Blora -

Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora. Pemuda Pancasila menolak adanya Markas GRIB di Blora.

Markas atau kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya yang digeruduk Ormas PP berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Ada sekitar 70 anggota ormas Pemuda Pancasila yang mendatangi markas atau kantor tersebut.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka ada GRIB di Blora.

"Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita," kata Munaji, Senin (13/1/2025).

Menurut Munaji, keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia juga menyebut soal anggota GRIB Jaya yang meresahkan masyarakat.

"Kalau mau kepingin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri," ujar Munaji.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak ada GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

"Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong-konyong koder. Kalau mau mencoba urusan dengan Pemuda Pancasila silakan, suruh calon ketuanya, senggel (duel) berani, masa juga berani Pemuda Pancasila," bebernya.

"Kita juga ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta," tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk melaporkan hal tersebut. Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

"Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biang kerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora," ucap Munaji.

Tanggapan Ketua GRIB Jaya Blora

Sementara itu Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto menepis soal GRIB Jaya disebut ilegal.

"Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, legal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional," jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini di Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora, ormas GRIB Jaya baru ada sekitar tiga bulan.

Kemudian, Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

"Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu, karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas, semuanya 100 persen sudah ada," jelasnya.

(apl/dil)

Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku menjalin kerja sama dalam bidang pencegahan terorisme di daerah itu.

"Bersama Densus 88 kami menyepakati adanya kolaborasi antarinstansi yang harus selalu ditingkatkan terkhusus dalam pencegahan terorisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan tim Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku yang dipimpin oleh Kasatgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Maluku Kombes Pol I Wayan Sukarena.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk menghancurkan tindak pidana terorisme di Indonesia. Anggota Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme, baik yang berkaitan dengan kelompok bersenjata maupun teror bom.

Berkaitan dengan hal itu beberapa tindakan pencegahan anti-terorisme yang dilakukan kedua pihak, antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme, mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kerja sama antarlembaga keamanan dan intelijen hingga mengembangkan peraturan dan undang-undang anti-terorisme.

Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemisahan kementerian, Kanwil Kemenkum Maluku lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, peran konkret Kemenkum dalam pencegahan terorisme, yakni mengembangkan kebijakan hukum anti-terorisme, menyusun peraturan dan undang-undang terkait terorisme, mengawasi pelaksanaan hukum anti-terorisme dan menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memiliki tenaga penyuluh hukum yang nantinya bisa berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait mencegah tindak pidana terorisme," ujar Saiful.

Sementara tugas Densus 88, yakni melakukan intelijen, mencegah terorisme, menindak terorisme, menyidik terorisme, mengidentifikasi terorisme, mensosialisasikan terkait bahaya terorisme.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin malam.

Ia berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," katanya.

Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," katanya.

Senada dengan Masrur Anhar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi Ketua Umum (Ketum) PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Dalam muktamar itu mencuat sejumlah nama yang akan mencalonkan diri menduduki posisi ketua umum di antaranya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia (UI) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran WTI ini, ReCURE berharap dapat memperkuat pemahaman global terhadap ancaman terorisme . Termasuk menjadi referensi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dunia yang lebih aman.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama. Informasi lebih lanjut mengenai WTI dapat diakses melalui worldterrorismindex.com.

Keynote speech dalam acara itu yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir. ?World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,? kata Ketua ReCURE Ganardi Walanda, Senin (13/1/2025).

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021. Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari dan Sri Yunanto. Laporan ini mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting. Mulai dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

Dalam segmen Selayang Pandang WTI membahas tren terbaru dalam terorisme dan menghadirkan tiga narasumber. Mereka yakni Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartanto, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Tb Ami Prindani, dan anggota dewan kehormatan KADIN Adi Putra Darmawan Tahir.

Menurut World Terrorism Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor 18, yang termasuk kategori low-impact. Prestasi ini mencerminkan efektivitas upaya penanganan terorisme, ditunjukkan dengan nihilnya serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun terakhir. Analisis lebih mendalam disampaikan oleh I Made Wisnu Wardhana, dalam laporan khusus.

Laporan khusus WTI juga memuat refleksi dan analisis dari sejumlah kontributor. Zora A Sukabdi dan Sapto Priyanto menyoroti deradikalisasi dan rehabilitasi. Sedangkan Amanah Nurish mengulas peran jaringan terorisme perempuan.

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

Sebaliknya, di Afghanistan, transisi berlangsung melalui perlawanan bersenjata oleh kelompok oposisi yang dianggap sebagai entitas teroris.

Pemerintah baru di Afghanistan diterima oleh blok Rusia dan China, tetapi Indonesia belum memberikan pengakuan sama sekali.

Sementara itu, di Suriah, proses transisi politik masih jauh dari kejelasan. Kelompok oposisi bersenjata seperti HTS, yang sebelumnya terkait dengan al-Qaeda, menghadapi label teroris dari banyak pihak, meskipun ada upaya untuk terus mereformasi citranya.

