KOMPAS.com - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terlibat bentrokan dengan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila terjadi di dua lokasi berbeda di Blora dan mengakibatkan 12 korban terluka.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," kata Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, dalam deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan menjelaskan, terdapat delapan korban di Karangjati, lokasi pertama bentrokan.

Sementara itu, di lokasi kedua bentrokan, Kunduran, terdapat empat korban luka-luka.

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Lantas apa itu GRIB Jaya dan apa yang penyebab bentrokan ini?

GRIB Jaya, Ormas yang Didirikan Hercules

GRIB Jaya adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang cukup besar di Indonesia.

GRIB Jaya didirikan pada 2011. Adapun pendiri organisasi ini adalah Rosario de Marshal atau Hercules, mantan preman Tanah Abang yang cukup terkenal di Indonesia.

GRIB Jaya telah memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Hercules hingga kini masih menjadi Ketua Umum DPP GRIB Jaya.

GRIB Jaya juga menjadi salah satu ormas pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Saat itu, Hercules menegaskan keluarga besar GRIB Jaya siap memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

Ia juga mengancam akan memecat anggota GRIB yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Melalui GRIB Jaya kita akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024. GRIB Jaya sudah 20 tahun mendukung Prabowo," kata Hercules saat deklarasi DPD GRIB Jaya Jateng dukung Prabowo-Gibran di Desa Klampis, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024), seperti diberitakan Kompas.com.

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang terjadi, Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. Namun dia menyampaikan saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologis bentrokan, Wawan tak memberi penjelasan mendetail. "Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan terkait peristiwa bentrokan tersebut. Kendati demikian, Wawan mengatakan Polres Blora tetap melakukan penyelidikan.

"Proses hukum masih dalam penyelidikan. Tetap ada penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku yang mungkin (terlibat) pengrusakan dan penganiayaan," ujarnya seraya menambahkan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap PP dan GRIB.

Sebelumnya video bentrokan antara anggota PP dan GRIB viral di media sosial. Pertikaian antara kedua ormas tersebut terjadi di perempatan lampu merah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, pada Selasa lalu.

Pada salah satu video, tampak minibus bercorak loreng berwarna merah-hitam milik PP rusak, dengan bagian kaca depan pecah. Di video lainnya, tampak sejumlah orang berpakaian hitam menghancurkan dua sepeda motor di dekat mobil minibus milik PP. Narasi yang beredar di media sosial, bentrokan itu dipicu karena PP menolak kehadiran markas GRIB.

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bergerak cepat menyelesaikan bentrokan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Peristiwa bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi, yakni di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen-Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Sebagai respons, Bupati Blora, Arief Rohman, segera memanggil ketua dari kedua ormas yang terlibat untuk mencari solusi damai.

Arief menyampaikan rasa prihatinnya atas insiden yang sempat mengganggu ketenangan masyarakat.

"Tentunya kita prihatin dan menyesalkan kejadian kemarin, bahwasanya kita ingin Blora ini aman dan kondusif," katanya saat menyampaikan pernyataan damai antara kedua ormas di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025).

"Oleh karena itu kita bersepakat untuk pada kesempatan ini kita ingin menyaksikan berdua dari PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang akan ditandatangani berdua untuk perdamaian Blora, disaksikan forkopimda," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang disebabkan oleh bentrokan tersebut.

"Tentunya saya mohon maaf atas kejadian kemarin yang mana Blora terkenal aman dan kondusif," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di Karangjati Blora serta Jalan Ngawen - Kunduran.

Akibat kejadian tersebut, 12 orang menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit, sementara 19 orang terduga pelaku diamankan pihak kepolisian.

25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Dirinya diperiksa KPK karena saat terjadinya peristiwa Harun Masiku tersebut, dirinya menjabat sebagai Kepala Imigrasi bandara Soekarno Hatta.

Saat ditanya soal apakah Harun Masiku berada di dalam atau luar negeri, menurut pengetahuannya Harun masih berada di dalam wilayah Indonesia

Penyidik KPK hari ini memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan perkara Harun Masiku dan juga untuk perkara kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Para saksi tersebut adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022 Arief Budiman (AB), Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) dan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri (SB).

"Betul, saksi AB, SB dan SMG telah hadir di gedung KPK sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Dirinya diperiksa KPK karena saat terjadinya peristiwa Harun Masiku tersebut, dirinya menjabat sebagai Kepala Imigrasi bandara Soekarno Hatta.

Saat ditanya soal apakah Harun Masiku berada di dalam atau luar negeri, menurut pengetahuannya Harun masih berada di dalam wilayah Indonesia

Penyidik KPK hari ini memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan perkara Harun Masiku dan juga untuk perkara kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Para saksi tersebut adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022 Arief Budiman (AB), Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) dan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri (SB).

