JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Jakarta -

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Saffar Muhammad Godam, telah diperiksa KPK hari ini. Saffar menyebut dicecar seputar tim bentukan eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mencari Harun Masiku.

"Saya tadi ditanya cuma ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu. (Ada ditanyakan) ada, ada, tapi.... Terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Saffar menjelaskan ditanyai sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaannya secara umum soal perlintasan Harun Masiku.

"25 (pertanyaan). Seputar perlintasan Harun Masiku. Lima tahun yang lalu," kata dia.

Saffar mengatakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada 5 tahun yang lalu. Berdasarkan datanya pada saat itu, dirinya menyebut Harun Masiku berada di Indonesia.

"Iya, data perlintasan kita mengatakan dia (Harun Masiku) ada di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, pantauan detikcom di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1), Saffar tiba pada pukul 09.49 WIB. Saffar terlihat mengenakan pakaian kemeja berwarna putih.

"Dipanggil sebagai saksi 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Jubir KPK Tessa Mahardhika juga membenarkan Saffar diperiksa hari ini. Hal itu dikatakan Tessa sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal jadwal pemeriksaan terhadap Saffar kemarin.

"Saffar M Godam jadwalnya Rabu," kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk dua perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM), yang telah berstatus buron.

Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

Simak juga Video: Serba-serbi Pemeriksaan Hasto sebagai Tersangka oleh KPK

[Gambas:Video 20detik]

(ial/aud)

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) sepakat untuk berdamai.

Kesepakatan damai tersebut berlangsung di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (15/1/2025).

Bupati Blora, Arief Rohman, memanggil Ketua PP Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, untuk menandatangani pernyataan damai yang disaksikan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pada kesempatan ini kita menyaksikan berdua dari PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang akan ditandatangani berdua untuk perdamaian Blora, disaksikan Forkopimda," ungkap Arief menjelang pernyataan damai.

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji, yang akrab disapa Mbah Mun, menegaskan kesiapannya untuk berdamai dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku ketua PP Blora dan ketua GRIB," ujarnya.

Munaji juga berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif di wilayahnya.

"InsyaAllah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora, dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir. Terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik upaya kesepakatan damai ini.

"Saya menyambut baik, iktikad baik Mbah Mun. Saya terima kita bekerja sama yang baik. Kita lupakan kejadian yang kemarin. Kita ciptakan Blora ini sejuk, indah, dan damai. Saya tidak banyak kata, cukup itu saja, terima kasih," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang telah disiapkan.

Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di dua lokasi, yaitu di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat insiden tersebut, 12 orang menjadi korban dan dibawa ke rumah sakit, sementara 19 orang terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian.

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

Godam mengatakan, ia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait data perlintasan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.

Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.

Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".

Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

KOMPAS.com - Proses mediasi dilakukan pasca kejadian bentrokan antar organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terjadi di dua lokasi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Mediasi dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Proses mediasi melibatkan dua belah pihak, yaitu Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan Ketua DPC GRIB Blora.

Dilansir dari TribunJateng.com, hal ini dikonfirmasi Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto.

"Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Bupati dan Forkompimda Kabupaten Blora melakukan mitigasi peristiwa tersebut. Dengan lakukan mediasi antara ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan Ketua DPC GRIB Blora, dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora," katanya

Adapun kondisi di sekitar Pendopo Kabupaten Blora tampak ramai mobil dari pihak kepolisian, dan para pejabat Pemkab Blora.

Ketua Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora, Munaji, datang lebih dulu sekitar pukul 10.48 WIB.

Tidak berselang lama, disusul kedatangan Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto.

Sejumlah awak media juga terlihat menunggu hasil dari mediasi tersebut, namun belum ada keterangan terkait hasil mediasi dari kedua belah pihak.

Sebelumnya diberitakan bentrokan antar ormas dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terjadi di Blora.

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Akibat bentrokan tersebut, terdapat 12 korban yang terlibat bentrokan yang ebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang walaupun rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul “Usai Bentrok Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora, Kedua Ormas Dimediasi di Pendopo Kabupaten”.

MEDAN, KOMPAS.com - Kamelia, ibu dari siswa SD yang dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP, melaporkan guru yang menghukum anaknya, Hariati, ke Mapolrestabes Medan.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, Kamelia membuat laporan itu pada Selasa (14/1/2025).

Hal itu ditandai dengan laporan nomor: LP/B/132/I/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.

"Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai," kata Gidion kepada Kompas.com saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu (15/1/2025).

Di dalam laporan itu, Kamelia menyampaikan, mulanya mendapati cerita anaknya, MA, malu datang ke sekolah pada Rabu (8/1/2025) pagi.

Sebab, MA dihukum oleh terlapor untuk duduk di lantai saat proses belajar karena belum mengambil rapor dan membayar SPP sejak Senin (6/1/2025).

Sekitar pukul 10.00 WIB, Kamelia datang ke sekolah anaknya, yakni sekolah milik Yayasan Abdi Sukma, di Kota Medan.

Dia ingin memeriksa apakah apa yang disampaikan anaknya benar atau tidak.

Setibanya di lokasi, Kamelia melihat MA memang duduk di lantai ruang kelas 4 SD saat jam pelajaran.

Kamelia mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada Hariati.

Hariati menyampaikan bahwa siswa yang tidak membayar SPP dan belum menerima rapor tidak dibenarkan mengikuti pelajaran.

Atas kejadian itu, Kamelia membuat laporan ke Mapolrestabes Medan.

Gidion menyampaikan, kini penyidik masih bekerja untuk mendalami kasus tersebut.

"Kami masih mendalami laporannya," kata Gidion.