Dukungan blok Barat dan AS kepada kelompok-kelompok ini memperkuat posisi mereka, tetapi juga memperuncing ketegangan dengan pemerintah sebelumnya yang didukung oleh Rusia dan Iran.

Indonesia belum mengambil sikap di masa transisi yang ada. Indonesia harus hati-hati sekalipun kepentingan nasional RI di Suriah, setidaknya meliputi tiga hal, yakni politik, ekonomi, dan perlindungan.

Langkah diplomasi regional pernah menunjukkan hasil positif, seperti peran Mesir pada 1998 dalam meredakan ketegangan antara Turkiye dan Suriah. Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan pendekatan pragmatis dari pihak internasional.

Amerika Serikat, misalnya, memutuskan untuk mencabut hadiah sebesar 10 juta dollar AS atas kepala Abu Mohammad al-Julani, pemimpin HTS.

Menurut Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, keputusan ini diambil setelah al-Julani berjanji untuk tidak mengizinkan organisasi teroris beroperasi di wilayah Suriah atau mengancam AS maupun negara-negara tetangga.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas politik AS dalam menghadapi dinamika konflik Suriah, dengan memanfaatkan peran kelompok lokal untuk menciptakan stabilitas sementara waktu.

Namun, keputusan ini juga mencerminkan dilema etika dan politik yang dihadapi oleh negara-negara Barat.

Ketegangan etnis antara Kurdi dan Arab kian meningkat, mengancam upaya rekonsiliasi nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Transisi Suriah.

Hubungan yang memburuk antara kedua kelompok ini semakin mempersulit pembentukan koalisi inklusif, yang sangat penting untuk menjaga kesatuan Suriah dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang.

Kepentingan Indonesia di Suriah

Eskalasi yang terjadi di Suriah menegaskan pentingnya peran diplomasi multilateral Indonesia, yang melalui forum-forum seperti PBB, ASEAN, dan OKI, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meredakan ketegangan di kawasan.

Dengan pengalaman yang kaya dalam rekonsiliasi damai, terutama melalui penyelesaian konflik di Aceh, Indonesia memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dialog dan membantu menciptakan kesepahaman antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pendekatan diplomatik yang berbasis pada dialog dan perdamaian ini, ditambah dengan upaya aktif dalam meningkatkan stabilitas regional, memperlihatkan komitmen Indonesia untuk membawa solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Selain itu, peluang besar juga terbuka dalam sektor ekonomi. Indonesia dapat berperan dalam rekonstruksi infrastruktur pasca-konflik, yang merupakan kebutuhan mendesak di Suriah.

Kerja sama lebih lanjut di bidang energi, pertanian, dan pariwisata dapat mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.

Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang tidak hanya aktif dalam diplomasi politik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi kawasan.

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah peluang tersebut tidaklah sedikit.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah menjadi perhatian utama. Kelompok-kelompok seperti mahasiswa, pekerja migran Indonesia (PMI), dan individu yang terhubung dengan kelompok teroris internasional, termasuk Foreign Terrorist Fighters (FTF), memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselamatan mereka.

Situasi yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian ini menuntut langkah-langkah cepat dan efektif dari Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang terjebak dalam krisis ini.

Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar sebagai mediator dan mitra strategis yang berwibawa.

Keberhasilan peran ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menganalisis dinamika konflik dengan seksama, memanfaatkan peluang diplomatik secara cerdas, dan mengelola kepentingan nasionalnya dengan bijak di tengah ketegangan yang terus meningkat.

Namun, di balik potensi peran positif ini, ada pertanyaan yang perlu dijawab: Siapkah Indonesia menerima stempel sebagai negara yang mendukung kelompok teroris?

Hal ini menjadi dilema mengingat status HTS yang masih dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan memulangkan puluhan hingga ratusan warganya yang terafiliasi dengan kelompok teroris di luar negeri.

Beberapa bulan terakhir, pihak keamanan Indonesia sibuk merencanakan langkah-langkah untuk memulangkan individu-individu yang terlibat dalam kelompok teroris seperti yang berangkat atas nama Jamaah Islamiyah di Suriah.

Sebuah keputusan strategis yang harus diambil dengan hati-hati agar tidak merugikan citra Indonesia sebagai negara pendukung perdamaian dan stabilitas global.

Mengingat situasi yang masih cair, Indonesia dapat mengambil sikap sementara untuk tidak memberikan pengakuan politik kepada salah satu pihak hingga ada perkembangan yang lebih stabil dan inklusif. Ini penting untuk menjaga posisi netral Indonesia di mata komunitas internasional

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menjatuhkan hukuman mati bagi Harvey Moeis di Nusakambangan.