"Betul, saksi AB, SB dan SMG telah hadir di gedung KPK sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Harryanto Aryodiguno, PhD
Dosen Hubungan Internasional President University

DI TENGAH perkembangan pesat teknologi dan digitalisasi, kita dihadapkan pada dua tantangan besar yang saling bertentangan: menurunnya angka kelahiran dan hak asasi perempuan untuk bebas memilih jalannya hidup. Pembatasan internet, meskipun dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan keluarga, bisa berpotensi menekan hak perempuan untuk mengakses informasi yang penting bagi pemberdayaan diri mereka.

Yin dan Yang: Menciptakan Keseimbangan Tanpa Menyampingkan Hak Asasi Perempuan
Dalam filosofi Tiongkok, Yin dan Yang menggambarkan dua kekuatan yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Dalam konteks ini, dunia digital (Yang) yang sangat aktif dan penuh dengan informasi, hiburan, serta peluang ekonomi, berinteraksi dengan kehidupan sosial dan keluarga (Yin), yang sering kali membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan keseimbangan.

Namun, ketika konsep pembatasan internet diterapkan secara sepihak, hal ini bisa mengabaikan hak perempuan atas kebebasan informasi dan kesempatan untuk mengejar karir atau pendidikan.

Hak Asasi Perempuan dalam Dunia Digital: Menjaga Kesetaraan dalam Era Pembatasan Akses Internet
Dalam era digital yang semakin maju, internet telah menjadi alat yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia. Melalui akses internet, perempuan dapat memperoleh pendidikan, mengakses peluang kerja, serta membangun jejaring sosial yang memberi mereka kekuatan untuk memperjuangkan hak mereka.

Dari segi politik, sosial, hingga ekonomi, media digital memungkinkan perempuan untuk mengemukakan pendapat, mengorganisir diri, dan memperjuangkan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, dengan berkembangnya kebijakan pembatasan akses internet, terutama yang berkaitan dengan pembatasan usia dan akses ke platform digital, ada potensi bahaya bagi hak-hak perempuan, yang perlu diperhatikan secara hati-hati.

Internet telah membuka ruang bagi perempuan untuk melampaui batasan sosial, budaya, dan geografis yang sebelumnya menghalangi mereka. Melalui media sosial, perempuan dapat berbagi pengalaman, mengadvokasi isu-isu penting, dan terlibat dalam dialog global mengenai hak asasi manusia. Salah satu contoh utama adalah gerakan #MeToo, yang memberikan ruang bagi perempuan di berbagai belahan dunia untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Di bidang pendidikan, internet memberi akses kepada perempuan di daerah terpencil untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih luas tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang terbatas. Platform pembelajaran daring memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses materi pendidikan dan mengikuti kursus yang membantu mereka meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan, yang pada gilirannya memperbesar peluang mereka dalam dunia kerja.

Selain itu, di dunia ekonomi, internet juga memungkinkan perempuan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bekerja dari jarak jauh, memberi mereka kebebasan untuk mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri. Hal ini membuka peluang ekonomi yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konvensional, dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian global.

Namun, dengan adanya pembatasan akses internet yang semakin ketat, ada potensi yang cukup besar untuk membatasi kebebasan perempuan di dunia digital. Kebijakan pembatasan usia atau pembatasan lainnya yang tidak mempertimbangkan akses perempuan terhadap sumber daya penting ini dapat menghalangi mereka untuk terus berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Contohnya, kebijakan pembatasan usia untuk mengakses media sosial atau internet dapat menambah kesulitan bagi perempuan muda yang bergantung pada platform digital untuk mendapatkan pendidikan atau kesempatan kerja. Pembatasan ini dapat menghambat potensi mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai peluang karier, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial yang memperkaya kehidupan mereka.

Selain itu, pembatasan yang diterapkan dengan alasan perlindungan terhadap anak-anak bisa berisiko mengabaikan hak perempuan dewasa untuk bebas mengakses informasi dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Kebijakan yang diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan gender dapat memperburuk ketimpangan digital, di mana perempuan justru kehilangan akses ke platform yang mendukung partisipasi mereka dalam dialog sosial dan politik.

