Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas. Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut. Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU. "Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PU: 29 rumah dibangun, pemulihan pelanggaran HAM di Aceh

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rabu (15/1).

Salah satu yang diperiksa merupakan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Kepada awak media, Saffar mengaku akan diperiksa penyidik terkait data perlintasan buron Harun Masiku pada lima tahun lalu.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selain Saffar, KPK juga memanggil Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman sebagai saksi. Arief mengaku membawa sejumlah catatan untuk disampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaan nanti.

Kendati demikian, ia enggan mengungkap lebih jauh ihwal isi catatan yang dibawa. Termasuk materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik kepada dirinya.

"Saya belum tahu (materinya). Bukan pemeriksaan, beri keterangan aja. Enggak ada (bawa bukti), catatan saja," tuturnya.

Terakhir, KPK juga memanggil kader sekaligus mantan caleg asal PDIP Saeful Bahri sebagai saksi. Saeful akhirnya memenuhi panggilan setelah sempat mangkir dua kali.

Hanya saja, Saeful memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media terkait materi pemeriksaan serta alasannya sempat mangkir.

"Makasih ya, nanti ya," singkatnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bagaimana hukum seorang wanita memimpin tahlil (doa) dalam Islam? Meskipun hukum seputar tahlil masih sering diperdebatkan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan wanita namun tahlil merupakan salah satu kalimah thayyibah atau kalimat yang baik berupa La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah.

Seiring berjalannya waktu, bacaan tahlil ini diadopsi oleh masyarakat Islam Nusantara dalam praktik keagamaan di Indonesia. Jadilah tahlil ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat untuk mengirimkan doa seperti surah Yasin, kalimah thayyibah dan pembacaan doa yang dihadiahkan untuk mayit.

Lantas bagaimana jika seorang wanita memimpin tahlil atau doa ini? Menurut Ustadz Abdul Somad , hukum wanita yang memimpin doa di hadapan laki-laki itu adalah boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Syarat dan ketentuan yang dimaksud yakni suara wanita ketika memimpin doa tidak mendayu-dayu atau mendesah-desah sehingga mebangkita hawa nafsu. "Jadi yang tidak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu," kata Ustadz Abdul Somad dalam salah satu tayangan tausiyahnya di kanal youtube.

Di samping itu, Ustadz Abdul Somad juga menyarankan agar wanita yang memimpin doa tidak menggunakan lipstik dan bedak yang berlebihan.

"Ini kadang doanya biasa saja tapi lipstiknya dua inci. Lagunya biasa saja tapi bedaknya tebal," kata Ustadz Abdul Somad.

Untuk menguatkan pendapatnya, Ustadz Abdul Somad menyebutkan bahwa wanita tidak dilarang membaca barzanji, tholaal badru alayna dan selawat asal tidak berlebihan. Wallahu A'lam

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem Rajiv mengatakan komisinya akan kunjungan kerja spesifik terkait polemik pagar bambu sepanjang 30,16 Km di pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi. Rajiv menegaskan pihaknya akan mencari tahu pelaku dan motif pemagaran laut yang merugikan nelayan setempat.

"Komisi IV akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk mengetahui pelaku serta motif pemagaran laut," ujar Rajiv kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Rajiv mendorong proses penegakan hukum jika terbukti ada indikasi pelanggaran. Hal itu, sebutnya, akan dicari tahu saat kunspek ke lapangan.

"Nanti saat kunspek, kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak. Jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," kata Rajiv.

Selain itu, Rajiv berharap Komisi III DPR turut mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebagai informasi, Komisi III DPR membidangi hukum dan bermitra dengan Polri, Kejagung, hingga KPK.

"Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya Komisi III DPR RI yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini," katanya.

Lebih lanjut, Rajiv mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut sebagai langkah cepat agar tidak ada aktivitas pemasangan pagar laut lagi.

