel.

Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini menjelaskan bahwa evaluasi ini digelar sebagai upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Evaluasi menjadi wujud komitmen untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana pemerintah daerah melakukan perubahan untuk ke depannya sehingga dampaknya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Muklis Isnaini di Kediri, Rabu.

Ia menambahkan evaluasi ini digelar juga sesuai dengan surat dari Kementerian PANRB mengenai teknis evaluasi reformasi birokrasi.

“Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I, II dan III sudah kita lakukan di tahun 2024. Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi triwulan IV baru kita laksanakan tahun ini sesuai surat dari Kementerian PANRB mengenai teknis evaluasi reformasi birokrasi,” kata dia.

Dirinya menjelaskan tentang mekanisme evaluasi ini, yakni capaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi baik general dan tematik akan diunggah pada portal yang telah disediakan KemenpanRB.

Pada reformasi birokrasi tematik terdapat empat fokus tema utama yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi pemerintahan.

Sedangkan reformasi birokrasi general meliputi penguatan pengelolaan keuangan dan aset, penguatan sistem merit, penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tersedianya data kemiskinan yang informatif dan detail.

Lebih lanjut Muklis mengatakan capaian reformasi birokrasi Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Perkembangan reformasi birokrasi Kota Kediri tahun 2022 sebesar 62,78 naik menjadi 74,63 pada tahun 2023. “

Angkanya kami harapkan bisa terus naik dari tahun ke tahun dan untuk tahun 2024 kita memiliki target sebesar 77. Semoga indeks RB tahun 2024 naik dan bisa melampaui target,” kata dia.

Muklis berharap seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Kediri bisa turut aktif dan kolaboratif dalam penyelenggaraan desk evaluasi reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan predikat Kota Peduli HAM tahun 2023.

"Ini adalah bagian dan pengakuan atas kinerja Pemkot Tangerang yang hari ini memperoleh apresiasi sebagai Kota Peduli HAM," kata Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin di Tangerang Rabu.

Penyerahan piagam penghargaan dari Menteri HAM itu dilakukan oleh Penjabat (Gubernur Banten Abdul Rauf Damenta kepada Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian HAM Republik Indonesia pada Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2024 kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria dan indikator peduli HAM.

"Tentu melalui penghargaan ini kita harapkan semua stakeholder semakin peduli terhadap HAM, terhadap kebutuhan asasi masing-masing individu yang ada di Kota Tangerang," katanya.

Nurdin mengatakan Pemkot Tangerang berkomitmen dan berupaya untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis kepada pemenuhan HAM.

"Misalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan maka kami terus dorong Dinas Pendidikan agar program kegiatan dan akses pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak di Kota Tangerang yaitu melalui berbagai program seperti sekolah gratis dan beasiswa," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, yang terbaru yaitu terobosan Pemkot Tangerang melalui pelayanan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) 10 jam yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang yang ingin mengurus perizinan rumah tinggal.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Abdul Rauf mengapresiasi pencapaian yang diraih oleh Kota Tangerang sebagai Kota Peduli HAM.

"Saya ucapkan selamat kepada Pemkot Tangerang, khususnya kepada Bapak Nurdin, sahabat saya. Nanti kita semua bisa belajar kepada beliau terkait layanan PBG yang tadinya perlu waktu tiga bulan, kemudian menjadi 10 hari, dan sekarang menjadi 10 jam," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum (ketum) partai berlambang bulan dan bintang itu. Keponakan dar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra itu mengaku ingin meningkatkan kembali eksistensi PBB di kancah perpolitikan nasional.

Ia mengatakan, PBB merupakan partai eksponen yang sangat penting bagi representasi politik umat Islam. Namun, belakangan eksistensi PBB terus menurun, khususnya setelah Yusril menyatakan mundur dari kursi ketua umum.

"Setelah berdiri selama 26 tahun, PBB menghadapi tantangan baru yang muncul dari perkembangan pesat teknologi informasi yang dibarengi perubahan demograf pemilih, yang mayoritas diisi anak muda," kata dia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Karena itu, ia menilai, PBB perlu melakukan akselerasi untuk menguatkan eksistensinya. Menurut dia, salah satu untuk meningkatkan eksistensi PBB adalah dengan melibatkan anak muda. Bukan hanya menjadikan anak muda sebagai kader, ia juga ingin PBB memberikan kepercayaan kepemimpinan di level nasional dan daerah kepada anak muda.

"Maka saya Gugum Ridho Putra, anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.22.06.29.1252 dengan ini mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum PBB," ujar dia.

Gugum mengaku telah mendapatkan restu dari Yusril terkait pencalonannya itu. Menurut dia, mantan Ketua Umum PBB itu telah memberikan restu kepadanya.

"Sebelum saya memutuskan maju, sudah berkonsultasi dengan beliau (Yusril). Saya minta izin dan menyatakan secara langsung niat baik saya dan beliau katakan silakan," kata Gugum.

Gugum menilai, Yusril merupakan sosok yang sangat disegani di PBB. Karena itu, dukungan dari Yusril akan sangat berpengaruh besar.