Menjaga Keseimbangan dalam Kebijakan Pembatasan Internet
Mengingat peran vital yang dimainkan oleh internet dalam memberdayakan perempuan, sangat penting bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan pembatasan akses internet mempertimbangkan dampaknya terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pembatasan akses internet yang berlebihan dan tanpa pertimbangan bisa menjadi alat yang mengekang kebebasan perempuan untuk mengejar cita-cita mereka, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kebijakan yang efektif dan inklusif harus memperhatikan dua hal utama: pertama, melindungi pengguna internet dari potensi dampak negatif seperti eksploitasi, kekerasan daring, atau konten yang tidak pantas; dan kedua, memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam akses dan partisipasi perempuan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang lebih bijaksana, seperti memberikan pendidikan literasi digital yang inklusif untuk perempuan dari segala usia, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Mencapai Keseimbangan antara Pembatasan dan Kebebasan
Alih-alih membatasi akses internet secara drastis, kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender bisa diambil untuk menciptakan keseimbangan. Misalnya, pembatasan waktu akses internet pada anak-anak dan remaja untuk mendukung perkembangan sosial mereka, sementara perempuan tetap diberi kebebasan untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembatasan yang dilakukan dengan bijak dapat memberi ruang bagi hubungan interpersonal yang lebih mendalam tanpa mengorbankan hak perempuan atas kebebasan informasi dan pendidikan.

Kebijakan yang Mendukung Hak Asasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Untuk mencapai tujuan meningkatkan angka kelahiran tanpa mengabaikan hak asasi perempuan, kebijakan yang lebih holistik perlu diterapkan. Ini termasuk memberikan insentif untuk pasangan yang memiliki anak, menyediakan fasilitas sosial yang mendukung kehidupan keluarga (misalnya, layanan penitipan anak dan cuti melahirkan), serta pendidikan yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga dan profesional.

Pembatasan internet sebagai solusi untuk mempercepat pertumbuhan jumlah demografi perlu diimbangi dengan pertimbangan hak asasi perempuan. Konsep Yin dan Yang mengajarkan kita bahwa keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan sosial sangat penting, tetapi keseimbangan ini tidak boleh mengorbankan kebebasan perempuan untuk mengakses informasi dan mengejar peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kebijakan yang adil, bijaksana, dan inklusif, kita dapat menciptakan harmoni yang mendukung kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan demografi yang sehat.

Medan (ANTARA) - Pemuda Pancasila mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG).

Dukungan ini disampaikan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Ia menilai program ini merupakan langkah strategis menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

“Program ini sangat baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Japto yang mengaku kerap menyaksikan kompetisi pendidikan anak tingkat internasional yang dimenangi oleh anak-anak asal Indonesia.

"Hal itu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa," jelas Japto pada konferensi pers yang berlangsung di JW Marriott, Kota Medan, Selasa (14/1/2025).

Pemberian makanan bergizi gratis, imbuhnya, akan membuat anak-anak Indonesia yang dari bibit sudah bagus, akan menjadi generasi unggul pada 2045,” ungkap Japto yang didampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah dan jajaran pengurus MPN PP.

Japto mengingatkan dan berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi petani mendapatkan lahan pertanian. "Jadi kita harus mempertanyakan kenapa selama ini, kalau namanya investor kalau tanam sawit bisa puluhan hektare. Tapi petani cari 10 hektare aja gak dikasih. Saya rasa, kalau petani dikasih 10 hektare dengan panen dua kali, dia sudah bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri, artinya sejahtera," kata Japto.

Untuk itu ia menginstruksikan seluruh kader Pemuda Pancasila di Indonesia untuk berkontribusi dan turun membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG.

"Saya rasa kami akan instruksikan akan membatu program ini, misalnya melalui jejaring kita yang punya peternakan ayam, kambing, sapi, dan lain lain. Mereka bisa ikut distribusi kebutuhan-kebutuhan MBG, mungkin telornya, ayamnya," papar Japto.

IDXChannel - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Pertemuan ini untuk membahas penataan tanah di Indonesia yang berbasis HAM. Pertemuan itu dilakukan di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Dalam pertemuan itu, Pigai mengungkap dirinya membahas terkait konversi lahan. Pigai mengungkap konversi lahan yang ada sedianya tidak membuat penyempitan ketersediaan area pertanian.

"Area luas pertanian Indonesia itu kan dibandingkan dengan tingkat produksi, ketersedian pangan dengan konversi lahan. Konversi lahan yang begitu tinggi menyebabkan terjadi penyempitan ketersediaan area pertanian," kata Pigai kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Pigai menyebut penyempitan ketersediaan area pertanian dapat langsung mempengaruhi produksi pangan nasional. Apabila produksi pangan ini terganggu, maka cita-cita swasembada pun akan turut terganggu.

"Maka perlu kami kerja sama agar supaya space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah tapi juga kami tetap mengatur juga memberikan ruang supaya industri juga tetap berkembang," katanya.

Dia mencontohkan area Majalengka, Indramayu, Sragen dan Bojonegoro yang rata-rata menghasilkan 600-800 ribu ton beras. Apabila area-area tersebut dibangun kawasan industri yang terlalu masif, maka penghasilan produksi beras akan ikut menurun.