Sebagaimana diketahui, Harvey Moeis dijatuhi vonis hukuman penjara 6,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024 karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada 9 Januari 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

PRABOWO AMBIL LANGKAH KEJAM!
KORUPTOR 300 T AKAN DIHUKUM MATI DI NUSAKAMBANGAN!

Tamat Riwayat Harvey Moeis!! Prabowo Marah! Koruptor 300 T Akan Dihukum Mati di Nusakambangan!?

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri berbagai pemberitaan tentang pernyataan Prabowo terkait vonis yang dijatuhkan untuk Harvey Moeis.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Namun, dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Dilansir Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur, lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan, lah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum, lagi," ujar Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Burhanuddin pun menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan naik banding.

Prabowo menegaskan, vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey Moeis adalah 50 tahun penjara.

"Jaksa Agung, naik banding, enggak? Naik banding ya. Naik banding," kata Prabowo.

"Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," tuturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Menurut Prabowo, Harvey Moeis seharusnya mendapatkan vonis 50 tahun penjara.

Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas.

Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2.

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU.

"Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Pakar hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu. Hal itu termaktub dalam Pasal 242 KUHP.

Menurutnya, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan, Bambang Hero Saharjo.

"Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Januari 2025.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Persaudaraan Pemuda Tempatan (Perpat) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaporkan Bambang Hero Saharjo ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Ormas tersebut melaporkan Bambang Hero atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah, yakni sebesar Rp271 triliun.

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

“Pada akhirnya, hakim yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi, sangat tidak tepat bila keterangan Prof Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu," kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, Lanjut Boris, tidak bisa dimungkiri bahwa pendapat Prof Bambang Hero yang menyatakan kerugian 271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga, wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok warga masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

"Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai 271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor," ujar dia.

Menurut sepengetahuan Boris, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis di bidang lingkungan (Pasal 6 Permen LH No. 7/2014), artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara, kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

"Menurut saya karena kejanggalan inilah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu," kata Boris.

Kejagung harus melindungi

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melindungi Bambang Hero. "Ya, melindungi dari tuntutan hukum dengan menggugurkan perkaranya," kata Fickar kepada Metrotvnews.com.

Sebelumnya, Kejagung merespons pelaporan Bambang Hero buntut menghitung kerugian kasus dugaan korupsi timah Rp271 triliun. Penghitungan itu disebut permintaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Perhitungan atas kerugian keuangan negara ini didasarkan atas permintaan jaksa penyidik," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Kamis, 9 Januari 2025.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan dalam kasus suap Harun Masiku, hari ini Senin (13/1/2025). Meski statusnya tersangka, Hasto tak langsung ditahan.

Berdasarkan pantauan, Hasto memasuki ruangan pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB. Lebih dari tiga jam setelah masuk, Hasto dan kuasa hukum Maqdir Ismail dan kuasa hukum lainnya yang mendampingi terlihat keluar.

Hasto terlihat tidak mengenakan rompi oranye bertuliskan Tahanan KPK. Ia tampak masih mengenakan kemeja berwarna putih dibaluti jas hitam yang digunakannya saat tiba pada pagi tadi.

Usai keluar gedung, Hasto malah turut diteriaki sejumlah pengacaranya yang memang datang mengawalnya sejak pagi hari. Hasto tampak tersenyum melihat sambutan yang datang itu. Adapun setelahnya Hasto terlihat langsung menghampiri awak media dan memberikan keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hasto sebagai tersangka kasus korupsi Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR Pemilu 2019. Nama Hasto terseret dalam pusara korupsi Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung tertangkap.

KPK menyebut Hasto diduga memiliki peran dalam menyokong dana suap Harun Masiku. Tak hanya itu, KPK juga menduga Hasto memiliki peran dalam melakukan perintangan terhadap penyidikan kasus korupsi itu.

Dalam kasus ini, Hasto memang beberapa kali telah diperiksa sebagai saksi. Namun status tersangka Hasto baru diberikan KPK pada 24 Desember 2024 silam.

Terkait status tersangka ini, Hasto juga melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan. Sidang praperadilan Hasto bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Januari 2025.

JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Bambang dilaporkan atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah , yakni sebesar Rp271 triliun.

Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon mengatakan, seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP. Menurut Boris, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Prof Bambang Hero ini.

?Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan,? katanya, Senin (13/1/2025).

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

?Pada akhirnya, hakim lah yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi sangat tidak tepat bila keterangan Prof. Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu,? kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, kata Boris, tidak bisa dipungkiri pendapat Prof. Bambang Hero yang menyatakan kerugian Rp271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

?Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai Rp271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor,? ujarnya.

Boris menilai, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan non teknis di bidang lingkungan seperti dalam Pasal 6 Permen LH No. 7/2014, artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

?Menurut saya karena kejanggalan ini lah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof. Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu,? ucapnya.

Hasto Kristiyanto, didampingi kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.40 pagi.Hasto memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku.Untuk informasi terbaru, kita akan terhubung dengan Novanaya Antaka, koresponden CNN Indonesia.