Tak hanya mendapatkan restu Yusril, Gugum juga mengeklaim telah mendapat banyak dukungan dari puluhan DPW untuk maju sebagai calon ketua umum PBB. Adapun, DPW yang telah memberikan dukungan itu di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jogjakarta, Banten, Maluku Utara, Maluku, Lampung, Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

"Kami berharap beliau (Yusril) terus memberikan bimbingan, harapan dan pedoman kepada partai ini. Karena 26 tahun partai ini berdiri banyak dari pengorbanan beliau," kata dia.

Diketahui, PBB dijadwalkan menggelar Muktamar pada 13-15 Januari 2025 untuk. Muktamar yang akan dilaksanakan di Bali itu memiliki agenda untuk memilih kepengurusan periode 2025-2030.

MAGELANG, investor.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, Jawa Tengah menggandeng UMKM untuk mengelola limbah hasil dari pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampah atau limbah tersebut dijadikan pakan maggot hingga pakan ternak akan mempunyai nilai ekonomis.

Kepala SPPG Kota Magelang Raauf Oktavian mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan UMKM pengelolaan maggot binaan DLH Kota Magelang.

UMKM maggot tersebut setiap harinya akan mengambil limbah-limbah yang sudah terkumpul di kantor hasil dari dapur SPPG maupun limbah dari sisa makanan yang dikirim ke setiap sekolahan maupun posyandu.

"Jadi UMKM maggot tersebut sudah siap untuk mengambil food waste kami dari kantor dibawa ke tempat dia dan diolah sebagai pakan maggot. Nantinya maggot tersebut akan diolah juga menjadi pakan ternak," kata Rauuf saat ditemui di kantornya pada Rabu (8/1/2025).

Menurutnya, selain dapat melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan terjaga, pengolahan limbah ini juga untuk memberikan edukasi sejak dini kepada para siswa tentang pilah dan buang sampah pada tempatnya. Seperti memisahkan limbah organik dan sampah anorganik.

Rauf menjelaskan, limbah bekas kemasan susu dipisah dengan food waste dari plato atau tempat makan sebelum anak-anak tersebut keluar kelas.

Setelah sampah-sampah tersebut terkumpul akan ada armada mobil yang mengambil plato yang kotor, limbah food waste dan limbah bekas kemasan susu tadi untuk kemudian dibawa ke kantor.

Selanjutnya pengelolaan UMKM maggot dari Reformasi hijau akan mengambil limbah tersebut yang disimpan di tong-tong yang sudah di sediakan untuk dibawa pulang dan dilakukan pengolahan di tempat pengolahan limbah organik di Banyuurip, Tegalrejo, Magelang. 

Pengelola maggot UMKM Reformasi hijau, Septian Yoga menyampaikan, dalam dua hari pengambilan di kantor SPPG Kota magelang telah mendapatkan limbah makanan sebanyak 1 hingga 1,5 kwintal. Seperti limbah kulit-kulit buah, sayur-sayuran hasil pemotongan, dan lainnya.

Selain limbah dari SPPG ia juga mengambil limbah dari sejumlah hotel untuk memberi pasokan makan maggot.

"Cara pengolahannya, setelah dibawa pulang limbah tersebut selanjutnya kita giling dahulu pakai mesin dan di campur. Setelah itu setiap pagi kita kasih pakan ke biopond (tempat maggot mengolah sampah organik). Saat ini kita mempunyai 32 biopond tanah," kata Septian saat di temui di lokasi budidaya maggot.

Ia menambahkan, atas kerjasama dengan kantor SPPG tersebut pihaknya sangat senang karena dapat membantu meningkatkan perekonomian terutama dalam mendapatkan pasokan sampah setiap harinya.

"Untuk memproduksi satu kilo maggot membutuhkan minimal lima kilo sampah organik dan masa panen dari telur hingga dewasa membutuhkan waktu sebanyak 17 hari. Dalam satu minggu ia mampu memanen sebanyak tiga kuintal maggot,"

Satu kilo maggot dijual dengan harga tujuh ribu rupiah, selain melayani di desa sekitar, ia juga menjual ke daerah lain di Kota Magelang seperti di petambak Cacaban dan petambak di Muntilan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau warga tidak ragu melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika

Batang (ANTARA) - Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dari jaringan/sindikat lembaga pemasyarakatan (Lapas), sekaligus mengamankan seorang tersangka berinisial HQ (33) warga Kecamatan Batang.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Erdi Nuryawan di Batang, Rabu, mengatakan bahwa tersangka HQ (33) adalah seorang residivis yang pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tegal.

"Setelah tersangka bersama rekan selesai menjalani hukuman di Lapas Tegal, keduanya kembali mengedarkan narkoba. Saat keluar dari Lapas Tegal, tersangka mengaku mendapatkan tawaran rekannya untuk mengedarkan sabu," katanya.

Tersangka yang bekerja sebagai kurir Shopee Express tersebut ditangkap polisi karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak satu paket.