"Jadi, kami tadi kerja sama supaya soal perizinan itu terkontrol dalam rangka koridor pencapaian cita-cita bangsa, cita-cita nasional, dan masa depan pangan nasional," kata dia.

"Saya kira kalau dengan demikian, kita tidak akan juga bisa bergantung kepada impor beras dari luar negeri, tapi kita sendiri bisa menjaga kontrol produksi pangan, termasuk swasembada pangan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membuka peluang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memedomani HAM dalam menjalankan bisnis mereka.

Pigai menjelaskan sanksi tersebut berpeluang diberikan kepada perusahaan yang terbukti tak memegang prinsip-prinsip HAM setelah audit yang dilakukan 2026 mendatang.

"Nanti tahun 2026 baru saya akan lakukan audit dan mungkin juga akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang. Sekarang ini tidak bisa terapkan sanksi kepada industri atau korporasi," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/1).

Pigai menjelaskan pemerintah juga akan mengeluarkan perpres untuk mengatur secara rinci perihal rencana tersebut.

Di sisi lain, Pigai mengatakan sementara ini pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh perusahaan untuk melaporkan situasi pemenuhan HAM di tempat mereka.

Ia menyebut pelaporan itu bisa dilakukan oleh perusahaan melalui situs daring yang akan disediakan Kementerian HAM.

"Mereka bisa melaporkan sesuai dengan UU kita tentang disabilitas, 101, artinya setiap 100 orang ada satu orang disabilitas. Perusahaan melaporkan itu kepada Kementerian HAM," ujar dia.

"Oh kami mempekerjakan ada satu orang (disabilitas), karena karyawan kami 100 orang, setelah itu tidak apa-apa, untuk tahun ini kami percaya saja, tapi mulai tahun depan kita akan mulai cek benar enggak," sambung Pigai.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Selasa (14/1).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Gedung Kemenimipas, Jakarta Selatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Agus menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing."Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera mengisi posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah," kata Agus dalam rilisnya, Selasa (14/1).Selain itu, menteri itu menyampaikan agar Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia."Segara tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," tegas Menteri Agus.Menteri Agus pun mengingatkan agar seluruh pejabat tetap berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menilai usulan menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memalukan. Menurutnya, penggunaan dana zakat tidak tepat bila dipakai untuk membiayai program pemerintah.

“Itu sangat memalukan. Bukan seperti itu ya, kami,” tutur Putranto di kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025), merespons usulan pembiayaan MBG pakai dana zakat. 

Putranso memastikan, pendanaan program MBG tidak akan diambil dari dana zakat. Dengan demikian, pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap difokuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Presiden sudah berniat baik dan tulus memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat). Jadi sudah betul-betul luar biasa," jelasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG selama satu tahun. Putranto mengatakan sumber pembiayaan MBG diputuskan oleh Presiden Prabowo. 

"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu," ujar Putranto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. 

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat program MBG ini. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak (dana) zakat kita yang luar biasa besarnya, kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ricuh terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1). Markas organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) di sana diduga diserang sekelompok orang.

Dugaan penyerangan sempat terekam kamera amatir warga. Dalam video yang beredar, terlihat kelompok yang menyerang menggunakan seragam loreng bertuliskan GRIB.

Dilaporkan ada 6 orang yang mengalami luka-luka, kemudian dua unit mobil dan sebuah motor yang terparkir di sana rusak saat penyerangan dilakukan.

Abah Yadi, saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, kelompok yang menyerang itu langsung datang ke kantor organisasinya. Jumlah massa pun tidak seimbang karena anggota PP jauh lebih sedikit dibanding kelompok yang melakukan penyerangan.

"Jadi dari pihak GRIB datang langsung nyerang. Saya enggak tahu masalahnya apa, tapi kebetulan dari kita cuma sedikit orangnya yang lagi di dalam," katanya di lokasi kejadian.

Abah Yadi menyatakan, selain kendaraan rusak, ada 6 orang yang mengalami luka-luka. Sebagian dari mereka sudah dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut.

"Kerusakan motor, mobil. Terus pihak kita ada tangannya yang sobek, punggungnya sobek, telinganya. Semuanya ada 6 orang," ucapnya.

Setelah kejadian, polisi langsung mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan TKP. Tim Inafis juga dikerahkan untuk mengidentifikasi peristiwa tersebut.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, bentrok tersebut melibatkan dua kelompok ormas. Kepolisian saat ini sudah diterjunkan untuk mencari penyebab maupun motif dugaan penyerangan tersebut.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB, terjadi gesekan kelompok ormas. Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.