"Saya apresiasi langkah cepat KKP yang segera melakukan penyegelan sehingga warga setempat tidak semakin dirugikan dengan kegiatan pemagaran ini, sedangkan untuk pembongkaran pagar laut saya yakin KKP memiliki mekanisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," lanjut Rajiv.

Rajiv menuturkan, saat ini Komisi IV DPR tengah membahas secara internal terkait polemik ini. "Kami akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat, selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat, " lanjut Rajiv.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta komisi teknis di DPR untuk mencari tahu pelaku yang bertanggung jawab soal pagar laut tanpa izin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, dan Kabupaten Bekasi.

(fca/rfs)

DENPASAR, KOMPAS.com - Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noo, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum, yang merupakan keponakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, berhasil meraih 398 suara.

Sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

Gugum mengajak jajaran pengurus PBB di tingkat pusat dan daerah yang hadir dalam muktamar untuk bersatu agar partainya dapat kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029.

"Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, kita keluarkan, kita konsolidasikan. Kita berpolitik dari luar. Insyaallah 2029 kita rebut parlemen RI," ujarnya.

Selain itu, Gugum juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Yusril sebagai sesepuh dan pendiri PBB.

Meskipun telah mengundurkan diri dari posisi ketua umum PBB, Yusril tetap memantau jalannya proses Muktamar VI PBB.

"Dalam acara muktamar ini beliau tidak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," kata Gugum.

Jakarta -

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Saffar Muhammad Godam, diperiksa KPK hari ini. Dia akan diperiksa terkait saksi pada saat perlintasan buron Harun Masiku.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2025), Saffar terlihat datang sekitar pukul 09.49 WIB. Saffar terlihat mengenakan pakaian kemeja berwarna putih.

"Dipanggil sebagai saksi 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Dia tak menjelaskan berkas apa yang disiapkan dalam pemeriksaan ini. Saffar juga kembali menyebut bahwa pemeriksaan kali ini terkait perlintasan Harun Masiku.

"(Diperiksa untuk tersangka Hasto Kristiyanto) bukan, bukan. Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," katanya.

Terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardhika juga membenarkan Saffar diperiksa hari ini. Hal itu dikatakan Tessa sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal jadwal pemeriksaan terhadap Saffar kemarin.

"Saffar M. Godam jadwalnya Rabu," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk dua perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM), yang telah berstatus buron.

Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

(ial/knv)

JAKARTA - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam mendatangi Gedung Merah Putih KPK , Rabu (15/1/2025). Kedatangannya memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk diperiksa terkait Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Godam tiba di kantor KPK sekira pukul 09.50 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Saat memasuki area Kantor KPK, ia terlihat didampingi dua orang yang berpakaian serba hitam.

Saat ditanya kedatangannya ini, Godam mengaku akan diperiksa untuk didalami perihal perlintasan Harun Masiku.



"Dipanggil sebagai saksi, 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Godam di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Godam membantah dirinya akan diperiksa terkait kasus dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Bukan, bukan, untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya.

Godam enggan menjelaskan lebih detail perihal persiapan dirinya dalam pemeriksaan kali ini. Ia memilih langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Setelahnya, Godam terlihat beranjak ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 09.54 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam, Rabu (15/1/2025).

Godam mengaku dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya soal data perlintasan eks kader PDI-P Harun Masiku yang berstatus tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam, Rabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB didampingi dua orang.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam, Rabu (15/1/2025).

Godam mengaku dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya soal data perlintasan eks kader PDI-P Harun Masiku yang berstatus tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam, Rabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB didampingi dua orang.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Palestina bersiap menerima kembalinya tahanan yang akan dibebaskan oleh rezim zionis biada Israel, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas.

MoatasemMohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, Selasa (14/1), memerintahkan rumah sakit bersiap menyambut kesepakatan dan para tahanan dibebaskan.

Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

Rumah sakit di Palestina diminta mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka.

Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel BenjaminNetanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di tahap akhir.

Sumber: Anadolu