Selain itu, kata dia, polisi juga mengamankan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba seperti alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, dua pipet kaca, satu korek api, satu microtube, potongan sedotan, dan sebuah ponsel merek Samsung Galaxy A12.

Erdi mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarganya.

"Akan tetapi, alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Yang jelas, kami komitmen menindak tegas terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba," katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam jaringan narkotika yang lebih besar.

Tersangka berinisial HQ dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.

"Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau warga tidak ragu melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, resmi mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Proses pemilihan Ketua Umum PBB ini akan berlangsung dalam muktamar yang dijadwalkan di Bali pada 13-15 Januari 2025.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," ujar Gugum, dalam keterangannya, pada Rabu (8/1/2025).

Gugum mengatakan, keputusannya untuk mencalonkan diri didorong oleh penurunan eksistensi partai.

Ia menilai, perlu adanya terobosan baru untuk mengembalikan PBB ke jalur yang lebih eksis.

“Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat ke-Indonesia-an yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,” tuturnya.

Gugum mengingatkan bahwa setelah 26 tahun berdiri sejak era Reformasi, PBB kini menghadapi tantangan baru.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z, menuntut PBB untuk melakukan akselerasi agar tetap relevan dan memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat.

“Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah,” ujar Gugum.

Gugum Ridho Putra diketahui merupakan keponakan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sekaligus mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut  bahwa penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai upaya untuk mengalihkan isu OCCRP.

OCCR adalah organisasi jurnalis investigasi di dunia. OCCR baru-baru ini menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

Jokowi berkata penggeledahan rumah Hasto adalah hal biasa dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dia enggan menanggapi lebih jauh soal pengalihan isu yang disampaikan Guntur Romli.

"Ya namanya isu kan, kenapa harus ditanggapi," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Jokowi mengatakan OCCRP sudah memberikan klarifikasi mengenai mekanisme nominasi tokoh terkorup di dunia. Melalui pernyataan resminya, OCCRP menyatakan masuknya nama Jokowi ke daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diusulkan publik. OCCRP sendiri mengakui tidak memiliki kendali atas nama-nama yang dinominasikan.

"Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas," kata Jokowi.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pun menegaskan penggeledahan rumah Hasto sama sekali tidak berkaitan memanasnya relasi Jokowi dengan PDIP.

"Enggak ada. Itu proses hukum biasa aja," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menduga penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya pengalihan isu terkait rilis kumpulan jurnalis investigasi dunia atau OCCRP yang menempatkan Jokowi  sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.

"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Guntur saat dihubungi, Selasa (7/1).

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Johannes Oberlin Tobing, mengklaim KPK tak menyita barang bukti apapun usai menggeledah kediaman kliennya di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Johannes menyebut kediaman Hasto di Kebagusan hanya rumah singgah dan jarang ditempati. Dia memastikan tak ada barang bukti perkara yang disita terkait perkara kliennya.

"Ada beberapa jam KPK melakukan penggeledahan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, tidak ada suatu barang bukti yang ada kaitan perkara dengan Harun Masiku," kata Johannes dalam keterangannya, Rabu (8/1).

Dia pun mempertanyakan langkah KPK yang menggeledah kediaman Hasto. Menurut Johannes, Hasto bukan pejabat yang merugikan keuangan negara, tetapi perkaranya dibesar-besarkan.

Apalagi, PDIP dalam waktu dekat juga akan menggelar hari ulang tahun partai. Ia menduga kuat kasus Hasto cenderung dilatarbelakangi motif politik.

"Apalagi secara khusus kami dalam tanggal 10 ini mau menjelang HUT PDI Perjuangan, sebentar lagi kami akan kongres. Nah, jadi kami menduga bahwa memang ini adalah murni perkara politik, tidak ada perkara hukum," tuturnya.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy juga menyebut KPK hanya menyita satu USB dan sebuah buku catatan setelah menggeledah kediaman Hasto di Bekasi. Sedangkan tak ada satu pun barang yang disita dari rumah di Kebagusan.

"Pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita adalah 1 USB dan 1 buku catatan milik Kusnadi. Sedangkan pada penggeledahan di Kebagusan tidak ada barang yang disita," kata Ronny.

Sementara itu, Ronny mengaku tak mengetahui isi koper yang diklaim telah disita KPK. Dia menilai tak masuk akal jika satu buku catatan dan satu USB dibawa menggunakan koper.

"Terkait dengan pertanyaan apa isi koper yang dibawa oleh penyidik KPK dari rumah klien kami, kami tidak mengetahui apakah itu ada isinya atau kosong. Karena menurut kami sangat tidak logis untuk menyimpan 1 buku catatan kecil dan 1 buah USB ke dalam satu koper besar," ucapnya.

Tim penyidik KPK sebelumnya mengaku menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah dua kediaman Hasto, Selasa (7/1). Dua rumah itu berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat.

KPK menyebut barang bukti tersebut diduga mempunyai hubungan dengan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (8/1).